DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bab III Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); \ 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Perintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunnganan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaliamantan Utara Nomor 37); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ~ 3. 4. MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi_ seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi.

(1)-4.- Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM. 5. 6. 7. 8. 9.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:

a.PNS dan Calon PNS;
b.PPPK;

(2)
(3)
1. c.Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. d.Pimpinan dan Aggota DPRD;
3. e.Aparatur Negara Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
4. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
5. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
6. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; fungsional utama; fungsional ahli madya; fungsional ahli muda; fungsional ahli pertama; d. sm mo . fungsional penyelia; fungsional mahir;
7. j.fungsional terampil;
8. k.fungsional pemula;dan
  1. 1.pelaksana. Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
9. a.sedang cuti diluar tanggungan negara;atau
10. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. pute

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a termasuk:

a.PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b.Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;dan
c.PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK dan Pejabat Negara terdiri atas:
1. a.Gaji pokok;
2. b.Tunjangan keluarga;
3. c.Tunjangan pangan;dan
4. d.Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak terdiri atas:
1. a.Uang Representatif;
2. b.Tunjangan Keluarga;dan
3. c.Tunjangan Jabatan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.Tunjangan keluarga;
3. c.Tunjangan Pangan;dan
4. d.Tunjangan umum. 7

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2021. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

Pasal 6

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar Penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
(2)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
(3)Dalam hal Gaji Ketiga Belas dalam ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
(4)Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga belas.

Pasal 7

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 5 iiei »021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR bot 7 NAMA JABATAN PARAF Or.YorwenTer Pada, M.Si/wakkil Guiermur (altar BO 1 (Dv. Surfansyan .M-Ap | Sekretars Daerain rae)Ramii . Se, Mi PRR. Ariston Adecirastrang.Unum W Armom Sauhart »$-H | Pit. Karo Huu Ae Nurdin , ¢.€ x Kerala BEAD if 5 ee rar -Q-

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 5 Mei 2021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 5 Mei 2021 EKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, =—, ~ SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 17 -Q-

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…