DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lntruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2022-2024, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sa wit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Utara Tahun 2022-2024.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 !);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagairnana telah cliubah Undang- Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 ten tang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Menetapkan-
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 ten tang Perlindungan dan _ Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor ll80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang 21/Permentan/KB.410/5/2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7); MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSJ DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
4.Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Utara.
5.Din as Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan d.ibidang perkebunan.
6.lnstansi Penanggung Jawab adalah d.inas/lembaga/unit pelaksana teknis yang menjad.i kunci (leading lectorj dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
7.lnstansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8.Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan perusahaan perkebunan.
9.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
10.Usaha Perkebunan Sawit Rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya maupun plasma. 1 1 . Pelaku Usaha Perkebunan adalah perusahaan perkebunan milik warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang did.irikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alarn, surnber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, pan.en, pengelolaan dan pemasaran tanaman perkebunan.
14.Usaha Perkebunan Kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
15.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oiij yang selanjutnya d.isebut ISPO adalah sistem usaha d.ibidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak ramah lingkungan didasarkan pada perundangan yang berlaku di lndonesia.
16.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan bud.idaya yang diberikan kepada pekebun. sosial, dan peraturan -------------- -
17.!SPO adalah suatu kebijakan yang d.iambil oleh Pemerintah Indonesia dalarn hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia dipasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
18.Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang d.itunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara.
19.Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang d.isebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/ po hon (bud.idaya).
20.Rencana Alesi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Utara, yang selanjutnya disingkat RAD-PKSB Kalimantan Utara adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mcningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Utara.

Pasal 2

RAD-PKSB Tahun 2022-2024 berasaskan:

a.manfaat dan berkelanjutan;
b.keterpaduan;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan;
e.keharmonisasian; dan
f.berkeadilan.

Pasal 3

{l) Peraturan Gubemur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasika RAD-PKSB kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kalimantan Utara menjadi Jebih terarah, terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak.

Pasal 4

Dengan Peraturan Gubemur ini ditetapkan RAD-PKSB Tahun 2022-2024.

Pasal 5

(1)RAD-PKSB sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur.
2. b.peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun.
3. c.pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
4. d.tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.
5. e.dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPOJ dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.
(2)Dokumen RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

RAD-PKSB Kalimantan dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(!) Pelaksanaan RAD-PKSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2)Pelaksanaan RAD-PKSB sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait (stakeholders) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) berada di Dinas. BAB 11 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 8

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Provinsi meliputi:

a.mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
b.menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan optimalisasi basil kebun masyarakat secara panjang sekaligus menjaga kelestarian alam; untuk jangka
d.meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
e.memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
f.meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
g.membangun keterbukaan akses terhadap infonnasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
h.menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
i.membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 9

Arah kebijakan RAD-PKSB bertujuan untuk:

a.menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan mendukung pemerintah mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2024.
b.sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi.
c.sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(I) Gubemur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan RAD-PKSB.

(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh tim.
(3)Tim sebagaimana dimaskud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-PKSB kepada Gubemur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu waktu diperlukan.
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. BABY

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…