DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pedoman pengelolaan investasi Pemerintah Daerah yang meliputi pengertian, tujuan, dan bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Diatur mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, analisis investasi, penyertaan modal daerah, pemberian pinjaman, pencairan investasi, serta divestasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai hasil investasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan atas pelaksanaan investasi, serta sumber pendanaan dalam pelaksanaannya. Peraturan ini juga memuat ketentuan peralihan terhadap investasi yang telah ada agar menyesuaikan dengan ketentuan baru dan menetapkan waktu berlakunya Peraturan Gubernur ini sejak diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga perlu pedoman dalam pengelolaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir idengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6385);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 11, P^ratur^. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19. Tahun ,2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 12024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Pedoman Tekriis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN • PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH. Menetapkan ;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6.Investasi Langsung adalah Penyertaan Modal dan/atau Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
7.Pejnyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
8.Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah bempa sejumlah dana (uang) pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 9, Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang itdak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai kepemilikan Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/Daerah.
10.Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara, BUMD, koperasi, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum Daerah tnilik Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
11.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, BUMD, dan koperasi.
13.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
15.Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
16.Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBD yang berisi kegiatan investasi dan anggaran diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
17.Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan bersifat independen dalam memberikan nasihat dan/atau masukan kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
18.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
19.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

(1)Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keuntungan sej umlah tertentu dalam j angka waktu tertentu bempa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sej umlah tertentu dalam j angka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu aebagai akibat langaupg dari investasi yang bersangkutan;
4. d.peningkatan penyerapan tenaga keija sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5. e.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubemur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
b.meningkatkan pendapatan Daerah; dan e, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 4

(1)Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Investasi Langsung yaitu:
1. a.Penyertaan Modal Daerah; dan
2. b.Pemberian Pinjaman.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dalam bentuk:
1. a.uang dan/atau
2. b.Barang Milik Daerah
(3)Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dalam bentuk pendanaan.
(4)Kewenangan dan tanggung jawab operasional Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh PPKD selaku bendahara umum Daerah.
(5)Kewenangan dan tanggung jawab operasional Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh sekretaris Daerah selaku pengelola barang dan dapat didelegasikan kepada pembantu pengelola barang Daerah.

Pasal 5

(1)Perencanaan investasi harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan/atau tertuang dalam rencana keija Pemerintah Daerah (RKPD).
(2)Dalam hal akan melakukan investasi, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyusun perencanaan Investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam rencana kegiatan investasi.
(3)Rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan terkait dengan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah yang akan dilakukan.
(4)Pengelola Investasi menyampaikan Rencana Kegiatan Investasi kepada Gubemur untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

(1)Berdasarkan Rencana Kegiatan Investasi yang telah disetujui Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), pada setiap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyusun analisis investasi.
(2)Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi. InvestasiPenasihat(3) Keanggotaan dimaksud pada ayat (2) minimal berpendidikan formal Strata 1 (SI) dengan jurusan ekonomi, bisnis, keuangan, dan perpajakan serta berpengalaman dalam bidang keahliannya sesuai dengan kebutuhan.
(4)Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. a.melakukan analisis investasi terhadap investasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.analisis investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap investasi dalam bentuk uang dan/atau Barang Milik Daerah; dan
3. c.menyampaikan laporan hasil analisis investasi kepada Gubemur melalui Pengelola Investasi.
(5)Susunan keanggotaan serta uraian tugas dan fungsi Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. sebagaimana

Pasal 7

(1)Penasihat Investasi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim pendukung yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
(2)Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni:
1. a.memberikan dukungan administratif, dengan membantu mengelola dokumen administratif dan teknis terkait investasi;
2. b.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi dengan memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c, memberikan .ora§-ukan daai saran kepada pengelola investasi berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan;
3. d.memberikan investasi; dan
4. e.menyusun perencanaan Investasi Pemerintahb Daerah. pendampingan dalam proses

Pasal 8

(1)Analisis investasi yang dilaksanakan memuat:
1. a.analisis kelay^an investasi;
2. b.analisis portofolio; dan
3. c.analisis risiko atas investasi,
(2)Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)paling sedikit mencakup aspek keuangan, aspek operasional, aspek hukum, aspek manfaat dan aspek pendukung lainnya baik dari Pemerintah Daerah dan penerima investasi.

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal Daerah merupakan investasi j angka panjang permanen yang bertujuan secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk dipeijualbelikan atau tidak ditarik kembali.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
1. a.Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang; dan
2. b.Penyertaan Modal Daerah Atas Barang Milik Daerah
(3)Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD,dilakukan:
1. a.pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan ,Daerah, modal ditempatkan dan disetor untuk pertama kali paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perusahaan; untuk dimiliki b.j pada BUMD yang berbentuk perusahaan umum Daerah, modal disetor untuk pertama disesuaikan dengan modal keija awal yang dibutuhkan perusahaan berdasarkan analisis kelayakan usaha; dan
2. c.dalam hal pelaksanaan pemenuhan sisa penyertaan Modal yang ditempatkan pada perusahaan perseroan Daerah dan pemenuhan sisa modal disetor pada perusahaan umum Daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis investasi.
(5)Penyertaan Modal dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak perlu dilakukan analisis investasi sepanjang telah dilakukan analisis kelayakan usaha.
(6)Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis Badan Usaha.
(7)Kepemilikan saham/ modal atas Penyertaan Modal Daerah dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Badan Usaha penerima Penyertaan Modal Daerah. kali

Pasal 10

(1)Dalam hal dilakukan Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pengelola Investasi terlebih dahulu menyampaikan usulan pelaksanaan investasi dalam bentuk nota dinas kepada Gubemur untuk mendapat persetujuan.
(2)Usulan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling dilengkapi dengan:
1. a.laporan hasil analisis investasi atau hasil analisis kelayakan usaha pada pendirian BUMD; dan
2. b.surat penawaran, dan/atau permohonan apabila diajukan oleh Badan Usaha beserta proposal rencana usaha yang dibuat oleh Badan Usaha penerima investasi.
(3)Proposal rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan rencana bisnis {bussiness plan) Badan Usaha yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Keija Anggaran Perusahaan (RKAP)tahunan paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.profil perusahaan;
4. d.ringkasan rencana kegiatan perusahaan yang jakan dibiayai dari Penyertaan Modal Daerah; dan
5. e.target perusahaan.
(4)Dalam hal usulan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Gubernur, Pengelola Investasi menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai penyertaan modal.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…