DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Akses Informasi Dan Dokumentasi Publik BAB III Hak Dan Kewajiban BAB IV PPID BAB V Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi BAB VI Kelengkapan PLID BAB VII Klasifikasi Informasi Publik BAB VIII Mekanisme Permohonan Informasi Dan Dokumentasi BAB IX Pembinaan Dan Pengendalian Penataan PLID BAB X Keberatan Dan Sengketa Informasi BAB XII Pendanaan BAB XIII Ketentuan Peralihan BAB XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infromasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan dokumentasi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); S A L I N A N
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika di Lingkungan Kementerian dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12.Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
13.Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Informasi adalah keterangan pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
9.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh satuan badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan badan publik lainya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
11.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
12.Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
13.Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat pengguna informasi.
14.Dokumen adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan diterima oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau saran lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
15.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengelolaan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
16.Pengelola Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan dan pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
17.Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang di butuhkan.
18.Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaan serta menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.
19.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20.Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator KIP.
21.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi antara para pihak yang diputus oleh KIP.
22.Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Provinsi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan dan pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah /PD dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.
23.Atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya di sebut atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID.
24.PPID Pembantu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang berada pada Perangkat Daerah Kalimantan Utara.
25.Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
26.Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik.
27.Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PFPID adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan satuan eselon II (pranata humas, pranata komputer, arsiparis, pustakawaan dan lain-lain) sesuai dengan kebutuhan.
28.Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap badan publik untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan melalui media pertanggung jawaban berupa laporan akutabilitas kinerja secara periodik.
29.Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
30.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.
31.Pengguna Informasi Publik adalah yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
32.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi.
33.Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawa penguasaan Pemerintah Daerah tidak termaksud informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
34.Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lain yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
35.Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik.
36.Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanaan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
37.Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melidungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
38.Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik.
39.Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau Badan Hukum Perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilaan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materil yang di derita oleh pengugat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi PD/Unit Kerja dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam:

a.Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
b.Untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
c.Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

a.Akses informasi dan dokumentasi publik;
b.Hak dan kewajiban;
c.PPID;
d.Kelembagaan PPID;
e.Kelengkapan PLID;
f.Klasifikasi Informasi Publik;
g.Mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi;
h.Pembinaan dan pengendalian penataan PLID;
i.Keberatan dan sengketa informasi;
j.FKPPID; dan
k.Ketentuan penutup.

BAB II

AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 5

(1)Informasi dan dokumentasi publik Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dan dokumentasi publik, kecuali informasi dan dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia.
(2)Informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh oleh Pemohon informasi dan dokumentasi publik dengan cepat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah.
(3)Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi dan dokumentasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Profil antara lain sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja;
2. b.Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah;
3. c.Informasi mengenai laporan keuangan antara lain laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggung jawaban;
4. d.Informasi lain diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. e.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap Pemohon berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
(4)Setiap Pemohon berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undngan.
(2)Pengguna Informasi Publik wajib mencatumkan sumber-sumber darimana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Informasi yang dapat membahayakan Negara;
2. b.Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. c.Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. d.Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/ atau
5. e.Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
(3)Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.
(2)Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
(3)Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat di akses dengan mudah.
(4)Pemerintah Daerah wajib mempertimbangkan secara tertulis terhadap setiap kebijakan yang yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
(5)Pertimbangan yang dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan agama, politik, ekonomi, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
(6)Dalam rangka memenuhi kewajiban yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan non elektronik.

Pasal 10

Hak Pemohon Informasi Publik

(1)Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hak memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melihat dan mengetahui Informasi Publik;
2. b.menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
3. c.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
(4)Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…