DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DANA CADANGAN PANGAN BAB III ORGANISASI PELAKSANAAN BAB IV PENYEDIAAN BAB V MEKANISME PENYALURAN BAB VI PELAPORAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan gejolak harga pangan, serta pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi pangan khususnya beras diperlukan pengelolaan cadangan pangan, , bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomorb. 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pasal 18 ayat (6), 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), 4 S Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), 7 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254), 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593): 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680), 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/ OT.140/2/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disingkat Kepala DPKP adalah Kepala Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari Sumber Hayati Produk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perternakan, Perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntunkan sebagai makanan atau minuman, termaksuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainya yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata serta terjangkau dan tidak serta bertentangan dengan agama keyakinan dan budaya Masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan Produktif secara berkelanjutan. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak Psikologis. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, Masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan Masyarakat. Rawan Pangan Transien adalah kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

14.Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
15.Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu Wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16.Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Timur.

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan Gubernur ini untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan cadangan Pemerintah Daerah yang meliputi : a. Meningatkan dukungan dalam penyediaaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi kedaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan,

b.Meningkatkan akses pangan masyarakat dalam kedaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, hari-hari besar lainnya.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah adalah :

a.Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah:
b.Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana,
c.Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga pokok pangan.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan diarahkan untuk rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami hal-hal sebagai berikut :

a.kerawanan pangan paska bencana dan/atau keadaan darurat,
b.gejolak harga pangan pokok, C. rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana, dan
d.rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB II

DANA CADANGAN PANGAN

Pasal 5

(1)Cadangan pangan Pemerintah Daerah berupa beras yang dianggarkan setiap Tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas yang bekerjasama dengan Perum Bulog.
(2)Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana.
(3)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2). bertanggungjawab terhadap penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai dengan rumah tangga sasaran.
(4)Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimanaa dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENYEDIAAN

Pasal 7

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perum Bulog dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

(1)Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan 2 (dua) cara yang meliputi :
1. a.perintah Gubernur (top down) :dan
2. b.usulan kabupaten/kota (buttom on),
(2)Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan perintah Gubernur (Top Down) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. a.Gubernur memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada rumah tangga yang mengalami rawan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pokok pangan, Berdasarkan perintah Gubernur sebagaiamana dimaksud pada huruf fa) Kepala Dinas memerintahkan Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan Informasi mengenai b. jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan pangan yang akan disalurkan: . Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada d. Gubernur dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah : . Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai e. dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi: Biaya penyaluran/biaya angkut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah: Tim pelaksana Provinsi bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai rumah tangga sasaran: dan f 8 . Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada h. rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
(3)Penyaluran berdasarkan usulan Kabupaten/Kota (buttom up) sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur melalui dinas utuk disalurkan adangan Pangan bagi rumah tangga yang mengalami rawan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pokok pangan, Berdasarkan usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Tim Pelaksana melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah: Hasil verifikasi sebagimana dimaksud pada huruf (b) disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai umlah rumah tangga penerima bantuan pangan dan kebutuhan pangan yang akan disalurkan: Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Provinsi kepada Gubernur dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah: Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi: Tim Pelaksana dan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap kelancaran penyaluran Cadangan Pangan dari gudang sampai rumah tangga sasaran: b. d. e.
2. g.Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat: dan
3. h.Biaya penyaluran/biaya angkut CPP Provinsi dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Provinsi.
(4)Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada rumah tangga yang mengalami rawan pangan transien bencana alam, bencana sosial dan /atau gejolak harga pokok pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) gram per hari, untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil Inverstigasi Tim Pelaksana.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…