DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Satuan Tugas; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Koperasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Utara;
c.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Gubernur mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; masyarakat, diperlukan peran Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 316);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa keili terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Pembentukan Peraturan
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desaj dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
8.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah yang didirikan, dikembangkan atau direvitalisasi dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
9.Pembentukan adalah proses pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Koperasi.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mendorong dan mengoptimalkan penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
2. b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
3. c.memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.satuan tugas;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, berwenang:
1. a.berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
2. b.melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
3. c.melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, melakukan koordinasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
4. d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembsingunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; dan
5. e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk diprioritaskan pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan.
6. f.sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan terhadap bupati/walikota dalam pelaksanaan Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

BAB III

SATUAN TUGAS

Pasal 5

Dalam rangka percepatan pembentukan dan pengelolaan Koperasi, Gubemur membentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:

a.ketua: Gubemur;
b.wakil ketua: sekretaris Daerah;
c.sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan umsan pemerintahan di bidang koperasi; dan
d.anggota: kepala Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a.mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota;
b.memetakan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi; dan
c.melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.jumlah Koperasi yang telah terbentuk diseluruh wilayah Daerah;
2. b.tingkat partisipasi anggota.
3. c.volume usaha Koperasi;
4. d.manfaat ekonomi bagi anggota; dan
5. e.kendala yang dihadapi.
(3)Gubernur melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi.
(4)Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi di Kabupaten / Kota.
(2)Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 4 September 2025 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 4 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd BUSTAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 21 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pit. Kepala Biro Hukum 4 RADIAH BT. YOLOHIO, S.H., M.AP NIP 197310022006042012

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…