DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Peta di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Isi utama peraturan ini mencakup: Koordinasi dan sinkronisasi peta-peta tematik yang ada di Kalimantan Utara; Penyusunan, pengelolaan, dan pemutakhiran data geospasial oleh instansi pemerintah daerah; Pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi terkait dalam hal pemetaan, pengumpulan data, dan pengelolaan informasi geospasial; Penggunaan sistem informasi geospasial sebagai dasar pengambilan kebijakan di berbagai sektor pembangunan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengimplementasi terwujudnya penyelenggaraan informasi geospasial yang tertata dengan baik, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, maka diperlukan Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta di Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
6.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 7);
11.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
12.Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standard Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
13.Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SATU PETA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan atau geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000.
6.Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7.Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
8.Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
9.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
12.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
13.Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IGT dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
14.Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
15.Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
16.Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
17.Simpul Jaringan IG adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT.
18.Unit Produksi adalah kelompok kerja yang terdiri atas beberapa Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT di bidangnya bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG yang dikoordinir oleh Bappeda dan Litbang.
19.Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah bagian dari tugas Perangkat Daerah yang melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT yang diproduksi oleh Unit Produksi yang sehari-hari dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang.
20.Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta.
21.Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
22.Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi yang terdiri dari unit produksi dan unit pengelolaan dan penyebarluasan yang tugasnya membahas penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta yang difasilitasi oleh Bappeda dan Litbang.
23.Data Center adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat memproses DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta berdasarkan atas:
1. a.Kepastian Hukum;
2. b.Keterpaduan;
3. c.Keakuratan;
4. d.Kemanfaatan;
5. e.Kemutakhiran; dan
6. f.Keterbukaan
(2)Asas Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;
2. b.Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
3. c.Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya, teliti, tepat, benar dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
4. d.Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
5. e.Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IGT yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya; dan
6. f.Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta ini bertujuan:

a.Mewujudkan satu basis DG dan IGT yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
b.Mengintegrasikan pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
c.Menyediakan DG dan IGT;
d.Mengintegrasikan DG dan IGT dengan data pembangunan lainnya;
e.Menyediakan sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IGT antar Pemerintah, Unit Kerja Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Perorangan; dan
f.Mewujudkan pemanfaatan DG dan IGT guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta.
(2)Rencana Induk Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Rencana Induk Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling sedikit berdasarkan:
1. a.Kebijakan Nasional;
2. b.Kebutuhan Pembangunan;
3. c.Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
4. d.Ketersediaan Anggaran.
(4)Rencana Induk Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta dilaksanakan oleh:

a.Unit Produksi;
b.Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
c.Forum Data.

Pasal 6

Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JIGN.

Pasal 7

(1)Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.Melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IGT;
2. b.Melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IGT;
3. c.Melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IGT di bidangnya; dan
4. d.Menyampaikan DG dan atau IGT yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
(2)Dalam kegiatan produksi IGT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a masing-masing Unit Produksi bertanggungjawab untuk memenuhi IGT yang akan ditentukan oleh unit pengelolaan dan penyebarluasan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai:

a.Sumber DG dan IGT;
b.Validasi DG dan IGT; dan
c.Monitoring dan Evaluasi DG dan IGT yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 9

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a.Melakukan penyebarluasan IGT yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IGT;
b.Membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
c.Melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IGT beserta metadatanya; dan
d.Melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi;
e.Memberikan persetujuan untuk pemberian akses permohonan berbagi pakai data DG dan IGT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan melalui Simpul Jaringan IG Daerah;
f.Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IGT tanpa persetujuan dari Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 10

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi sebagai:

a.Pusat data DG dan IGT; dan
b.Koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…