DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa hal yang biasanya diatur dalam peraturan mengenai tarif di RSUD BLUD adalah: Jenis-jenis Layanan yang Dikenakan Tarif, Besaran Tarif, Mekanisme Penetapan Tarif, Pengecualian dan Keringanan Tarif, Pengelolaan Pendapatan dari Tarif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); S A L I N A N 2
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 4
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
16.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.
17.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221).
18.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9).
19.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197).
20.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 5
4.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5.Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
6.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7.Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RSUD Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
9.Rumah Sakit sebagai BLUD adalah RSUD Pemerintah yang diberi kewenangan untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan persetujuan Gubernur. 6
10.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
11.Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi dan Manajemen.
12.Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
13.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, psikiatri, psikologi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14.Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
15.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rawat Inap.
16.Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan atau mencegah kegagalan fungsi organ utama dengan menempati tempat tidur rawat inap.
17.Pelayanan Medik adalah pelayanan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
18.Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan/asuhan keperawatan pada pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang meliputi Asuhan Keperawatan Kategori I, II, III, dan IV. 7
19.Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
20.Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan, baik disertai dengan atau tanpa pembiusan untuk membantu menegakkan diagnosis dan atau terapi.
21.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi seperti antara lain rehabilitasi medik, laboratorium, radiologi, dan lain-lain.
22.Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik.
23.Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psikologi klinik.
24.Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit umum daerah yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik, antara lain pelayanan gizi, laundry, sterilisasi, kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan penelitian, serta administrasi dan keuangan.
25.Pelayanan Gizi Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat rumah sakit baik rawat inap maupun rawat jalan, untuk keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan, maupun mengoreksi kelainan metabolisme, dalam rangka upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. 8
26.Pelayanan gizi adalah rangkaian kegiatan terapi gizi medis yang dilakukan di rumah sakit, puskesmas dan institusi kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan gizi klien/pasien. Pelayanan gizi merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan kesehatan klien/pasien.
27.Ruang lingkup kegiatan pokok pelayanan gizi di rumah sakit terdiri dari; Asuhan Gizi Rawat Jalan, Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap, Penyelenggaraan Makanan, dan Penelitian dan Pengembangan Gizi.
28.Pelayanan Forensik adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29.Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
30.Jenazah dengan kondisi rusak adalah Jenazah dengan kondisi fisik yang tidak utuh lagi dan atau mengandung penyakit menular.
31.Surat Keterangan Kematian adalah Surat keterangan yang diberikan kepada keluarga pasien yang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit dan atau sebelum dilakukan tindakan.
32.Pengawetan Jenazah adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi/keadaan jenazah agar tetap baik.
33.Jasa Pengiriman Jenazah keluar daerah adalah jasa seluruh proses pengurusan administrasi dan proses pemberangkatan dari rumah sakit setempat sampai tiba di tempat tujuan, tidak termasuk biaya pemulasaraan jenazah, biaya perawatan, biaya peti mati dan transportasi. 9
34.Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi (obat, bahan, reagen,alat kesehatan, dan bahan farmasi lainnya) dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
35.Pelayanan Perinatologi adalah pelayanan kesehatan janin dalam kandungan dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
36.Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan dan pemeliharaan kesehatan jiwa yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan bagi masyarakat di bidang promotif, preventif, kuratif yaitu menangani keadaan sakit dan penderitaan pasien secara menyeluruh (holistik) dan rehabilitatif.
37.Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka upaya penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit umum daerah.
38.Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit umum daerah.
39.Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/ pengeluaran operasional BLUD.
40.Unit Cost dihitung melalui analisis biaya dengan metode Distribusi Ganda (Double Distribution) tanpa memperhitungkan investasi dan biaya gaji Pegawai Negeri Sipil. 10
41.Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit umum daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima.
42.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Ruang Rawat Inap dan Ruang Perawatan Intensif dengan atau tanpa makan di rumah sakit umum daerah.
43.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
44.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit umum daerah atas pemakaian sarana, alat, fasilitas rumah sakit umum daerah dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental, pelayanan administrasi atau pelayanan lainnya.
45.Jasa Visite adalah imbalan yang diterima oleh profesi medis atas kunjungan pemeriksaan dalam rangka asuhan medis.
46.Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan, baik untuk pasien rawat jalan, rawat inap maupun rawat darurat.
47.Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya. 11
48.Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi pendidikan, institusi non pendidikan, rumah sakit, dan masyarakat umum, baik secara berkelompok maupun perseorangan dalam bentuk pendidikan/pelatihan formal, praktek kerja, magang, studi banding/studi pembelajaran, seminar, penelitian kasus serta diklat lainnya.
49.Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
50.Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di rumah sakit umum daerah.
51.Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari; jasa layanan; hibah; hasil kerjasama dengan pihak lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II

KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur meliputi tarif kegiatan pelayanan kesehatan dan tarif kegiatan non pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi. 12

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi, meliputi :

a.Pelayanan Rawat Jalan;
b.Pelayanan Rawat Darurat / IGD;
c.Pelayanan Rawat Inap terdiri dari Kelas III, II, I, Utama;
d.Pelayanan Rawat Intensif;
e.Pelayanan Medik Operatif;
f.Pelayanan Medik Non Operatif;
g.Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik;
h.Pelayanan Mediko Legal dan Pemulasaraan Jenazah;
i.Pelayanan Pemakaian Peralatan dan Kendaraan; dan
j.Pelayanan Administrasi dan Keuangan, dan
k.Pelayanan Medical Check Up (MCU).

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan non pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi, meliputi:

a.Pendidikan dan pelatihan;
b.Penelitian; dan
c.Kegiatan penunjang lainnya;

Pasal 5

(1)Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
(2)Biaya penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. 13
(3)Rumah sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
(4)Tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari masing- masing jenis pelayanan.
(5)Komponen biaya yang dipakai sebagai dasar perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
1. a.biaya operasional; dan
2. b.biaya non operasional.
(6)Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah untuk pasien yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
(7)Margin penjualan obat maksimal 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian.
(8)Pasien peserta Asuransi Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS-JKN) dan/atau Lembaga Penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 6

(1)Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Provinsi diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat. 14
(2)Tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berazaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
(3)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Provinsi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost.
(4)Tarif akomodasi diperhitungkan atas dasar unit cost pada Rumah Sakit Umum Daerah.
(5)Tarif Akomodasi / Pemondokan Rawat Inap Rumah Sakit ditentukan sesuai dengan kelas perawatan terdiri dari :
1. a.Kelas III;
2. b.Kelas II;
3. c.Kelas I; dan
4. d.Kelas Utama.
(6)Tarif Akomodasi / Pemondokan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Jasa Penggunaan Fasilitas Rawat Inap.
(7)Jasa Asuhan Keperawatan hanya berlaku di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Perawatan Intensif.
(8)Dalam penetapan Jasa Asuhan Keperawatan, Kategori Asuhan Keperawatan dikelompokan dalam 2 (dua) kategori terdiri dari:
1. a.asuhan keperawatan non intensif (kategori I, II, III) dan;
2. b.asuhan keperawatan intensif (kategori IV).
(9)Besaran Jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan, kecuali terhadap kelas utama. 15

BAB V

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

(1)Komponen tarif pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2)Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya tidak ditanggung oleh pemerintah, ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
(4)Tarif pelayanan Medical Check Up (MCU), ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
(5)Dalam hal perkembangan bidang ilmu kedokteran dan/atau penggunaan peralatan/ teknologi kedokteran terbaru yang menimbulkan adanya jenis pelayanan baru, maka tarif untuk jenis pelayanan tersebut, sambil menunggu proses penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diatur sementara dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan :

a.frekuensi pelayanan kesehatan; dan
b.jenis pelayanan kesehatan. 16

Pasal 9

(1)Tarif pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi dikelompokkan menjadi pelayanan :
1. a.Rawat Jalan;
2. b.Rawat Darurat;
3. c.Rawat Inap; dan
4. d.Rawat Intensif.
(2)Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari :
1. a.Pelayanan medik non operatif;
2. b.Pelayanan medik operatif;
3. c.Pelayanan kebidanan;
4. d.Pelayanan asuhan keperawatan;
5. e.Pelayanan penunjang medik;
6. f.Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
7. g.Pelayanan gigi dan mulut;
8. h.Pelayanan rawat sehari (one day care);
9. i.Pelayanan farmakoklinik / farmasi;
10. j.Pelayanan visite, konsultasi dan konsultasi khusus;
11. k.Pelayanan kedokteran forensik dan mediko legal;
12. l.Pelayanan non medik / administrasi; dan
13. m.Pelayanan kesehatan lainnya
(3)Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h diklasifikasikan menjadi :
1. a.Pelayanan kecil;
2. b.Pelayanan sedang;
3. c.Pelayanan besar; dan
4. d.Pelayanan khusus. 17
(4)Perhitungan tarif pada pelayanan medik operatif / tindakan operasi diklasifikasikan menjadi :
1. a.dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih tindakan medik operatif dimana operator lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, paket tindakan operatif utama dihitung 100 % (seratus persen) atau sesuai tarif, demikian juga untuk operator yang kedua dan untuk tindakan anestesi dihitung 1/3 (satu per tiga) dari jasa pelayanan operator tertinggi;
2. b.apabila dalam hal tindakan medik operatif dimana terdapat penyerta operator yang lain, maka tarif operator utama sebesar 100% (seratus persen) dan tarif operator kedua sebesar 60 % (enam puluh persen), dan untuk tindakan anestesi dihitung 1/3 (satu per tiga) dari jasa pelayanan operator tertinggi;
3. c.tindakan medik operasi yang menggunakan atau didampingi oleh dokter ahli/spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter ahli/spesialis pendamping adalah maksimal sebesar 20 % dari Jasa Pelayanan Operator.
(5)Pelayanan pasien yang dirawat lebih dari satu orang dokter, tarif Visite masing-masing dibebankan kepada pasien sesuai dengan tarif visite yang berlaku.
(6)Visite dokter dilakukan 1 (satu) kali per hari atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan.
(7)Kunjungan kepada pasien di luar visite disebut dengan konsultasi, dapat berupa atas permintaan pasien sendiri atau oleh karena kondisi pasien yang mengharuskan.
(8)Tarif konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan menurut frekuensi konsultasi. 18
(9)Jasa/tarif visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibayarkan atau dibebankan kepada pasien sesuai dengan kehadiran dokter yang bersangkutan.
(10)Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini.
(11)Besaran tarif tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(10)tidak termasuk untuk harga obat dan alat kesehatan.
(12)Perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Direktur yang diketahui oleh Dewan Pengawas.
(13)Tarif dan perubahan harga obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), ditetapkan oleh Direktur dengan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 10

(1)Kelas perawatan dan/atau Akomodasi perawatan ditetapkan terdiri dari :
1. a.Kelas III;
2. b.Kelas II;
3. c.Kelas I; dan
4. d.Kelas Utama;
(2)Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan masing-masing RSUD Provinsi dengan mengacu pada standar pelayanan minimal. 19

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…