DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Prosedur Pengawasan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Ketentuan Lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa14 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA NOMOR20 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASIDANTATAKERJAINSPEKTORAT PROVINSIKALIMANTANUTARA PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang 2 I • Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Pasal 1 BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTANUTARA. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik 5.
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Menetapkan 3 Pasal 2

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSIDANSUSUNANORGANISASI INSPEKTORAT tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

Pasal 10

Setiap unit kerja membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing. Pasa19 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang mengambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Inspektorat; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat berkoordinasi dengan:

a.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenjkota;
c.lembagajorganisasi yang terkait dengan Inspektorat baik nasional maupun internasional, dan
d.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar Inspektorat.

(2)Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon IlIa atau jabatan administrator.
(3)Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 7

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

Inspektur dalam melaksanakan tugasnya :

a.wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Inspektorat; dan
b.Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa112 Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sarna yang baik di lingkungan internal dan eksternal Inspektorat;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang. 8

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini rnulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural. BABVIn KETENTUANPENUTUP

(1)Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.
(2)Apabila terjadi perubahan Nomenklatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.
(4)Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(5)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 9 IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 NOvember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Peraturan Gubernur im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 19 9 IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasa119 Peraturan Gubemur Ill! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. "0 "'l \:fl C:::;:o:; ~~ Zt'J Or- wO ~.. ~.-~ ~d r- ~;>:: c:~ ..,c.. ~~tTl:» iUtll ~~l:"'" .. ..,:» »t'J'" Z;t> ~..,z c:: 0:: ..... "'I'l til· ~~ ~ ~5 » ...... ...... o a:: ZZ Z ~C3 ~oo \n ~ ""0 t- X f- M -,)c... :s~t'l;l> ~ ~g; :;§3 ~ 11'l:;! Kl ~'Z &i :::0 c ,_. - '1j M :::0 ~MW Mze C°tJj»tJj ~ Zz> 0>0 »~ ZZ> OZ > Z 1 '"0 "'l tr.I C::;>:: s:: 00 Z('l tD tr.I Or ~Z ~ wO o~ '"'300 ~ ~O c:~ r:>': ~ :5q -t;J;; 5: ;oOl t""c::: ...., ...,» ~~ ~~ ...,2 ~c:: ...... ~ ...... MeW ...... "O:s;:e MetJj o:s;:()J-I > > :2tJO »- ;;Z~ z r T -, , r -, t;J r I '"'l C;<: ~Z['j Ot""' [flO ~.~6:;: ...... ~a C~ Z t""':>:: .... en -l'- ~~ ""0 ['1» ::0 OJ ......>-3 - M -l» s:~ ~ 1:'1-l ><::t:l z» o-j r- -l'Z ~ e c::: ..... ?j ..... I I I 1 L I -- '1:1 ("l ;:0 ~t<JUJ ("lzc COtcl ;gO>-3Z"tIt""' 0 >->-tcl z~>- e o 0 0 :;otrJOtrJ)O .- >-z5: UJ <:: OZs::S;S:: M z z §: - ~~O>-3::g ~ ~ _J --, 2: ,-- 1 z C/J U5z:;ocS; e , I - o ~ ?j L- 'l:1 - ~ ~ 6;l>Z r- "'l t:<:I ____, ...., ~ c'" ~ _ 2: 0 'Zt%] r:n L- Ot""' t'=J tJ ~o ,_ [flO ~-~ ~ oS: ~ ~ s:: > ::r::C ~ L- z'1:1 ~ Z ,_ »0 ej'tl ~' cttJ ~ ~ 2 f- ~i:"'J U ~ >-3 ztrJ ~ ~ I- 1:'1:>- ...-~ S2 ?:3 :;0 ,_ ;0 OJ ~~ - -l:>- --, tvZ t%]-l Z z>- ....: > OC - -lZ ;J;> c:: ~ ~~ c c ::r:: ~ IJ ..... @cCil ~ trJ ~ t::l "'C;s::C I ~~ - t'j~tII » t""' Q tIl J-I - ;.. .;.. ~ ~tiO -2: ~~:; C/J >- :z Z z '"0 ~trJ I q 2: L.,.._ c:: 0 ~ ~ ?:3 ~ zo:l ooe; ~~ ~ 000 - $2;3 I T -, , '-3~ I ~ ~'-3 "'l ......c C" Zt%] ~- ""0::0 Ot""' tt:lo f!lO ~~ 0:;: ..££::0 I- ~a i- t""''' ~ ~ -l"- ~~I- t<J» I- ~g; ...... ['1-l ><~ 00 L- z:>- >- (!Z ~ rn ...... U I _j ...... I --' 1
1. a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Utara ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
2. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
  1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); GUBERNURKALIMANTANUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA NOMOR20 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASIDANTATAKERJAINSPEKTORAT PROVINSIKALIMANTANUTARA PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Mengingat Menimbang 2 J Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
  4. 1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURANGUBERNURTENTANGORGANISASIDANTATA KERJAINSPEKTORATPROVINSIKALIMANTANUTARA.
  5. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. 8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). Menetapkan 3 Pasa12
(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7.Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4 Pasa15

(1)Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :
1. a.Inspektur;
2. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Oaerah;
3. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
5. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. e.pelaksanaan administrasi inspektorat;
7. b.pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(1)Inspektur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama; BABIV JABATANPADAINSPEKTORAT Pasa16
(1)Inspektur diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang- undangan.
(3)Pejabat Fungsional pada Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABIII KEPEGAWAIAN
1. b.Sekretariat, membawahkan :
  1. 1.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. 2.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. c.Inspektur Pembantu Wilayah I : - Jabatan fungsional
3. d.Inspektur Pembantu Wilayah II : - Jabatan fungsional
4. e.Inspektur Pembantu Wilayah III : - Jabatan fungsional
(2)Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 6

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS,FUNGSIDANSUSUNANORGANISASI INSPEKTORAT tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

Pasal 10

Setiap unit kerja membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-rnasing. Pasa19 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang mengambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Inspektorat; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat. Pasa18 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat berkoordinasi dengan:
a.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaterr/kota;
c.lembagaZorganisasi yang terkait dengan Inspektorat baik nasional maupun intemasional, dan
d.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar Inspektorat.

(2)Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon IlIa atau jabatan administrator.
(3)Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 7 Pasal 15 Inspektur dalam melaksanakan tugasnya :
1. a.wajib menyarnpaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Inspektorat; dan
2. b.Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

Setiap pimpman unit ketja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…