DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan, Laporan Rencana Anggaran Belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja/Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Beberapa hal utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Penyusunan Pendapatan, Rencana Anggaran Belanja, dan Pembiayaan, Mekanisme Pengesahan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawaban, Pengawasan dan Evaluasi, Kebijakan Keuangan BLUD

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara’ tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Laporan Rencana Anggaran, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja/Unit b. Kerja Badan Layanan Umum Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 2. 2 10. 11. 12. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 16); Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 7. 8. Utara Tahun 2013 Nomor 17). 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN LAPORAN RENCANA ANGGARAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA/UNIT KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 4. 5. pengawasan keuangan daerah. 4 10. 11. 12. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disebut BLUD-SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang menerapkan PPK-BLUD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 7. 8. 9. sebagai Bendahara umum daerah. ‘5 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membawahi Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD bersangkutan. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran pada Unit Kerja. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Laporan Realisasi Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat LRA-BLUD adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Pendapatan-LRA BLUD adalah semua penerimaan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam _periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali serta dapat digunakan langsung oleh BLUD. 6 21. 22, 23. 24. 25. 26. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas BLUD pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang sumber dananya berasal dari Pendapatan-LRA BLUD. Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada BLUD, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh BLUD baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh BLUD baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disebut SP3BP BLUD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD yang digunakan langsung. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD yang digunakan langsung. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disebut SP2BP BLUD adalah surat yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mengesahkan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD berdasarkan SP3B BLUD. 27 7

Pasal 2

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD memperoleh pendapatan dari:

a.Layanan yang diberikan kepada masyarakat;
b.hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
c.hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
d.pendapatan lainnya yang sah; dan/atau
e.penerimaan anggaran yang berasal dari APBD. Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf c adalah termasuk pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan-huruf d, merupakan Pendapatan BLUD yang dapat digunakan langsung untuk membiayai program dan_ kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diakui sebagai pendapatan-LRA BLUD dalam LRA BLUD pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.
(4)

Pasal 3

(1)Belanja adalah pengurang nilai kekayaan bersih yang
(2)telah dibayar dari kas BLUD pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui sebagai Belanja dalam Laporan LRA BLUD pada saat pengeluaran kas yang dikeluarkan BLUD disahkan oleh BUD/Kuasa BUD. 8

Pasal 4

(1)Pembiayaan BLUD adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembaii dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada BLUD, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan BLUD
2. b.Pengeluaran Pembiayaan BLUD
(2)Penerimaan Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh BLUD baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
(3)Pengeluaran Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh BLUD baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
(4)Penerimaan Pembiayaan dan/atau Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat
(3)diakui sebagai Penerimaan Pembiayaan dan/atau Pengeluaran Pembiayaan dalam Laporan LRA BLUD pada saat disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.

BAB II

ASAS

Pasal 5

Dalam rangka mempertanggungjawabkan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 ayat

(2)dan Pasal 4 ayat (4) mengajukan SP3BP BLUD ke BUD/Kuasa BUD. 9

Pasal 6

Berdasarkan SP3BP BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2BP BLUD sebagai pengesahan terhadap Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 7

(1} Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai mekanisme pengesahan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja/Unit Kerja BLUD.

(2)Mekanisme pencairan anggaran yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV

PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 8

Format SP3BP BLUD adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 10

Pasal 9

(1)Pejabat penandatangan SP3BP BLUD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Keputusan Gubernur sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (2) mencantumkan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penandatangan SP3BP BLUD.

Pasal 10

Periode penyampaian SP3BP BLUD ke BUD/Kuasa BUD adalah triwulanan.

Pasal 11

SP3BP BLUD disampaikan ke BUD/Kuasa BUD dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dan Rekapitulasi Bukti Pendapatan LRA, Belanja dan Pembiayaan yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur inl.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…