DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2024

Nomor: 20
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah. Diatur mengenai kebijakan internal yang meliputi penetapan ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, serta perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi. Selain itu diatur pula tentang pengendalian teknis keamanan yang mencakup manajemen risiko, penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE, dan pengelolaan pihak ketiga dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pernerintahan Berbasis Elektronik. Mengingat 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nom or 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4843) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nom or 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nom or 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nor for 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5952); 6. 7. 8. 9.

3.Undang-Undang Nom or 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 61, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nom or 4846);
4.Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5234) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom or 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nor for 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nom or 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6801);
5.Undang-Undang Nom or 20 Tahun 2012 tentang Pernbentukan Provinsi Kalimantan Utara-. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 229 Tahun 2012, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5362); Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor for 5587) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nor for 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nom or 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keita Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nor for 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6841), Peraturan Pernerintah Nom or 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 185, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 6400); Peraturan Presider Nom or 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nom or 182); Peraturan Presider Nom or 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nom or 129);
10.Peraturan Menteri Dal am Negeri Nom or 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nor for 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dal am Negev Nom or 120 Tahun 2018 tentang Perubahan ates Peraturan Menteri Dal am Negeri Nom or 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Product Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nom or 157 Tahun 2018);
11.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nom or 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1054);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nom or 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nom or 261);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nom or 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nom or 994);
14.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nom or 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nor for 541).
15.Peraturan Gubernur Nom or 51 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Benita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nom or 51) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nom or 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nom or 51 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nom or 3) . MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR KEAMANAN INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK. TENTANG MANAJEMAN SISTEM PEMERINTAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

4. 5. Dal am Peraturan Gubernur in yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Kalirnantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang rnenjadi kewenangan daerah otonom. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. .a 6. 7. 8. g. 10. 11. 12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung fila, makna, dan pesan, bark data, fakta maupun penjelasannya yang dap at dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mernanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layman kepada pengguna SPBE. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemprosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi enter media. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi untuk melindungi asst dimiliki organisasi dari berbagai ancaman pihak internal maupun eksternal untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, Serta terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan dari informasi. Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan Keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, Serta mendukung layman SPBE yang berkualitas; Aplikasi SPBE adalah satu sekurnpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan togas atau fungsi Layanan SPBE. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrase/ penghubung, dan perangkat Elekronik lainnya.

Pasal 2

(1)
(2)Peraturan Gubernur ii dimaksudkan sebagai kebijakan manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur ii bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap asst Informasi Pemerintah Daerah dari berbagai ancaman Keamanan Informasi.

Pasal 3

(1)Kebijakan manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dirnaksud dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) rneliputi:
1. a.penetapan ruang lingkup;
2. b.penetapan penanggungjawab, C. perencanaan,
3. d.dukungan pengoperasian,
4. e.evaluasi kinerja; dan
5. f.perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi.
(2)Ketentuan lain untuk rnendukung kebijakan manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dap at menerapkan pengendalian teknis keamanan yang meliputi :
1. a.manajemen risiko;
2. b.penetapan prosedur pengendalian Kearnanan Informasi SPBE, dan C. pengelolaan pihak ketiga.
(1)
(2)

BAB II

KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE

Pasal 4

Penetapan ruang lingkup manajemen Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :

a.data dan Informasi SPBE;
b.Aplikasi SPBE, dan
c.Infrastruktur SPBE. Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pads ayat (1) merupakan asst Pemerintah Daerah yang harus diamankan dalam SPBE.

Pasal 5

(1)
(2)
(3)Penetapan penanggung jawab Aplikasi SPBE sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Gubernur. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah . Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pads ayat (2) merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari togas sebagai koordinator SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)
(2)
(3)
(4)Dal am melaksanakan togas sebagai penanggung jawab manajemen Keamanan Informasi SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE. Pelaksanaan teknis Keamanan SPBE sebagai dimaksud pads ayat (1) terdiri ates :
1. a.ketua tim, dan
2. b.anggota tim. Ketua Tim sebagaimana dimaksud pads ayat (2) huruf a dap at dijabat oleh pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Anggota Tim sebagaimana dimaksud pads ayat (2) huruf b terdiri seluruh pimpinan Perangkat Daerah lainnya yang memiliki, membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE dan/atau Infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai togas memastikan pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi : menetapkan prosedur pengendalian Kearnanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah; a. \ u
(2)C. d.
1. b.mengevaluasi penerapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah; merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE, memutuskan dan merancang langkah kelangsungan layman TIK dalam bentuk dokumen business continuity dan disaster recovery plans; dan
2. e.melaporkan pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi SPBE pads koordinator SPBE. Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai togas :
3. a.mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan prosedur pengendalian Kearnanan Informasi SPBE pads Perangkat Daerah massing-masmg,
4. b.memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan stander teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
5. c.melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK yang berpedoman pads dokumen business continuity dan disaster recovery plans: dan
6. d.berkoordinasi dengan ketua tim terkait penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Pasal 8

(1)
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf C ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan SPBE. Perencanaan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
1. a.program kerja Keamanan SPBE yang disuse berdasarkan kategori risiko Keamanan SPBE; dan target realisasi program kellia Keamanan SPBE.b.

Pasal 9

(1)Program kerr Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pads Pasal 8 ayat
(2)huruf a paling sedildt meliputi :
1. a.edukasi kesadaran Keamanan SPBE,
2. b.penilaian kerentanan Keamanan SPBE, C. peningkatan Kearnanan SPBE,
3. d.penanganan insider Keamanan SPBE, dan
4. e.audit Keamanan SPBE.
(2)Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pads Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

Pasal 10

(1)
(2)
(3)Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan oleh koordinator SPBE. Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap :
1. a.somber day manusia Kearnanan SPBE,
2. b.teknologi Keamanan SPBE; dan
3. c.anggaran Kearnanan SPBE. Koordinator SPBE melalui dukungan pengoperasian memastikan pelaksanaan manajemen Keamanan Infomasi SPBE dibedkan alokasi somber days yang sesuai.

Pasal 11

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Sumber days manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit berjumlah 5 (lima) prang dengan ketentuan harus memiliki kompetensi:
1. a.keamanan TIK, dan
2. b.keamanan aplikasi. Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pads ayat (1), paling sedildt harus adanya dukungan kegiatan :
3. a.pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan aplikasi dan TIK;
4. b.bimbingan teknis mengenai stander teknis dan prosedur Keamanan SPBE. Dukungan kegiatan untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pads ayat (2) dilakukan agar somber days manusia Keamanan SPBE memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam pelaksanaan Keamanan SPBE. Teknologi Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pads dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b harus tersedia sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap Perangkat Daerah . Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c disuse berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…