DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 29), diubah scbagai berikut: Ketentuan Pasal 2 diubah Ketentuan Pasal 3 diubah Ketentuan Pasal 4 diubah Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan; Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022; Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan; Bab VI : Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peratu.ran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 1 1 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nemer 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor l);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
13.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Serita Daerah Provinsi Ka!imantan Utara Tahun 2021 Nomor 29). MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! KAL!MANTAN UTARA TAHUN 2022 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 29), diubah scbagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dimaksudkan:

a.Sebagai pedoman dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.
b.Sebagai pedoman penyempumaan rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota.
c.Sebagai pedoman dalam menyusun KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2022.
d.Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 memuat hasil evaluasi RKPD tahun 2022 sampai triwulan II, perubahan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta perubahan rencana program atau kegiatan Perangkat Daerah.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

!) Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 2) Rincian lebih lanjul mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. kJt"Wfl R;c;cCAO'"""" """��· Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Juli :'C"'2 t··· Ditelapkan di Tanjung Selor pada tanggal �u i "'C'2 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG SEKRET SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1 9

BAB VI

Penutup Memuat ketentuan dan tahapan serta tindaklanjut pelaksanaan dokumen perencanaan guna terlaksananya program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2022.

Pasal 4

I) Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 2) Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Ut.ara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Ayat (]) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. Pasal ll Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Juli 00°? GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ltd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 2'.:. ;. .i .,, ,.., SEKRET S DAERAH P OVINSI KALIMANTAN UTARA, v SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1 J GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 1 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERJNTAH DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan Pasal 346 sampai dengan Pasal 358 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 I 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 29 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalirnantan Utara Tahun 2022;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 20Tahun 2012 ten tang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 1 1 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor I Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
13.Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 29). MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMER!NTAH DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 29), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dimaksudkan:

a.Sebagai pedoman dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.
b.Sebagai pedoman penyempumaan rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota.
c.Sebagai pedoman dalam menyusun KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2022.
d.Oigunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 memuat basil evaluasi RKPD tahun 2022 sampai triwulan II, perubahan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta perubahan rencana program atau kegiatan Perangkat Daerah.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

I) Sistematika Perubahan RKPD sebagairnana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 2) Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebagairnana dimaksud pada Ayat (!) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 : j ,� ...,.., GUBERNUR KAL!MANTAN UTARA, L ZA!NAL ARIFLN PALIWANG sebagaimana dimaksud pada sistematika sebagai berikut: Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 29 Zu 1 i co�? ZAINAL ARIFIN PALIW ANG

Pasal 4

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, I) Sistematika Peru bah an RKPD Pasal 2 disusun dengan BAB I : Pendahuluan; Pasal II Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2) Rincian Jebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. ,..,.,c;..li;e(\ \)e,(€'4()(\0('0\.;rr(\ A"" �*""'-""

Pasal 4

I) Sislematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 2) Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Ayat (!) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 o ,'uli 2, '2 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, � ZAINAL ARIFIN PALIWANG PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dapat selesai disusun. Perubahan RKPD ini merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang memuat rencana perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama satu tahun sesuai amanat peraturan perundang undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalirnantan Utara telah menetapkan RKPD Tahun 2022 dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021, namun dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat serta menyikapi berbagai perkembangan yang terjacti diantaranya pademi couid-19, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan perubahan RKPD yang berdampak pada tahapan selanjutnya yakni penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, serta dukungan pembangunan regional dan nasional. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Perubahan RKPD ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi referensi bagi khalayak luas. Tanjung Selor, " Juli 2022 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Ors. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum �c.is-ter- �cnoo,\c\l"\ cl<>n v�""' PERUBAHAN RKPD PROVINS! ICALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatNya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dapat selesai disusun. Perubahan RKPD ini merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang memuat rencana perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama satu tahun sesuai amanat peraturan perundang undangan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan RKPD Tahun 2022 dengan Peraturan Gubemur Nomor 29 Tahun 2021, namun dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat serta menyikapi berbagai perkembangan yang terjad.i d.iantaranya pademi couid-19, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan perubahan RKPD yang berdampak pada tahapan selanjutnya yakni penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, serta dukungan pembangunan regional dan nasionaJ. Terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Perubahan RKPD ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi referensi bagi khalayak luas. Tanjung Selor, 00Juli 2022 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, �v Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 DAFTAR ISi Kata Pengantar Daftar lsi Daftar Tabel Daftar Garnbar ii IV vii PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 q) (Persen) Inflasi Kalimantan Utara Juni 202 I Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020- 2024 Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Dukungan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar Keterkaitan Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dengan Nasional Tahun 202 I Dampak Pandemi Covid-19 dan Respon Kebijakannya vi ll-21 ll-23 ll-29 lll-5 lll-6 JV-1 IV-2 IV-15 JV-48 fV-48 ' . PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 'BrlE'l PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, RKPD Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan pada pertengahan tahun berjalan. Sesua.i ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengenendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesua.ian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan
2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 meliputi perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Penerapan pendekatan substansi perencanaan secara holistik-tematik, integratif dan spasial dilakukan pada proses penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Prioritas pembangunan Kalimantan Utara 1-1 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Tahun 2022 disusun secara holistik-tematik dan integratif dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan RPJMD serta diselaraskan dengan prioritas nasional Tahun 2022. Adapun tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 yaitu "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan untuk Pertumbuhan yang lnklusif'. Pendekatan dan tema RKPD Tahun 2022 tersebut tetap digunakan dalam proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022, dengan penyesuaian kebijakan ekonomi makro, keuangan daerah, rencana program/kegiatan/sub kegiatan serta target kinerja dan pendanaannya. Perubahan RKPD disusun dengan tahapan: a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan c. penetapan. Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Angggaran Sementara (PPASJ Tahun Anggaran 2022. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: !. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor229);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 1-2 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeftkasi, dan Nomenk.latur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 1-3 ' . PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veriftkasi, VaJidasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dae rah;
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8); dan
21.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi KaJimantan Utara Tahun 2022 (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 29). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dokumen Perubahan RKPD memiliki posisi dan peran yang sama dengan RKPD. Perubahan RKPD disusun oleh pemerintah daerah sebagai perwujudan perencanaan yang responsif, efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam merespon perkembangan kondisi yang tidak sesuai lagi dengan asumsi yang digunakan pada RKPD baik di lingkat nasional dan daerah serta kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, perlu disusun Perubahan RKPD sebagai dasar penyusunan perubahan penganggaran tahun 2022. 1-4 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 ' . Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 disusun mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi RKPD triwulan tahun berjalan. Penyusunan perubahan RKDP tetap difokuskan untuk rnencapai target pembangunan 2022 guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-
2026.Hubungan RKPD (dan Perubahan RKPDJ dapat dilihat pada gambar di bawah. Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber: Bappenas, diolah 1.4. Maksud dan Tujuan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah. Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2022, yaitu:
1.Menyesuaikan target ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2022 berdasarkan perkembangan keadaan dan kebijakan nasional.
2.Menyesuaikan proyeksi ekonomi daerah berdasarkan hasil evaluasi APBD dalam tahun berjalan.
3.Menyesuaikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan.
4.Menjadi pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dalam rnencapai perubahan target pembangunan daerah tahun 2022. 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut: dokumen perubahan RKPD dan maksud penyusunan perubahan RKPD. indikator kinerja; target; pagu indikatof; lokasi; dan informasi lainnya sebagaimana dimuat dalam S!PD. 1-6 • • PERUBAHAN RKPO PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 ?JrM11 EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022 Evaluasi hasil RKPD tahun berjalan bertujuan untuk memberikan gambaran capaian pelaksanaan APBD Tahun 2022 sarnpai dengan lriwulan II Tahun 2022. Penilaian dilakukan terhadap sub kegiatan dan kegiatan pada masing-masing program sesuai rencana pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pada bab ini disajikan juga pencapaian indikator makro Provinsi Kalimantan Utara sarnpai dengan awal Tahun 2022. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran terkini yang bermanfaat untuk pengambilan kebijakan dalam perubahan RKPD Tahun 2022. 2.1. Capalan Indikator Makro 2.1.1.Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kalimantan Utara tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 tumbuh - 1 , 1 1 persen, ha! ini disebabkan tejadinya kontraksi (pertumbuhan negatif) pada beberapa Japangan usaha, diantaranya yaitu yang paling besar adalah Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh -6,81 persen; ctisusul Penyediaaan Akomodasi dan Makan Minurn yang tumbuh- 4,45 persen; lndustri Pengolahan yang tumbuh -3,85 persen. dan Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh -3,51 persen. Namun demikian masih ada juga Japangan usaha yang tumbuh positif dan yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 11,57 persen, disusul oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 10,05 persen, lalu Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 9,97 persen. Meskipun pertumbuhannya positif karena kontribusinya yang kecil, maka tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara secara keseluruhan. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian; Kehutanan dan Perikanan sebesar 0, 73 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,20 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,15 persen; Jasa kesehatan dan kegiatan Sosial sebesar 0, 1 1 persen dan Lainnya yang tumbuh -0,08 persen. Struktur perekonomian Kalimantan Utara menurut lapangan usaha tahun 2020 masih ctidominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan Penggalian (25,45persen); Pertanian, 11-1 ; PERUBAHAN RKPD PROVlNSI KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Kehutanan dan Perikanan (16,48 persen); Konstruksi (14,27 persen), serta Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,19 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Utara mencapai 68,39 persen. Selanjutnya, Perekonomian Kalimantan Utara berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan 1-2021 mencapai Rp 26,32 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp 15,29 triliun. Ekonomi Kalimantan Utara pada triwulan 1-2021 terhadap triwulan 1-2020 terkontraksi sebesar 1,91 persen (y-on-y) lebih balk dibanding capaian triwulan IV-2020 yang terkontraksi sebesar 4,76 persen. Terkontraksinya pertumbuhan ini disebabkan adanya turunnya nilai tambah bruto Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar minus 14,02 persen. Disusul oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar minus 8,64 persen; Jasa Perusahaan sebesar minus 4,51 persen; dan Administrasi Pemerintahan minus 4,45 persen. Namun demikian ada beberapa lapangan usaha yang menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8, 17 persen. Disusul lnformasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 6,50 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,01 persen; dan Jasa lainnya tumbuh sebesar 5, 75 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan sebesar 8, 17 persen. Dari sisi Pengeluaran pertumbuhan tertinggi Komponen lmpor Barang dan Jasa sebesar 0,78 persen. Ekonomi Kalimantan Utara triwulan 1-2021 terhadap triwulan IV-2020 tumbuh sebesar 0,49 persen [q-to-q], Dari sisi produksi, peningkatan disebabkan oleh beberapa lapangan usaha, diantaranya Pertambangan dan Penggalian sebesar 7 ,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,15 persen. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan pada triwulan l-2021 terkontraksi sebesar 2,23 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh provinsi di Kalimantan. Kalimantan Selatan sebesar 1,25 persen; Kalirnantan Barat sebesar 0,10 persen; Kalimantan Utara sebesar 1,91 persen; Kalimantan Tengah sebesar 3,12 persen dan Kalimantan Timur sebesar 2,96 persen. Di Pulau Kalimantan, kontribusi ekonomi masih didorninasi oleh Kalimantan Timur sebesar 49,37 persen dan 11-2 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 terendah Kalimantan Utara sebesar 8,04 persen, namun memiliki kecenderungan selalu meningkat. Struktur ekonomi Kalimantan Utara menurut lapangan usaha triwulan l-2021 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan penggalian (27 ,00 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (16,16 persen); Konstruksi (14,05 persen), serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,37 persen). Peranan keempat lapangan usaha tersebut mencapai 69,58 persen terhadap total PDRB Kalimantan Utara.

a.PDRB Per Kaplta PDRB per kapita d.igunakan untuk menunjukkan nilai PDRB per penduduk. PDRB per kapita digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. PDRB ADHK per kapita Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2015-2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi per kapita yang relatif positif. Pada tahun 2015 angkanya sebesar Rp. 76.823.461 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai Rp 83.307.506 per orang, berarti rata-rata tumbuh 2,06%. 84,000,000 83,307,506 76,823,461 76,635,462 I I 20192018 80,732,375 2017 78,918,567 20162015 72,000,000 82,000,000 80,000,000 78,000,000 76,000,000 74,000,000 Gambar 3.1 PDRB ADHK Per Kaplta Tahun 2015-2019 di Provins! Kallmantan Utara Sumber: BPS Prouinsi Kalimantan Utara, 2020, diolah Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita. Pada tahun 2015 PDRB per kapita penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp96.150.383. Angka ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rpl31.302.205 pada tahun 2019. Ini berarti selama 5 (lima) tahun terakhir PDRB ADHB per kapita penduduk Kalimantan Utara rata-rata bertumbuh sebesar 8, 15%. 11-3 ,- PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALJMANTAN UTARA TAHUN 2022 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 13.!.302,205 • �...,.,.,...,,..,,-gg-:ii2,a;:-rrr.!iii.s'.t.';-rr2�or..r,r,,i,,1,;'3.•I 111,318,539 t Yb, I Sd,3s:! 99, l I 2,326 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Gambar 3.2 PDRB ADHB Per Kapita Tahun 2015-2019 Provins! Kalimantan Utara Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2020, diolah 11-4 • • • i l § - "'1:3 "' ... ... ... ... ... ... ... ... "' "" -., "' .,. ,. w N ... z-., "' .,. ,. w N ... 0 0 -e - - - v, > - "' - -c .... v, .,, "' c -e -e 5" -e -e 0 • • • 0 0. • • • , • � • • 0 .. • • • •• • • • • "- • o' , "C ' , , , 0. " " "' • • • � 3 • • < , • 0. • , "' "' c "" I, "' -e 5· -c m "' 3 • • 0. • � "' • • • • • • • • • • 0. "C . "' 0. 0. S. 3 , 5· • , :E •• 2 - c • �· 0 • c • • O" �· • 9, .!!. - • • e. " ;:: , !,. • • -o • ·' , ' • ;. •< zr • ,
1. 0.• 0 "' , , • , •
2. 0.c' • , • "'- zr "' • �- - . , "' "'- ;. • > Q , > c: "' • •• • -c • , ,
3. 0.��- :<: 0 ,,., • � "" , , • , 0. "' 0 • • ,. sr c0. 3 0 , -c 0. • 3 • � ,,. • or • • , 3 .,, • • •, 0 ' , 0. , , ' > c 0. • "' • , • "' �I • , • ;;i 0. 0 , -c ? • ;. • • "' • c e. c , .. "' , zr ' • 0. ,,. "' 0. �- • • e. 0. • m • "' •, • n • • • ? e. , , • , "- , v, , "' ' �· -o •-e ;:: • • v, � �v, • , ·" • , 0 " • 3 ;. 0 • � ' � • • "' "C •,,. , • • , • "C ·" •, � • , • ' � ? , • :j'c �-
4. 0.3 ;:: O" • •, 0 ,,. - g 0. • • �-
5. 0., • 0, , • •, c ' ,. ,... N ... N _,. .V> ,. ... ;,o �!" N .,. -,. ... ,. v, w "' 1o w N ...... ,. w "' :s ... ,. "" v, ... "' -., 1o v, N y, ,. ... 0 � ,. 0 � N .,. fi N "" w -., � 0... 0 v, "" ... "' .. .. N ,. ,. ...v, N w -., i: "' "' -., ... "' 0 w ... 0 ' .,. :.., "' "" � "" "' "" "' "' "' 00 "'.,. "" v, 0 "' "' .,. "' "' N "C .,. ,... N ,... � .,. !" v, ... � � ... N .,. "' ... ,. v, "' ;.., b ,. b "' � N w "" � ,. � � w w -,. N i: v, � 0 ,. "" ... "' "' ,. .... N ... N ii1' 0 "' ,. w .. io t"' � 0 0 ... "' � ' ...... -., "' 0 :.., .,. v, "' :.., � "" "' -., "" ... .,. "' -., -., -., v, 'Is :.., "',. -., .,. "' .,. 0 "" "' w "C .,. � ,N ... w ·"' !" .,. ... !" � _,. w .,. w ... .,. "' \,, -., -,. w .,. .,. � "' -., w ... 0 ,. -., v, w w -,. ,. N w -., "' 0 "" "' N "" ,. "' N w -., -., w 0 ,. N .. 0 !" 0 -., .,. !" 0 0 io !" N �,.., :.., "' "' N ... w io .. -., w -., ' -., w -., "' ... � "' 0 "" "" v, ... � ... -., "'... ,. � -., "' � "' 0 "' w "C .,. � N � w !" ·" .,. ... !" �·" w "' w 1o � .,. "' "' "" ...... w w .,. ,. w N ,. ,. .,. w N 0 w 1o "' N .,. "' -., -., w !" ... -., -., ... 0 ... w "' -., -., "" ,. � 0 !" -., "" ... ,. -., t .,. !" .. .,. w !" .. "' ... -., ... ' ... w 0 .. 0 "" w 0 ,. w ,. N "' w .,. "' "' "' � "'... w -., ... .,. .,. N N N "' "C "' w "' ,... !" ... .,. "' ,... "" .w !" -., _.,. ... � � ... "' "" ,. -., "' -., ,. w ·"' .o-,. y, ,. v, � -., 0 "' "" -., "' -., 0 "' "' N 'i< w 0 00 t"' ... "' "' "" N "" ,. • 0... w "' ;., -., 0 -., 0 -., ,.., !" "' "' "' "' ...-., 't. !: ,. "' 0 0 v, N v, ' 8 "" ;., ;., N io "' -., w "' v, -., -., -., "' � 'Is "' "' v, -., "' ,. "' "' ,. N "' "' "' N 0 "C _g; � .w � w !" ·" .,. ... � � ,. -., \,, � .,. "' 1o "" -., ,. ,. -,. .,. .00 .,. ... ,. -., "' .,. -., "' "' N-., ... w "' "' v, v, "' w "" N "' 0 N ,. ... "' � 0,. -., w 00 -., 0 !" y, io w "' N N !" "" v, -., N w w io w ,. .,. ' 0 N N 0 N "' w w -., N "' ... ,. v, .. ;., 'Is "'... � w ... v, ,. "' -., N "C "' ... .w N .w ·" -., ·"' � � �•w ,. "" "' � v, -., fil "" -., !" ,... N ... N ... � ,. "" ,. "" "" N ,. ,. v, -., w 0 "" -., -., -., "' -., "' N "" v, w "' ,. � N "' ... ... 0 N "' io 0 ... g .,. ;., 0 io !" N !" :.., 00 "" 0 � ' � :.., -., •io "' 0 "" w .,. N "' � � "' ... "" :.., "' "' •-., "" w N ,. w 0 -., -., � "C ... ,... ,... ... ... _,. !" � N ·"' ... N ,. -., w ... ... v, N -., w 0... ... N ... .,. "' ,. w 8 "' ... � w -., "' !" � ... f N "' w N "" y, ... w ,. ,. ,. "" -., ,. v, N w w w "' ... -., -., "" "' "' w w y, � "' ,.., !" N • .. "' v, w "' N .,. "" "' w N 00 � "' "' ... N ;., "' •.,. 0 N N w ,. 0 "C • :zi ;' - re .,, �.. .. 0 ti =. a :,: .,, .. t:I .,, f i:l m "'c: � ' � -! $' z z:, . � "' "'c: t:I � .,, 5 .. - 0 ; "' .,, "'0.. ... "-! = ".. .. !!? 1:1' .. i: = .. c 1:1 .. ;: 1') :,: > z 0 0 ,i - 1:1 en ., z , g c: l;l 1:1 ,i 1') -! ;: 1') � ,i "' = c: z 1:1 N 1') 0 N 0 N ... 0 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Tabet 2.2 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provins! Kallmantan Utara Tabun 2015-2022 Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022• Pertanian, Kehutanan, dan A Perikanan 6.89 5.22 4.45 5.5 5.38 4.3 3.44 1.7 8 Pertambangan dan Penggalian -2.63 -3.52 7.13 3.52 5.1 -6.n 6.68 7.07 c lndustri Pengolahan 6.13 6.28 5.54 1.19 4.82 -3.84 2.5 0.29 ' D Pengadaan Listrik dan Gas 27.71 8.04 8.79 11.14 5.47 11.57 5.55 5.19 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur E UlanR 2.4 6.19 7.28 6.71 2.84 5.74 1.99 6.39 F Konstruksi 3.67 8.43 6.13 7.14 12.03 0.24 -0.6 -3.53 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan G Sepeda Motor 2.91 6.75 8.43 8.31 8.95 0.45 7.11 11.11 H Transportasi dan Pergudangan 8.44 5.8 10.83 8.15 6.98 -3.6 0.14 12.53 Penyediaan Akomodasi dan I Makan Minum 6.79 8.1 12.99 11.38 7.91 -4.33 2.75 9.63 J lnformasi dan Komunikasi 13.83 7.94 9.58 8.52 8.2 6.6 7.87 7.78 K Jasa Keuangan dan Asuransi 7.99 5.44 4.03 8.09 5.36 0.51 7.17 6.27 l Real Estate 4.48 1.44 4.76 5.71 5.44 0.76 2.14 5.11 MN Jasa Perusahaan -1.67 -4.38 3.52 3.26 2.3 -0.78 2.15 9.28 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 0 Wa)ib 6.18 7.81 6.79 5.53 6.68 1.07 0.25 -1.09 p Jasa Pendidikan 10.21 6.47 7.53 4.99 9.67 6.2 4.61 4.53 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Q Sosial 18.47 12.75 6.29 4.69 9.05 10.05 8.55 7.27 R5TU Jasa lainnya 17.15 11.4 7.53 5.99 8.49 9.97 6.68 9.64 Pertumbuhan PDRB ADHK (%) 3.4 3.55 6.8 5.36 6.89 -1.09 3.98 4.53 Sumber: BPS Provinsi Kalim.antan Utara, 2022, diolah Keterangan: • data Semester I 2022 (Maret) Dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan, besaran nilai PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara cenderung jauh lebih kecil atau menempati posisi kelima di Pulau Kalimantan. Hingga tahun 2021, besarannya hanya sebesar 13,04 persen dari nilai PDRB provinsi induknya (Provinsi Kalimantan Timur) yang nilainya mencapai 484.297 miliar rupiah. Meskipun besaran nilainya paling kecil dibandingkan dengan provinsi Jainnya di Pulau Kalimantan, dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2019 capaian kinerja PDRB ADHK di provinsi ini sudah mampu melampaui target yang ditentukan oleh daerahnya, dengan kategori tercapai - melampaui. Memasuki tahun 2020, nilai PDRB ADHK seluruh provinsi di Kalimantan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dan kernbali naik pada tahun 2021, seperti pada tabel dibawah ini: 11-6 •... "' v, ,. w N � z 0 z " " " " "• • • • ... •� !i' 3· 3· 3· 3 "o' a, • • • • • < ... , , , , , 3· - - - - -• • • • • �, , , , , c ::! v, .... "' z - "' "' • • • 3 .. , � �- � c - "' 0, • • - , , � ... j,: j,: j,: j,: s j,: v, � iii' •,,. �- �- �- 2, , , , , , •,, ,, ,, ,, ,, ,, , " " " " " " ·" ,. ,. � ... � "' ,. � � " !" .0 .0 !" ,N N !" w "v, � "' " "' w 0 � v, .., "' 9 ,. � ?' !" ?' v, ... .., "'� v, w � .., .., 0 "' N "' ·"' ,. � �,. v, w � " � w � "' Y' w !"_,. b "' N 8 .., � 0 "' "' ,. is " � � ,. w w w "' w .., CD v, N N .. ,. w .., ,. .., 0 !" ,. � � "' v, v, N " N � _,. N � ·"' _,. NN v, -... be v, "' w ,. N 0 N .., ,. v, ,. " � � " !" .., " w "' "' :g � � � � N .., 0 � � v, ,. � "' � ·" -� N _,. w N !" .0 N ·"' ,. "' 0 v, v, 0v, "' " !" "' v, ?' "' � v, ,. N "' "� w .. "' N '" "' � w " v, N 0 � .0 "' ,. � � � "' � " w .8 w ,. ... ·"' w .., N !" � v, -..., w -..., 0 � .., N " ,. ,. � v, :.., w w "' w "'v, � CD "' ii!.. "' " v, "'0 � "' .. � "' � 0 .o .., w w .., N 16 " ,. N.., "' N v, w .., 0 w ,. v, v, ,. N 0 "' .. ... w w 0 v, N "' w "' wv, � N v, � " � � "' .. � � � ;.. " w 0 ,. � .w _,. v, N ,... N !" � N ... -..., � 0 " "' "' � "' " N "' N .., N .. .., � " "' '" "' .. 'is "' .., v, v, .., 0 ..., ":l- .. II � .. .. II !21 =.. -..., tl � � • i • = = = .. .. :,,: It g II g ": II m,, I!!. :ii c: 0 0 � [ � j;l r " z ,, -! • .,. " �-� "0 "c , � ,, II c., 0 ,; "' z 0 .. "',. II � '!' g c: "' II ;:: "O c:: z � g .... "z ii! c: ;; � � II ;; ": r c: II z :ii N 0 N 0 N � • -t- .. ii e: 1 Ii, c i .. s- II PERUBAHAN RKPD PROVINS! ICAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan pada triwulan 1-2021 terkontraksi sebesar 2,23 persen, Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh provinsi di Kalimantan. Kalimantan Selatan sebesar 1,25 persen; Kalimantan Barat sebesar 0, 10 persen; Kalimantan Utara sebesar 1,91 persen; Kalimantan Tengah sebesar 3,12 persen dan Kalimantan Timur sebesar 2,96 persen. Di PuJau Kalimantan, kontribusi ekonomi masih didominasi oleh Kalimantan Timur sebesar 49,37 persen dan terendah Kalimantan Utara sebesar 8,04 persen, namun memiliki kecenderungan selalu meningkat. Tabel 2.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonoml Provins! Kallmantan Utara dengan Provins! Lain di Pulau Kallmantan dan Nasional Tahun 2015-2021 8 ( 11,1111 .11 I Iii 11111� I -2 II 1 1 -r I' 4 2015 2016 2107 2018 2019 2020 2021• • Kaltmantan Barat 4.88 5.2 5 . 1 7 5.07 5.09 -1.82 -0.10 • Kalunantan Tengah 7.01 6.35 6.73 5.61 6.12 -1.40 3.12 Kalunantan Selatan 3.82 4.4 5.28 5.08 4.08 -1.81 -1.25 Kahmantan Timur -1.2 -0.38 3 . 1 3 2.64 4.74 -2.85 -2.96 • Kalimantan Utara 3.4 3.55 6.8 5.36 6.90 -1. 1 1 -1.91 e Nasionaj 4.88 5.03 5.07 5.17 5.02 -2.07 -0.74 Sumber: 1. BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2021, diolah
6. 2.BPS RI, diolah Keterangan: • data Semester I 2021 (Maret) Selain pertumbuhan PDRB, perekonomian sebuah daerah juga dapat dijelaskan dengan distribusi PDRB. Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, sektor primer meskipun memiliki besaran kontribusi yang terbesar dalam struktur ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara namun menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 1,43 persen per tahun. Sementara itu, sektor sekunder memiliki besaran fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 1,18 persen per tahun. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kontribusi sektor tersier yang juga memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,14 persen per tahun. 11-8 PERUBAHAN RICPO PROVINSI ICAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 11-9 l>0 rv '" p p � N D: ;z � � p p .._. N t;:: � � � v, 0 !=) .._. N � � f � w ... ... � "' 'I:.,. � 0 � ,.. '"N "' "' w j p p .... N I-' N -..J I-' � i.,, � v, u, u, OD PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi tennuda di Indonesia merupakan provinsi yang backbone perekonomiannya ada pada sektor primer (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan dan penggalian). Sama halnya dengan perbandingan nilai PDRB ADHK, besaran nilai PDRB ADHB Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi terbawah dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Waiau demikian, besaran nilai PDRB ADHB Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2021 terus mcngalami peningkatan, bahkan sampai dengan 2021 mengalami peningkatan ditengah situasi memburuknya perekonomian berbagai daerah dan nasional akibat pandemi COVID-19 seperli disajikan pada tabel di bawah. 11-11 "' v, .. w N � z 0 z " " " " "• "- s, "- • • • 3 :i" :i' :i' :i" -e ;;· a, • • • • • s. • a , , , , - - .. - , • • • • • • • , , , , , <; So ::! v, .... a, z � � • • • 3 ¥!: , , • il c � • ;;· , • - , , zr s, ,:: ,:: ,:: ,:: ,:: ,:: v, �- �- � � •�- �- -, , , , , , c " " " " r?f " • -c -e " " " , � � � .. in v, � � "' N "' 0 w � "' N -"' � ;n _.... v, 0 w -.... � 0 0 .. � w N 0 v, 2: 8 v, N N v, "' "" "' 0 8 80 00 "' � N -.. v, � � � 0 "' 0 .. � "' N,... !" ()0 � � � 0 .... 0 00 "' w � N .. 00 "' "' 2: "'00 � <:> 0 .... v, "" N 8 8 80 � .. � .w v, v, � � � 00 .... "' v, N .... N -"' -"' � -"' ;n _.... 0 00 "' "' � 00 .. � N N 0 0 � "' .... v, ,.. w v, .... .. .... v, :.. 8 8 80 .... "' � .. -., "' � � � w 00 w .... w "' N 00 v, v, � ()0 _.. 0 -.... in -.. "' "' � � v, .. "' 00 � w 00 "' 00 ()0 .. "' 00 8 "' "' 0 � "'.. 00 "' w N � "' � � Nv, "' v, 00 v, � N00 w !" !" _o .o !" 0 N v, .. v, § � � "' s 00 "' v, "'v, 0 0 0 .... "' "' "' "" "' N w "' v, � w � v, -.. � s � � N w _8 .... v, � N ()0 .... ,, ,N .. 0 0 v, in � � 8 N � fil 00 v, "' 0 .... "' � 0 � "' "" � � "' " 0 "' 00 � � v, � !" "' � "' � � N .... � "' "' .... w N _o .o ;n N g � 0 .... "' � in w N 00 "' v, .... 0 N � "' 00 ()0 "' t-' ... N io w v, N � 0 .. w 00 � "' PERUSAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 2.1.2.PDRB Per Kaplta PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang ctigunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Indikator PDRB per kapita diperoleh dengan membandingkan antara nilai PDRB dengan jurnlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besaran PDRB per kapita dipengaruhi oleh potensi sumber daya dan faktor faktor produksi yang terangkum dalam nilai PDRB, serta banyak sedikitnya jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan rata-rata nilai tambah yang tercipta dari seluruh kegiatan ekonomi bila dibagikan secara merata kepada penduduk di suatu wilayah. Perhitungan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan besaran nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Tabet 2.3 Nila! PDRB Per Kaplta Berdaaar Harga Berlaku clan Harga Konstan di Provins! Kallmantan Utara Tahun 2015-2021 Uraian Kabupaten/ Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kot a PORB ADHB Malinau Juta Rp 89.28 90.41 101.42 107.60 125.50 135.46 147.06 Per Kacita Bulungan Juta Rp 100.29 102.88 112.44 120.95 137.70 123.67 130.18 Tana Tidung Juta Rp 180.91 179.16 189.51 191.34 212.86 228.87 246.70 Nunukan Juta Rp 87.37 88.96 103.63 112.00 129.14 132.68 141.92 Tarakan Juta Rp 92.65 99.87 110.68 120.87 142.64 157.19 170.51 Prov. Kalimantan Juta Rp 96.15 99.11 111.32 119.41 138.75 143.66 155.08 utara" PDRBAOHK Malinau Juta Rp 83.22 81.59 83.20 84.73 92.77 95.06 97.74 Per Kapita Bulungan Juta Rp 75.10 75.43 77.86 79.97 87.32 76.32 77.79 Tana Tidung Juta Rp 147.88 139.28 135.62 131.01 138.90 144.43 144.40 Nunukan Juta Rp 71.11 70.56 72.27 73.69 80.55 79.28 80.47 Tarakan Juta Rp 71.30 72.86 75.91 78.80 87.44 91.06 93.47 Prov. Kalimantan Juta Rp 76.82 76.64 78.92 80.20 88.30 86.82 88.51 Utara" Sumber. BPS Prooinsi Kal,manlan Utara, 2022, diolah: * Data sementara ** data sangat sementara Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, besaran PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan Provinsi Kalimantan Utara mengalarni peningkatan, dengan rata rata pertumbuhan sebesar 8, 10 persen per tahun untuk PDRB per kapita 11-13 PERUBAHAN RKPD PROVlNSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 atas dasar harga berlaku dan 2,05 persen per tahun untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Pada tahun 2015, besaran nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai sebesar 96, 15 juta rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 131,30 juta rupiah di tahun 2019. Sementara itu, pertumbuhan nyata , ekonomi per kapita penduduk yang ditunjukkan dengan nilai PDRB per kapita ADHK pada tahun 2015 adalah sebesar 76,82 juta rupiah dan meningkat menjadi 83,31 juta rupiah di tahun 2019. Peningkatan nilai PDRB per kapita yang cukup signifikan ini dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga komoditas dan juga produksinya, yang kemudian berpengaruh pada peningkatan nilai PDRB provinsi ini. Besaran nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di masing masing kabupaten/kota lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Utara memiliki kecenderungan yang meningkat pula. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah dengan besaran nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang tertinggi, dimana pada tahun 2019 nilainya mencapai 193,72 juta rupiah. Meskipun memiliki besaran nilai PDRB per kapila alas dasar harga berlaku tertinggi, namun dilihat dari rata rata pertumbuhannya, kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan perturnbuhan yang paling lambat dibandingkan dengan empat kabupaten/kola lainnya, yakni dengan besaran 2,54 persen per tahun. Selanjutnya, pada tahun 2017 hingga 2019 besaran nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Malinau merupakan yang terendah di provinsi ini. Sementara itu, dilihat dari pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, Kata Tarakan menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya, yakni dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,66 persen per tahun. Besaran PDRB per kapita atas dasar harga konstan di lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fluktuatif. Sama halnya dengan nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, Kabupaten Tana Tidung juga merupakan wilayah dengan nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan tertinggi di provinsi ini, dengan besaran 128,08 juta rupiah di tahun 2019. Meskipun besaran nilainya merupakan yang tertinggi, namun dilihat dalam lima tahun terakhir, besaran PDRB per kapita atas dasar harga konstan di kabupaten tersebut menunjukkan penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 3,53 persen per tahun. Sementara itu, empat kabupaten/kota lainnya menunjukkan 11-14 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 ' . rata-rata pertumbuhan dengan kecenderungan meningkat, dengan peningkatan rata-rata pertumbuhan tertinggi terdapat di Kota Tarakan. Selanjutnya, pada tahun 2020 PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Utara dan beberapa kabupaten/kota di wilayah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Daerah yang mengalami penurunan PDRB per kapita ADHB adalah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan. Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK, seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan. Penyebab utarna dari lesu perekonomian di berbagai wilayah termasuk Provinsi Kalimantan Utara adalah pandemi COVJD-19. Pada tahun 2015 hingga 2019, gap nilai PDRB per kapita baik alas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan Provinsi Kalimantan Utara dengan nasional terlihat cukup besar. Posisi Kalimantan Utara berada jauh dari angka nasional. Dalam kurun waktu yang sama, dilihat dari besarannya besaran PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah nilai Provinsi Kalimantan Timur, namun mampu melampaui tiga provinsi di Pulau Kalimantan lainnya. Sementara itu, terkait dengan tingkat capaian kinerjanya, dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2019, capaian kinerja indikator PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Utara belum mampu melampaui target yang ditetapkan oleh daerah. Bahkan apabila dilihat dengan besarannya, indikator tersebut menunjukkan besaran yang semakin menu.run dalam tiga tahun terakhir. Pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa PDRB per kapita untuk ADHK dan ADHB seluruh provinsi di Kalimantan dan nasional Kembali naik yang dibandingkan tahun 2021 yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVJD-19, kecuali nilai PDRB per kapita ADHB Provinsi Kalimantan Utara. PDRB per kapita ADHB Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 sebesar Rp 63.162,97 ribu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp 60.746,2 ribu. 11-15 �. -c ' -e 0 0er ,, c' ,, e a> c a> ' > 2 >c -c 0 " 0 �· :,: �· :,: z "' " a> c: '-e .,, •m m �· ' ' , "' "'• • -g.. " ,.. • • z "' "' "' "' "' z "' "' "' "' "'• • "- • • • • "- "- "- • "-• II !i' 3 3· 3' • 3' 3' 3' 3 3· -c 5· 5· '0, • • • • • , • • • • • < "- , , ;; ;; , "- ;; , , , ;; 5· - .; - - .; -• • • • • • • • .t, , , , , , , , , , c ::! v, .., iii' c ::! v, .., a> z - m m - m m • • • 3 sr , s • 3 sr , ' • � c ,; "' � c - "' !': 5· ' • ' • • , , zr , zr "- w " � N w N .. <D � w .. w ·"' ·"' N ·" � w ·"' Ii" .. .. .0 .o � "" ·"" " a, -.. � � ·" w � "' N "' N "' "" � v, � v, .. v, 0 � 0 � w 0 "' <D "' <D 0 0 � v, <D � !" v, v, .. � &l � "' "' w .. "' � '" <D � "" N � "" <D ww w w " � N w N .. <D � w .. w ·"' Ii" N ·"" N .. ·" .<D .. ·"' i w .. "' ·"' v, -., w <D � ·"' 0 i.; N "' w w .. <D 0 w � w N 0 "" v, 00 0 <D 00 " N .. "' v, 0 � "' .. v, "' cc :... !" .. "' "' "' 0 w � w "' "' 0 v, 00 v, N w <D 00 w v, w " � "' w "' v, � � w _t w " .oo N •<D _.. ·"' � � "' !" 1::-., ·"' -., � v, N<D "' v, w � w 1,, "' N 0v, � " " <D <D � <D t� !» N !» 0 "" � � .. !" !" � v, 00 "' " '" v, "' " "' " � "' 2l v, N "'" " 0 <D w � "" .. .. N w w 00 � w w N v, � � .. v, w ,<D .o N .o ·"' ·"' ·"' � " � ,N .oo ·" <D _.. w N "' v, � <D -.. 11 � 00 "'w � 0.. ls "' � .. � <D � t 0 � � 0 !> .. 00 0 "' w !" ,.. !> 00 "' � � .. .. "' � .. i!'l "' N " "' <D "' w " .. 00 "" w w .. _g: � w w N "' � � .. v, ..,.. w � ·" ·" '° w "" "' ·"' !- 0 N ,: a, 00 � w !" .o -., "' ls "'N <D � " <D � " N "' "' 0 ,.. <D � � 0 !" " "' "' w "' "' � 0 .. .. .. � <D "' .. <D "' "' "' " " � w � N "' "' " 00 � � 0 "' 00 � w 00 � w w "' v, � � .. "' w '° ·"' N N ·" _.. ·" .. "' .. ·" '° " 00 {:; .... � <D N ·"' ,.. b � "' N " N � .. "' "' "' " "" .. w 0 00 !" 0 0 "" w <D "' "' .. "' � "'.. " :... "' i!'l ,.. "' " " 0 "' "' "' � :... "<D <D N 00 w � .. � " 00 "' .. 00 � w w "' "' � � .. "' ..N "' 00.o .oo ·" "' ·" ·"' !- "' "' ·"' !- !- " "' -., 00 "" N b 1,, " <D N "' " � � .. "' 0 w � � 00 0 "' 0 " "' "' " "' 00 g N N N "' .. � .. t 0 .. � .. " "' .. "' .. "' "" 00 � 00 "' "' 0 N "' 00 v, 0 ,,. 'Cl .. � ts "' ': .. ts ts :? � 0 ..
g.� � � !;' i:l 6' 'Cl e: � iI .,, m,, � g c � i � ;i ?i z ,, s 1:l [ "' .,, 0 [ � � .,, ,, � t � z "' ts = g :.ii :,: ;:: .. 'Cl � .. .. - o g g. z !!. .. i,,j - ti � :,: c z I,) .. N 0 O ts N ... g N '!' ts I,) c:: § [ PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN lfTARA TAHUN 2022 2.1.3.Indeka Ginl lndeks Gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. lndeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat. Besaran nilai lndeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian lndeks Gini yang semakin mendekati no! dapat diartikan bahwa menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar. Oleh karena itu, rendahnya lingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu tujuan pembanguanan ekonomi di setiap wi!ayah. Tabel 2.1 Nllai lndeka Gini di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2021 Kabuoaten/Kota Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021• Malinau lndeks 0.304 0.303 0.311 0.295 0.303 0.295 0.304 Bufunean lndeks 0.241 0.34 0.326 0.302 0.309 0.29 0.338 Tana Tidung lndeks 0.23 0.26 0.27 0.277 0.316 0.259 0.312 Nunukan lndeks NA 0.28 0.284 0.294 0.282 0.262 0.261 Tarakan lndeks 0.28 0.28 0.3 0.297 0.271 0.295 0.261 Prov. Kalimantan Utara lndeks 0.294 0.3 0.308 0.303 0.295 0.3 0.285 Sumber. BPS Prowt.s1 Kalimaruan Utara, 2022 Keterangan: • data Semester I 2022 Secara umum seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara menunjukkan nilai indeks gini yang bervariasi dan dalam kurun waklu 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi di hampir seluruh daerah. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Utara memiliki indeks gini dibawah 0,30. Hal iru mengindikasikan pendapatan masyarakat semakin merata. lndeks Gini Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fiuktuatif. Dalam tujuh tahun terakhir besarannya berada pada !criteria ketimpangan rendah. Pada tahun 2016 dan 2017, Indeks Gini menunjukkan nilai yang meningkat, namun sejak tahun 2018 hingga 2019 nilai lndeks Gini di provinsi ini menunjukkan penurunan, Meskipun sempat mengalami kenaikan ditahun 2020, namun pada triwulan I tahun 2022 Indeks Gini di provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan kembali menjadi hanya 0,285, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik. 11-17 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Tabel 2.5 Perbandingan Indeka Gin! Provins! Kallmantan Utara dengan Provins! Lain di Pulau Kallmantan dan Nasional Tahun 2015-2021 No Provinsi/Nasional 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021• 1 Kalimantan Utara 0.294 0.3 0.308 0.303 0.295 0.3 0.285 2 Kalimantan Timur 0.316 0.315 0.33 0.342 0.33 0.335 0.331 3 Kalimantan Barat 0.334 0.341 0.327 0.339 0.327 0.325 0.315 4 Kalimantan Tenaah 0.326 0.33 0.343 0.342 0.336 0.32 0.320 5 Kalimantan Selatan 0.353 0.332 0.347 0.344 0.334 0.351 0.325 6 Nasional 0.408 0.397 0.393 0.389 0.382 0.385 0.381 Sumber: 1. Badan Pusat Statistik, 2021
1. 2.BPS Rl Tahun 2021, diolah Keterangan: • data Semester I 2021 (Maret) Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2021 bahkan sampai triwulan Tahun 2022, besaran nilai lndeks Gini Provinsi Kalimantan Utara merupakan yang terendah atau yang terbaik apabila clibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalirnantan dan nasional. Artinya, kondisi distribusi pendapatan penduduk di provinsi ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah lain di Pulau Kalimantan. Melandainya nilai Indeks Gini tersebut menginclikasikan bahwa terjacli perbaikan atau peningkatan pemerataan distribusi pendapatan di provinsi iru. 2.1.4. Tlngkat Kemlsklnan Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Secara sederhana kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana terjacli ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjacli fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan rnenjadi prioritas dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan menggunakan konsep kebutuhan dasar, dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar ma.lean.an dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang clisetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per 11-18 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 hari, yang diwakili dengan 52 jenis komoditas. Sementara itu, garis kemiskinan non makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, dimana kebutuhan dasar non makanan ini diwakili dengan 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan. 11-19 !'" !" r- ,.. z 0 " " -e - " • • • c •3 � � 3 ,. •• • • • • !!: " " zr � - - • , • • -c 3• • • •, • • , •• " .,, Q. !!: • • c ,, " Q. •Q. Q. c , c c se- cQ. Q. 3 • c c � se- •• a·
2. 9.3 � , 5· l: ••se- • 5· • "•,. • " " � " " " ::1 " " " c -c " " ::1 " " " c -e " " ::1 " " "• • , 0 • Q. • • • - a � • Q. • • • - a 0 • Q. • • •<T <T • 0 - <T <T <T <T • <T <T <T <T • iii <T <T <T <T "'3 c , < • c c c c c • s • c c c c c il < 1-6 c c c � •-c • -< .,, , .,, .,, -e ;} -e , -e .,, .,, ;} , -e -e <T " "' " " " "• • !!!. • • • • • • • • • • !!!. • !!!. !!!. !!!. c ;; - , ;; ;; ;; - il - ;; " " • " .,, • 3" • • 3" • 3 • • • •, , se- " " " , � , , , , se- , , , , -a, ,:: • • z ;} a, ,:: • • z -< a, ,:: • • z -< a, ,:: • a " c , " • a , • , c • c • c c c c • - c , - , c !!!. , c• , • c • " • • , • " , , , c " , , c , 5· , c .al , � " • � " • � " • � • • c • • c • • c • • c •, , , , , , , " " " " " " " " - - - - - - ,, ,, ,, ,, ,, ,, • • • • • • • • r i" i" i i" i c c f§. c c �- v, � � � , , , , � .,, "· .,, "· •• • • • • • • • • • -• • • • • • • • a· • • a· • • c, " , , , , , , ,,. ,,. ,,. ,,. ,,. ,,. •, .. .. w w w .. Nw p p .... "' N N .,, .... "' "' ·"' ;,; !" p .0 .,, v, .,, .... ·"' N w 0 p N "' y, y, "' "' .... "' -.,, -.,, -.. \n b 1o p "' "' "' N .,, "' .... N p "' w "' N "' p .. "' w w N .. p 0 "' 0 0 .. .. p p .,, 0 "' 0 0 0 0 0 0 0 .... .,, p w "' .,, .,, w w w .,, N .. p p p p .,, .,, "' p 0 "' "' ,.. t: !" ,.. ,.. ·"' w "' ,;: .. w ·"' pp N "' y, y, "' "' .... p "' .. "' .... -.,, " b -.,, N "'0 "' N p N p "' p .... .... w p .,, p p .... .... p .. ..p .,, w .... .,, p "' .,, 0 0 0 0 0 0 .. .. "' N N .... .,, .,, w w w .,, N .. p p p .,, .... .... "' "' N 0 "' "' "' .,, p p w ·"' N N .... !" ·"' � p 9 p .... "' "' "' "' "' -.. 00 1o k -.. "' la ;., " "' w N .... 0 "' ., ... ., "' "' 0 .... .. p 8 "' p w .,, "' "' .... .. N N N w w "' 0 0 0 0 0 0 w "' "' .... .... v, "' .. w .. .,, N.,, p p p "' p 0 .... p w 0 ;g "' .0 v, w ,.. w ·"' i w w !" w !" p � .... "' "' .,, "' .... w 1o "' w b "' \n la "' ;., .... "'.,, w iii p :... isl i:: il: .,, .... @: .. N w "' .... "' .. "' N .,, p 0 0 .... "' 0 "' w .,, "' .. N "' "' .. .. J: .,, N .. p p p v, .,, w � "' 0 "' "' � ·"' N p !" ·"' ,.. _.. .0 "' .,, p p w "' "' "' !'" !" "' .... p -.,, "' .. N .. w "' 1o \n -.,, "' ., � "' 8 p .... .... "' @: p "' .. 8 w p ii: w .. .. .,, N w p N "' "' 0 0 0 0 "' 0 "' "' .. "' "' .. .. .. "' Np p p "' "' .,, N .... p 0 "' "' -c: !" ,.. w ·"' p ·"' .0 .,, N ·"' N 0 !" "' "' "' .. "' "' .... .. b p b .,, .... "' \n p 0 "' w i'l N w "' 0 "' .,, w :!; :!; "' :!; w "' p .. "' "' .. .... .. "' p "' w N 0 0 .,, .,, "' "' "' p .... J: J: J: .. "' N .,, p p p p "' .,, 0 "' "' p N .... w p w ·"' .0 .0 .0 .0 ·"' .0 N "' N .... "' "' y, 0 .... 00 \n 1o -.. -.. p "' ... :... :... 0 ... w "' .,, .,, .,, .,, .. •.... p :!; .... .. "' "' "' "' "' "' "' N .. .... 0 "' p "' .,, w 0 0 0 0 0 0 .. "' "' "' .. .. a e :,: "a ti [ .. II e, :11 "m 0 ,, � c: o,,j � .. ';.. O' - " z I - ,, " ., "0 C/1 " ,, .. � II z g "'!: c:: c ,:: s � 'J z i O' !i �., :r 0 c: z ... .... C/1 0 • .... ., .... 0 ., ... z 0 c ' •�- J s -c " " ::1 "' 0 • Q. • • 0 � C" C" "' ' • c c c •• .... -e J .., C" " • '!!. 00 • c '!!. � ;; 1l !i" m � J J � • • z .... m ;?. J • Jc J <, • J • "J c 0 � � • •J � -e -e -e m m m m v, � ' ' � •� � � m m m m c J J J J •J N <D <D <D <D 0 !" .. .. "' � "' v, � " "' "' <D <D v, N <D <D <D 0 <D � "' .. ,. "' "'� "' � "' � w v, <D N <D <D <D 0 <D � N !" !" w � � "' � w " "' "' � N <D <D <D <D 0 � N w !" .. " "' "' N "' � v, <D N N <D <D <D <D 0 � w .. w � <D "' 8 "' N � <D "' N <D <D <D 0 <D N w w w v, 0 N '--' � � 0 "' " N 0 <D <D <D <D N N w w .. � � N .., "' • <D � v, PERUBAHAN RKPD PROVINS! l<AUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2021, garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang meningkat, dimana pada tahun 2015 besaran garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 475.620, /kapita/bulan dan meningkat menjadi Rp 694.964,-/kapita/bulan di tahun
3. 2020.Selanjutnya Selama September 2020 - Maret 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,31 persen, yaitu dari Rp. 694.964,- per kapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp. 710.994,- per kapita per bulan pada Maret 2021. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk misk:in merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Secara umum, jumlah penduduk miskin di provinsi ini dalam kurun waktu yang sama memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Apabila dilihat kecenderungannya, peningkatan jumlah penduduk rniskin di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada tahun 2015 hingga tahun
4. 2018.Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di provinsi ini sebanyak 39.690 jiwa dan meningkat menjadi 50.350 jiwa di tahun 2018. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin ini menurun di tahun 2019 dengan jumlah 48. 780 jiwa, namun pada tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2021 jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan kembali menjadi 52.860 jiwa di semester I tahun 2021. Peningkatan ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak Maret 2020. Tabel 2.6 Grafl.k Peraentase Penduduk Miskin dan Garia Kemlskinan Provins! Kallmantan Utara Tahun 2015-2021 0 4 800,000 7 ·36 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 6 7 7.5 6.5 5.5 2015 2016 2107 2018 2019 2020 2021· -Gans Kermsklnan -Persentase Penduduk Miskin Sumber: Hasil Olahan. 2021 Keterangan: • data Semester II 2021 (Desember) 11-22 PERUBAHAN RKPD PROVlNSI KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Persentase penduduk miskin atau yang disebut juga dengan istilah tingkat kemiskinan merupakan besamya persentase yang rnembandingkan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2015-2021, persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun 202 l. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan nasional masih berada pada besaran 9,71 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara di 6,83 persen. Meskipun besaran persentase penduduk miskin di provinsi ini sudah di bawah capaian nasional, narnun apabila dibandingkan dengan empat provinsi lain di Pulau Kalimantan, tingkat kemiskinan Provinsi Kalirnantan Utara masih menempati posisi kedua tertinggi di bawah Provinsi Kalimantan Barat yang pada tahun 2020 menunjukkan tingkat kemiskinan sebesar 7,17 persen. Sementara posisi persentase penduduk miskin di Kalimantan Utara pada tahun 2021 berada di urutan kedua tertinggi setelah Kalimantan Barat yang membutuhkan upaya yang terpadu untuk penurunan kemiskinan. Tabel 2.7 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provins! Kalimantan Utars dengan Provins! Lain di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2015-2021 No Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021• 1 Kalimantan Utara Persen 6.32 6.99 6.96 6.86 6.49 7.41 6.83 2 Kalimantan Timur Persen 6.1 6 6.08 6.06 5.91 6.64 6.27 3 Kalimantan Barat Persen 8.44 8 7.86 7.37 7.28 7.24 6.84 4 Kalimantan Tengah Persen 5.91 5.36 5.26 5.1 4.81 6.26 5.16 5 Kalimantan Selatan Persen 4.72 4.52 4.7 4.65 4.47 4.83 4.56 6 Pulau Kalimantan Persen 6.42 6.26 6.25 6.09 5.93 6.16 5.85 7 Nasional Persen 11.13 10.7 10.12 9.66 9.22 10.19 9.71 Sumber. 1. BPS Rl Tahun 2015-2021
5. 2.l,aporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Juli 2021 Keterangan: • data Semester II 2021 (September) 2.1.5. Tlngkat Penganggursn Terbuka Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, besaran jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara memiliki be saran yang fluktuatif, di man a pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 16.748 orang dan mengalami penurunan serta kenaikan ditahun selanjutnya hingga menjadi 16.343 orang di tahun 2021. 11-23 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Tabel 2.8 Perkembangan Tlngkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provins! Kallmantan Utara Tahun 2015-2021 27 3 4 , 9 7 34 2 00 l 0016, 1. 7.00 6.00 4.67 S OO • 00 31 34 , 04 3.00 17, .40 57 34 15,17,18, 6 33 , 31 16, 48 28 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 16, 2015 2016 2107 2018 2019 2020 2021" -Jumlah pcnganggur terbuka usra angkatan keqa -Jumlah penduduk angkatan kerja Tmgkat pcngo.nggurnn terbuka Sumber: Hasil Olahan. 2021 Keterangan: • data Semester I 2021 (Februari) Meskipun bukan yang terbaik, apabila dibanclingkan dengan empat provinsi lainnya di Pulau Kalirnantan, besaran capaian tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Utara pada semester I tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional dan provinsi induknya (Kalirnantan Timur). Tabel 2.9 Perbandlngan Tlngkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provins! Kallmantan Utara dengan Provins! Lain di Pulau Kallmantan dan Nasional Tahun 2015-2021 No Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022• 1 Kalimantan Utara Persen 6.01 5.69 5.54 5.22 4.4 4.97 4.58 4.62 2 Kalimantan Timur Persen 7.5 7.95 6.91 6.6 6.09 6.87 6.83 6.77 3 Kalimantan Barat Persen 5.15 4.23 4.36 4.26 4.45 5.81 5.82 4.86 Kalimantan 4 Teniah Persen 4.54 4.82 4.23 4.01 4.1 4.58 4.53 4.2 Kalimantan 5 Se Iatan Persen 4.92 5.45 4.77 4.5 4.31 4.74 4.95 4.2 6 Nasional Persen 6.18 5.61 5.5 5.34 5.28 7.07 6.49 5.83 Sumber: 1. BPS Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2020; Statistik Indonesia Talwn 2019-2020, Sadan Pu.sat Statistik
6. 2.BPS RI Tahun 2021 Keterangan: • data Semester I 2022 (Februari) 2.1.6.lndeks Pembangunan Manusia (IPM) Selama ini, PDRB digunakan menjadi sebuah ukuran pembangunan, namun indikator tersebut hanya marnpu memotret pembangunan dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu indikator yang lebih 11-24 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 komprehensif, yang mampu mencerminkan tidak hanya perkembangan ekonomi akan tetapi juga perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia. lndeks Pembangunan Manusia (!PM) merupakan indikator penting yang dapat d.igunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. lndikator ini penting karena melalui !PM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. !PM mencerminkan kondisi kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang tercliri dari tiga dimensi (berdasarkan perhitungan !PM metode baru), yang terdiri atas (1) dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang ditandai dengan indikator Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH); (2) dimensi standar hidup layak, yang d.itandai dengan indikator Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan (96 komoditas PPP); dan (3) dimensi pengetahuan, yang d.itandai dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS 25+). !PM sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia pembangunan yang telah dapat menjadi isyarat seberapa d.ijalankan mampu memberi peluang besarnya penduduk untuk hidup secara layak, melalui hidup sehat dan panjang untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup layak. 11-25 v, !" !" N ,.. z 0 ;: , "O ,. :,: )> • 0. " • • , , " , � ' ., ., o/ • �c � " "O •• • •a· "O c � , :,: " • • • 3 ' ii, • "O • ii, 3;: C" , 3 "O c • "O • • • , � • • , ., • " :,: a· c � " se- ,, • � 0 0: • '2. 0 ii, c, � ii, " "O • zr ;: "O .... z .... "' ;: "O .... z .... "' ;: "O .... z ',? "' ;: "O .... z .... "' ;: a • c • c a • c • c ' • c s, a • c • s, "- ' , , • • , , " "- 0 � , , "- ' , , • 5· < • • c 5· ' • 5· ' • c ' • • c "' � c , � c � � c , , � c , 5· • "' • � :;! ., • "' • � :;! • "' • � :;! "' • "' • � ::1 ., • • c • , • 0. • c • , • 0. • c "- , • 0. • c "- , • 0. • c C" , , , , , , c 3' c 3' c 3' c , 3 c , "O, , , , • • ., • ., • ., • ., � 3 3 3 , "� , • • • • - , , , , "' 5 5 c c � � � • • • • • ' • • •• 5" ,. ,. ,. ,. ,. ,. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... "'c' c' c' c' c' c' • • • • • • • • • • • • • • • • • • •0. c c c c c c " " " " " " " " " " " " " " " " " " � " c � ,. ,. ,. ,. ,. ,. c c c c c c c c c c c c c c c c c c • "O "O "O "O "O "O , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ..., !" � ·"' !" !" !" � � � � � � ..., ..., ..., ..., ..., ..., N p _o !" "' ..., ..., !" !" N w N N N w N w 0 0 N � 0w '?; � 1'l ., .. w "' ... i:o N N "' .. .. ... "' i:o i:o ... 0� v, "' ..., � � v, � � "' � N v, "' "' v,v, .. N "' ..., ..., v, .. � � "' "' w "' N w � � w ..., ., � !" "' ., "' � � � � � � ..., ..., ..., ..., ..., ..., N 0 -.. _o 1o 1o 1,, ., "' ,.. !" ., !" t" w N t" t" !" N !" ,.. � N ,.. 0 " ..., w .. "' v, � .. v, .. ..w w � w N v, v, � ..., N "' N w w N � � .. � w "' w "' "' N ..., � w "' "' N ., ..., "' .. w "' w � "' .. "' v, ..., ., � "' ..., "' "' � � � � � � ..., ..., ..., ..., ..., ..., N � "' .o "' "' b 1,, !" "' ..., ., ., ., t" !" t" t" N !" N w ,.. � t" ,.. 0 N .. ., ., 0 "' ., "' "' "' N ..., ., ..., "' "' � "' N .. i:o N w v, w � w w .. 0 ..., .. "' N w v, w v, ., "' � � ., "' v, ..., v, v, w � "' ..., � ..., !" � ·"' _..., !" ·"' � � � � � ..., ..., ..., ..., N � ,.. ., "' ,.. ., ., "' N � N N N !" ..., w � � N ..., 0 " "' � "' v, w ., i:o "' ..., .. "' 's i:o w "' "' N i:o � �.. v, v, � � v, ..., .. w "' N " � N "' N w v, .. .,.. w w "' � 0 w N N "' ., ..., ., ..., v, v, ..., !" � ,.. ..., !" � � � � � � ..., ..., ..., ..., N N ,.. "' _o ., "' ..., !" ., "' N !" N � N w N w ..., � ..., N 0 0 w v, N "' � "' "' i:o v, "' 0 i:o "' N "' ... "' � N 0 �.. fil "' ., v, N .. "' � w w v, ..., N v, w w "' "'"' w 0 � 0 � .. w w "' "' .. N ., "' ..., _., � ·"' ..., ·"' ·"' � � � � ..., ..., ..., ..., ..., ..., N � _o "' "' ., ., "' N .. N N � � N w � � N � 0..., ., � "' "' "' ., "' "' w w "' v, ., 0 ., N � "' 0 '?; ... w w v, "' w .. "' .. N "' ..., .. .. "' .. "' .. .. � � � w N � "' ..., .. N "' v, 0 ..., "' � ..., ..., "' "' "' "' !" "' � � � � � � ..., ..., ..., ..., ..., ..., N N 0 � � "' .. "' ., "' N .. t" N w !" t" .. � t" � 0N "' � w ..., "' ..., N N � � i:o � .. "' 0 "' N 0 w "' 's :.. :.. ..., :.. N N v, � "' w ., � ., ..., "' .. w v, N � � v, "' .. "' � - p I>, .. r .,, .. s.,. •p � p •p � •p " "O .. m - ,. • c :ii o-j � I )> 0 • z � g ,. "'"O .. - 0 - N "O i:: ,. (II � - z e "' • ii: p c: g ;:: )> p z c:: ;; z g �.. • � o-j ;; •I>' I c 5 z N N 0 N 0 N ... en 'N 0 N ... g, s go " f� ff , � § � � � 6 � fs' s s- ;;, s ? » , <5 "' a-<:, O - � � �· "'0 -I" "'e .'":' i �. � §' ,.. 0 ., , .... 6, ,; 0 a i ;l :,. <5 s- ;;, ?, "'0 -I" "'e - .. � a. 0 � 2. � 0 i; � [ � [ z 0 c, •�· , -c .... z °;j "'a • c s,, , � • , • c " � c , • " • � ::! "' tr "- , • Q. • c !i° , c , -e, • • "' ;;, � , • - , "c 0 � � • • � s s s s , IC Q. Q. Q. Q. Q. � ffl ffl ffl ffl ffl c � � se- � I:;° •� � � � , "' ... "' "' "' N ?> .. !" .. "' 0 ... :... w tc w � "' v, N ... v, "' ... \l: "' "' N "' .. v, "' 0., i.u '.I< ., � N ., v, ., "' "' ... "' � ... N "' v, v, 0 0 ., "' � "' :... � .. ... "' .. ... ... ... "' "' ... N � !" v, ... � 0 v, "' "' 0 "' � "' "' ... v, w ., ... ... "' "' ... N .... "' "' ... � 0 � g i.u :... "' � v, N "' "' "' ... ... "' "' ... N 0 v, !" !" � 0 "' ., ... "' � N w w "' ... 0 ... ... "' "' ... N � !" "' .... � 0 � N :.. ... ., N "' w "' "' � PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Selanjutnya, dimensi pengetahuan yang direpresentasikan oleh inclikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan besaran yang semakin meningkat dalam periode tahun 2015 hingga tahun 2020. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, indikator harapan lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, harapan lama sekolah tercatat sebesar 12,54 tahun dan meningkat menjadi 12,93 tahun di tahun 2020. Besaran tersebut diartikan bahwa pada tahun 2020, anak-anak usia tujuh tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA/SMK/MA/sederajat. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi salah satu tolok ukur meningkatnya kualitas pendidikan, ha! tru mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk di provinsi ini yang bersekolah. Sama halnya dengan inclikator harapan lama sekolah, inclikator rata rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara dalam enam tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan inclikator rata-rata lama sekolah yang positif tersebut merupakan salah satu modal yang penting dalam membangun kualitas manusia yang lebih baik. Pada tahun 2015, indikator rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 8,36 tahun dan meningkat menjadi 9, 1 1 tahun di tahun 2021. Besaran harapan lama sekolah tersebut diartikan bahwa pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk dengan usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendiclikan hingga kelas delapan yang setara dengan jenjang sekolah menengah pertama kelas dua. Kota Tarakan merupakan wilayah dengan besaran dirnensi pengetahuan tertinggi di provinsi ini, baik untuk indikator harapan lama sekolah maupun rata rata lama sekolah, yang pada tahun 2021 mencapai 14,03 tahun untuk indikator harapan lama sekolah dan 9,98 tahun untuk rata-rata lama sekolah. Hal tersebut menginclikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Tarakan telah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 10 atau setara dengan jenjang sekolah menengah atas kelas satu. Dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan inclikator pengeluaran per kapita, dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 juga menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2015, pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,35 juta rupiah yang kemudian meningkat menjadi 9,34 juta rupiah di tahun 2019. Namun kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan di tahun 2020 bahkan mengalami penurunan hinga menjadi 8.75 Juta. 11-28 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Kata Tarakan, Malinau, dan Bulungan merupakan liga wilayah dengan besaran pengeluaran per kapita terlinggi di provinsi ini. Tabel 2.10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provins! Kallmantan Utara Tahun 2015-2021 90 80 70 60 so 40 30 20 10 0 2015 -Mahnau 70 15 -Bulungan 69 37 -Tana Tidung 64 92 -Nunubn 63 35 -Tarakan 747 -Prov Kallmantan Utara 68 76 6 . 2016 2017 2018 2019 70 71 71 23 71 74 72 06 69.88 70.74 71 23 71 66 65 64 66.26 67 05 67 79 64.35 65.1 65 67 66 32 74.88 75.27 75 69 76 09 692 69.84 70 56 7115 71 S 71.1971 70 S 70 69 S 69 68.5 68 675 2020 2021 71 94 72 32 71.1 71.8 6697 67.76 65 79 66 46 75 83 76 23 70 63 7119 -Mahnau Nunukan Sumber: Hasil Olah.an, 2021 -Bulungan -Tarakan -PrOY Kahm.intan Utara Kualitas pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara dapat dikatakan semakin membaik, hal ini ditandai dengan peningkatan capaian indikator !PM dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 dan 2019, status capaian pembangunan manusia di provinsi ini meningkat dari sedang menjadi tinggi, dimana pada tahun 2018 besarannya mencapai 70,56 dan meningkat menjadi 7 1 , 1 5 di tahun 2019. Meskipun selama periode 2015 sampai dengan 20219 nilai !PM Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 menurun ke 70,63. Penyebab utama dari penurunan !PM tahun 2020 adalah pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai aspek terutama kesehatan, pendidikan, social dan ekonomi. Tabel 2.7 Perbandlngan IPM Provins! Kallmantan Utara dengan Provins! Lain di Pulau Kallmantan dan Nasional Tahun 2015-2021 No Provinsi/Nasional Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Kalimantan Utara Poin 68.76 69.2 69.84 70.56 71.15 70.63 71.19 2 Kalimantan Timur Poin 74.17 74.59 75.12 75.83 76.61 76.24 76.88 3 Kalimantan Barat Poin 65.59 65.88 66.26 66.98 67.65 67.66 67,90 4 Kalimantan Tengah Poin 68.53 69.13 69.79 70.42 70.91 71.05 71.25 11·29 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 No Provinsi/Nasional Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 5 Kalimantan Selatan Poin 68.38 69.05 69.65 70.17 70.72 70.91 71.28 6 Nasional Poin 69.55 70.18 70.81 71.39 71.92 71.94 72.29 Sumber: Statistik Indonesia Tahun 2015-2021, Bad an Pusat Statistik Hingga tahun 2021, besaran capaian !PM Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah capaian nasional yang mencapai 72,29. Namun bila dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan, !PM Kalimantan Utara berada pada posisi keempat. Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan !PM tertinggi di Kalimantan. 2.2. Evaluaol Hasll Terhaclap RKPD Trlwulan ll Tahun 2022 Sebanyak 33 perangkat daerah yang berada di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara telah menyampaikan hasil isian sesuai formulir E.55 pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja OPD untuk tahun 2022. Dari hasil isian tabel tersebut kemudian disusun tabel secara singkat yang memuat seluruh hasil isian dari semua OPD. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mencermati hasil isian OPD tersebut. Penilaian kinerja menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Tabel 2.8 Skala Nilai Peringkat Klnerja No Jntenal l'l'llai Real.iaasi Krlterla Penttatan Realiaaai Kine"a Kineria 1 9 1 % s 1 0 0 % Sanear Tinaaj 2 76%S9Q0 /o Tinzei 3 66 % S 75 o/o Sedana 4 5 1 % s 6 5 % Rendah 5 s 50% Sangat Rendah Sumber: Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 Berdasarkan laporan evaluasi hasil RKPD triwulan I Tahun 2022 maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1 . Berdasarkan evaluasi hasil renja triwulan I tahun 2022 yang disusun pada formulir E.55 perangkat daerah menyatakan bahwa rencana kerjanya telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja sesuai dengan Formulir E.55 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (44 SKPD atau 100,00%), maka diharapkan rencana kerja yang telah 11-30 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 disusun tersebut sudah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan yang terintegrasi dan menyeluruh dengan perencanaan yang lebih makro sehingga harapannya adalah target dan tujuan akhir yang ditetapkan baik di dalam Renstra OPD itu sendiri maupun RPJMD dapat tercapai.
7. 2.Kesirnpulan dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SKPD dengan menggunakan Formulir E.5 juga dituangkan ke dalam Formulir E.55.
8. 3.Predikat Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan di Provinsi Kalimantan Utara masih Sangat Rendah pada Triwulan 1 Tahun 2022. 11-31 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Tabel 2.9 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Provins! Kallmantan Utara Berclasarkan Urusan Triwulan I Tahun 2022 RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Predikat Presentase Predikat I % I I % I Dina• Pendldikan clan 18.34 SR 18.24 SR Kebuclavaan 1 Program Pengelolaan 4.71 SR 6.21 SR Pendidikan 2 Program Pendidik dan 0.00 SR 0.00 SR Tenaza Keoendidikan 3 Program Pengembangan 6.67 SR 14.13 SR Kebudavaan 4 Program Pengembangan 100.00 ST 100.00 SR Kesenian Tradisional 5 Program Pembinaan Sejarah 0.00 SR 0.00 SR 6 Program Pelestarian dan 0.00 SR 0.00 SR Peneelolaan Cazar Budava 7 Program Pengelolaan 10.00 SR 2.23 SR Permuseuman Program Penunjang Urusan 8 Pemerintahan Daerah 25.37 SR 23.37 SR Provinsi UPTD TIK Pendldikan 23.38 SR 19.37 SR 1 Program Pengelolaan 0.00 SR 0.00 SR Pendidikan Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 46.75 SR 38.73 SR Provinsi UPT Taman Buclaya 37.72 SR 28.20 SR 1 Program Pengembangan 25.00 SR 17.65 SR Kebudavaan Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 50.43 R 38.74 SR Provinsi Cabang Dinas KTT Malinau 31.70 SR 21.50 SR 1 Program Pengelolaan 0.00 SR 0.00 SR Pendidikan Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 63.39 R 42.99 SR Provinsi Cabang Dinas Nunukan 21.23 SR 10.03 SR 1 Program Pengelolaan 0.00 SR 0.00 SR c Pendidikan Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 42.46 SR 20.05 SR Provinsi 11-32 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentaae Predikat Presentaae Predikat I % l I % I Cabang Dlnas Tarakan 16.73 SR 12.18 SR 1 Program Pengelolaan 0.00 SR 0.00 SR Pendidikan Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 33.46 SR 24.36 SR Provinsi Dlnao Keoehatan 20.79 SR 39.17 SR Program Pemenuhan Upaya 1 Kesehatan Perorangandan 18.56 SR 14.38 SR Upaya Kesehatan Masvarakat Program Sediaan Farmasi, 2 Alat Kesehatan Dan 0.00 SR 87.09 T Makanan Minuman Program Pemberdayaan 3 Masyarakat Bidang 26.67 SR 8.71 SR Kesehatan Program Penunjang Urusan 4 Pemerintahan Daerah 37.92 SR 46.50 SR Provinsi RSUD Tarakan Kallmantan 4.02 SR 1.64 SR Utara Program Pemenuhan Upaya 1 Kesehatan Perorangan Dan 2.79 SR 1.59 SR Upaya Kesehatan Masvarakat Program Peningkatan 2 Kapasitas Sumber Daya 0.00 SR 0.00 SR Manusia Kesehatan Program Penunjang Urusan 3 Pemerintahan Daerah 9.28 SR 3.32 SR Provinsi Dinao Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,Peru.mahan dan 4.67 SR 17.00 SR kawasan Pemukiman 1 Program Pengelolaan 0.00 SR 8.88 SR Sumber Dava Air fSDAl Program Pengelolaan dan 2 Pengembangan Sistem 0.00 SR 7.91 SR Penvediaan Air Minum Program Pengembangan 3 Sistem & Pengelolaan 0.00 SR 6.99 SR Persam pahan Rezional Program Pengelolaan dan 4 Pengembangan Sistem Air 0.00 SR 7.79 SR Lim bah 11-33 PERUBAHAN RKPO PROVJNSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KlNERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Predikat Presentase Predikat I % I I % I 5 Program Pengembangan 0.00 SR 12.61 SR Pennukiman 6 Program Penataan 0.00 SR 10.63 SR Bangunan Gedung 7 Program Penyelenggaraan 1.83 SR 2.44 SR Jalan 8 Program Pengembangan 26.79 SR 119.34 UNK Jasa Konstruksi 9 Program Penyelenggaraan 0.00 SR 7.84 SR Penataan Ruanz 10 Program Pengembangan 0.00 SR 1.89 SR Perumahan 1 1 Program Kawasan 0.00 SR 1.88 SR Pcrmukiman Program Peningkatan 12 Prasarana, Sarana & Utilitas 0.00 SR 6.45 SR Umum IPSUl Program Penunjang Urusan 13 Pemerintahan Daerah 32.09 SR 26.33 SR Provinsi Badan Keaatuan Bangaa clan 44.53 SR 79.66 T PoUtlk IKeabanw=ll Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga 1 Penctidikan Melalui 100.00 ST 217.86 UNK Penctictikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budava Politik 2 Program Pemberdayaan dan 0.00 SR 0.00 SR Pengawasan Organisasi Program Penunjang Urusan 3 Pemerintahan Daerah 33.60 SR 2 1 . 1 3 SR Provinsi Kantor Satuan Pollal 55.28 SR 46.90 SR Pamomrorala Program Peningkatan 1 Ketenteraman Dan 69.88 s 63.47 R Ketertiban Umum Program Pencegahan, Penanggulangan, 2 Penyelamatan Kebakaran 49.73 SR 38.41 SR Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penunjang Urusan 3 Pemerintahan Daerah 46.22 SR 38.83 SR Provinsi 11-34 PERUBAHAN RKPD PROVINSl KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Predikat Presentase Predikat I % l I % l Badan Penanuu)angan Bencana Dae rah 11.04 SR 8.83 SR 1 Program Penanggulangan 4.44 SR 6.71 SR Bencana Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 17.63 SR 10.94 SR Provinsi Dina• Soaial 24.26 SR 24.62 SR 1 Program Pem berdayaan 0.00 SR 17.96 SR Sosial Program Penanganan Warga 2 Negara Migran Korban 60.00 R 38.47 SR Tindak Kekerasan 3 Program Rehabilitasi Sosial 11.67 SR 14.43 SR 4 Program Perlindungan Dan 0.00 SR 6.92 SR Jaminan Sosial 5 Program Penanganan 38.00 SR 37.13 SR Bencana Program Penunjang Urusan 6 Pemerin tahan Dae rah 35.91 SR 32.82 SR Provinsi UPTD Panti Sosial 16.19 SR 28.62 SR 1 Program Rehabilitasi Sosial 0.00 SR 31.92 SR Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 32.38 SR 25.31 SR Provinsi Dlnas Tenaga Kerja, Dan 141.83 UNK 12.11 SR Tranam•-•l I Program Perencanaan 0.00 SR 0.00 SR Tenaza Keria 2 Program Pen em pa tan 0.00 SR 0.00 SR Tenaza Keria 3 Program Hubungan 791.67 UNK 9.97 SR Industrial Program Pengawasan 4 Ketenagakerjaan 20.00 SR 21.00 SR Program Pengembangan 5 Kawasan Transmigrasi 0.00 SR 13.41 SR 11-35 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah 6 Provinsi 39.30 SR 28.28 SR RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Predikat Presentase Predikat ( % I ( % I DP3APPKB 49.01 SR 39.42 SR Program Pengarusutamaan 1 Gender dan Pem berdayaan 70.00 s 74.11 s Peremouan 2 Program Perlindungan 0.00 SR 0.00 SR Peremnuan 3 Program Peningkatan 100.00 ST 63.39 R Kualitas Keluarza 4 Program Pengelolaan Sistem 0.00 SR 15.76 SR Data Gender dan Anak 5 Program Pemenuhan Hak 25.00 SR 10.32 SR Anak fPHAI 6 Program Perlindungan 50.00 SR 30.70 SR Khusus Anak 7 Program Pengendalian 0.00 SR 12.42 SR Penduduk Program Pembinaan 8 keluarga Berencana (KB) 100.00 ST 65.36 s Program Pemberdayaan dan 9 Peningkatan Keluarga 100.00 ST 93.40 ST Seiahtera fKSI Program Penunjang Urusan 10 Pemerintahan Oaerah 45.13 SR 28.72 SR Provinsi Dlnas Llngkungan Hidup 14.32 SR 18.30 SR 1 Program Perencanaan 0.00 SR 12.91 SR Lin-. izan Hidun Program Pengendalian 2 Pencemaran dan/atau 0.00 SR 10.77 SR Kerusakan Lingkungan Hidun Program Penunjang Urusan 3 Pemerintahan Oaerah 42.97 SR 3 1 . 2 1 SR Provinsi UPTD Laboratorium Lingkungan 35.95 SR 2.37 SR Hldun Program Penunjang Urusan 1 Pemerintahan Daerah 35.95 SR 2.37 SR Provinsi 11-36 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 I Dinas Kependudukan dan 70.14 s 34.21 SR Pencatatan Slull 1 Program Pendaftaran 40.00 SR 39.64 SR Penduduk Program Pencatatan Sipil 2 36.67 SR 48.91 SR RATA-RATA RATA-RATA CAPAlAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAlAN KlNERJA ANGGARAN PROGRAM Presentaae Predlkat Presentase Predlkat I % I I % I Program Pengelolaan 3 Informasi Administrasi 235.00 UNK 46.99 SR Keoendudukan 4 Program Pengelolaan Profil 0.00 SR 0.00 SR Keoendudukan Program Penunjang Urusan 5 Pemerintahan Daerah 39.03 SR 35.49 SR Provinsi DPMD 14.31 SR 10.31 SR 1 Program Penataan Desa 0.00 SR 0.00 SR 2 Program Peningkatan 0.00 SR 0.00 SR Keriasarna Desa 3 Program Administrasi 6.25 SR 5.68 SR Pemerintahan Desa Program Pem berdayaan 4 Lembaga Kemasyarakatan, 34.29 SR 4.74 SR Lembaga Adat Dan Masvarakat Hukum Adat Program Penunjang Urusan 5 Pemerintahan Daerah 31.00 SR 4 1 . 1 5 SR Provinsi Dinas Perhubungan 27.82 SR 17.74 SR 1 Program Pengelolaan 0.00 SR 2.96 SR Pelavaran Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 55.64 R 32.51 SR Provinsi UPTD. Pelabuhan Tengkayu I 17.95 SR 22.46 SR 1 Program Pengelolaan 0.00 SR 17.27 SR Pelavaran Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 35.90 SR 27.64 SR Provinsi UPTD.Pelabuhan Liem Hie Djung 36.36 SR 47.33 SR Nunukan Program Penunjang Urusan 1 Pemerintahan Daerah 36.36 SR 47.33 SR Provinsi 11-37 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 I Dinas Komuni.kaai, Informatlka, 36.32 SR 29.91 SR Statistik clan Peraandian Program Pengelolaan 1 lnformasi Dan Komunikasi 18.75 SR 17.36 SR Publik 2 Program Pengelolaan 103.82 UNK 62.23 R Aolikasi Informatika RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Predikat Presentase Predikat I % I I % I 3 Program Penyelenggaraan 0.00 SR 14.96 SR Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan 4 Persandian Untuk 0.00 SR 17.76 SR Keamanan Informasi Program Penunjang Urusan 5 Pemerintahan Daerah 59.05 R 37.26 SR Provinsi Dinaa Penanaman Modal clan 28.48 SR 18.51 SR PTSP I Program Pengembangan 12.50 SR 6.69 SR Iklim Penanaman Modal 2 Program Promosi 0.00 SR 7.33 SR Penanaman Modal 3 Program Pelayanan 30.56 SR 53.75 R Penanaman Modal Program Pengendalian 4 Pelaksanaan Penanaman 102.32 UNK 22.58 SR Modal Program Pengelolaan Data 5 dan Sistem Informasi 0.00 SR 0.00 SR Penanaman Modal Program Penunjang Urusan 6 Pemerintahan Daerah 25.52 SR 20.69 SR Provinsi DISPORA 69.63 s 37.48 SR Program Penunjang Urusan 1 Pemerin tahan Dae rah 74.33 s 39.78 SR Provinsi Program Pengembangan 2 Kapasitas Daya Saing 80.00 T 36.20 SR Keoemudaan 3 Program Pengembangan 54.55 R 36.47 SR Dava Sainz Keolahrazaan Dinaa Perpuatakaan clan 9.74 SR 4.39 SR Kearainan 1 Program Pembinaan 0.00 SR 2.29 SR Perpustakaan 11-38 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 2 Program Pelestarian Koleksi 0.00 SR 0.00 SR Nasional dan Naskah Kuno 3 Program Pengelolaan Arsip 2.56 SR 2.81 SR 4 Program Perlindungan dan 0.00 SR 0.00 SR Penvelamatan Arsio Program Penunjang Urusan 5 Pemerintahan Daerah 46.15 SR 16.84 SR Provinsi RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Preclikat Presentase Preclikat I % I I % I Dinaa Kelautan clan Perikanan 7.54 SR 5.92 SR Program Pengelolaan 1 Kelautan, Pesisir dan Pulau- 6.25 SR 2.35 SR Pulau Kecil 2 Program Pengelolaan 8.33 SR 7.98 SR Perikanan Tanzkao 3 Program Pengelnlaan 7.30 SR 2.33 SR Perikanan Budidava Program Pengawasan 4 Sumber Daya Kelautan dan 4.17 SR 4.16 SR Perikanan Program Pengawasan 5 Sumber Daya Kelautan dan 0.00 SR 1.57 SR Perikanan Program Penunjang Urusan 6 Pemerintahan Daerah 1 9 . 1 7 SR 17.12 SR Provinsi UPTD. Pelabuhan Tengkayu II 17.25 SR 16.39 SR 1 Program Pengelolaan 0.00 SR 0.00 SR Perikanan Tanzkao Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 34.50 SR 32.78 SR Provinsi Dina• Pariwisata 52.63 R 13.80 SR Program Penunjang Urusan 1 Pemerintahan Daerah 52.63 R 13.80 SR Provinsi Dinas Pertanian clan Ketahanan 7.59 SR 5.12 SR Pan an Program Pengelolaan 1 Sumber Daya Ekonomi 0.00 SR 0.00 SR untuk Kedaulatan dan i Kemandirian Panzan Program Peningkatan 2 Diversifikasi dan Ketahanan 20.00 SR 2.00 SR I Panzan Masvarakat 3 Program Penanganan 0.00 SR 0.00 SR Kerawanan Panzan 11-39 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Program Pengawasan 4 Keamanan Pangan 0.00 SR 0.00 SR Program Penyediaan dan 5 Pengembangan Sarana 0.63 SR 5.12 SR Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana 6 Pertanian 0.00 SR 0.00 SR RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Predikat Presentase Predikat t % I t % I Program Pengendalian 7 Kesehatan Hewan dan 0.00 SR 0.00 SR Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan 8 Penanggulangan Bencana 0.00 SR 0.00 SR Pertanian 9 Program Perizinan U saha 0.00 SR 0.00 SR Pertanian 10 Program Penyuluhan 25.00 SR 14.78 SR Pertanian Program Penunjang Urusan 1 1 Pemerin tahan Dae rah 37.90 SR 34.38 SR Provinsi UPTD Laboratorium Keswan clan 3.47 SR 2.53 SR Kesmavet Program Penyediaan dan 1 Pengem bangan Prasarana 0.00 SR 0.00 SR Pertanian Program Pengendalian 2 Kesehatan Hewan dan 0.00 SR 0.00 SR Kesehatan Masyarakat I Veteriner 3 Program Penunjang Urusan 10.41 SR 7.59 SR Pemerintah Daerah Provinsi Dinas Kehutanan 7.39 SR 15.76 SR 1 Program Pengelolaan Hutan 6.28 SR 7.53 SR Program Konservasi Sumber 2 Daya Hayati dan 0.00 SR 45.56 SR Ekosistemnva Program Pendidikan dan 3 Pelatihan, Peyuluhan dan 1 1 . 1 1 SR 7.38 SR Pemberdayaan Masyarakat di Bidanz Kehutanan 4 Program Pengelolaan Daerah 0.00 SR 0.00 SR Aliran Sunzai fDASI 11-40 PERUBAHAN RKPO PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Program Penunjang Urusan 5 Pemerintahan Daerah 19.55 SR 18.33 SR Provinsi UPT. KPH Kabupateo Buluogao 26.97 SR 23.84 SR l Program Pengelolaan Hulan 14.83 SR 13.05 SR Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan 2 Pemberdayaan Masyarakat 27.78 SR 27.39 SR di Bidang Kehutanan RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Predikat Presentase Predikat I % I { % I Program Penunjang Urusan 3 Pemerintahan Daerah 38.29 SR 31.08 SR Provinsi UPT. KPH. Kota Tarakao 7.76 SR 15.22 SR I Program Pengelolaan Hutan 2.50 SR 11.62 SR Program Pendidikan dan 2 Pelatihan, Penyuluhan dan 0.00 SR 18.48 SR Pemberdayaan Masyarakat di Bidanz Kehutanan Program Penunjang Urusan 3 Pemerin tahan Dae rah 20.79 SR 15.57 SR Provinsi UPT. KPH Kabupateo Nuoukao 30.19 SR 21.67 SR I Program Pengelolaan Hutan 16.67 SR 17.01 SR Program Pendidikan dan 2 Pelatihan Penyuluhan dan 36.67 SR 24.42 SR Pemberdayaan Masyarakat di Bidanz Kehutanan 3 Program Penunjang Urusan 37.24 SR 23.57 SR Pemerintah Oaerah Provinsi UPT. KPH Kabupateo Mallnau 22.61 SR 22.69 SR I Program Pengelolaan Hutan 16.67 SR 14.59 SR Program Pendidikan dan 2 Pelatihan, Penyuluhan dan 0.00 SR 10.25 SR Pemberdayaan Masyarakat di Bidanz Kehutanan 3 Program Penunjang Urusan 5 1 . 1 7 R 43.24 SR Pemerintah Daerah Provinsi UPT. KPH Kabupateo Tana Tlduog 6.58 SR 8.71 SR I Prozram Penzelolaan Hutan 7.14 SR 9.01 SR 11-41 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KAUMANTAN UfARA TAHUN 2022 Program Konservasi Sumber 2 Daya Hayati dan 0.00 SR 0.00 SR Ekosistemnva Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan 3 Pemberdayaan Masyarakat 0.00 SR 9.02 SR di Bidang Kehutanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Provinsi 1 9 . 1 7 SR 16.80 SR RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Predikat Presentaae Predikat I % I I % I Dlnaa Energl clan Sumber Daya 59.35 R 44.98 SR Mineral 1 Program Pengelolaan Aspek 66.88 s 58.67 R Kezeolozian 2 Program Pengelolaan Mineral 66.11 s 34.23 SR dan Batubara 3 Program Pengelolaan Energi 48.50 SR 47.18 SR Baru Terbarukan 4 Program Pengelolaan 66.67 s 58.76 R Ketenazalistrikan Program Penunjang Urusan 5 Pemerintahan Daerah 48.60 SR 26.07 SR Provinsi Dlnaa Perinduatrlan, Perclagangan, Koperaal clan 5.95 SR 4.31 SR UMKM 1 Program Pengawasan dan 0.00 SR 0.00 SR Pemeriksaan Konerasi 2 Program Pendidikan dan 0.00 SR 0.00 SR Latihan Perkonerasian Program Pemberdayaan 3 Usaha Menengah, Usaha 0.00 SR 9.53 SR Kecil, dan Usaha Mikro IUMKMl 4 Program Pengembangan 44.44 SR 11.88 SR UMKM 5 Program Perizinan dan 0.00 SR 0.00 SR Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan 6 Sarana Distribusi 0.00 SR 0.15 SR Perdazanzan Program Stabilisasi Harga 7 Barang Kebutuhan Pokok 0.00 SR 0.00 SR dan Baran" Pentinz 8 Program Pengembangan 0.00 SR 2.02 SR Eksoor 11-42 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 9 Program Standardisasi dan 12.50 SR 10.40 SR Perllndunzan Konsumen Program Penggunaan dan 10 Pemasaran Produk Dalam 0.00 SR 0.00 SR Nezeri 1 1 Program Perencanaan dan 0.CO SR 4.50 SR Pernbanzunan Industri 12 Program Pengendalian lzin 0.00 SR 0.00 SR Usaha Industri 13 Program Pengelolaan Sistem 0.00 SR 0.00 SR Informasi Industri Nasional Program Penunjang Urusan 14 Pemerintahan Daerah 26.42 SR 21.92 SR Provinsi RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Predlkat Presentase Predlkat ( % ) ( % ) SEKRETARIAT DAERAH Biro Pemerintahan clan Otonomi 34.50 SR 26.30 SR Dae rah l Program Pemerintahan Dan 4 7 . 1 1 SR 33.10 SR Otonomi Daerah Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 21.88 SR 19.50 SR Provinsi Biro Hukum 12.45 SR 8.14 SR 1 Program Fasilitasi dan 0.00 SR 0.00 SR Koordinasi Hukum Program Penunjang urusan 2 Pemerintahan Daerah 24.89 SR 16.28 SR I Provinsi Biro Keaelahteraan Rakyat 24.84 SR 39.47 SR Program Kesejahteraan 1 Rakyat 6.67 R 41.81 SR Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 43.00 SR 37.13 SR Provinsi I Biro Perekonomian 24.84 SR 39.47 SR 1 Program Perekonomian dan 6.67 SR 41.81 SR Pembanzunan Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 43.00 SR 37.13 SR Provinsi Biro Adminiatraai Pembangunan 2.91 SR 23.79 SR 1 Program Kebijakan 0.00 SR 34.89 SR Adrninistrasi Pernbanzunan 11-43 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 5.82 SR 12.69 SR Provinsi Biro Organlsasl 36.79 SR 31.36 SR I Program Penataan 35.14 SR 32.94 SR Oreanisasi Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 38.43 SR 29.78 SR Provinsi BIROUMUM 46.84 SR 33.04 SR Program Penunjang Urusan I Pemerintahan Daerah 46.84 SR 33.04 SR Provinsi RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Predikat Presentaae Predikat ( % ) ( % ) Biro Admlnlstrasl Plmplnan 47.42 SR 48.80 SR Program Penunjang Urusan I Pemerintahan Daerah 47.42 SR 48.80 SR Provinsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa 24.89 SR 25.55 SR Program Kebijakan dan I Pelayanan Pengadaan 22.47 SR 19.25 SR Baranz dan Jasa Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 27.31 SR 31.84 SR Provinsi Sekretariat DPRD 45.36 SR 31.12 SR Program Dukungan I Pelaksanaan Tugas dan 52.50 R 31.50 SR Furizsi DPRD Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 38.21 SR 30.74 SR Provinsi lnspektorat 33.61 SR 32.28 SR I Program Penyelenggaraan 41.75 SR 39.24 SR Penzawasan Program Perurnusan 2 Kebijakan, Pendampingan 40.17 SR 40.66 SR dan Asistensi Program Penunjang Urusan 3 Pemerintahan Daerah 18.91 SR 16.94 SR Provinsi 11-44 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 1 Bad.an Perencanaan Pembangunan Daerah clan 42.99 SR 18.14 SR Penelltlan Pennembannan Program Perencanaan, 1 Pengendalian dan Evaluasi 63.25 R 26.46 SR Pernbanzunan Daerah Program Koorctinasi dan 2 Sinkronisasi Perencanaan 79.96 T 26.28 SR Pembanzunan Daerah Program Penelitian dan 3 Pengembangan Daerah 0.00 SR 6.55 SR I Program Penunjang Urusan 4 Pemerintahan Daerah 28.76 SR 13.27 SR Provinsi RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Predikat Presentase Predikat I % I I % I Badan Keuangan clan Aset Dae rah 12.52 SR 15.50 SR 1 Program Pengelolaan 10.00 SR 21.30 SR Keuanzan Daerah 2 Program Pengelolaan Barang 0.00 SR 1 2 . 1 8 SR Milik Daerah Program Penunjang Urusan 3 Pemerintahan Daerah 27.55 SR 13.02 SR Provinsi Badan Pendapatan Daerah 17.55 SR 4.07 SR 1 Program Pengelolaan 25.00 SR 0.00 SR Pendaoatan Daerah Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 10.09 SR 8.14 SR Provinsi UPTD Bapenda Bulungan o.oo SR 0.00 SR Program Penunjang Urusan I Pemerin tahan Dae rah 0.00 SR 0.00 SR Provinsi 2 Program Pengelolaan 0.00 SR 0.00 SR Pendaoatan Daerah UPTD Bapenda Tarakan 25.07 SR 23.39 SR Program Penunjang Urusan 1 Pemerin tahan Dae rah 25.07 SR 23.39 SR Provinsi UPTD Bapenda Nunukan 27.81 SR 25.11 SR 11-45 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 1 Program Pengelolaan 25.00 SR 22.60 SR Pendaoatan Daerah Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 30.62 SR 27.62 SR Provinsi UPTD Bapenda Malinau 15.76 SR 9.46 SR 1 Program Pengelolaan 0.00 SR 0.00 SR Pendanatan Daerah Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 31.52 SR 18.91 SR Provinsi UPTD Bapenda Tana Tldung 41.63 SR 40.95 SR Program Pengelolaan 1 Pendapatan Daerah 37.50 SR 40.27 SR RATA-RATA RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH/ CAPAIAN KINERJA ANGGARAN PROGRAM Presentase Pred.ikat Presentase Pred.ikat I % I I % I Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 45.75 SR 41.63 SR Provinsi Badan Kepegawalan Daerah 32.36 SR 21.59 SR 1 Program Kepegawaian 39.36 SR 20.00 SR Dae rah Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 25.36 SR 23.18 SR Provinsi Badan Pengembangan Sumber 35.68 SR 32.31 SR Dava Manusla 1 Program Pengembangan 40.99 SR 40.22 SR Sumber Dava Manusia Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 30.37 SR 24.39 SR Provinsi Badan Penghubung 49.44 SR 34.54 SR 1 Program Pelayanan 42.78 SR 36.66 SR Penohubun• Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 56.09 R 32.42 SR Provinsi Badan Pegelolaan Perbatasan 21.39 SR 23.51 SR Dae rah 11-48 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 ' . - I Program Pengelolaan 0.00 SR 1 . 1 9 SR Perbatasan Program Penunjang Urusan 2 Pemerintahan Daerah 42.78 SR 45.83 SR Provinsi 11-47 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 'E..S 'l'l'l KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1.Kondisl Ekonoml Nasional
a.Pertumbuhan Ekonoml Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan 1-2022 mencapai Rp4.513,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.818,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 1-2022 terhadap triwulan 1-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 15,79 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22 persen. Ekonomi Indonesia triwulan 1-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,54 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2022 dengan peranan sebesar 57,78 persen (y-on-y), dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen dibanding triwulan 1-2021. 111-1 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022
b.Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,98 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, naik sebanyak 4,55 juta orang dari Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,37 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Jasa Lainnya (0,51 persen poin). Sebanyak 81,33 juta orang (59,97 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 0,35 persen poin dibanding Februari 2021. Persentase setengah pengangguran turun 0,85 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0, 15 persen poin dibandingkan Februari 2021. Jumlah pekerja komuter pada Februari 2022 sebanyak 7,07 juta orang, jumlah pekerja komuter terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 5,83 persen, turun 0,43 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Terdapat 11,53 juta orang (5,53 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,96 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,55 juta orang), sementara tidak bekerja karena COVlD-19 (0,58 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID- 19 (9,44 juta orang).
c.Peraentase Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan turun sebanyak 0,32 juta orang (dari 12,18 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,86 juta orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,73 juta orang (dari 15,37 111-2 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,64 juta orang pada September 2021). Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp486.168, /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp360.007,- (74,05 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp126.161,- (25,95 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.187.756,-/rurnah tangga miskin/bulan.
d.Gin! Ratio Gini Ratio di perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,398, turun dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,401 dan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,399. Gini Ratio di perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,314, turun dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,315 dan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,319. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelornpok 40 persen terbawah adalah sebesar 17 ,97 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 17 ,00 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,83 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. 3.1.2.Kondisi Ekonomi Provins! Kallmantan Utara
a.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang tirnbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Perekonomian Kalirnantan Utara triwulan 1-2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 29,09 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 16,29 triliun. lll-3 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I tahun 2022 bila dibandingkan triwulan I tahun 2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,53 persen bila dibandingkan periode yang sarna tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebesar 12,53 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Komponen Impor Barang dan Jasa sebesar 10,08 persen. Ekonomi Kalirnantan Utara triwulan I tahun 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 2,01 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 3,56 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,59 persen. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Kalimantan triwulan 1-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,21 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah yang tumbuh 7,32 persen. Sedangkan Kalimantan Utara menempati posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 4,53 persen.
b.lnflaal Provinsi Kalimantan Utara (Gabungan Kota Tarakan dan Kola Tanjung Selor) pada bulan Mei 2022 mengalami inflasi sebesar 0,76 persen. Kota Tarakan terjadi inflasi sebesar 0,76 persen dan Kota Tanjung Selor mengalami inflasi sebesar 0,77 persen. Inflasi di Kalimantan Utara (Gabungan Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor) dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga pada sembilan kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau.
c.Gin! Ratio Gini Ratio Kalimantan Utara pada September 2021 tercatat sebesar 0,285. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,292. Berdasarkan daerah tempal tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,284 menurun dibanding Gini Rasia Maret 2021 yang sebesar 0,289, sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,264 turun dibandingkan Gini Rasio Maret 2021 yang sebesar 0,272. lll-4 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022
d.Persentase Pendudu.k Miskin Jumlah penduduk rniskin di Kalirnantan Utara pada September 2021 sebanyak 49,49 ribu (6,83 persen). Pada Maret 2021 penduduk miskin berjumlah 52,86 ribu (7 ,36 persen). berarti jumlah penduduk miskin berkurang 3,4 ribu jiwa atau menurun 0,53 persen poin. Selama Maret - September 2021, garis kemiskinan (GK) naik sebesar 2,72 persen, yaitu dari Rp. 710.994,- per kapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp. 730.342, per kapita per bulan pada September 2021. Pada periode Maret - September 2021, lndeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) mengalarni kenaikan, dari 0,872 pada keadaan Maret 2021 menjadi 0,893 pada keadaaan September 2021. Meskipun begitu Jndeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalarni penurunan dari 0, 177 menjadi 0, 173.
e.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT} Indikator makro lainnya yang menggambarkan kondisi perekonomian sekaligus sosial di Indonesia adalah tingkat pengangguran terbuka. umlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 349.892 orang, turun 12 orang dibanding Februari 2021. Penurunan jumlah angkatan kerja diikuti juga dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK} sebesar 1,65 persen poin ctibanding Februari 2021. Jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Utara pada Februari 2022 333. 718 orang, meningkat sebanyak 157 orang dari Februari 2021. Jumlah penduduk yang bekerja di Kalirnantan Utara pada Februari 2022 333.718 orang, meningkat sebanyak 157 orang dari Februari 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT} Februari 2022 sebesar 4,62 persen, turun 0,05 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Pada bulan Februari 2022, Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Jasa Pendidikan (1,42 persen poin]. Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan ( 1,50 persen poin], Pada Februari 2022, persentase setengah penganggur turun sebesar 5,30 persen poin, dan persentase pekerja paruh wa.k:tu tu.run sebesar 0,80 persen poin dibandingkan Februari 2021. Terdapat 20.660 orang (3,81 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terctiri dari pengangguran karena COVJD-19 (3.272 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVJD-19 (713 orang), sementara tidak bekerja karena COVJD-19 (1.137 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVJD l 9 (15.538 orang). m-s PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022
r.Perkembangan Ekspor Pada April 2022, total ekspor komoditi melalui pelabuhan di Kaltara mencapai US$ 246,02 juta, mengalami penurunan sebesar 8,27 persen dibanding kondisi Maret 2022 yang mencapai US$ 268, 19 juta. Penurunan ekspor April 2022 dibandingkan dengan Maret 2022 disebabkan olch menurunnyanya ekspor kelompok barang non migas hasil tambang sebesar 10,45 persen. Adapun hasil industri meningkat sebesar 31,77 persen dan hasil pertanian mengalami penurunan sebesar 32,43 persen.
g.Perkembangan lmpor Nilai impor Provinsi Kalimantan Utara Maret 2022 mencapai US$ 9,32 juta atau mengalami peningkatan 23, l 1 persen dibandingkan dengan impor Maret 2022. Peningkatan nilai impor pada Januari 2021 disebabkan oleh penurunan nilai impor komoditi barang hasil industri menjadi sebesar US$ 10,74 juta atau turun 24,68 persen, adapun impor hasil tarnbang menurun menjadi sebesar US$ 0,11 juta. Adapun hasil pertanian tercatat tidak melakukan transaksi impor untuk Kalimantan Utara pada bulan Januari. 111-6 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 3.2 Arah Kebljakan Keuangan Daerah 3.2.1 Klnerja Pelaksanaan APBD Analisis Kinerja keuangan pada periode tahun sebelumnya dapat dilhat dari realisasi APBD. Tingkat realisasi pada analsis kinerja disajikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenk.latur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyebabkan adanya perbedaan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai tahun 2021. Penyajian laporan keuangan tahun 2019 pada analisis subbab ini ini telah dikonversi berdasarkan peraturan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melakukan proyeksi Tahun 2022. Secara rinci kinerja keuangan beberapa tahun terakhir disajikan di bawah ini. 111-7 PERUBAHAN RKPO PROVlNSI KAllMANTAN UTARA TAHUN 2022 A. Pendapatan Daerah Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:
a.Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
b.Pendapatan Stransfer yang berasal dari Dana Perirnbangan, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pemerintah Daerah Lainnya, lll-8 ... ... ... ;, ... ... ... ... ... ;, ;, ,,. ... ... ... ;, ... "' w (,J "' """ " " " .., ., - - -- � f& 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... "' " - "' " - " " " - - � 0 0 0 0 • • " - " - " '& " §' 0 :,: fi i a' :;' i i ii 1 ii' §' 0 :,: �.?. 1 I
1. 5.., i] . � t • •• Q) c: ::i g_ § • • 0 i� s � • i 2 e t ; ' • g • I � · I "'f � C1'
2. 0.n' 0 a' ;;, -< [ c O § § 0. 0 � " � " i -< 0 �-� i i: � § � § • tli: 0 J -e . "' " " � • � 5" � � e • g" � E!; g" 2. � c l • � : i· § . c, 0 � � � �[ � = '& ,.. '& "'1 :T . l § 1 2 • 0 • [i � ;;, l l� i� 0. i 0 • • S2 a· " �
3. 0.0 'O § .!! � 2 · g � > �'? § g ; � � ., - ic ic ... 3: "' ic "' "' "' � ct !" "' " - - "' 0 "' ;., 0 - "' ... � � "' .. "' .., c :,. io (,.11 .., "' .. .. "' !" � � � ... "' 0 "' 0 "' $/' 0, "' "' � "' "' i,, 0, .. "' 'C � io .., ... .. ... ... ... � � ... "' "' g !:l0 0 ... $/' ... ... - § § � � - ... � :.1 i,.. N 0 0 0 - - "' "'' ' ' ' ' ' - � � ... "' ... ... � " !"' � .., - "' ..:.., ... .. "'"' � � - "' "' "' � ... ... "' "' ... ... "' - ,., ... "' ti; ?' ... ... 0, t� " - � ... :,. - � "' :,. QC) i.o .., .. .., • "' ... 0, 0, "' "' ... 0, "' g: ;t s � ... "' "' $/' ... "'ic ic ic ic "' "' "' "' i,, � O'J, � ... 0 ="' "' ... ... 0, .. "' "' "' ... "' t � "' !" "' "' "' "' .. "' - "' "' !!. "' "' 0 8 8 8 8 "' ic � :.... § � "' "' 0 ... - 0 ... ' ' "' "' 0 ' 0 ' ... ... ... "' 0 "' 0, � � " - !: !: :.., " "' "' "'... � ;:J � !"' !"' ... "' ol :!: 0 :., - 0, "' " � � ., � � "' ., ts g; ... "' ; " 0, 0 0 s "' - "' 0 "' 0 "' $/' "' "' � � "' $/' :"' !" � � .. � "' 0 .., W O ... "' ... ... ... .. "' "' 0 "' ... "' ... ... "' 0 "' 0 ..� ... 0 :-' "' 0, � � "' "' � � "' "' "' 0 "' 0 :..., :., :., - ... 0, "' i � g: 8 "' 0 "' "' "' g: g "' ... ' .. ' ' ' 0 0, .. .. 0, "' .. . " - � � � � "' ' " ·" - ' "' .!. "' ' e � - "' .... "' " ,o � .. ; ' ' � ' ' ... � .. "' w 0 "' "' ... E- ir... ;., "' .. .. " "' 0 "' "' .. 0 0 • PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALJMANTAN UTARA TAHUN 2022 Penyajian kinerja keuangan pendapatan daerah dapat juga disajikan dengan cara penelahaan proporsi setiap komponen objek pendapatan. Dari setiap komponen pendapatan tersebut dapat ditelaah komponen pendapatan yang paling dominan kontribusinya. Penelahaan tersebut dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan proporsi tersebut diperoleh gambaran kinerja persentase sumber pendapatan pada periode tahun 2019-2021 bahwa komponen yang terbesar berasal dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer pada tahun 2019 sebesar 74,84 persen, tahun 2020 sebesar 75,82 persen, serta pada tahun 2021 sebesar 71,91 persen. Sementara sumber pendapalan yang terkecil yaitu Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,04 persen, tahun 2020 sebesar 1,28 persen, dan pada tahun 2021 sebesar 1,59 persen. Secara rinci penelahaan sumber pendapatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019-2021 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.2 Persentase Sumber Pendapatan Daerah Provins! Kallman tan Utara Tabun 2019-2021 Kode Ura!an Reallaaai Akun 2019 2020 2021 4 PENDAPATAN 100.00% 100.00% 100.00% 4.1 Pendanatan A.all Daerah 25.13% 22.90% 2650% 4 . 1 . 1 Paiak Daerah 16 OOo/o 14 33% 15 34% 4.1.2 Rctribusi Oacrah 023% 020% 024% 4.1.3 Hasil Pengclolaan Kekayaan Dae rah 0,44% 0,31% 0,32% Yanz Dipisahkan 4.14 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 8,47°A. 8,060/o 10,60% Yane Sah 4.2 Pendapatan Tranefer 74,84% 75,82% 71,91% 4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat 74,84% 73,87% 71,91% 4.2.02 Transfer Antar Dacrah 0.00% 1.95% 0.00% 4.3 Lain-lain pendapatan daerah yang 0,04% 1,28% 1,59% aah 4.3.01 Hi bah 0.04% l .28°A. 0.01% 4.3.02 Dana darurat - - - Lain-Jain pendapatan sesuai dengan 4.3.03 kctcntuan peraturan perundang- . . 1,58% undane:an Sumber: diolah: dan LRA 2019-2021 B. Belanja Daerab Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 111-10 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri alas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Berdasarkan penelaahan belanja, diperoleh gambaran bahwa pada periode tahun 2019-2021, terjadi penurunan belanja dengan rata-rata sebesar -0,36 persen, dan belanja operasi mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 2,56 persen. Belanja modal mengalami penurunan sebesar -111 44 persen serta belanja transfer mengalami kenaikan sebesar 6,60 persen. Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.3 Rata-Rata Pertumbuhan Reallsasl Belanja Daerah Provins! Kallmantan Utara Tahun 2019-2021 Kode Reallaul Rata-rata Akun u.....n Pcrtumbuhan. 2019 2020 2021 .. s BELANJA 2.416.478.351.656 2.680.321.696.569 2.368.587.739.383 -0,36 s.r Bclan.ja 1.564.453. 766.818 l.727.405.179.222 l.635.787.609.999 2,'56 o-n.al 5.1.01 Bclanja 728.661.983.503 567.086.139.980 638.555.013.259 -4,79 IV'08Wai Bclanja 5.1.02 barang 587.799.016.779 738.461.268.649 779.156.825.433 15,57 daniasa 5.1.03 Belanja . . 0 bunee 5.1.04 Bclanja 20.676.419.002 21.188.660.226 21.167.303.205 I, 19 subsid.i 5.1.05 Bclanja 225.697.735.740 392.994.966.649 195.683.174.682 11,96 hi bah Bclanja 5.1.06 bantu an 1.618.611.794 7.674.143.719 1.225.293.420 145,04 sosial ••• Bclan.ja 567.371.723.712 665.170.894.025 398.274.186.592 -11,44 modal 5.2.1 Bclanja 567.371.723.712 665.170.894.025 398.274.186.592 -11,44 Modal Bclan.ja S.3 Udak . . 11.924.306.413 tcrdu.,• Bclanja 5.3.1 tidal< . . 11.924.306.413 terduee S.4 Belan.ja 284.65:J.861.126 287. 745.6:.13.322 3:.12.601.636.378 6,60 transfer 5.4.01 Bclanja 213.133.917.381 223.698.123.322 250.853.386.378 8,55 bazi Hasil Bclanja 5.4.02 bantuen 71.518.943.745 64.047.500.000 71.748.250.000 0,79 xeuenean Sum.her: diolah dari LRA 2019-2021 111-11 PERUBAHAN RKPD PRDV1NSI KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 C. Pemblayaan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Gambaran pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelurnnya terhadap surplus/defisit belanja daerah digunakan sebagai bahan untuk mencntukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data realisasi APBD Tahun 2019, 2020 dan 2021, diperoleh gambaran pembiayaan sebagaimana dimuat pada Label di bawah. Tabel 3.1 Realiaaal Pemblayaan Daerah Provins! Kallmantan Utara Tahun 2019 a/d 2021 Reallu.•I Rata-n.ta Kodo Uralaa Pertu.mbWl&D Ainu, 2019 2020 2021 ,.. 6 PEMBlAYAAN 160.34S.713.313 341.973.119.41S 97.103.147.6Sl :20,83 6.1 Penerlm.1U.D. 187.84S.713.313 343.473.119.41S 97.103.147.6Sl S,56 Pemblayaan 6.1:01 SiLPA 187.845.713.313 343.473.119.415 97.103.147.651 5,56 6.1.02 Penca.iran Dana Cadangan . . . . Hasil penjuaJan 6.1.03 kckayaan dacrah - - - - I vane di..:sahkan 6.1.04 Penerimaan Piniaman Daerah - - - - Penerimaan 6.1.05 kembe.li Pemberian - - - - Piniaman Oaerah 6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - - - - 6.2 Pen1ehauaa :.17.500.000.000 1.soo.000.000 :.11.000.000.000 602:,73 pemblayaau Pembayaran cicilan 6.2.01 pokok Utang yang - - - - iaruh tern- 6.2.02 Penyertaan modal 27 .500.000.000 1.500.000.000 21.000.000.000 602,73 dacrah 6.2.03 Pembcntukan Dana Cedanzan - - - - 6.2.04 Pemberian Piniaman Oaerah - - - - lll-12 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Reallusi Rata-rata Kode Pertu.mbuhan Akun Uruan 2019 2020 0021 "' Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai 6.2.05 dengan kctcntuan - - - - pcraturan pcrundang- undan=�- PEMBIAYAAII 160.345. 713.313 341.973.119.415 76.103.147.651 17,76 JIETTO Sil.PA 187.845.713.313 343.473.119.415 97.103.147.651 5,56 Sumber: LRA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 - 2021 111-13 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 D. Neraca Daera.h Kinerja kuangan Provinsi Kalimantan Utara dapat digambarkan dengan analisa posisi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Neraca. Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Asel, Utang, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Komponen yang terdapat pada laporan neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. K.inerja posisi keuangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 - 2021 disajikan pada label berikut: lll-14 a' :Y. a' iJ! � iJ! � � 3! a' g � � ? :Y. a' iJ! :Y. g iJ! 0 f f " ;,; f ;i,: r £ i • c !'� c c < � e " .l'1 ! ,E. ! ... X" c: . s· �- � � 0 �-�! �� g ;'< g ! ! ':S. • f � e: fr fr i • 5' 5' s f� f � � i [ § " a :T [ § " il' -c •• f R I � fr r � § � il' � -e g "'· c, ' i i "'· � i • "iJ! � � • z :,: ;;; :,: iJ! � iJ! l � • � o' � � � r ! " $ :Y. " c ! •• i ! e z � O i e, . - •• I s J� § � � I li c � .. !l- -e • ] g s "" g � � � ii' R " � c '! '! � � "• " •• 0. '< e. !l- :,: '< e. !l- ! § [ ! § c � 9 • .. " "' " "' _, "' .. _, .., "' "' - - "' _, 0 '!' � "' ce "' "' "' - - "' _, "' !=' "' � (II 00 � � § " " "' i "' § � " . .. "' "' .."' .. "' &: "' _, .. .. 0 "' "' .. .., .. 0 "' "' "' "' <> _, "' !" "' "' "' . 0;.... b ;,.. 0\ � "' "' (.J (.) :..., 0) "' "' 0 00 - :., "' : .. � "' - "' .. "' "' "' "' o - "' _, 8 ;;; _, - " ... s ...o .. .. .. .. c "' "' .. _, !" .. - "' !" . ;.... Cl\ CII t.J "' "' 8 8 § � .. " § � "' (.> � 8 �i � ci: � 2 _, _, "' _, .. "' "' "' 0 .. "' .. .. .. � - " "' " "' �?) � _, .. 8 - - "' " ?' � "' "' _, "' "' ., � � § ic 0 " § � "' "' . ., - _, _, .:. _, .. ;;l "' "' &: � "' "' "' .. .. .. .., "' "' 0 "' _, .. " - o . &; g: is � � :...i ;.... 00 :,. � 0 § � :., " "' g: � 0 � .. - :8 ti "' .. � IS '" .. .. "' - .. "' .. "' _, :,. i,.) t� i,, §§ § l "' (.> § � :,. "' ;:! t i"' - "' "' "' "'"' - "' . "' - . "' "' .. ... "� � � "' � g l, �.;; ill "' ;j .. � "' .. .. - "' 0 .. . i 8: io :,. "' "' $ � 0 0 0 "' . 0 .. .. " � !o � � ': 8 ol � "' .. _, .. - � .., "' "' "' "' "' "' 0 ... "' 00 (II :..., (.J ;... io ti g w b "' "' kl i,, (.> "' . .. � " ... � "' "' ... "' " "' g: :0 "' .. "' "' 0 .. .. " "' " "' .. 0 "' "' "' .. 0 "' .. - t io i � "' !:l t.J io § § § � :,. "' (.> (.> - "' � :8 - 0 " "' "' .. .. - 8 "' .. "' "' " "' . . "' "' - "' "' .... " ""' .:. "' "' £ 2� .. "' - - "'.. "' - "' - - "' "' "' . :.,i.) 00 ;.... io � � i,, i,, 8 0 "' . "' "' l, "' ., �- <> - " "' "' &. .. :0 " "' " � !" .., "' "' 0 "' "' "' "' "' 0 .. "' "' "' .OI io O b i.) O W W :..., b i,, "' "' i,, .. (.> 0 !!: � s " "' "' "' ?) &: 8 0 0 "' "' "' "' - " "' ... g: 0- .. " " 0 " .. "' .. "' .. " . (II :...i $ � 0) :...i § § § � i,, "' � :,. "' &: ol �"' .. � tl "' .. "' "- "' .. "' .. .. _, - .. 0 .. .. .. ""' .... .:. "' - .. �� "' - - i "' �.. "' - - "' "' .i.J 00 ;.... io � i,, i,, 8 iiJ "' �, � - "' - " "' l, "' "' &. .. _, � ""' "' 0 "' "' "' "' "' 0 _, !" "' "' . °' '° S S til (.J (.J :...i b i,, "' "' " .. :,. '.i: � s " "' 8 0 0 "' "' - "' .. - � "1 � - - .. " " " 0 " - "' "' "' "' (II :...i $ � � § § 8 ;; i,, "' - " :,. - ... .. "' .. "' .. "' - - "' ... ... - "' "' "' "' 0 0 .. .. _, .. .. .... .. ... a i:' "' .:. l\l = l, .:. .. . " .:. - "' "' - � �*; �- "' .. 0 ·"' "' "' "' " .. "' ..b, "'....i "',. "' . "' "' 0 g; :,.. ...!- � � "' "' "' 0 " i,, "' J g ' . &, c::; "' "(/1 c, .. " "' .. � � o - 0\ (/1 - "' - " •... "' !l 0 " � � � ffi � � - ,. '...,I (II "' "',. " " " "' "':.. ,. � � � � - - � � "c � .. "' !" . " "' .... .. .. . . .. :ll .. "' l-' ': ! !" . � � "' .. "' !". .. .. .. .. .. "' .. g g " " .- �.. .. "' ..;.... ;.. g g .. ,. . .. .. .. "' "'"' . . " "' "'"' �- .. � - .. � � "' "' "' "' "' "' !! c "' "' .... c "' . "' "' "' .. PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Secara keseluruhan, aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2017-2021 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,4 persen. Adapun penjelasan masing-masing komponen, diuraikan sebagai berikut: A. Aset Aset lancar pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan pada tahun 2018 hingga 2021 dengan rata-rata dengan rata rata pertumbuhan sebesar 15,4 persen . Kenaikan terbesar pada pos Kas di dikas Daerah sebesar 136,8 persen antara periode Tahun 2018 sampai dengan 2021. B. Kewajiban Kewajiban pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan pada tahun 2018 hingga 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,4 persen. Kenaikan yang signifikan terdapat pada komponen kewajiban jangka pendek lainnya dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 54,6 persen, serta pada kewajiban jangka panjang sebesar terjadi kenaikan dari tahun 2018 samapi dengan tahun 2021 dengan rata- rata kenaikan sebesar 4,3 persen. C. Ekuitas Dana Perkembangan ekuitas dana Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2017 -2021 tumbuh rata-rata sebesar 7,6 persen. Adapun ekuita dana pada tahun 2017 sebesar Rp 5.615.394.254.699 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 7.496.261.152.633. 3.2.2 Proyekal Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dapat diproyeksikan kerangka pendanaan pada tabel sebagai berikut: 111-18 '... "' !" !" .. .. .. .. ;- ,. ,. .. .. ;- .. - - "' "' iv iv "' - - - - - f& i:, c c e o c c c - - "' - .. w "' • • [:j ... sn ;: :!' � � "? .., ;: if " :,: "' l .. .. r " � [ • • "' � � • " § § • 5. � • I :I! •
4. 0... � ! " ' J " 1 • • �i �g c- - � � ;;, ;;, e " � � a " " • �- • g E ,. :!' � Ji • 1 " s ! :!' o � � 3 • � � :,: • w " 0 • t d ;: • i ? [ "c' � a. �i § " a § ... o " = i • �� t .. � • • � J 1:' � -= " ;, s §. ';] " §f �E .. ; � = "' � " "' "' "' .. - .. "' "'.. " "' - "' "' - .. � ;; w "' "' -"' ., "' - .... "' "' - ., "' "w "' "' w "' - .. "' .. .. 8 w - "' 0 .. .. w 0 vt ., "' e - 8 "o b -:,. "' -"' 9 .. "' :l-:,. "' in "' 0 8 "' "' " 0 - .. .. "' 0 �8 "' 8 0 8 " 0 .. " :' b b "' _o "' � "' "' -.., "' 8 � ., ., § ;. 8 "' .. "' "' "' "' "' "' "' "' .... "' 0 0 8 § 0 0 "' "' - 8 8 8 8 8 8 8 . "' ;j 8 0 0 8 e ;: � "' "' s- "' "' "' - - .. "' "' s "' "' !-' - .... " "' !-' "' ·"' .... - ce !" ""' - "' - in ., in - "' � - - - w ig - "' ., - ... .. - !P _:g "' "' w 0 o, "' "' 0 8 "w "' "' 0 ," � � .. � 0 in b "- " 8 0 !" " "'.:11 ·"' 0 0 .8 " �8: 0 - 0 "' ,"' "' " .... § § " .. § -.. 8 "' .. "' "'" "' "' ·"' § "' .. 0 •"' 0 � "' "' 0 ., !" .. 8 8 8 8 8 8 8 8 "' 0 8 � "'"' 0 0 .. "' - ;. ' - - - ?l t - 8 8 "' "' "' I 0 0 ·"' .. ., .. '-' "' .. .. - - .. " .. "' "' .. .. .. � � .. �- 0 0 "' "' "'.. "' "' � � 8 8 � - 0 "' "' oi!-' _.. _.. "' "' .. .. ,o - " "' § b .... .... .. I "' "' "' 8 "' "' "' - " "' 0 0 0 0 0 0 0 "' "' "' t -;;; -;;; .. b - "' .. .. .. ' ":ii ' ' w t "' "I- ' ' "' .9 - ± ± "' "' .. :l' .., Jl .. .. � - Ir m ii "'c: � :r,. � ;_ >-! z � "'� [ : � .. 0 - � "' "'c:: :,: I>) � g � z "'iii � i: >-! .. r � � ii: �!; ii' z I>) .. �o iil I>) ,.. ?; I>) ,i :r c: z � 0 � � PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 • • 3.2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan Daerah digunakan untuk menentukan kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana pembangunan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja Jangsung untuk perurusan dan Perangkat Daerah, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. A. Arah Kebljakan Pendapatan Daerah Dalam rangka meningkatkan pendapatan pada tahun 2022 dilakukan beberapa kebijakan, salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan potensi pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD. Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2022 dan perkiraan maju pada tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor eksternal yang saat ini sangat mempengaruhi keuangan negara dan keuangan daerah. Pada tahun 2021 terdapat kebijakan pemulihan atas terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Panderni ini menjadi faktor utama yang dipertimbangkan untuk penghitungan kembali postur APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimatan Utara telah melaksanakan berbagai arahan kebijakan Pemerintah pusat pada alokasi anggaran belanja Tahun 2021 untuk pemulihan perekonomian. Salah satu bentuk tindak lanjutnyakebijakan pusat, yaitu pemerintah daerah melakukan penghitungan kembali Pendapatan Daerah Tahun 2021. B. Arah Kebljakan Belanja Daerah Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut: I. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang direncanakan. 111-20 --------------------- PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022
5. 2.Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. 3.Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. 4.Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.
8. 5.Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
9. 6.Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh.
10. 7.Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan. Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berkontribusi terhadap capaian RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, maka kebijakan alokasi anggaran tahun 2022 yang merupakan tahun pertama perencanaan dalam RPJMD periode kedua Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 diarahkan untuk:
a.Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD dan Mandatory Spending.
b.Pemenuhan alokasi belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah dan fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji.
c.Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada kabupaten/kota. 111-21 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022
d.Membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Adapun 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tersebut, meliputi: 1) Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan. 2) Mewujudkan pembangunan KIP!. 3) Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, petemakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jamiman perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota. 4) Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kola, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota. S) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota. 6) Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota. 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan kebangsaan. 8) Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial. 9) Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota. 10) Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehataan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 111-22 PERUBAHAN RKPD PROVINS! ICAUMANTAN UTARA TAHUN 2022
e.Membiaya.i program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan Gerakan Kaltara Rumah Kita, meliputi: Gerakan RT Bersih, Gerakan Desa Membangun, Gerakan Revitalisasi Kecamatan, Gerakan Menata Kota, Gerakan Memajukan Kabupaten/Kota, dan Gerakan lnovasi Daerah.
f.Mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.Mendukung program/kegiatan strategis yang terka.it dengan agenda/ prioritas nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta merniliki skala pelayanan nasional dan regional.
h.Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota. Tabel 3.3 Proyekai Belanja Daerah Provins! Kallmantan Utara Tahun 2022 Kode Pcrubaha.n RKPD BERTAKBAH/ Akun Unuan APBD 2022 TA..2022 BERICURAJfG Rp ... 2,468,409,862,372 2,6::19,441, 151,229 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1,543,680,243,555 1,543,680,243,555 . - 5.1.01 BELANJA PEGAWAI 823,725,819,256 823,725,819,256 - - BElANJA BARANG DAN 5.1.02 JASA 677,209,332,361 677,209,332,361 - - 5.1.04 BElANJA 5U8SIDI 8,625,330,000 8,625,330,000 - - 5.1.05 BELANJA HIBAH 33,680,761,938 33,680,761,938 - . BElANJA BANTUAN 5 SOSIAL 439,000,000 439,000,000 - - ,., BELANJA MODAL 553,339,693,249 570,735,444,876 (8,697,114,683) (1,57) BElANJA MODAL 5.2.01 TANAH 80,126,062,518 82,151,062.518 . BElANJA MODAL PERAlATAN DAN s.2.02 MESIN 134,403,507,565 144,635,268,529 . BElANJA MODAL 5.2.03 GEOUNG DAN 294,800,927,766 289,939,893,623 18,697,114,683) (2.951 111-23 PERUBAHAN RKPO PROVINS! ICAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Kode PerubahaD RKPD BERTAIIBAH/ Uralaa APBD 2022 BERKURANO """"' TA.20Z.Z Rp .. BANGUNAN BElANJA MODAL JAlAN, JARINGAN, . . 5.2.04 CAN tRIGASI 40,196,570,400 49,942,895,206 8ElANJA MODAL ASET . . 5.2.05 TETAP LAINNYA 3,812,625,000 4,066,325,000 BELANJA TIOAIC . . 5.3 TEROUGA 15,048,500,382 10,000,000,000 BElANJA TIOAK . . 5.3.01 TEROUGA 15,048,500,382 10,000,000,000 5.4 BELANJA TRANSFER 356,341,425,186 410,661,2S0,000 54,319,824,814 lS,24% 5.4.01 BELANJA BAGI HASIL 200,260,425,186 18,85% 238,000,000,000 37,739,574,814 BELANJA BANTUAN 10,62% 5.4.02 KEUANGAN 156,081,000,000 172,661,250,000 16,580,250,000 Sumber: hasd proyeks1 kapasitas pendanaan pembangunan daerah. dilakukan guna mengetahui jurnlah penerimaan menentukan kebijakan rangka penghitungan Analisis pembiayaan C. Arab Kebljakan Pemblayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah d.iantaranya d.iperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Gambaran pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk pembiayaan di masa yang akan datang dalam pembiayaan daerah tahun rencana untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun 2022 dan 2023 yang bersumber dari SiLPA tahun lalu. 111-24 PERUBAHAN RKPD PROV1NSI KALJMANTAN UTARA TAHUN 2022 Tabel 3.4 Proyekal Pemblayaan Daerah Provins! Kallmantan Utara Tahun 2022 Kode Peruba.han RKPD BERTAMBAH/ Uruan APBD 2022 IBERKURAHGI Akun TA.2022 Ro % 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PEJ<ERIIIIAA1t 273.631.407.390 263.110.709. 795 (10.520.697.595) 13,84) PEIIBIAYAAN Sisa Lcbih Pcrhitungan 6.1.01 Anggaran Tahun 273.631.407.390 263.110. 709.795 110,520.697.595) 13,84) Sebelumnva 6.0 PEPl"GELOARAN 15.000.000.000 15.000.000.000 0 . PEIIBlAYAAN 6.2.02 Pcnycrtaan ModaJ Daerah 15.000.000.000 15.000.000.000 0 . PEMBlAYAAN NETTO 258.631.407.390 248.110.709.795 (10.520.697.595) 14,07) Sumber. hasil proyeks1 111-25 PERUSAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 '8rt8 ,n, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan clan Sasaran Pembangunan 4.1.1.Tlnjauan Tujuan clan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemirnpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia MaJu yang Berdaulat, Mandiri, clan Berkepribadlan Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Visi terse but diterjemahkan kedalam 9 misi dan 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. --- - 2
w..... ,..�___..., 3 ,......,.. ...... - ' --...... - 5 ._...,.,...._ _._ 6 ,...s... ....,..... ..... .._ ..,.,... 7 �· ,' .:..:!!.,:..":l:: .... 8 ,.,...........,..... tw... .,.. 9 _,,..... ......... ..... ..,..,lnlllm 1 , ,__ , .. 5 1 .., ..._ ,_ -11 --- .. ,.......,.._.._ ...,.._ __.. -- � 11 .I+obiS..- .. -..,.. llrbllDs .. � ......s... __.. � - --- --- __ ,._ ... "'-- .... It jl ............. _.. _IJ.o - ,........ ......._ ,__ Gambar 4.1 Mlsi clan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: RPJMN Talwn 2020-2024 IV·l PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 p_. ........ _......... - s •-6 O". PM tah111l '-,pn alP\,llrn,1 •k..._, ,..,i.w.i.... WllAfAN SEBACAI IAStS PENIAllliUNAII .._ ,....,. __..,. 1:•• ·-- ( UIU.--.i.11 ..... 6 llltltMAII .IKMA P••J'e<l.1l,••-• ••Pio.• p•• ,. . ..... k,_ Staho!.<aa pobtllr. clan ,..,.,.... ......... Gambar 4.2 Kerangka Plkir 7 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 Tujuh agenda pembangunan nasional dijabarkan masing-masing kedalarn sasaran-sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Dalarn RPJMN Tahun 2020-2024 tidak merumuskan tujuan. Adapun sasaran sasaran tersebut, meliputi:
1. 1.Agenda 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. 2.Agenda 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. 3.Agenda 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. 4.Agenda 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. 5.Agenda 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. 6.Agenda 6: Membangun lingkungan h.idup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. 7.Agenda 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 1 5 Tahun 2021 tentang Pemuktah.iran Rcncana Kerja Pcmerintah Tahun 2022 memuat IV-2 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 sasaran dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 indikator makro nasional maupun per provinsi. Hal ini diuraikan pada bagian berikut: A. Sasaran clan Arab KebiJakan Pembangunan pada Pemuktahlran RKP Tahun2022 Upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 - 5,5 persen pada tahun
8. 2022.Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 8,5-9,0 persen dan 5,5 - 6,3 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,376-0,378 pada tahun 2022. Sementara, !PM diharapkan meningkat menjadi 73,41 - 73,46 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tabel 4.1 Indikator Makro Nasional pada Pemuktahlran RKP Tahun 2022 !lo lnd!kator 2022 Pemulrtah Inn RKP 202 2 I Pertumbuhan Ekonomi fo/ol 5.7 - 6 o 5 2 - 5.5 2 Tinakat Kemiskinan 1%1 7 5 - 8 0 8 5 - 9 0 3 Tingkat Pengangguran (%) 4,4 - 4,9 5,5 - 6,3 4 Rasio Gini (nilai) 0,374 - 0,378 0,376-0,3 78 5 lndeks Pembangunan 74,01 73,41 - 73, 46 Manusia IIPMl fnilail Sumber: Pemuktahiran RKP Tahun 2022 B. Arah Kebljakan Pengembangan Wllayah pada Pemuktahiran RKP Tahun2022 Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk menjaga perannya sebagai paru-paru dunia sekaligus memantapkan kontribusinya sebagai salah satu Iumbung energi nasional. Wilayah Kalimantan akan difokuskan pada pembangunan Wilayah Kalimantan bagian utara terutama di wi1ayah perbatasan. Potensi industrialisasi di wilayah Kalimantan bertumpu pada komoditas-komoditas utama seperti batu hara, migas, dan komoditas lainnya seperti bauksit, bijih besi, pasir zirkon, pasir kuarsa, kelapa sawit, dan karet. Pada tahun 2021, strategi percepatan pembangunan Wilayah Kalimantan dilakukan dengan enam langkah. Pertama, melalui pembangunan !bu Kola Negara (!KN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru yang dapat mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah, menambah bangkitan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya, serta memberikan dampak positif ke berbagai sektor. Kedua, meningkatkan IV-3 PERUBAHAN RKPD PROVlNSI KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 investasi dan optimalisasi kawasan-kawasan strategis khususnya kawasan industri pengolah sumber daya alam hasil perkebunan dan pertambangan yaitu Kl Ketapang dan Kl Surya Borneo. Ketiga, pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan aglomerasi wilayah, pendukung sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Banjarmasin, Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air mmum, sanitasi, persampahan yang arnan, serta drainase dan transportasi umum perkotaan. Keempat, mempertahankan pelestarian lingkungan dan fungsi ekologis di kawasan hutan tropik Kalimantan sebagai pusat konservasi dan rehabilitasi plasma nutfah dan satwa yang dilindungi, sebagai pusat penelitian obat obatan, serta untuk menjamin daya dukung lingkungan. Kelima, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Kalirnantan. Keenam, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah. Adapun strategi pemerataan pembangunan di Wilayah Kalimantan akan dilaksanakan dengan lima langkah. Pertama, meningkatkan konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multirnoda yang meliputi transportasi darat, sungai, laut, dan udara. Kedua, memperkuat peran kota-kota kecil dan sedang sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan di daerah perdesaan, pedalaman, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan khususnya dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pengembangan ekonomi lokal. Ketiga, meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan di bagian utara untuk menjaga kedaulatan nasional dan mengurangi kesenjangan dengan penduduk di wilayah negara tetangga. Keernpat, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. Kelima, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa guna mendorong peningkatan daya saing daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif yang relatif luas. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2021 adalah (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) terbukanya lapangan kerja berkualitas. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi IV-4 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah rnelalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Tabel 4.2 Target Pengembangan Wllayah Kalimantan Per Provins! Tahun 2022 No lndlkator Target Tahun 2022 Kallmantan Kallmantan KaHmantaa. Kallmantan IWimantan Ban.t Ten h SeIatan Thnur Utan Pcrtumbuhan 5,26- 5,67 5,64 - 5,97 4,50- 4,80 5,30- 5,55 5,40- 5,73 Ekonomi* o/o 2 Tingkat 6,25- 7,23 4,43 - 4,80 3,99- 4,60 5,32 - 5,80 6,10- 6,80 Kemiskinan % 3 Tingkat 4,22- 5,29 3,70- 4,49 4,03- 4,91 5,93 - 6,79 4,24 - 4,53 Pen an ran Sumber: Pemuktarikan RKP Talwn 2022 4.1.2. TuJuan clan Sasaran Pembangunan K•Jirn•otan Utara Tahun 2022 Dengan dilantiknya Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara masajabatan 2021-2024, maka visi dan misi pasangan gubemur dan wakil gubemur selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Perda paling lambat 6 bulan sejak pelantikan. Visi Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya menjadi visi daerah adalah: "Terwujudnya Provins! Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera" Penjelasan visi tersebut sebagai berikut: - Provinsi Kalimantan Utara yang BERUBAH adalah suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam tata kelola yang efesien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudukan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom. - Provinsi Kalimantan Utara yang MAJU adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa IV-5 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasarna dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan; - Provinsi Kalimantan Utara yang SEJAHTERA adalah suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terns menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Visi tersebut dicapai dengan 14 misi, yaitu: I. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
9. 2.Mewujudkan sistem pemerintahan provinsi yang di topang oleh tata kelola pemerintah kabupaten/kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;
10. 3.Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
11. 4.Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi; IV-6 PERUBAHAN RKPO PROVINSI KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022
12. 5.Mewujudakan peningkatan pcmbangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
13. 6.Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
14. 7.Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
15. 8.Mewujud.kan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
16. 9.Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan;
17. 10.Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM; 1 1 . Meningkatkan kinerja pembangunan dan investasi daerah dengan melibatkan pengusaha dan investor lokal serta nasional. I 2. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui pengembangan produk lokal masing-masing kabupaten/kota;
18. 13.Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/komunitas dalam upaya gerak.an membangun desa menata kota, serta memberi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap tahun; dan
19. 14.Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai !bu Kata Provinsi Kalimantan Utara serta Bebcrapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kata Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan. Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, setiap misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan d.icapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang d.iperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Rancangan tujuan IV-7 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Kalirnantan Utara Tahun 2021-2026 untuk setiap misi pembangunan, clisajikan pada tabel di bawah IV-8 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 IV-9 � B • I n 51-+-�+-�+-�+-�� ... a ;, 6" ;. �[· .. II: r� f r II: � ;; a- E: .; .. � . - il'" � = "' n .P. -= X''c = =- = · ;; . • IC = . r If f sr • • 6" � i a ! .. S: ., ;1 • • " e• ii • • ' • IC e: � • 2! ll' e: • • If.., ... • •. B a "' ... "' "' ir e s ; .. - ;:: � ;;' ; . • 3: 3: 3 3: .,. 'I! ; . .. " ". • • • .,. . � 5 [1 -.. . 0 • • • • • • 5 s· s· '< •. E o i • ll' 2 � l 5i � ., l i . 3 • s• •... a.,..., • 5 " " "' .,.• • � � '< '<. • • • ... '& ll'": 5 ff
20. 0.. " 2 B 2 • .. "' • • " • • � f .,. . 5 3 E. .!!. �-= f • • " � e· • § �·
21. 0." • II: .�· . ., 5: '& ff • •... • � r• � ,1l B • • ii ;c 0. :,- 0. •
22. 0..,. � 5: • • •• • s • • . " • a' � .. " §: • • 0. ': 5' § • • ; • •0. • -= ... � • • ,� :,: • ... .,. . ... "' "' C B "' "' . _.. o n • 5" • • Cl :::! ... ... Jg � � > g> > w� > II: • i � 6" g, • • • 0. ii:
23. 0.0. 0. 0. �i ., ". 1 " . [? ? • 0. ts ;• • • • ,� "� o � • •� " " " " Ii' • c • -. ; If� • • • • � i ; ,, ; :,: i 2 � ;,; ;,; " . � i:' :,: ... c c '& ? [ • � 52. • • • � E" � • 2 1 - e • a .. � • .. � • • � � ... i "2 i 2 �= • 0. iii .,. • • • • ": B • s i 6" ,!'. c: ,!'. � .. .,. ' � i :,: 0 � .; • • � " 0. " .... 5: = � • • 3 c � � • . .,. § • = .. c • 3 • • • -o ... " §:
24. 0.i ? "J ? "O • � 1 ! , "O ;!' ..., ..., ..., 1 -e0 .,, • = • ; ; ; s· s· • 6" " � m e • !f . � 6" ,, o 0 c c c c: 0 •s • • • • • � "' i;• .,., z ,, "' • � ' .., � � a 0 .. • ... � "' "' "' "' - -., 0. ,, "' "' -., -., .o -= ... "' ·"' "' " ... � � "' "' :,. "' ... .. � � - "' "' ... " "' "' ... � "' • - .. "' "' z.. ,:; "'0 .,. !:• " c: If .,. ;:: "' • • > iv - "'1 "' !!' " z-., "' "' "' .!!. "' -., ... ll' ,i "' "' - ... &: .. .. • O> � " ... "' "' • 'f' I -.., "' .. z "' "' . �., .. _... "' -., - .. c: - "' " " f - "'1 • "' "' 0 • :' -., :.. ,i "' �• • ,in • :,: "' ; -., c: iv - � z-., "' "' � • ... 0 "' - -., ... � "' "' - &: .. .. ii' "' " ... • • ln Cl -.., 0 "' "' "' "' . "' " - � "' � • "' . -., � "' " " f - � -., "' ":' "' "' = ll' II: .. If II: ii 'g 'g II: ll' II: . - ii • " '5 � • ;i' e e • • E .. il . - . r ; !• Ir !" ... ... " . i . 1 5 1 a . " . &. II: .. r ��. r • • ..... � e • �.! r • ii ; • ll' " s . " .. .. ,: & =& ll' g : -: [ i � = " ll' • :, g 'g • 'g ii': !!. ; ... _ �·· "' ll':; .... " ] � !: • • If ;;- a: ''"''",: ri � a � � a. g 2 :1 • ;3' £ n o O �·· QS. ::i ::i a:�-ill er s ... fl) n s· � . . 2i § aOQ � § �� ' §' ... ; ., � · -= !!. :, ,... s � If � § s� . ... 0 � s ,; s 'g =.. • e " '< • '< :... . ., Ill r ll'j ;;. . �. e � ;1ll • 2 g � • •" ... � � ; = 5 � � �.:; .. -e � • . r ,; " •. C ii g- �- e, =· • t g s e a .f 7 s· • ;i' '° - �· o ii ll' .., . _5. • ..': -: � ] • . �
a.� :s • � a. e 2 • e ; e. � � § i � " a a " · 1 · � " [ ; !" .... � � ... • • • e • • il" . . � :... "' "' ... "' "' - ... " - • E • "' • �.� • s 2' if g f 2 2 - if ,. ,. I e - • - (") [� l � � -- ... [ -· " e: e: . : .. i � ti • < I a s " s " E. � �· ��= .. ' "' � � 1l • • E- � " 1l :.1l i � � � "ji "] g"8] • tr N � � fQ 2 :. � 2 1l il s 2 "" "' 1l � i3 i3 ir ... 0 �· � .f if e
a.3 � n � � �·· � � f • 2. ,a g- ii 3 2 -e g. If " 0 !' c 5. g- t • • � i i � . t !!. 8 � § § " " :,- [ � " "' ..... 3 . � g § =� � § - § � r 0 • • e a. . ': . " . � ··"
e.-o-e .3 .3 . .. "' " " 0 !!. � !' e • �;o ;o � al -�. �- a, a, • • • � ii' ! � 0 a' ri' d' d' ti' a' II: II: 'l . - ; a' a' a' .. -e • • • 0 � � � s s· s· " f f : � g, '1. " " � - m � � � • � e • • c .. e " " • " � .. " " " 'Ii : : If :1 . �c,':;, : z r: = a � ... - . � 'r = � 0 � - - .!!. "i "' � "' "' 'i1 ... - ... el "' � .0 "' "' � °" ... ...., "' b 1., §". = ... 8: "' :,; "' "' - "' ... • z 0 "' "' " ll' � • "' � • • 'I: 'g 4 .. r - .. � ii' e li: - • )> "' - - .. .. (R . -: � z "' :- 'i1 - ... ... f' . .. °" "' "' ... f 0 0 "' "' " �= "' "' "' "' . "' "' . "' . • (R � .. 8 .... 8 ..... ... ui O j ,.CIO "' If c "' - Ci,) Ci,) � � "' ;:... " � " .. If � • e e • • � - ...... � � e - c "' - !" .. ... g. z "' ·" 'i1 - ... . '° �i °" "' "' ... � 0 0 "' "' " � · "' "' "' "' e :a "' "' ;. "' . :., "' 8 :., b :tn O ... "' = i "' � 't. - "' .. � � "' 0 "' e. " • ii' • i f--1---,f--1-t----l 'i ! ;r it-+--+--+-+-----1 'g ;. •,. t; +---,-+-+-+----< ... .. .. "' .. ,., t If � I • ':I • ii' • � �1---+-"'�-,.,�-+----l E f .. .. ;, .. .. ... " .. i 0 - 0 - "' 0 g "' .... ;., 0 : i i1-+-�--lf----l�� 0 � l 0 -0 0 p: g, ... ... s: g, s: -: 'g s: :,: s: mu • :f • • • .... • B • . - B � ' . - • • =--: e, � .! " r: .... � ... .. ... � . - [ ;.: � r = .- . ... � � , i i::• • • ': !-' i g r " ':! f "' If • � f �. • s: ;=-= , • r " ... tl ts tl D a • !! Sc . .:; .! ... �· • "' 8 : ll' �. � • • • •[ .. g � = . � "-r-, £. "' �·s ..... . ... !-' • • ... . e-t • a t;; � ... �: • • � ] § [ f 3: • • ii 3: �r • �':! , . � 3 � . " , 0 • Q. , ii" t: '< -· s· �. . "... " G' O • • �- " ii :1 . " " 'l1 2 -· [ s a., .., B � i-: �· �. s .,! " � • 3 • ,!!. • • a ::, s·� -e ': .. 3 • • • • �- 0 5- • ii � e: _ .,. • ii.. ... . 0 111 Ci ::, • c: a- � � CD ::s Ill O'Q "' 8 3 = = �2. i "g i ;3 = .. � ... . � � • • Q. a If . "s ,, ; g g- � g. 5: � . " Q. .- II) ::s � • • , " -· 3 (IQ .... .- :,i � ; l!D � . ': Q. =- .. � " i; ... - •�., • ·- a' , • . :,: " � g • • 0 > :,: ; B "' -·e ... 0 ...0 ;:- . - - Ii B ;:- "' • • B fl' 0.. 'g Ill c... 8 � . .- Q. c.. c.. � l ... - ... -· Q. i: • � § s: • • , • � ii 3 3 3 - i = B Q. 0. ... I = '8 • •� 3 • • . � § � i;.; .. If '" [ ,.2 "' ... •, . = = . ; tff! 'ii Q. il- ': - ..-= 0 E .. 'g • �· � ll' " . �r �!!: B • " � � :. = ... e ;. � • • -g r • g � l � :. c: ; B ] • • • : If g c:: 8il s " � i � ii .. . • • l".i s: If " • B • ... • • !!. § B • � ... • • w §' 'l 0 0 .. • � '3• .. • • • ':! -e � n ; • � � ; s .- m • ... • � e • • • c • ; •
1. 0.\'; • • � ;:- ... = j; • • z 8 B � • � .. • -e • 0 -: � 0 � "' • � 0 0 • 8 "' .. ..,., 0 .. 0 0, s � � "' z • • "' • • �.. • e: � 3: • 0 > • B "' .o z • .. ';i " � "' "' • "' ... 0 0 0, .. "' B .6 � z "' .. ... c: • • "' "' ';i "' :,. 0, � • .. - ';i� • • • "' � 0 c: :,: •.. • ..,., z 0 p N 0 0 � 0, "' 0 • 'f> 0 • .. ... N "' .... .0 .. N "' "'0, 7 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 • 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022 4.2.1.Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 Pemerintah dalam ha! ini Bappenas telah menetapkan tema RKP 2022 yakni "Pemullhan Ekonoml clan Reformasi Struktural". Selanjutnya tema tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan dengan tema pembangunan di daerah masing-masing. Terna tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi StrukturaJ. ·-• Y�d,r,fll .......... � ....... "''• �- ....... Co-od 19 'l*"C t• ..... � btffl.-111'1'! .. Pffl'IWII- ...... ...... . ......... �............ ct...n.. !Kn • "-Mlf ...,i,. di ll'lw-.811, ,- .. ..... ......, • ,.,,...,......WMM .......... clap btfl ,__.. ,...,. - �... � . ,._.,,.� �......,......,...,, ..u......., -- ........... Khu,,. (ptlofltM erahln Prttlden) • c.onu,h �.., l'ffllbtlaj.,an "" •Penlnp1t1n Nila! Taml>MI �lt1tan ltonttbisl lnduslfl ........... • � Pfodult 1'fnanl1n (I.I Mlltor pt1ltebunan dan ptelll-,i) • lnallaMn Pansan > • Pemblnaulllfl Rend.I, brbon • Ptflintli1t1n .,._.-.1-, �TKITll�ti.' dl.n lruilllt11 t.y. ...n cl&1t1I I 50M Badly, 5-'I& 2 PfodulrtMla$ 5'1ttllf - ,,_..,.. <4f,�� Slm"'l'Ml� - ·- .. PEMULIHAN EKONOMI --- REFORMASI STRUKTURAL hfonM.11 ,..,..._ koo,lltN � 0.,. M....... (SOM) ... ,,.,.,,..,..., Semi , Slllern � N.-lonll . ,..,,........... �'"" ......... • Slit-. ""'� ... So.II Gambar4.1 Kerangka Piklr Tema RKP Tahun 2022 Sumber: Rancangan RKP Tahun 2022, Bappenas, 2021 Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya bell masyarakat dan dunia usaha serta diveraifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan pemutusan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, IV-16 ' . PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTAAA TAHUN 2022 dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital. Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/ menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Sedangkan prioritas pembangunan nasional tahun 2022 adalah 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Hubungan antara tema dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 d.igambarkan melalui kerangka pikir sebagai berikut: Terna RKP Tahun 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural PRIORITAS NASIONAL � == 9-9 (@) [l �� 1 @, 1 9-9 PN I PN 2 PN 3 PN 4 PN 5 PN 6 PN 7 ............... Mt-,qe 11.ti..,gbr, _..... """""" - - -�· - -- ....._ ""'"' lnfr.l!trulm. -- ·-�fl«:.noml unrut ............ o.y, ........ ... �""-- -- ............. "'""""""" ......,.,.., ... ......� ""'"'"''""" - ,fl......, (I.in T,_fOlrn.r!>I ................ - dM\�d.Jya KH>uday.ian .......... ...._ ... .....,....... Bt<kt� -·- .... �...,.-Dasa, �uba.Nn lkl,m """'' Gambar 4.2 Keterkaltan Tema clan Prlorltas RKP Tahun 2022 Sumber: Paparan Bappenas, Februari 2021 4.2.2.Isu Strategls Provins! Kalimantan Utara Tahun 2022 lsu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2022 sampai IV-17 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 . . dengan 2026 sebagaimana dirnuat dalam RPJMD Provinsi Kalirnantan Utara Tahun 2021-2026, meliputi:
2. 1.Maslh Rendahnya Kualltas dan Daya Saing SDM lsu strategis ini berpijak pada kebutuhan internal Provinsi Kalimantan Utara yang menunjukkan bahwa dalam lima lahun terakhir, capaian IPM Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang tumbuh melambat. Juga dalam rangka melaksanakan upaya pencapaian sasaran dan prioritas kebijakan RPJPD Kalimantan Utara tahapan 5 tahun terakhir yakni mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bermoral, dan berakhlak mulia dengan arahan prioritas terkait kualitas proses pembelajaran, pemerataan dan perluasan kesempatan, sarana dan prasarana, SDM, terkait pendidikan. Kemudian yang terkait kesehatan antara lain penyelesaian masalah pelayanan, pemerataan, sarana pelayanan, SDM, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Juga sektor ketenagakerjaan, pengarustamaan gender, dengan tetap memberi dasar keagamaan untuk menciptakan kehidupan masyarakat madani. Disamping berorientsi internal, isu strategis daya saing SDM ini juga berkorelasi dengan perspektif yang lebih luas yakni rencana pembangunan tingkat nasional yang salah satu agendanya adalah: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang juga merupakan acuan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional yang mengacu pada salah satu agenda global dalam SDG's. Tujuan ketiga menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia serta tujuan keempat menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Perumusan isu strategis tentang SOM ini juga merupakan upaya visioner dengan berorientasi pada dinamika kehidupan di masa depan yang sering disebut sebagai Revolusi Industri 4.0. Revolusi lndustri 4.0 dan ekonomi digital menjadi tantangan di masa depan seperti tertuang dalam RPJMN 2019-2024. Di era Revolusi IV-18 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KAUMANTAN lJTARA TAHUN 2022 ' lndustri 4.0 diperlukan masyarakat dengan budaya literasi yang tinggi untuk menghadapi tantangan jaman. Literasi akan memberikan kontribusi untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan ketrampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan di era Revolusi lndustri 4.0. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan jaman yang terus berkembang dan berubah. Budaya gemar membaca yang tinggi mencerm.inkan minat dan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh infonnasi. Mempersiapkan masyarakat agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Memang sasaran yang menjadi acuan bersifat jangka panjang namun kesiapan harus dilakukan jauh sebelumnya yakni pada saat ini. Dengan demikian sebagai provinsi yang relatif baru, Kalimantan Utara dapat mengimbangi daerah Iain dalam mengikuti dinamika kemajuan pembangunan daerah. Isu strategis ini dikemukakan yang jika permasalahan yang terkait isu ini berhasil dikurangi, bahkan dihilangkan, maka akan mendukung penyelesaian urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke provinsi yang terkait dengan kualitas SDM.
3. 2.Maslh Rendahnya Daya Salng dan Tlngglnya Kesenjangan Antar Wllayah Isu strategis ini berdasarkan dari kondisi riil yang merupakan pcrmasaJahan nyata di Provinsi Kalimantan Utara yakni ketimpangan dalam berbagai dimensi. Terdapat perbedaan kemajuan antara wilayah pedalaman yang identik dengan pegunungan perbatasan dan daerah di dekat pantai wilayah timur. Dikotomi spasial ini ditandai dengan berbagai ketersediaan pelayanan dasar, intensitas kegiatan sosial ekonomi, dan berbagai unsur kesejahteraan seperti angka IPM, indeks Gini, dan beberapa ukuran lainnya. Perlu untuk selalu diingat dan dijadikan pedoman bahwa IV-19 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berawal dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi kesenjangan wilayah, mendekatkan kepada perumus dan pengambil keputusan kebijakan sehingga permasalahan segera dapat ditanggapi untuk diselesaikan. lsu strategis terkait kesenjangan antara wilayah ini merupakan himpunan permasalahan yang saling terkait. Ketersediaan infrastruktur dengan berbagai macarn jenisnya, dan juga fasilitas atau sarana yang ada akan berpengaruh pada keleluasaan untuk melakukan kegiatan ekonomi masyarakat. Sangat jelas data yang ada menunjukkan pada daerah di sebelah limur yang berada di sekitar pantai sudah terbangun berbagai prasarana dan keberadaan sarana untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan kekurang-merataan ruang kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan sosial bagi daerah yang ada di sebelah baral pedalaman pegunungan. Ini perlu penyelesaian sehingga perlu ditanggapi dan diselesaikan, jika tidak segera diselesaikan akan semakin memperlebar ketimpangan antarwiayah. Isu strategis ini perlu dikemukakan agar jika permasalahan yang terkait dengan isu ini berhasil diperkecil kesenjangannya maka akan mendukung pencapaian sasaran RPJPD Provini Kalirnantan Utara tahapan keempal lerkait upaya "mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan," yaitu: terwujudnya pembangunan fasilitas fisik, sosial, dan ekonomi dasar secara merata, pembangunan utilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial masyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat, pengembangan wilayah perbatasan, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu (darat, sungai, laut, dan udara) mengingat di pedalaman sungai menjadi salah satu jalur transportasi. lsu ini juga merupakan prioritas nasional karena tercantum dalam 7 agenda pembangunan: "mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan." Kesenjangan juga merupakan salah satu IV-20 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN lJTARA TAHUN 2022 ' • dari agenda global SDG's. Pengurangan kesenjangan wilayah berarti meningkatkan kestersediaan infrastruktur, dan selanjutnya meningkatkan dinamika perekonomian wilayah, yang selanjutnya diharapkan akan berdampak pada kehidupan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
4. 3.Belum Optlmalnya Pengelolaan clan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Mendukung Pembangunan yang BerkelanJutan Sejauh ini mengolah potensi sumberdaya lokal tentu akan berdaya saing tinggi dibandingkan mendatangkan bahan dari luar daerah. Artinya ini juga melaksanakan kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJPD yaitu "mengembangkan perekonomian yang berdaya saing" dengan arah meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas secara adil dan berkelanjutan, infrastruktur dan utilitas, industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas, pengembangan sektor unggulan, iklirn usaha dan iklim investasi yang kondusif, kegiatan ekonomi kreatif. Hal ini juga rnenjadi satu dari tujuh agenda pembangunan nasionaJ yaitu "memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas." Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya untuk tujuan pereknomian, namun juga perlu menjaga keberlanjutan lingkungan yang kondusif untuk kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Isu strategis ini merupakan salah satu butir penting dari SDGs sebagai agenda global; kemudian pada agenda pembangunan nasional dimunculkan pula isu ini dengan agenda "membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim." Permasalahan pokok dalam urusan lingkungan hidup adalah terjadinya degradasi lingkungan (kualitas air, banjir) yang disebakan oleh belum optimalnya penanganan lingkungan di Provinsi Kalirnantan Utara. Di sisi kelembagaan permasalahannya adalah keterbatasan kelengkapan organisasi. Selanjutnya permasalahan belum adanya teknologi dan peralatan untuk pengolahan lirnbah IV-21 ' . PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALJMANTAN UTARA TAHUN 2022 yanag clisebabkan oleh keterbatasan peralatan pengolah limbah. Permasalahan masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan bidang lingkungan disebabkan oleh koordinasi dan kerjasama antarpihak masih kurang. Permasalahan utama lainnya adalah perijinan lingkungan yang belum diterapkan secara menyeluruh, ha! ini disebabkan oleh penerapan ijin seperti AMDAL belum diterapkan sesuai aturan. Kesemuanya ini menjadikan isu lingkungan mengemuka untuk dijadikan isu strategis Aspek lain yang menguatkan isu lingkungan adalah hutan sebagai kekayaan hayati. Beberapa masalah utama yang muncul antara lain meningkatnya lahan hutan yang kritis dalam 5 tahun terakhir dan kegiatan rehabilitasi belum banyak dilakukan. Kemudian terbatasnya kelengkapan organisasi dan kelembagaan sektor kehutanan; ditambah masalah konflik pemanfaatan kawasan hutan akibat belum tersedianya data dan informasi kehutanan secara lengkap, akurat, dan kontinyu disebabkan oleh pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai kebijakan yang berlaku. Hal ini cliperburuk oleh masih lemahnya penegakan hukum sektor kehutanan. Jika berbicara tentang Pulau Kalimantan, salah satu bagiannya Provinsi Kalimantan Utara, maka tidak dapat lepas dari hutan. Waiau berada di tengah Pulau Kalimantan, hutan yang clianggap sebagai salah satu paru-paru dunia ini menjacli perhatian skala global. Oleh karena itu memadukan keberlanjutannya dari sisi kepentingan dalam negeri diwakili Provinsi Kalimantan Utara dan dari sisi kepentingan global, isu pelestarian hutan Kalimantan Utara menjacli strategis. Pengelolaan Heart OJ Borneo, dalam ha! ini Taman Nasional Kayan Mentarang, sebagai lokasi tujuan wisata tingkat dunia menjadi isu penting. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan wilayah Kalimantan yang termuat dalam RPJMN 2019-2024 yang menyatakan bahwa Pulau Kalimantan diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia IV-22 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 (Heart of Borneo) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis. Satu catatan lain dari pendukung isu strategis ini adalah beberapa bagian dari hutan konservasi ini merupakan tempat hunian dan penghidupan masyarakat adat dengan beragam etnik dan sub kelompok bahasa yang dikenal dengan suku Dayak dengan corak kehidupan yang tidak sepenuhnya sama dengan daerah lain yang lebih dahulu terbuka. Bahkan beberapa kebiasaan seperti ladang berpindah merupakan salah satu ciri yang ada. Mungkin saat ini belum menimbulkan masalah karena jumlah penduduk yang relatif kecil dan area wilayah hutan yang masih begitu luas. Pada waktunya nanti ha! ini bukan tidak mungkin akan menjadi permasalahan yang akan muncul. Oleh karena itu perlu dikemukakan dan disadari pada saat ini untuk menjad.i salah satu pennasalahan penguat isu strategis lingkungan. Artinya, jika terjad.i konflik di masa datang pemahaman kerangka solusi secara lebih bijaksana sudah bisa disiapkan sejak dini.
5. 4.Rentannya Ketahanan Ekonomi Daerah Sebagai Kawasan Perbatasan Dalam Menghadapl Peraalngan Global Isu strategis ini berasal dari pennasalahan yang menunjuk.kan bahwa perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Utara bertumpu pada ekonomi primer yang memproduksi bahan mentah dari sumberdaya alam yang tersedia, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan dan sejenisnya, kemudian diekspor atau dilcirim ke luar daerah atau negara. Konsep pemikiran lain menyebut ini sebagai kehidupan dengan corak gelombang pertama. Dari kond.isi ini nilai tambah yang terjad.i bukan dinikrnati oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara melainkan mereka yang di luar wilayah Kalimantan Utara. Bertolak dari pemikiran di atas maka perlu untuk melakukan reorientasi atau perubahan kebijakan pembangunan ekonomi daerah: Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada menuju IV-23 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 hilirisasi yang mendukung penciptaan kesempatan kerja. Ini merupakan perubahan peran dari sekedar pemasok bahan mentah menjadi pengolah bahan mentah dari sumberdaya yang ada terse but. Intinya mencoba meningkatkan nilai tambah untuk membesarkan hasil pembangunan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDRB. Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang membuka lebar berbagai kemudahan untuk melakukan investasi, tentu akan menjadi lebih mudah dicapai sinergi kebijakan pusat-daerah yang terpadu untuk meningkatkan investasi di Provinsi Kalimantan Utara. lsu strategis yang dikemukakan bukan hanya mengejar peningkatan intensitas kegiatan ekonomi saja, melainkan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Frasa ini berwakna bahwa peningkatan kegiatan perekonomian harus dapat menciptakan kerja, bukan semata industri yang padat modal. lndustri yang diijinkan berkembang dan hadir adalah industri yang sebesar-besarnya menggunakan tenaga kerja masyarakat lokal sehingga pada waktunya akan menambah penghasilan, daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Arahan RPJPD untuk ha! ini adalah dengan mengoptirnalkan pendidikan kejuruan, juga peran UMKM dalam perekonomian wilayah, memantapkan kelembagaan pelaku sektor ekonomi primer (pertanian, perkebunan, petemakan, perikanan). Hal ini sejalan dengan agenda SDG's untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Pengembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Utara perlu mempertirnbangkan posisi geografis berbatasan dengan negara tetangga yakni Malaysia. Kalimantan Utara merupakan wilayah yang secara intensif berinteraksi dengan negara lain baik aspek ekonomi, sosial, ketenagakerjaan. Kondisi yang ada menunjukkan berbagai permasalahan yang menyebabkan ketergantungan pasokan barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Jarak yangjauh dari sirnpul distribusi dalam provinsi atau negeri dan lebih dekat dengan simpul IV-24 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 dstribusi menyebabkan pasokan dari negeri tetangga lebih terjangkau harganya secara ekonomis. Demikian pula kelangkaan tempat pemantauan sering menyebabkan berbagai pelanggaran dan permasalahan lain di wilayah perbatasan, Isu strategis ini merupakan kulrninasi dari berbagai permasalahan perbatasan seperti permasalahan pembangunan di perbatasan kurang merata yang ditandai pemenuhan kebutuhan pokok yang sulit dan biaya kebutuhan pokok mahal. Permasalahan lain adalah ketersediaan bahan kebutuhan pokok terbatas yang terungkap dari ketergantungan terhadap produk negara tetangga. Demikian pula permasalahan in[rastruktur yang kurang mendukung daerah perbatasan yang ditandai oleh keterbatasan sarana dan prasarana transportasi serta kondisi infrastruktur jalan darat yang kurang layak. Juga mobilitas masyarakat terbatas karena bangkitan dan tarikan terbatas. Permasalahan lain yang terungkap adalah unsur pelayanan K3 belum optimal disebabkan garis batas belum jelas serta wilayah sangat luas dan terpisah-pisah. Permasalahan ini menjadi lebih kuat jika dikaitkan dengan berbagai kenyataan hasil pembangunan selama ini yang seolah terjadi proses pembangunan yang kurang memberi perhatian pada sisi daerah perbatasan. Pada jangka panjang ha! ini tentu tidak menguntungkan bagi integritas dan pembangunan rasa kebangsaan masyarakat di daerah terebut. Permasalahan ini tak luput dari perhatian nasional dan merupakan bagian dari RPJMN dalam bentuk agenda pembangunan nasional yang bertajuk "memperkuat stabilitas polhukam.•
6. 5.Maaih Rendahnya Akseabilltas clan Dukungan Penyediaan Layanan lnfraatruktur Daaar yang Merata Dan Terlntegraal Tsu strategis ini mendasarkan pada konsep yang secara empirik terbukti di berbagai tempat bahwa aksesibilitas merupakan kunci pemicu dari pekembangan suatu wilayah. Aksesibilitas dipengaruhi oleh jaringan penghubung, apapun bentuknya, dan IV-25 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 • l kelengkapan jaringan sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur (fisik, digital, atau bentuk lain). Oleh karcna itu bcrangkat dari kondisi riil yang menunjukkan kurangnya ketersed.iaan infrastruktur di sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara (bukan hanya wilayah berkembang di sisi timur) perlu peningkatan ketersediaan infrastruktur yang lebih merata, terutama pada daerah separuh Provinsi Kalimantan Utara yang berada di bagian barat pegunungan dan di sekitar perbatasan negara. Disamping menjawab kond.isi yang ada seperti ditunjukkan oleh berbagai indikator ketersed.iaan infrastruktur, ha! ini juga mengacu pada arahan rencana pembangunan jangka panjang yaitu meningkatkan memantapkan pembangunan infrastruktur secara terpadu, wilayah pengembangan bagian tengah, dan mengoptimalkan pengembangan wilayah yang berada di perbatasan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, namun juga akan mendukung peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat seiring bertambahnya jaringan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya. lnipun juga merupakan agenda nasional untuk memperkuat "infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar."
7. 6.Belum Optimalnya Tata Kelola clan Pelayanan Pemerlntahan Isu strategis ini dirumuskan dengan pengertian bahwa berbagai ketersediaan sumberdaya, pendanaan, sarana dan prasarana yang cukup, tidak akan mencapai hasil seperti diharapkan jika tidak didukung kebijakan yang memadai. Kebijakan publik sendiri merupakan tidakan yang d.ipilih pemerintah provinsi untuk menjawab isu publik yang berkembang dari permasalahan masyarakat yang muncul. Kualitas kebijakan yang dirumuskan sangat dipengaruhi oleh kecukupan secara kuantitas dan kualitas IV-26 . ; PERUBAHAN RKPO PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 SDM, sarana prasarana, pendanaan, dan penguasaan metoda yang tepat untuk menyelesaikannya. Kondisi ideal tersebut jika dihadapkan pada kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini dapat dikatakan masih belum sesuai. Dari berbagai data dan informasi yang diserap selalu muncul permasalahan SOM (kuantitas, kualitas, sebaran), juga sarana dan prasarana, demikian pula cara-cara penyelesaian masalah, sering terkendala oleh keterbatasan sarana dan pasarana serta kapasitas yang dimiliki. Oleh karena itu isu ini menjadi penting untuk dikemukakan dalam pembangunan jangka menengah mendatang. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang menempatkan peningkatan pelayanan pemerintah provinsi sebagai salah satu sasaran pokoknya. Apalagi ditingkat nasional juga diagendakan untuk membangun "peningkatan transformasi pelayanan publik," maka tepatlah isu ini menjadi perhatian dan ditempatkan sebagai isu strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalirnantan Utara. Tuntutan Masyarak.at Transparansi lntemasional juga memuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan keefektifan. Semua ini akan terjawab dengan lebih baik jika permasalahan SOM pemerintahan baik secara kuantitas dan kualitas berikut sarana prasarananya memadai dapat terselesaikan. Isu strategis ini merupak.an pengerucutan dari permasalahan tersebut di atas: kecukupan SOM (kuantitas, kualitas dan sebarannya), sarana dan prasarana (tempat pelayanan, jaringan pelayanan, dan instrument lainnya), serta metoda pelayanan kepada masyarakat, serta permasalahan lain yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik bagi Provinsi Kalimantan Utara. Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun mulai tahun 2022 sampai dengan 2026 sebagaimana diuraikan di atas, tentu tidak lepas dari dampak pandemi COVI0-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak tahun 2020. Pengambilan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara IV-27 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN lJTARA TAHUN 2022 tahun 2022 masih tetap diarahkan untuk percepatan penanganan dan pemulihan dari dampak pandemi, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional tahun 2022. Pandemi COVJD-19 membawa tantangan pembangunan ke depan yakni dampak sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat yang cukup besar, demikian juga pada lembaga pemerintahan, sehingga menjadikan masyarakat dan pemerintah harus melakukan adaptasi. Risiko yang harus dijalani dengan adanya panderni COVJD-19 ini adalah resesi ekonomi, perubahan atau pergeseran rencana, perubahan kebijakan keuangan daerah dan optirnalisasi pengembangan IPTEK sebagai pendukung pelayanan publik yang terdigitalisasi. Pandemi COVJD-19 membuat pemerintah pusat melakukan reformasi sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Sektor pendidikan dan pendidikan merupakan sektor yang penting untuk menjadi prioritas. Sistem pendidikan perlu ditransformasi, Belajar jarak jauh menjadi alternatif sistem pembelajaran ke depan. Hal ini penting bagi Provinsi Kalimantan Utara mengingat kondisi wilayah geografis dan permukiman yang tersebar di pegunungan, pedalalaman perbatasan dengan fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai. Namun sistem pembelajaran terse but membutuhkan infrastruktur dasar telekomunikasi yang cukup memadai. Saal ini infrastruktur dasar telekomunikasi yang menjadi sarana informasi masih cukup terbatas. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Ii.ma tahun depan ke depan. Teknologi telekomunikasi dan informasi hanya sebagai ala! bantu proses pembelajaran. Para tenaga pendidik merupakan pelaku utama dalam proses pendidikan. Melalui reformasi pendidikan diharapkan dapat menggali potensi terbesar para tenaga pendidik dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Di sektor kesehatan, perlu dilakukan reformasi kesehatan khususnya dari upaya kuratif menjadi upaya promotif. Optimalisasi IV-28 PERUBAHAN RKPD PROVINSI ICAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 adaptasi kebiasaan baru meliputi pemanfaatan teknologi tele medicine, tele-education, big data dan sebagainya. Perubahan perilaku masyarakat untuk mengikuti pola hidup sehat menjadi perhatian penting ke depan. Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Terkait perekonomian dan lapangan kerja, perekonomian perlu clijaga dari sisi demand/ daya beli masyarakat, agar perekonomian tidak turun drastis bahkan berhenti. Kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran terus diupayakan dengan meningkatkan kreativitas dan kapasitas masyarakat antara lain melalui training usaha, ban tuan modal. Perlu dilakukan reformasi untuk sosial khususnya yang terkait perlindungan sosial, mengingat sektor ini merupakan sektor yang mengalami dampak langsung terkait dengan permasalahan yang muncul di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pandemi COVID-19 mengakibatkan pengangguran meningkat, jumlah penduduk miskin meningkat. Selarna ini upaya perlindungan sosial yang diturunkan melalui bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran karena data penerima bantuan tidak valid. Data menjadi satu hal penting agar semua masyarakat yang seharusnya dan layak dibantu mendapatkan haknya. Jika reformasi tidak dilakukan akan membuat situasi semakin memburuk. Masyarakat miskin akan semakin banyak yang tidak terjangkau bantuan, padahal sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Reformasi digital menjadi salah satu kunci untuk berjalannya reformasi di sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Selain tiga sektor penting yang perlu direformasi adalah ekonomi, hukum, pemerintahan, dan kebudayaan. Kebudayaan menjadi penting bagi proses adaptasi karena memasuki era adaptasi kebiasaan baru, kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat lagi berjalan seperti sebelum pandemi COVID-19 terjadi. IV-29 ' . PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 4.2.3. Tema clan Prioritaa Pembangunan Provins! Kallman tan Utara Tahun 2022 Sejalan dengan tema pembangunan nasional tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tema pembangunan tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2021- 2026 yaitu: "Memantapkan Pemullhan Ekonomi dan Kesehatan untuk Pertumbuhan yang Inklualf" Penetapan tema ini didasari oleh kondisi global maupun kondisi daerah secara khusus bahwa tahun 2020 hingga triwulan pertama 2021 dan diprediksi masih berlanjut hingga akhir 2021 kondisi perekonomian masih sangat dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Pada tahun ini Pemerintah Daerah terus melakukan upaya-upaya konsolidasi penanganan pandemi dan terus mendorong gerakan adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas. Pada tahun 2022 fokus pemerintah daerah diarahkan kepada penguatan sektor riil sehingga diharapkan ekonomi yang bertumpu pada sektor riil marnpu menopang perekonomian daerah dengan lebih kokoh sebagai modal pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Terna atau fokus pembangunan 2022 Provinsi Kalimantan Utara juga diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat sepuluh prioritas pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan jangka menengah sebagaimana dimuat dalam RPJMD dan akan dilaksanakan setiap tahun. Sepuluh prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tersebut meliputi:
8. 1.Mewujudkan pembangunan PLTA Sunga! Mentarang clan Sunga! Kayan Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik untuk rumah tangga, perkantoran dan industri yang terus meningkat khususnya di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau bahkan dapat mendukung penyediaan listrik di Kabupaten Tana Tidung, IV-30 PERUBAHAN RKPD PROVINSI ICAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Pembangunan PLTA Sungai Menlarang dan Sungai Kayan akan membawa dampak berganda terhadap kinerja pembangunan daerah terutama peningkatan investasi, pengembangan industry, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perluasan jaringan listrik juga akan mendukung peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, Pendidikan dan pemerintahan. Pembangunan PLTA juga mendukung pengembangan energi listrik baru dan terbarukan di Kalimantan Utara. Langkah yang diperlukan antara lain adalah pelaksanaan survai lapangan, perencanaan, perijinan, pembebasan lahan, (penanam modal), pembangunan waduk pencarian investor dan saluran air, pembangunan jalan akses, pembangunan pernbangkit listrik, jaringan transmisi dan jaringan distribusi . Langkah lain yang diperlukan adalah rekrutmen tenaga kerja konstruksi, rekrutmen tenaga kerja kelistrikan, pelatihan tenaga kerja kelistrikan, perdagangan, transportasi, operasionalisasi PLTA. IV-31 PERUBAHAN RKPO PROVlNSI KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 '
9. 2.Mewujudkan pembangunan KIP! Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Intemasional di Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan skala besar yang mengubah bahan baku daerah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi seperti smelter alumunium berbahan baku bauxit, pabrik minyak nabati dan minyak non nabati berbahan baku CPO, dan lainnya. Selain itu, pembangunan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning Mangkupadiyang di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan diarahkan untuk menjadi jalur pembuka distribusi dan perdagangan barang antarwilayah dari dan menuju Kalimantan Utara, dan sekaligus mendukung pengembangan investasi. Integrasi pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Intemasional (KIP!) dalam suatu wilayah diharapkan akan meningkatkan daya tarik investasi daerah; meningkatkan efisiensi dan insentif pengembangan industri; mendukung pengendalian dan pengawasan dampak industri terhadap lingkungan; dan menguatkan konektivitas atarwilayah terutama layanan distribusi dan alih muat angkutan laut dalam jumlah besar dengan jangkauan pelayanan yang luas sebagai bagian dari simpul jaringan transportasi laut internasional. Langkah yang dilakukan dalam pengembangan KIP! antara lain adalah pelaksanaan pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi dan operasi yang meliputi studi kelayakan, penyiapan rencana induk (master plan) dan rencana bisnis (bisnis plan), perijinan, pembebasan tanah, dan, mobilisasi peralatan, kegiatan rekrutrnen tenaga kerja, pembukaan dan pematangan lahan, pembangunan sarana prasarana, pembangunan pabrik, pembangunan infrastruktur pelabuhan, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Langkah yang diperlukan adalah penyiapan kelembagaan pengelola kawasan, penyiapan infrastruktur pendukung di luar kawasan, promosi kawasan industri, layanan operasional pusat uji dan sertifikasi, operasionalisasi penyediaan utilitas, operasionalisasi SDM, dan operasiorialisasi IV-32 ' . PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), fasilitasi pengelolaan dan kerjasama antarlembaga dan international, serta aglomerasi pengembangan usaha lain di luar kawasan industri seperti perhotelan, perumahan, pertokoan, pendidikan, transportasi dan telekomunikasi dan lain-lain. Penyiapan pembangunan KIP! perlu dukungan kerjasama dan kentitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/Iembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan KIP! ini juga akan mendongkrak capaian kinerja pembangunan daerah dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi, PDRB, pertumbuhan investasi (penanaman modal), tingkat pengangguran, tingkat kerniskinan, tingkat kesenjangan pendapatan, kondisi jalan, dan tingkat akses infrastruktur dasar, dan lain-lain.
10. 3.Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanlan dalam artl luas mellputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, iaut, dan member! jamiman perllndungan kepada petani tambak melalul mekanlsme pengadaan fasllltas dan regulasi disetiap kabupaten/kota Revitalisasi pembangunan pertanian Kalimantan Utara dalam arti luas termasuk perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, serta perikanan sungai dan laut diarahkan untuk mengoptirnalkan potensi wilayah kabuaten/kota bagi kemajuan dan kemandirian perekonomian daerah; meningkatkan rantai nilai produksi, pengolahan dan perdagangan hasil pertanian; menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk yang jumlahnya terus bertambah; menguatkan ketahanan daerah; serta memasok bahan pangan bagi daerah lain. IV-33 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Langkah yang akan dilakukan dalam revitalisasi pembangunan pertanian antara lain meningkatkan pasokan dan mutu benih dan bibit unggul, meningkatkan kapasitas petani, nelayan dan petani tambak; memperluas akses petani terhadap permodalan dan insentif pertanian; membangun prasarana dan sarana pertanian; menerapkan pertanian modem dengan mengembangkan manajemen agroindustri dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; memperluas jaringan promosi, pemasaran dan perdagangan berbasis teknologi informasi; serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan investasi pertanian.
11. 4.Menlngkatkan terwujudnya konektivltas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungal udara clan lnfonnasl teknologl di setlap kabupaten/kota Penguatan konektivitas antarkawasan terutama perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil diarahkan untuk membangun infrastruktur darat, taut, sungai, udara dan teknologi informasi; meningkatkan akses transportasi, komunikasi dan informasi bagi masyarakat desa terutama yang tinggal di daerah perdesaan pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil; menurunkan biaya dan memberikan kelancaran dan kemudahan pengangkutan dan perdagangan barang, dan mobilitas penduduk; mendorong kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan; menata dan meningkatkan akses transportasi penduduk yang tinggal daerah kumuh, pinggiran sungai dan pesisir di kawasan perkotaan; meningkatkan keterkaitan sosial ekonomi desa-kota; serta memperluas jaringan promosi wisata alam, wisata sosial dan wisata budaya. Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan dan pembangunan dermaga sungai, pelabuhan laut, bandar udara dan terminal; pengadaan prasarana dan sarana angkutan sungai, darat dan laut; penataan sistem dan jalur lalu lintas sungai, laut dan darat; IV-34 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 ; . peningkatan keterkaitan dan keterpaduan antannoda transportasi; pengembangan dan perluasan jaringan internet untuk mendukung konektivitas digital; serta perluasan kerjasarna dan kemitraan investasi dalarn pengembangan transportasi sungai, darat dan laut.
12. 5.Menlngkatkan pembangunan lnfrastruktur desa clan kelurahan di kabupaten/kota Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat desa/kelurahan lerhadap pelayanan dasar, mendorong pengembangan ekonomi desa/kelurahan berbasis produksi dan wisata desa/kelurahan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, mengurangi kesenjangan pendapatan, mewujudkan keadilan sosial, dan memperluas kesempatan masyarakat desa/kelurahan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah membangun Puskesmas, fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), prasarana dan sarana sanitasi dan air bersih, fasilitas sumur dan MCK, jalan, jembatan, jaringan listrik, dermaga, perangkat dan jaringan internet, jaringan irigasi atau drainase, prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, pasar, lempal-tempat ibadah, dan lainnya.
13. 6.Mewujud.kan pembangunan ekonomi melalui diversiflkasi produk clan keunggulan komperatH setlap kabupaten/kota Pembangunan ekonorni Kalimantan Utara diarahkan untuk membangun dan memperkuat rantai nilai produksi-pengolahan perdagangan berbasis pada setor dan komoditas yang menjadi keunggulan daerah baik berupa keunggulan komparatif yang didasarkan pada kondisi geostrategis dan potensi sumber daya daerah seperti hutan, tambak, cadangan gas dan mineral; keunggulan kompetitif berbasis efisiensi dan inovasi dan keunggulan kolaboratif berbasis inovasi dan kolaborasi pelaku ekonomi; serta pengembangan pariwisata terpadu. IV-35 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Pembangunan ekonomi Kalimantan Utara diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, diversifikasi dan daya saing sektor ekonomi utama seperti pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, restoran dan perhotelan, dan industri pengolahan; serta peningkatan mutu dan promosi pariwisata daerah. Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah pemetaan rantai nilai produksi-pengolahan-perdagangan dari setiap komoditas unggulan di setiap desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota; penyiapan, penetapan dan pelaksanaan kegiatan terpilih dari pemerintah desa/ kelurahan, kecamatan dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung penguatan rantai nilai; perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi; perluasan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha pengelola jaringan distribusi dan perdagangan online; serta penguatan keterkaitan pengembangan pariwisata.
14. 7.Peningkatan kualitas sumber daya manusla melalul pendldlkan wajlb belajar 16 tahun yang berwawaskan kebangsaan Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik, terarnpil, produktif, rnenguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jaringan informasi luas dan mempunyai sikap disiplin, bertanggung jawab dan berwawasan kebangsan kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan Kalimantan Utara. Langkah yang akan dilakukan adalah memastikan semua anak usia sekolah (3-18) mengikuti pendidikan anak usia dunia, dasar dan menengah secara aktif; meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; memperluas akses anak usia sekolah mengikuti pendidikan menengah; serta memperluas dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan mutu IV-36 PERUBAHAN RKPD PROVlNSI KA.UMANTAN UTARA TAHUN 2022 pendidikan dasar dan menengah termasuk peningkatan keterampilan dan keahlian di bidang leknologi informasi, magang dan pendidikan vokasional.
15. 8.Mewujudkan pengaclaan halal latlhan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha clan ekonoml kreatlf bagl kaum mllenlal Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan ekonomi bagi kaum milenial diarahkan untuk mendidik dan menyiapkan generasi muda (kaum milenial) menjadi calon tenaga kerja terampil, kompeten, berkualitas dan berdaya saing; serta calon wirausahawan yang dapat membuka usaha sendiri dan memperluas lapangan pekerjaan sejalan dengan pembangunan KIP!, revitalisasi pertanian dalam arti luas, pembangunan infrastruktur, diversifikasi produk, dan pembangunan PLTA dan lainnya. Langkah yang akan d.ilakukan antara Iain adalah membangunan dan mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan keterampilan dan keahlian rnelalui pemetaan jenis keahlian dan keterampilan, dan kebutuhan tenaga terampil dan terdidik yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Utara; penyiapan kurikulum dan tenaga pengajar yang berpengalaman dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi; perluasan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha swasta dan perguruan tinggi dalam pengelolaan BLK, magang, perekrutan tenaga kerja; serta perintisan usaha. IV-37 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022
16. 9.Mewajudkan bantuan !Credit Usaha Rakyat (KUR) bag! pelaku UMKM di setlap kabupaten/kota Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di Kalimantan Utara diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas usaha, meningkatkan promosi dan perdagangan, serta meningkatkan nilai tambah dan pendapatan UMKM. Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah pemberian bantuan dan fasilitasi kemudahan dalam mendapat pinjaman modal melalui skema Kredit Usaha Kecil (KUR), peningkatan dan perluasan kerjasama Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan perbankan dalam pendampingan, pengembangan usaha, dan promosi; serta perluasan jaringan pemasaran hasil produksi UMKM baik secara langsung maupun online.
17. 10.Mewujudkan pemberian tuajangan perbalkan penghasllan bag! aparat desa dan RT, tenaga pencliclikan, dan kepencliclikan pada aemua tingkatan aatuan pendidikan, tenaga kesehataan serta tenaga honorer dJ d.aerah perbatasan, pedelaman dan terpencil aerta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan perkotaan di Kalimantan Utara; serta meningkatkan kesejahteraan aparatur baik bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, tenaga kesehataan maupun dokter. Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan data dan informasi kondisi aparatur, penyiapan peraturan dan standar operasional prosedur tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan disertai dengan petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, pemberian sanksi bagi yang melanggar. IV-38 - '• • PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Desa/Kelurahan, Kecamatan, perangkat daerah Provinsi mewujudkanuntuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalimantan Utara.

(2)Gerakan Desa Membangun diarahkan Dalam lima tahun mendatang (2022-2026), pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat diarahkan pada pelaksanaan Gerakan Kaltara Rumah Kita yang bertumpu pada pembangunan berbasis masyarakat (komunitas); penguatan keunggulan komparatif berbasis sumber daya, keunggulan kompetitif berdasarkan inovasi dan efisiensi, dan keunggulan kolaboratif bersumber dari inovasi dan kerjasama (kolaborasi); serta percepatan pembangunan wilayah sebagai landasan terwujudnya perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Kalimantan Utara. Gerakan Kaltara Rumah Kita sebagai wujud tekad, semangat dan harapan rakyat, serta visi dan misi Kalimantan Utara akan mencakup 6 (enam) gerakan, yaitu:
(1)Gerakan RT Bersih diarahkan untuk mendukung penguatan peran warga RT (Rukun Tetangga) yang lebih besar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang Rapi, Tertib, Bersih, Sehat dan Indah (RT-BERSIH) melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan oleh Pemerintah kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan setiap desa/kelurahan; serta meningkatkan kapasitas aparat Pemerintah Desa/Kelurahan melalui fasilitasi, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan pendampingan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara;
(3)Gerakan Revitalisaai Kecamatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan keunggulan dasar; mengembangkan inovasi, daya saing dan setiap kecamatan berbasis keunggulan desa/kelurahan; serta menguatkan peran kecarnatan sebagai pusat data, infonnasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan IV-39 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan pusat pengembangan kawasan ekonomi melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan; serta peningkatan kapasitas oleh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara;
(4)Gerakan Menata Kota diarahkan untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan pennukiman di kawasan perkotaan ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten/kota menjadi lebih nyaman, bersih, aman dan maju sebagai titik simpul dari keterkaitan desa dan kota melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, dan peningkatan kapasitas oleh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara; serta perluasan kerjasama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha dan mitra pembangunan.
(5)Gerakan Memajukan Kabupaten/Kota diarahkan untuk menguatkan peran pemerintah kabupaten dan kola dalam menjalankan fungsi pemerintahan; meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan daerah di setiap desa/ kelurahan dan kecamatan; serta menjarnin kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, dan peningkatan kapasitas oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara; serta perluasan kerjasama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha dan mitra pembangunan.
(6)Gerakan Inovasl Daerah diarahkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan; meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan daerah di setiap desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota; serta menjamin kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, dan peningkatan kapasitas oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara; serta perluasan kerjasama dan kemitraan dengan kementerian/ lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha dan mitra pembangunan. IV-40 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 Pembangunan Kalimantan Utara tahun 2022 diarahkan untuk melaksanakan prioritas daerah, program unggulan dan program pendukung secara konsisten, serta memastikan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan mendukung percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.Mengoptimalkan tata kelola organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang profesional, efisien dan efektif

a.Penyiapan dokumen RKPD, Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2023 berbasis kinerja dan inovasi yang memuat program unggulan daerah; I) Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tam bah dan pendapatan dari sektor pertanian tanarnan pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan; 2) Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari sektor industri pengolahan; 3) Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari jasa pariwisata; dan memperluas jaringan pemasaran; 4) Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, menengah dan koperasi (UMKMK) terutama dari permodalan, manajamen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran; 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis terutama pembangunan pelabuhan, bandara, jalan dan jaringan infrastruktur lainnya.
b.Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2023, setiap perangkat daerah wajib menyiapkan inovasi daerah dalam pelayanan dasar dan pembangunan yang terukur, dapat dicapai dan bermanfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;
c.Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bagi IV-41 kecil, akses PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara secara konsisten; dan
d.Optimalisasi pengembangan sistem informasi penganggaran, pengadaan, pengendalian dan Governance); perencanaan, evaluasi [e-
1. 2.Menguatkan sinergi kabupaten/kota
a.Sinkronisasi RKPD Provinsi Kalirnantan Utara dan RKPD kabupaten/kota Tahun 2023 lerutama dalam penentuan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, prioritas daerah dan program unggulan;
b.Penajaman dan sinkronisasi prioritas belanja daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023 sesuai prioritas daerah dan program unggulan;
c.Penngalokasian bantuan keuangan pemeirntah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang lebih produktif, transparan, akuntabel dan bermanfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat, kemajuan desa/kelurahan dan kecamalan; dan
d.Penguatan peran pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan peningkatan kapasitas dan pendampingan;
1. 3.Melaksanakan Gerakan Kaltara Rumah Kita
a.Melaksanakan sosialisasi dan promosi Gerakan Kaltara Rumah Kita yang dilengkapi dengan enam pedornan, yaitu: Gerakan RT/RW Bersih, Gerakan Membangun Desa, Gerakan Menata Kola, pemerintah provinsi dan pemerintah Gerakan Revitalisasi Kecamatan, Gerakan Memajukan Kabupaten/Kota, dan Gerakan Inovasi Daerah;
b.Melaksanakan program unggulan dan kegiatan utama dalam Gerakan Kaltara Rumah Kita;
c.Mengoptimalkan peran satuan tugas dalam pelaksanaan Gerakan Kaltara Rumah Kita; dan
d.Melakukan pemantauan, pengendalian dan pelaporan terhadap IV-42 PERUBAHAN RKPO PROV1NSI KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 • • pelaksanaan Gerakan Kaltara Rumah Kita.
1. 4.Memastikan dukungan DPRD dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mendukung pembiayaan dan pelaksanaan prioritas daerah dan program unggulan tahun 2023.
2. 5.Menyiapkan dan melaksanakan kerjasarna investasi dengan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan inovasi, investasi dan perdagangan sesuai prioritas daerah dan program unggulan.
3. 6.Melaksanakan kerjasarna riset dan inovasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat, membangun basis keunggulan dan daya saing daerah, dan memperkuat manajemen pengetahuan Pemerintah Provinsi K.alimantan Utara sesuai prioritas daerah dan program unggulan.
4. 7.Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah kabupaten/kota dalam penguasaaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan untuk mendukung persiapan dan mengoptimalkan manfaat pemindahan ibu Kota Negara bagi kemajuan Kalimanlan Utara. 4.2.4.Dukungan Prioritas Daerah terhadap Priorltas Nasional Perencanaan pembangunan daerah merupakan saru kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan sinergi dan sinkronisasi RKPD Tahun 2022 dengan RKP Tahun 2022. Penyelarasan prioritas daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan prioritas nasional (PN) diharapkan dapat mendorong pencapaian target sasaran pembangunan nasional dan target sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun pemetaan sinergi prioritas daerah dengan prioritas nasional dijelaskan sebagai berikut: - PN 1 bersinergi dengan Prioritas Daerah 2, 6 dan 9. - PN2 bersinergi dengan Prioritas Daerah 4 dan 6 - PN3 bersinergi dengan Prioritas Daerah 8 dan 9 IV-43 PERUBAHAN RKPO PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 PN4 bersinergi dengan Prioritas Daerah 7 PNS bersinergi dengan Prioritas Daerah 1 dan 5 PN6 bersinergi dengan Prioritas Daerah 3 PN7 bersinergi dengan Prioritas Daerah 10 ••mperll11.at 1tt,t&Auaa &11.-...i ..tu P•rta ..bali•• yant l•rtr.11..Utlo• daa lffl...il ..a MtJlltNbl.qllaa Wll&J'U ••tu. 111,-,uaap x-�P• ,.. � r.... m... •-1n-au. .. laftlNr oa,a ••111i.-1t:r1.11111Jtu ••• 1en1.,. •• ..,.. I Mt111perll;11.at 11\&utn.iitar ..tu llteadu:•.....--, Pe11 .... bwan JIIODONI ... r... ,.... oa- •-baap• �pa Hidap, at,aJ.ap.atka.11 11:fta.llMaa 1,an.u. dUI Pnv.bab.aa tltUIII M'1nperl<a•t ltablllt.9 PoUtA., HU11 .., P,rta11 ...., du K-mu•n (Polhallll&All-) da.11 Tnaalbraaai Ptla:J'1.111.11 hbUII at--,..dlHa ptftlbaap ... PLTA 11..p1 llteatan.ni du luap.l 11:.,. .. .....,.dllaa ............... KIPJ M•.....,.Oaa Ul:U.aaa.D paacu d.Mntb ...... pea.......aaa pertamu dUIM artf llllu Dltlip11U; padleb,;,a&a, ,-tu.lu t,aa,,,.,... pupa un Urtfk,iltan,, peteraallu, perlllu.u aaacal, laat, daa •-""'1.,..lnlu perUAd..,..11.,..u pebull tam.bu edutJ ..U.aaJtm• penp.du.a fti.Wtu UJI Nplul d.J. NU..p 11.uo,.tea{llotlo Mta.iap.a,tkaa tann.jodnya 11.ollUtMtu Ila- .... ,.....tuu, ,...lulu, daa dMl"l.b tarpaaoil 4alam. ,........ •••i..ac-• dtM ••••ta II.obi, d,..,.. •••�• latrutni.11.tar dant, Int, nu1pl 11dua du, lalbrm.uJ. Wllnok>&i di Mllap 1<abv.patt111/llota Melliapatl<aa P'•baa&ua&a lafrutni.11.blr •- du llahnahaa di ll.t...pata,vl<ot. 111,-.,.dllaa pe111ba.pn.aa UOMU1IU -la.Ill! d.t......ttlllut produ.11 daa 11 ,...utMtlap 11.abapelt!'!/llot. Ptalq).•laa 11....Utu aambtr ••,• mtnuai. ••lahJ ,..dld111. ... �· N-.,U 16 ti.ban ,.q: Nrwawul.n ·- 111...,-o11r. .. ,..,_... NlaJ laUhu k,,j,,, perba•..., i.,-.,u 1<,,j,,, ••-patan 11.nha du ,i.oaom111 ...ur bl«! hll• lllilnlal MtwaJlldllaa bu.t.u Kred.l.t UMha Rakyat !KUllj NCI ptlab UIIIKM d.l. MU.p l<U.,.tla/11.ota M--,.dku ,...i..rtu tu¥'!,.. perbdau pn1,JUailu bllpa,-..tdeN UIIRT, ltaap pc11dldJku, daa UpeadldJllt• ,.U. -11• Untliatan •t.u ,-dldlku, ll•"I• 11.-11,ta .. Mrta. ua-ca hoaonor dJ dM,..h ,.,...t.au, ,-ul,uaaa da11 tlrpaadl Mrta. ptrtiotaua ....... ffllPJl i.-aapuu lt.111.aacaa datnth Gambar 4.3 Dukungan Prioritaa Daerah Terhadap Prioritaa Nasional Sumber: hasil analisis, 2021 IV-44 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 '8�1' RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Tahun 2022 merupakan tahun kesatu atau tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Pada RKPD Tahun 2022, rencana kerja berupa program dan kegiatan disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Nomor 29 Tahun 2021 dan diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan oleh 33 (tiga puluh tiga) perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 ini dilakukan perubahan terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD Tahun Anggaran
5. 2022.Pelaksanaan perubahan dalam RKPD bersamaan dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perkembangan pelaksanaan anggaran dalam tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam hasil evaluasi triwulan I APBD tahun anggaran 2022 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sub kegiatan dan kegiatan, serta penyerapan anggaran masih relatif sangat rendah. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan perubahan RKPD tahun 2022 yang memperhatikan ketentuan alokasi anggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Perubahan RKPD ini diprioritaskan untuk melaksanakan prioritas daerah, program unggulan dan program pendukung secara konsisten, serta memastikan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah V-1 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan mendukung percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Ringkasan perubahan program berdasarkan urusan dan perangkat daerah disajikan pada Tabel 5.1. Sedangkan secara lebih rinci program, kegiatan, dan sub kegiatan per perangkat daerah disajikan pada Tabel 5.2. V-2 • w � - - z 0 i;q !:' Pl l:! i;q .... I " [q '-- i;q � t'.l � 1 R s � ;:a � !=. � i, � � > ::i:, 0 3: :tl � z � ;,c; � :: c oo O &: c z O :e c ;i�C'l� > C'l ts) Ch ,., ?; ,., � g � C"I � c i5 :t: > O i:!? z o � ; � o � ?; � o � 0 0 2:! 2 2 3: > x :'i > � � � � - � ; � C/J > > z > � � " � z � � ?;z z - ll � w - � w w :; 1l - !!� c, w � w • c - � o � ;p " I 2 � w :: � w � If 1l [§ 3 � " � � � !! "� � � � ll > � � � 0 � � ill c � o 9 � ;p " � • 2 � "� " ;; m •0 Is ; " " � §� ll > c, � m � � 0 c � w � ill 3 " 0 � 0 c ;p " a 2 � � • � :!< � � :: 1, 0 e. w m • j � � " i:l � ;:; 0 " § !:: w "'� " "' "' � w " > "' '-, ;. � " !: � � ill c � w 0 i!. i: § � ll !:. "' � " ? " s " " "• � w � - � � w s w "' • ;i, ".,, ;. �" "' !:: 2 � � " ; � 1l � � " � � § ii § � .• • � f�if e ff��, e � � "' ;p ;i, c �i. E. . i � filtf S" i !fl � • ;p ! E i l;l 'E- ! l �· • , - ! I � � ;; i' § l� c, ! .., .. � .. P" .. :l' II 0 � � II .. e ffl .. .. " - II c i m .. ,. .., :c,. c! z ".. '; 'j � II .. .. r:J' 0 .. .!! " .. " II - 0 c: :,: en s f i .... z "!: ,-,! i: ".: � .!' ,. g C' :; ,. II z "' �0 fD "' ;. i: "' :,: ...,. .. :c I c z N i: 0 N II N "' m � a, "' - ,, 0 � pj � � pj !;a pj � 1;J !!! pj ::0 - � ;o 1;: � � � � ti § � ii .... ��a�� '° � > ::O Z ;:l:l :t !; l: c f � 3: c O � c � � c t'l t'l > � i � ::O c :z O :t c: "- C [l) o:, z t'l u.i > Z [I) � � m u, -< C g: t"l [ll � t<1 00 c z 3: t"J o 2!! � 0 1! o "' > �z!� oj i\ 1! � � � en � � 0 2!! � 2 s <!el oj � oj ��,, � rn � � � � i § !l: � � �z > > > rn > .,> -1 0 � Z 3: �O Z -< � ,, x � � -1 0 > :z � ::c: > > � � ,, 0 ,, � � z � .... � �"' o"' 0 "' a, w ::l � :! > c, � a, a, � w • �ill < �o } � � a, a, !� I� w "' f§ 3 � ;; .;; a, !!"'� � � ::; - :; 0 � §j c, - � < a � ;i> "' ii' - 2 ;:j l ;; - :; 0 ;; m i o !§ :! "' "' ::l � :! � � a, • "' • is: < w "' "' "' 0 � � 3 � o � "'< ;i> "' � 2 � "'a, • "' • w • - 1 0 'ew "' "' "' a, - � � §• fl ·� � -e ;; 0 � s � 0 � .• m - "' � t - � 8 "' � c, a, � � < 0 � i � � � .; 0 I.I is: "' :! � " -.. "' "' i,, � l � � � � "' • m !'; 0 � • "' � � � :. i 0 ;i> "' • a, � 2 �!" "' � "'"' 'f :. :; !'; I! � .8 (§ "' "' � "' � "' � 0 w •m J;' ;i> ;i> ;i> ;i> i !f g' II' ;i> Ii' ffc ai i � -�� "' .. ., .; c e, 8 I ti . § �, � .� � � [� e. ::i i ;p 1! lf ,�§1· [ i! ·-• o I . 1 -� I 11 w ;; - 0 - z • - 0 ;;: - tii = tii ;:o - tii - t<1 6 = tii ::o - - = � :u [ll = � ii ��:a "Z � 3: � 3: C � � §? � � � 3: C: 2 � � 3: c � 0 3: c: o � � �O Ul tr:l z t>l � > :Z :z z :Z � � .,, ;,,;: :z; !;? > � t'l � c � � � O � z c 0 z z O a-l :z ;:; o � > 2 > > � E g � O !i :z z � > � �z �> o ::o > 0 > � � �� i :z c: > g:: � � � g? :z 2 � z ""' - o � � � - " • w e i'l - s� � � � " • • < - i " C a ;i> "' i 2 � � � - " • � i c - a " 3 • S ' " ""'� - � " � "' §�� w � 0 - � !l � e; e " 0 3 � ;i> "' i:' 2 � e. � :; � 0 w � i c • a " ; • S ' " "' � � � � � • • i w 0 < � " 0 ;j � ! � < � � a � • • i • w - i o '11·� w 0 - • 1l � , " � � ;; 0 " § 0 � � "' ._, " � � " " 0 w " § < ;., .., � 0 [ "' 0� • � w � ;0 ._, • � § " 1 s � "� ':! 9 ·"' " � l:: � ;i> "' � - � 2 �.., w ;.,._, "' 0 � :; i o • :,: 8: " a � • "'� l:: • � ; l:l � w "o .. � .. � � Q Jf IC' [f , .. a ., �. " � .... 11= ,� !r i i [ � � �� 9i� c �e - . < • f� . -� g- • � � o ; �� l(� a it � � :;; - z .. � "' � 0 "" l'i � � � I � � �8 5! � :iJ Z � 8 e! � � t>J l:!! iJ, :a � � � � e! M ;:o .., g � i 3'. C z Z > "tl !; 3: c o z :,: � :< c � � � � ;:o z Z Z � 3: C > � "' t'l � t'l z t'l Ul ;:o c t'l Ul t'l .,._ O O C'l tll c r > o c! � s .._ � o � � s:: z o c! � C o e! > Z M C t'l o a! � 2 :,: � > - � � � z O r O Z :i > t'l � � c c:: O �> > :i:: n· > :l � > z > > ::0:: > > z % - % � "' � � � > ;:o c :i:: > .r > 0 > > z z z > z z � � "' � w • w w :l � "' 8� c, � w • w • • '-' C i � ., � l 2 � "' � w • w � if c �" a • S, .., ; - - .., � "' !!'" - - .. .., � ;;; � 0 ;;; w � s� c, • '-' C a � � � � • ... ;;; � 0 ; w .. if c i [§ �� "' ..,;;: '-' C .., .., � > � IS "' II • • .., 0 � di 8 � c � "'• ., ill a � .., � IS "' 2 � • • w - if c 'a .., • - �" g • S, � �.., § .. .., .., w � .0 <> '£ $ � w 0 � c, �w "' w ,,, :.. • :.. :.. :.. "' w ;;; c i "' I:: w � s w • � � i: "' " � ? � i5l � "' .., :g .., " • :g � "' 8: 0 !�"' � <> � � .., :.. � <> ·.., § w ; Il e w.., � 18 i�.. � '£ 0.., , ti � � f2 I a' 2 e, - §' � £ � � � � � �a �· � � . � ;p ;p c:t = � e = ,::: i:,..,. _ . ii ., • !l i: g [ B • � � � ;p �� I �-� � ll e s e s ;:p� , g, � � � � :o;' �� 3 Ii! 'i. • �p 5 • a. � � · :f �I �· !; • � a g � � a. , - i � • � c , �.. ;: .!!. i i -� i • • . ".. ; !l-.. � J < '.... N N N N N N N N N - z "' � "' "' • w N 0 0 - � '° - ,;l ::,:, t:i @ !::! � i t:I [q '° ['l - [q ,o r-i � pi )l;l � � � :ij � � t<l � � &J � t<) '- N O � c O � c a s;: §? � c > � c :,::, t:I 3: c::: a, c :;c c XI Cl 3:: C ��a � � !; ?: � > � � > � � z � � ,! � � � c: > t'I � (II > [') ti) Z ;o Ii" � � � � � s a � o � O Z ;o > Z ;:c > ��a�� c 0 - > 0 - � o il � 2 � ;:? :; ,: Z � z :z O - :z � � � � � � i � � g � "' !! :,: 0 !! �:,: ;� > :,: z � > > > !:! � �� 0 > 1t?t z :,: � > � > o > !Ii z z ;:? z > z !! � � N "' N w w - - w w ::li!i !l � c, � "' "' N w "' - - w • e N O ! •� ., ;o � 2 ;;: �� "' "' N w "' - - w "' �::; . :, 3 O N N ;o "' §� N :;; ;;; "' 0 "' N - " � !l� c, w e N O ! ., ;o "'• 2 "' 'aN :r i!Iw :;; ;;; "' 0 "' N - " "' § •sO N !! ;o "' ::l � i; > � $ "' !!: "' w "' w • e 0 w "' 0 N ill •N O � � e ., ;o � $ "' "' i: 2 ;;: i:' "' " "' w • - :, o 'a "' - •s § O N ;o "'i!I N N § • � "' w "'f � w § "' • � 8 � .., � � "' 11 • e � lil t • "' �1 l:: ._, � "' � " 0 "' "' � N !!w ._, � 1,, .., "' N "' 11 "' "' N • N � "' N 1 • i: • N • N "'"' w "' :i: � N "' � ·"' N w • "'• "' .., � w w w � s 8 j3 .., ;p ;o N "' 2 �� w ,. "' • g .• � "' ._, "' • � � ; :, o w � w � N !" "' � N "' "' N ._, � § "' . :, • .., "' • 8: w "' o N N 11 "' •w "' "' "' i:'ii' ii' Ji !( � S' "' � �i� � � §! Q !2 :;; il- ii �= = [� [ · ;p 8 ;J' 3 : � ii ;p ;p if � t i 11 • ;p i j f us i i �j •• "
e..;i l t �9 3 � .. n I § -e e � e � P e ; . �·;;'t §" , e i i� � � o i � � � ; • �-·; !a• J!. g· J! � ii ; � ; • � �, ., c 2 � 0 .. 0 < a, • • • • ! • w w w - z � • w � 0 "' .. � 0 � � fC I [ii tii ti! (jj t'I :'> � � � � '" @ @ � z z 61 i'i z z z � z Z -e c c: .. 0 0 0 "' "' > > cll c! j g 0 z z "' X e> �"' "' 3 > 0 0 2 � � i!! c 5 > 5 "' x 0 e � � �� §� �� "' Sc > � >� > z >z z s O z z 0 z > �"'o � � w � � - � � w �� o !l � c, � w � � - � � w � • c � o � � ;i> "' l 2 � � w � N - N � w N � ii" o � � 3 � § N "' � §� - ;; - ;; .. � s� � - .. � � 0 - c �o 3 � � � � • - 'll· - ;; .. � � ;; .. .. is �- 0 - ·� "' §� :;! > � w w ::l - � w � w c � � - � � "' w 0 � � •� o � � c a' "' u 2 � � •w w ::l w � � lli ::! t: - i"o 'i!·� � � - �s � � � � ;; 0 :! N � § - � • •� •• .o "E; � .o 0 •-.. " m � • 0 ,.. ,.. � c, "ii i � "' � w � � � � c � .. ,.. " .w � 0 [ " g m -.. - .. 8 � " w � • " - � 81 w 0 � " !" !" � 0 1,, - • � ?" � 0 � 1,, 0 "' � � " ; ::! � I!: "' "' 0 �� "' " - • •1,, N - "' N • w m � - w ,., " " g: -..m 0 -.. 0 " a' "' 1., � N � '£_ w .. � N 2 �w 0 " • • "' � �:: .. -.. " 't 1,, t ; � �:;i e: � ::l f., � � � ..w • N z: • • o " $ -. -.. -.. " 1,, � � 0 � - � � s "' � 81,, .. � � • ,� I � a' I!' ., � ., !!' "'�!!' �f > I!' ., I!' � i" � ::s t 3 a. t s a. � � ·� a' a' i � � .� 1 f [i c � � � � ;; � � � � �� .. � if i· .. ;p � � � .. � i 0 [ � ':'! a o , � i� 0 8.li '!l- [l 'i � � � 'i � � l' 1 � • 0 "c • 'i l � o �t u [ �-� "' c [e •- . "0 � �� !:- � PERUBAHAN RKPD PROVINS! KAUMANTAN UTARA TAHUN 2022 �rt'§V? PENUTUP Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 merupakan penyesuaian atas perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, perubahan target sasaran pembangunan daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan perubahan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
1. 2021.Penyesuaian atas substansi yang termuat dalam RKPD tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil RKPD triwulan lI Tahun 2022, perkembangan kondisi daerah dan nasional, serta kebijakan pemerintah pusat. Perubahan RKPD ini akan menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk dibahas dan disepakati bersama, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Recana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Dre. H. Zalnal A. Pallwang, S.H., M.Hum Vl-1 PERUBAHAN RKPD PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 'BA'§'P? PENUTUP • • Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 merupakan penyesuaian atas perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, perubahan target sasaran pembangunan daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan perubahan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang tertuang dalarn Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2. 2021.Penyesuaian atas substansi yang tennuat dalarn RKPD tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil RKPD triwulan lJ Tahun 2022, perkembangan kondisi daerah dan nasional, serta kebijakan pemerintah pusat. Perubahan RKPD ini akan menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk dibahas dan disepakati bersama, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Recana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. OUBERNUR KALIMANTAN UTARA, � Ors. H. Zalnal A. Paliwang, S.H., M.Hum Vl-1

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…