DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan. Beberapa hal yang biasanya diatur dalam Hospital Bylaws meliputi: Struktur Organisasi Rumah Sakit, Kewajiban dan Tanggung Jawab Tenaga Medis dan Non-Medis, Prosedur Pemberian Layanan Kesehatan, Hubungan Kerja antara Pimpinan Rumah Sakit dan Tenaga Medis, Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas Layanan, Penyelesaian Sengketa Internal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 3. Indonesia Nomor 5072); 1 on Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 /Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws); 4. 6. 7. 8. bo 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79595/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360); Peraturan Menteri Keuangan No.95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 54); Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21). 3 MenetapkKan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS} RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN. BUKU I! PERATURAN INTERNAL KORPORASI (Corporate ByLaws)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara; Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara; Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. Pemilik adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang selanjutnya disingkat RSUD Tarakan; Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan; Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan 3. 4, 5. 6. 7. 8. internal korporasi dan peraturan internal staf medis. 4 10. 11. 12. 13. 14. Peraturan Internal Korporasi (corporate Bylaws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola_ korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit. Peraturan Internal Staf Medis (medical staff Bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di rumah sakit. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Darerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada omasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya; Dewan Pengawas merupakan organ rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit yang bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit; Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. 5 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Komite Keperawatan adalah wadah non_ struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme_ kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Komite Farmasi dan Terapi adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara para staf medis dengan staf farmasi. Satuan Pemeriksaan Internal adalah organ di rumah sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit. Mitra Bestari adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (Clinical Appointment). Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan bagi staf medis yang bersangkutan. Tata Kelola Klinis yang Baik (Good Clinical Governance) adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, resiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit. 6

23.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
24.Rekredensial adalah proses re-evaluasi erhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
25.Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP. BAB IDENTITAS

Pasal 2

(1)Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan.
(2)RSUD Tarakan terletak di Jalan Pulau Irian Nomor 01, Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

RSUD Tarakan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 4

RSUD Tarakan merupakan Rumah Sakit Kelas B yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelatinan dan openelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. 7 - ee

Pasal 5

Visi RSUD Tarakan menjadi rumah sakit terdepan yang bertumpu pada teknologi, sumber daya manusia dan kemandirian. Misi RSUD Tarakan:

a.Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna.
b.Meningkatkan program pelatihan, pendidikan dan penelitian.
c.Mewujudkan pengelolaan rumah sakit yang profesional. Visi dan Misi ditetapkan oleh Pemilik dan dilakukan evaluasi berkala setiap 5 {lima} tahun dan/atau sewaktu- waktu jika diperlukan. Visi dan Misi disosialisasikan oleh pengelola kepada seluruh pegawai dan masyarakat. Logo RSUD Tarakan ditetapkan oleh pemilik (1

(4)(S)

Pasal 6

Nilai-nilai dasar yang dianut rumah sakit adalah Tertib, Ramah, Universal, Sehat dan Transparan (TRUST). (1 Motto rumah sakit “ Melayani dengan sepenuh hati”.

Pasal 7

Falsafah rumah sakit “bekerja adalah ibadah’. Tujuan RSUD Tarakan adalah membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui upaya kesehatan yang terjangkau masyarakat, bermutu, efektif dan efisien dengan (1 senantiasa berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety). 8

BAB III

DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

(1)Dewan Pengawas merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pernilik rumah sakit.
(2)Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur,
(3)Dewan Pengawas berfungsi sebagai wakil pemilik (governing body) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit.

Pasal 9

(1} Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 {empat) orang anggota.

(2)Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD,
2. b.Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
3. c.Organisasi profesi,
4. d.Asosiasi perumahsakitan; dan
5. e.Tokoh masyarakat.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

a.memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 9 b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
c.tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadianggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatubadan usaha pailit;
d.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan rumah sakit; dan f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit.

Pasal 11

Ketua Dewan Pengawas bertugas: a. Memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas;

b.Mengarahkan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tatacara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal Rumah Sakit melalui Rapat Dewan Pengawas; . Bekerja sama dengan Pengelola untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas. Bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; .Melaporkan pada rapat rutin berikutnya perihal tindakan yang diambil sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat d. tindakan tersebut diambil.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…