BAB I KETENTUAN UMUM BAB II FASILITASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BAB IV APRESIASI FASILITASI PROKLIM BAB V KERJA SAMA DAN KEMITRAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Program Kampung Iklim, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557), 2- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412): 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403), 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 8. 10. 11. 12. 13. 14. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347), 9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157): Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889): Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521): Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700), 4-
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 2 & 10. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Fasilitasi Program Kampung Iklim yang selanjutnya disingkat Fasilitasi Proklim adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam memudahkan dan melancarkan pelaksanaan program kampung iklim di Provinsi Kalimantan Utara. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan Pelaksana ProKlim adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim. Pendukung ProKlim adalah pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN-PPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitasi ProKlim.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. b. mengendalikan dan mengurangi emisi GRK, dan meningkatkan pengetahuan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal/tapak.
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari: 0 MP AO Kp
BAB II
Fasilitasi ProKlim dilaksanakan di perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah. Fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
Fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
Setiap kampung yang diusulkan menjadi kampung iklim harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan teknis. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan fasilitasi antara lain:
Gubernur mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan upaya mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan ProKlim sesuai dengan kewenangannya
Penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan upaya mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya. Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam setiap rencana kegiatan tahunan. Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Membuka PDF…