DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYUSUNAN JAKSTRADA BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA BAB IV KERJA SAMA BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); S A L I N A N
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016–2021). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
6.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
7.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9.Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

PENYUSUNAN JAKSTRADA

Pasal 2

(1)Penyusunan Jakstrada memuat :
1. a.Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
2. b.Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2)Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

(1)Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
1. a.pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
2. b.penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2)Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. b.pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(3)Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan; dan
5. e.pemrosesan akhir.

Pasal 4

(1)Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. b.pembentukan sistem informasi;
3. c.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
4. d.penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
5. e.penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2)Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. b.pembentukan sistem informasi;
3. c.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
4. d.penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
5. e.penguatan penegakan hukum;
6. f.penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. g.penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
8. h.penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1)Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
2. b.penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
(2)Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(2)Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait di Daerah, Perangkat Daerah terkait di kabupaten/kota, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 7

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Jakstrada.
(2)Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah provinsi.
(3)Penyelenggaraan Jakstrada secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Jakstrada oleh Pemerintah Daerah antara lain:
1. a.Menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
2. b.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada provinsi;
3. c.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada;
4. d.memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota dalam menyusun Jakstrada kabupaten/kota.
(2)Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 10

(1)Gubernur dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.Daerah lain;
2. b.Pihak ketiga; dan/atau
3. c.Lembaga di Luar Negeri.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
1. a.pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran dalam kegiatan pengelolaan sampah;
2. b.pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. c.pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan
4. d.pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…