DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai pembentukan, tugas, fungsi, serta tanggung jawab Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan, Tugas dan Fungsi Dewan, Anggota Dewan, Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan, Tanggung Jawab

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketersediaan pangan yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Utara yang diperuntukan bagi rumah tangga, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Dewan Ketahanan Pangan, | Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang |Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari | Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik | Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran | Negara Republik Indonesia Nomor 3851), |2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang |Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia | Tahun 2009 Nomor 12, TambahanLembaran Negara : Republik Indonesia Nomor 4967),
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254), 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867), Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294), Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan pangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 9. 10. 11. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. 4. Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut Dewan adalah Dewan Ketahanan Pangan Pusat. 5. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi yang selanjutnya disebut Dewan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. 6. Ketua Dewan Provinsi adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. 7. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Anggota adalah Anggota Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Dewan adalah Dewan Pusat Ketahanan Pangan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah tersalurnya pemenuhan kebutuhan pangan secara merata bagi keluarga sehingga tercermin ketersediaan pangan yang cukup, baik dari jumlah, kualitas dan mutunya yang terjamin, aman serta terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah: a. b. Cc.

(1)
(2)Untuk menjamin keamanan, kualitas, mutu dan gizi Pangan secara terus menerus dan stabil serta dapat terjangkau oleh seluruh penduduk, Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian dari ketahanan pangan Nasional, dan Mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Dewan Provinsi. Dewan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Provinsi.

(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Tugas

Pasal 5

Dewan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

a.Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Provinsi dan Dewan Pusat:
b.Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dan
c.Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Daerah. Tugas Dewan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di Bidang : Penyediaan pangan, Distribusi pangan, Cadangan pangan, Penganekaragaman pangan, Pemeriksaan kualitas dan mutu pangan, dan Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. a. b. d. e. f Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dewan Provinsi terdiri dari :

a.Ketua,
b.Ketua Harian,
c.Sekretaris merangkap anggota,
d.Anggota, Susunan Keanggotaan Dewan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dewan Provinsi dibantu oleh Sekretariat Dewan Provinsi. Sekretariat Dewan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex- officio dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan. Sekretariat Dewan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Provinsi. Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Provinsi, Ketua Dewan Provinsi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli/teknis dan unsur pejabat Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah. Susunan dan jenis Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Provinsi.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dewan Provinsi mempunyai tata kerja sebagai berikut:

d.Mengadakan rapat konsultasi dan koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun,
e.Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Provinsi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Provinsi: dan
f.Menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di Daerah kepada Dewan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Jmi 2015 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd Drs. H. TRIYONO BUDI SASONGKO, M.Si Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal SEKRETARIS PROVINSI IMANTAN UTARA, Drs. H. BADRUN, M.Si BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 NOMOR | 9

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…