DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; Kewenangan dan Tanggung Jawab; Klasifikasi Informasi Publik; Prosedur Pengajuan Permohonan Informasi; Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi; Pengecualian Informasi; Pelaporan dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

a.bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dimana disebutkan bahwa Taat Kerja PPID di Lingkungan Pemerintahan Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur; Menimbang GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PEDOMANPENGELOLAANINFORMASIDAN DOKUMENTASIDI UNGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSIKALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR 2 TAHUN2016 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 2
1. 12.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
2. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
3. 10.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
4. 9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 ten tang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 ten tang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 ten tang Kearsipan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tabun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. 4.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10. 3.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3
11. 8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. 9.Dokumen adalah data, catatan, dan Zatau keterangan yang dibuat danl atau diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau saran a lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
13. 10.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
14. 7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15. 6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
16. 5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
17. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
18. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Dearah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
19. 3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. 1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 1

KETENTUANUMUM BABI Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANGPEDOMANPENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHDAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN :

13.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimatan Utara Tahun 2014 Nomor 09); 4
20.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pe1ayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah/SKPD dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
19.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh KIP.
17.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi an tara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18.Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak mealui bantuan mediator KIP.
13.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara darr/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
14.Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara danj atau Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan I atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/ atau luar negeri.
15.Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
16.Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi.
12.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
11.Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis. 5
32.Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
31.Pengajuan konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan seara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
30.Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.
29.Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PFPID adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan satuan kerja eselon II (Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, dan lain-lain) sesuai dengan kebutuhan.
28.Layanan informasi adalah jasa yang diberikan oleh Badan Publik kepada masyarakat pengguna informasi.
27.Klasifikasi adalah pengelompokkan Informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
26.Akses lnformasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
25.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi.
24.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
23.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
22.Pejabat Pengelola Infonnasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, pendisitribusian dan pelayanan informasi di Lingkungan SKPD.
21.Atasan Pejabat Pengelola Infromasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID. 6

(5)Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat me1indungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
(4)Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Daerah bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum.
(3)Informasi publik di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah.
(2)Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Daerah bersifat ketat dan terbatas.
(1)Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Pasa13 AKSESINFORMASIDANDOKUMENTASI BABIII Pemerintahan Daerah yang terdiri Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Pubik melaksanaan pengelolaan pe1ayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 2

34.Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap badan publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akutanbilitas kinerja secara periodik.
33.Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat. 7
1.Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaraman dari dalam dan luar negeri;

c.Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
b.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
1. 5.Membahayakan keamanan peralatan, sarana danjatau prasarana penegak hukum.
2. 4.Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan / atau keluarganya; dan atau
3. 3.Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. 2.Mengungkapkan identitas infroman, pelapor, saksi dan atau korban yang mengetahui adanya tindakan pidana.

(3)Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dikecualikan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. 1.Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
(2)Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(1)Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan .

Pasal 4

Hak

7.Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan ulang.
6.Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi atau lembaga keuangan lainnya; danl atau
5.Rencana awal investasi asing;
4.Rencana awal perubahan penjualan atau pembelian tanah atau properti;
3.Rencana awal perubahan suku bunga bank, plnJaman Pemerintah Daerah, perubahan pajak, tarif atau pendapatan daerah;
2.Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan;
1.Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

e.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, yang meliputi:
d.Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik yang dapat mengungkap kekayaan alam indonesia;
1. 7.Sistem intelijen negara.
2. 6.Sistem persandian negara; darr/ atau
3. 5.Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan lain terbatas pada segala tindakan darr/ atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia darr/ atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian terseut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
4. 4.Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer;
5. 3.Jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
6. 2.Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. 9

(4)Yang tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagai berikut:
1. a.Putusan badan peradilan; J. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang- undang.
2. i.Memorandum atau surat-surat antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau intra Pemerintah Daerah yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali putusan komisi informasi atau pengadilan;
  1. 5.Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. kapabilitas, seseorang; sehubungan dengan rekomendasi kemampuan
  2. 4.Hasil-hasil evaluasi intelektualitas, dan dan/atau
  3. 3.Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang;
  4. 2.Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
  5. 1.Riwayat dan anggota keluarga;
3. h.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
4. g.Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi pakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  1. 4.Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di Luar Negeri.
  2. 3.Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; darr/ atau
  3. 2.Korespondensi diplomatik antar negara;
  4. 1.Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiast intemasional;
5. f.Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pernohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: 10
6. c.Informasi mengenai laporan keuangan an tara lain laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan;
7. b.Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah;
(2)Informasi Publik sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Profil yang antara lain sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudtikan, tugas dan fungsi, program kerja;
(1)Pemerintah Daerah wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Pasa16 Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala ParagrafI
(2)Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun dan dikembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan pelayanan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah.
(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan danjatau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (3). Pasa15 Kewajiban
1. g.Informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. f.Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/ atau
3. e.Laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
4. d.Rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
5. c.Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
6. b.Ketetapan, putusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum; 11
7. e.Perjanjian dengan pihak ketiga;
8. f.Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
9. g.Prosedur kerja pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
10. h.Laporan mengenai layanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Pelaksanaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
11. a.Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
12. b.Hasil Keputusan dan pertimbangannya;
13. c.Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
14. d.Rencana kerja program/kegiatan termasuk perkiraan pengeluaran tahunan;

Pasal 8

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Informasi mengenai bencana alam, seperti daerah potensi tsunami, gunung berapi, tanah longsor, banjir dan sebagainya;
2. b.Informasi mengenai limbah berbahaya seperti laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman.
3. c.Informasi mengenai penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik seperti kebocoran reaktor nuklir;
4. d.Informasi mengenai penggusuran lahan seperti penggusuran lahan untuk kepentingan umum.
(1)Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Paragraf2 Informasi yang Wajib diumumkan Secara Sera Merta

Pasal 7

d.Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; danj'atau
e.Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon. 12

(3)Bagan struktur organisasi PPID dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 1n1.
(2)Susunan organisasi PPID Pembantu, terdiri dari:
1. a.Atasan PPID Pembantu (Kepala SKPD);
2. b.PPID Pembantu;
3. c.Sekretaris Pembantu PPID;
4. d.Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
5. e.Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
6. f.Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
7. g.Anggota (Sekretariat)
(1)Susunan Organisasi PPID, terdiri dari:
1. a.Atasan PPID;
2. b.Penasehat;
3. c.Ketua PPID;
4. d.Sekretaris;
5. e.Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
6. f.Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
7. g.Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
8. h.Pengelola Publikasi;
  1. 1.Pengelola Data; J. Pengelola Penyelesaian Sengketa;
9. k.Anggota (Sekretariat). Pasall0 SUSUNANORGANISASI BABVI
(4)Dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dibantu oleh PPID Pembantu danjatau pejabat fungsional yang berada pada SKPD.
(3)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pad a pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi;
(1)Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, Gubernur menunjuk dan menetapkan PPID; Pasa19 BABV PEJABATPENGELOLAINFORMASIDANDOKUMENTASI 13 PPID Pasal 13
(1)Ketua PPID sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Kriteria PPID Pembantu :
1. a.PPID Pembantu merupakan pejabat struktural dan ' atau fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi PPID pada SKPD;
2. b.PPID Pembantu memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi publik dan dokumentasi serta pelaksanaan pelayanan informasi publik.
(1)Kriteria PPID :
1. a.PPID merupakan pejabat struktural yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. b.PPID harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dokumen, pengelolaan data, pelayanan informasi, dan kehumasan.

BAB VIII

TUGAS DANFUNGSI

Pasal 12

(2)PPID Pembantu berkedudukan di masing-masing Badan Publik.
(3)Pengangkatan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Keputusan Gubernur, sedangkan PPID Pembantu masing-masing ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan SKPD, Sekretaris DPRD, Pimpinan BUMD dan Pimpinan Komisi/Lembaga lainnya.
(1)PPID berkedudukan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 11

d.Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapatjtidaknya diakses oleh publik; dan
e.Menugaskan PPID Pembantu danj atau pejabat funsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
c.Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu danj atau pejaba funsional yang menjadi cakupan kerjanya;
a.Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponenjsatuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

(3)Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2),PPIDBerwenang:
1. k.Melakukan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah. J. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi;dan
2. h.Membuat laporan tertulis kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan PPID setiap 6 (enam) bulan sekali;
3. i.Melakukanevaluasi terhadapa kinerja PPIDPembantu;
4. g.Memfasilitasi dan mengasistensi PPID Pembantu dalam memberikan informasi publik;
5. f.Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. e.Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. d.Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
8. c.Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
9. b.Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
(2)Ketua PPID dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; 15

BAB VII

14

Pasal 15

(1)Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi sebagiaman dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
1. e.Menginventarisasi informasi yang dikecualikan dair masing-masing PPID Pembantu;
2. d.Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi;
3. c.Melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
4. b.Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
(3)Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas :
1. a.Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengeloaan informasi dan dokumentasi;
2. f.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
3. e.Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
(2)Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. b.Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
3. c.Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
4. d.Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau online;
(1)Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu. 16
1. c.Pelaksanaan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
2. d.Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
3. b.Pelaksanaan konsultasi, klasifikasi informasi publik;
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pelaksanaan perencanaan program di bidang pengelolaan data dan klasifikasi informasi;

Pasal 16

(1)Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
1. b.Melaksanakan sosialisasi;
2. c.Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi;
3. d.Menyiapkan bahan penyajian informasi;
4. e.Menyusun topik-topik pelayanan informasi; dan yang Pelayanan Publikasi tugas dan fungsinya dibantu oleh Pengelola Untuk melaksanakan Dokumentasi Informasi mempunyai tugas:
5. a.Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan informasi;
(3)
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Dokumentasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
2. b.Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. c.Pengelolaan dan pengembangan di Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
4. d.Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
5. e.Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
6. f.Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi puhlik. 17

Pasal 18

(1)PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan SKPD masing- masmg.
(1)Bidang Penyelesaian sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi menyelenggarakan fungsi :
1. a.Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
2. b.Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
3. c.Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi;
4. d.Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.
(3)Untuk melaksanakan penye1esaian sengketa informasi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dibantu oleh Pengelola Penyelesaian Sengketa yang mempunyai tugas:
1. a.Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. b.Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan / atau pengguna informasi;
3. c.Menyusun verifikasi pengaduan dan/ atau sengketa informasi;
4. d.Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…