DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 238

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB ll KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, NO MOR 1 8 TAHUN 2022 TENTANG

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik

a.bahwa sesuai hasil evaJuasi kelembagaan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Menimbang Mengingat Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
1. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 5494);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. 7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalirnantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);
6. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. 9.Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 1 1 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS!.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubemur ini meliputi:

a.Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
b.Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
c.Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas; dan
d.Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan.

BAB LL

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAJ-l PROVINS! KALIMANTAN UTARA

Pasal 3

(!) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Daerah.
(3)Asisten Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b.pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah;
c.pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(II Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I);
b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II); dan
c.Asisten Administrasi Umum (Asisten lll);

(2)Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (I) masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat [Asisten I) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahtcraan rakyat dan hukum.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud pad a pasal Pasal 7, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) menyelenggarakan fungsi:

a.Penyusunan kebijakan daerah di bidang bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
b.Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang bidang pemerintahan, otonom.i daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
c.Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum;
d.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan hukum;
e.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebija.kan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejakteraan rakyat;
f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum yang berkaiatan dengan tugasnya. Pasa.l 9 (I) Asisten Pcmerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), terdiri atas:
a.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
b.Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
c.Biro Hukum.

(2)Biro-Biro sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I). Pasa.l 1 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasa.l 10, Biro Pemerintahan dan Otonorni Oaerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. b.Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
3. c.Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pernerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
4. d.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pirnpinan; Pasa.l 12 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri atas:
5. a.Kepala Biro;
6. b.Bagian Tata Usaha; dan
7. c.Kelompok Jabatan Fungsional. Pasa.l 13 Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 12 huruf a, mempunyai tugas rnemimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Biro mempunyai fungsi:

a.mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pernerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
b.mengoordinasikan penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
c.Mengoorclinasikan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sarna; dan ct. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf b, mempunyai tugas:

a.melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
b.melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
c.melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; ct. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e.melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
f.melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DlPA, TAPKIN, LKjlP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
g.melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
h.melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan ,. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Isi peraturan

Teks238PDFHirarki

Memuat teks peraturan…