DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pengangkatan dan Pemberhentian, Ketentuan Lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara , perlu membentuk Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASIDANTATAKERJA SEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSIKALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR19 TAHUN 2016 PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 2 PERATURANGUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJASEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). Menetapkan 3 Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9.Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. unsurdaerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubemur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubemur adalah Kepala Daerah Kalimantan Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat BABI KETENTUANUMUM 4 Pasal 2

(1)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

10.Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan Iatau keterampilan.
11.Tenaga Ahli DPRDadalah seseorang yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi darr/atau kelompok ahlijpakar DPRD berdasarkan kriteria tertentu melalui hasil uji kepatutan dan kelayakan sesuai kebutuhan dan spesifikasi keahlian dan kepakarannya. 6 Pasa16

(1)Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubemur atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang- undangan. BABIII KEPEGAWAlAN

1.Subbagian Penganggaran; dan
2.Subbagian Pengawasan.

e.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pengawasan,dan PasalS
(1)Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Bagian Umum, membawahkan:
  1. 1.Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan; dan
  2. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
  2. 2.Subbagian Perundang-Undangan dan Alat Kelengkapan Dewan.
4. d.Bagian Penganggaran membawahkan :
5. a.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
6. b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaterr/kota;
7. c.lembaga/organisasi yang terkait dengan Sekretariat DPRDbaik nasional maupun internasional, dan
8. d.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar Sekretariat DPRD.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 7

(1)Sekretaris DPRD merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Kepala Bagian merupakan jabatan eselon lIla atau jabatan administrator.
(3)Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. BABIV JABATANPADASEKRETARIATDPRD
(2)Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negarayang memenuhi syarat atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pejabat Fungsional pada Sekretariat DPRDdiangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8 Pasa112 Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompokjabatan fungsional dalarn melaksanakan tugasnya wajib :

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sarna yang baik di lingkungan internal dan eksternal Sekretariat DPRD;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 10

Setiap unit kerja membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-rnasing. Pasa19 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD harus menyusun :

a.peta bisnis proses yang mengambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat DPRD;dan
b.analisisjabatan, petajabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD. 9 Pasal 16 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan Utara.
a.wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Sekretariat DPRD; dan
b.Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambillangkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10

Pasal 18

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.
(2)Apabila terjadi perubahan Nomenklatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dati perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(4)Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(5)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubemur. Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 SEKRETARIS DAERAH PROV SI KALIMANTANUTARA, IRIANTO LAMBRIE ttd Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal z s November 2016 GUBERNUR KALIMANTANUTARA, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganlnlGubernurPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VII

KETENTUANPERALIHAN 11 IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 19

J n I l _j L____j L__L-_ --~ JL~.l.L r .. L.__ ....___ -.. ..___- ---~ ~ a ..... 0'1, 11 IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal zs November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. denganiniGubernurPeraturanpengundangan Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa120 Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Pasal 19

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIATDEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 2 PERATURANGUBERNUR TENTANG ORGANISASIDAN TATAKERJASEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN:
3. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. 7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). Menetapkan 3 penyelenggarapemerintahan daerah.
8. 6.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubemur dan DPRDdalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. 7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
10. 8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
11. 9.Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Utara. unsursebagaiberkedudukanyangdaerah Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
12. 1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. 2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
14. 3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. 4.Gubernur adalah KepalaDaerah Kalimantan Utara.
16. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat BABI KETENTUANUMUM 4 Pasa12

(1)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Sekretariat DPRD dipirnpin oleh seorang Sekretaris DPRD, yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

10.Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan orgamsasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian danj atau keterampilan.
11.Tenaga Ahli DPRDadalah seseorang yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi danjatau kelompok ahlijpakar DPRD berdasarkan kriteria tertentu melalui hasil uji kepatutan dan kelayakan sesuai kebutuhan dan spesifikasi keahlian dan kepakarannya. 5 provmsi;

c.fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRDprovinsi;
d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
e.pembinaan KelompokJabatan Fungsional; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasa14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinai;
b.penyelenggaraanadministrasi keuangan DPRD

(1)Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Guberriur atas persetujuan pimpinar; DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang- undangan. BABIII KEPEGAWAlAN

1.Subbagian Penganggaran; dan
2.Subbagian Pengawasan.

e.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, Pengawasan,dan Pasal 5
(1)Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
1. a.Sekretaris DPRD;
2. b.Bagian Umum, membawahkan : L Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan; dan
  1. 2.Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan:
4. l.Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
  1. 2.Subbagian Perundang-Undangan dan Alat Kelengkapan Dewan.
5. d.Bagian Penganggaran mern bawahkan ;
6. a.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Zkota;
8. c.lembagaj'organisasi yang terkait dengan Sekretariat DPRD baik nasional maupun internasional, dan
9. d.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar Sekretariat DPRD.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 7

(1)Sekretaris DPRD merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Kepala Bagian merupakan jabatan eselon IlIa atau jabatan administrator.
(3)Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. BABIV JABATANPADASEKRETARIATDPRD
(2)Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang- undangan.
(3)Pejabat Fungsional pada Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 19

Pasal 19

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 19

Pasal 19

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016