DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Mei 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas BAB III Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas BAB IV Pendanaan BAB V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
5.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
6.Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
7.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
9.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
1. a.PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di luar wilayah Provinsi;
2. b.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara; dan
3. c.Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(3)PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau ditugaskan diluar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat tugasnya.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(3)Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
(4)Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
(5)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya;
(6)Tunjangan kinerja atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas pencapaian prestasi kerja sesuai tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan pada bulan Juli.

Pasal 5

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 15 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 19 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo, S.H.,M.H. NIP. 19620915 198803 1 002

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…