DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai tata cara dan pedoman dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara, Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain: Prinsip sistem rujukan kesehatan, Tata cara rujukan, Hak dan kewajiban pasien, Peran dan tanggung jawab fasilitas kesehatan, Koordinasi antara fasilitas kesehatan, Pembiayaan rujukan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. 3. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan KabupatenlKota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, terhadap penyakit atau permasalahan Kesehatan.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; Asuransi kesehatan komersial adalah Asuransi yang dijual oleh Perusahaan atau Badan Asuransi lain, sifat kepesertaannya sukarela, tergantung kesediaan orang atau Perusahaan untuk membeli dan preminya ditetapkan dalam bentuk nominal sesuai manfaat Asuransi yang ditawarkan, premi dan manfaat asuransi kesehatan komersial sangat variasi dan tidak sama untuk setiap peserta; Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat; Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
10.Puskesmas 24 jam adalah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan seiama 24 jam yang bersifat non spesialistik (primer) yang meliputi pelayanan rawat jalan umum, pelayanan kesehatan darurat medis dan pertolongan persalinan. 1 1. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang;
12.Pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh bidan praktik, dokter umum praktik, dokter gigi praktik, puskesmas beserta jaringannya dan klinik pratama, Poliklinik TNI/ Polri;
13.Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, klinik utama, laboratorium klinis/kesehatan kabupatenf kota, laboratorium klinis/kesehatan swasta, rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D.
14.Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialistik atau dokter gigi sub spesiaiistik yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesiaiistik yang diiakukan oleh rumah sakit kelas B dan rumah sakit kelas A.
15.Rujukan kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yar,g berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan 6. 7. 8. 9. pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit. i6. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
17.Rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan, dan/atau analisis lainnya.
18.Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan lain dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan pasien di fasilitas kesehatan;

BAB II

MAKSUD DAT{ TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien aiur pasien sesuai kebutuhan dan kewenangan kompetensi melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi BPJS Kesehatan, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) maupun bagi masyarakat.

BAB III

RUJUKAN

Pasal 4

Kegiatan rujukan meliputi :

a.Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap;
b.Rujukan berupa spesimen atau penunjang diagnostik lainnya;
c.Rujukan pengetahuan, keterampilan dan penelitian;

Pasal 5

Pelaksanaan rujukan harus memenuhi prosedur standar :

a.Merujuk pasien;
b.Menerima rujukan pasien;
c.Memberi rujukan balik pasien;
d.Menerima rujukan balik pasien;
e.Penanganan pasien di ambulans; dan
f.Rujukan maternal perinatal.

Pasal 10

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengajukan permintaan rujukan pengetahuan dan keterampilan kepada Dinas Kesehatan. {2) Rujukan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian :
1. a.Bimbingan dan pelayanan kesehatan;
2. b.Bimbingan teknis/alih keterampilan;
3. c.Bimbingan kesehatan masyarakat.
(3)Rujukan pengetahuan dan pelayanan secara berkala dapat dilakukan dengan cara :
1. a.Dokter spesialis dan sub spesialis yang dibutuhkan melakukan bimbingan secara berkala di Puskesmas dan Rumah Sakit;
2. b.Residen senior ditugaskan di Rumah Sakit KabupatenlKota atau Kabupaten yang belum mempunyai dokter spesialis; dan
3. c.Magang atau pelatihan di Rumah Sakit Umum yang lebih lengkap bagi dokter umum, bidan atau perawat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Kabupaten lKota.
(4)Dinas Kesehatan memfasilitasi dan atau membiayai kerja sama tentang rujukan pengetahuan dan tenaga ahli/dokter spesialis antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 11

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan dapat meiakukan rujukan parsial berupa:
1. a.pengiriman pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan; dan
2. b.pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang. (21 Apabila pasien tersebut adalah pasien rujukan parsial, maka penjaminan pasien dilakukan oleh fasilitas kesehatan perujuk.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan, kewenangan dan kompetensi, dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Pasal 13

Rujukan harus dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan :

a.Rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama harus dikirimkan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan yang setara atau tingkat kedua;

Pasal 6

Rujukan terhadap pasien dilakukan dalam hai :

a.Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap;
b.Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dilakukan apabila :
1. 1.Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik;
2. 2.Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan' Pasar 7 Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih rendah sebagaimana dimaksud daiam pasal 6 dilakukan apabila :
a.Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
b.Kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik daiam menangani pasien tersebut;
c.Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkatan pelayanan kesehatan yang lebih rendah dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang;

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan harus merujuk kembali pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah memberi pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan.

Pasal 9

Petugas kesehatan wajib mengirimkan rujukan berupa spesimen atau penunjang diagnostik lainnya jika memerlukan pemeriksaan laboratorium, peralatan medik/tehnik, dan/atau penunjang diagnostik yang lebih tepat, mampu dan lengkap sesuai dengan indikasi. Spesimen atau penunjang diagnostik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapat dikirim dan diperiksa dengan atau tanpa disertai pasien yang bersangkutan. Jika sebagian spesimen sudah diperiksa di Laoratorium pelayanan kesehatan asal, laboratorium rujukan dapat memeriksa ulang dan memberi validasi hasil pemeriksaan pertama. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima rujukan spesimen atau penunjang diagnostik iainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengirimkan laporan hasil pemeriksaan atas spesimen atau penunjang diagnostik lainnya yang teiah diperiksa ke fasilitas pelayanan kesehatan asal.
(1){21
(3)(41
1. b.Rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua harus dikirimkan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan yang setara atau Tingkat Ketiga;
2. c.Rujukan dapat bersifat horizontal dan vertikai, dengan prinsip mengirim kearah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap;
3. d.Rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan Tingkat Pertama dapat langsung dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga hanya untuk kasus yang sudah diagnosis dan rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang dan hanya tersedia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…