DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah provinsi Kalimantan Utara. Secara umum, peraturan ini menjabarkan: Hak dan kewajiban, Mekanisme pelaksanaan, Pengawasan dan penegakan hukum, Sanksi administratif

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang pengawasan perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 17); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7974 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l97O Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29L8); Mengingat : 1. b. c. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a279); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +a3l; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal; Undang-Undang Nomor 4A tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aQ; Undang-Undang Nomor L2 tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OlL tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); Undang-Undang Nomor 20 tahun 2Ol2 tentang pembentukan Kalimantan utara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2An Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelengga-raan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggzrraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a7\; 11. t2. 13. 14. 15. L7. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a731; Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Peneriman Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a81); Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2O1O tentang Pengawasan Ketenagakerj aan ; Peraturan Presiden Nomor 1O9 Tahun 2A13 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan atas Peratrrran menteri Tenaga Kerja dan nomor pedomanPER.24 /MENlVr/2006 penyelenggaraan Program Jaminan sosial tenaga kerja bagi Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:m KEP- 196/MEN I L999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Kontruksi; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KDP-222 IMEN /2AO2 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-12lMEN/Wl2OOT tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Transimigrasi tentang 16. Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAII GUBERNUR TENTAITG PELAKSAT{AAN PROGRAIVI JAIUINAIT SOSIAL KETEI{AGAKEzuAAN DI PROPINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara;
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara; Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara; Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi peserta dalam bentuk santunan berupa Lrang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh peserta berupa kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan meninggal dunia. Program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program wajib yang ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan peserta yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari T\ra, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi adalah jaminan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yag bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
13.Iuran adalah Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
14.Kontrak Kerja Konstruksi adalah hubungan hukum antar pengguna menyelenggarakan konstruksi. keseluruhan dokumen yang mengatur jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam
15.Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah pembelian lnllai biaya, komponen- komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk didalamnya keuntungan dan pqjak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.
16.Pekerjaan jasa konstruksi adalah semua pekerjaan jasa konstruksi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di propinsi Kalimantan Utara, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bdan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bantuan luar negeri, swasta dan lainnya.
17.Pekedaan jasa konstruksi milik swasta dan/atau orang perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Provinsi Kalimantan Utara.
18.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja.
19.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga keda yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 2O. Jaminan Hari Ttra yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus pada saat tenaga kerja mencapai usia pensiun (55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
21.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan yang berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan.
22.Gaji atau upah adalah hak pekerjayang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Pasal 2

Lingkup Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi

a.Jaminan Kecelakaan kerja;
b.Jaminan Hari Tua;
c.Jaminan Pensiun; dan
d.Jaminan Kematian. Pasd 3 Program Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) dilaksanakan paling lambat bulan Juli Tahun 2015.

Pasal 4

Pemberi Kerja dan pekerja, termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 (enam) bulan wajib ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi persyarataan kepada seluruh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja dan pekerja yang sedang melakukan pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan untuk mengikutsertakan dirinya dan/atau pekerjanya dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, dan pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan maka harus mendaftarkan terlebih dahulu ke Badan Penyelenggara;
b.Bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja, dan pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan maka dalam pengajuan perizinan melampirkan sertifikat kepesertaan dan/atau surat keterangan kepesertaan dari Badan Penyelenggara;

Pasal 6

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperuntukkan bagi:

a.Peserta penerima upah, yang terdiri atas:
1. 1.Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
2. 2.Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
b.Peserta bukan penerima upah.

Pasal 7

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015.

Pasal 8

(1)Pemberi Kerja wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri;
(2)Selain kewajiban sebagaimana pada ayat (1), Pemberi Kerja wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Badan Penyelenggara;
(3)Apabila Pemberi Kerja dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan ada tenaga keda yang tidak terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka Pemberi Kerja wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)Apabila Pemberi Kerja dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada Pekerja maka Pemberi Kerja wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut;
(5)Apabila Pemberi Kerja dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat 12) terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka Pemberi Kerja wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 9

Peserta bukan penerima upah atau yang disebut pekerja sektor informal/mandiri/di luar hubungan kerja yang berusia maksimal 55 tahun dapat pengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan secara sukarela. 2)

Pasal 10

1) Pemberi Kerja yang menyelenggarakan usaha dengan status usahanya dapat berupa:

a.Menjalankan suatu perusahaan miiik sendiri; atau
b.Berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c.Berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan atau huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia; Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada Badan Penyelenggara. Dalam penyediaan jasa mempekerjakan tenaga harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama tiga bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang dari dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tlra. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja harian lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan bertuttt-turut. Dalah hal hubungan kerja, tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (21yang diperpanjang sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka penyedia jasa wajib mengikutsertakan dalam program j aminan sosial ketenagakerj aan.

BAB III

TATA CARA PELAKSAITAAIT

Pasal 11

(1)Untuk pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja terlebih dahulu harus mengajukan pendaftaran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pemberi Kerja kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterima oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerj aan sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
(3)Kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan terhitung sejak tanggal pembayaran iuran pertama. 3) 4) s)

Pasal 12

(1)Berdasarkan pengajuan pendaftaran dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan kelompok jenis usahanya dan memberitahukan besarnya iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja.
(2)Kelompok jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) Kelompok I : O.24o/o dari gaji sebulan; b) Kelompok II O.54o/o dari gaji sebulan; c) Kelompok III : O.89o/o dari gaji sebulan; d) Kelompok IV : 1.27%o dari gaji sebulan; e) Kelompok Y: l.74oh dar gaji sebulan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…