DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBYEK DAN SUBYEK KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN BAB III PENGELOLAAN KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP BAB IV FORUM KERJASAMA JASA LINGKUNGAN HIDUP BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA BAB VII PEDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 7. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134); 4.

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Pw Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara pemanfaat jasa lingkungan hidup dengan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup. Pengelolaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Air dan energi air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, yang berada di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar adalah segala sesuatu yang diberikan oleh potensi keanekaragaman jenis dan atau keindahan yang dihasilkan dari fisik dan perilaku jenis tumbuhan dan/atau satwa liar. Pemanfaatan air adalah pemanfaatan massa air yang terdapat pada dan di atas permukaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Karbon hutan adalah karbon dari pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-kegiatan penyimpanan (stock) karbon, penyerapan karbon dan penurunan emisi karbon hutan. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sengketa Jasa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup terhadap objek jasa lingkungan hidup. 7. 8. 9.

20.Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
21.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22.Pemegang izin atau pelaku usaha jasa lingkungan adalah wirausahawan atau investor bidang jasa lingkungan yang memuilki 1z1n pemanfaatan jasa lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

a.mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan;
b.menumbuhkan tanggungjawab dan kerjasama multipihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Daerah; dan
c.mengembangkan kegiatan ekonomi lingkungan hidup serta sumber daya alam di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup jasa lingkungan hidup yang diberikan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup meliputi: perlindungan tata air; perlindungan keanekaragaman hayati; penyerapan, penyimpanan dan penambahan cadangan karbon; pelestarian keindahan alam; dan/atau jasa lingkungan hidup lainnya. a. ¢. d. e.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN

Pasal 4

Subyek Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup meliputi:

a.Setiap orang, kelompok orang atau masyarakat hukum adat yang menjadi penyedia jasa lingkungan hidup;
b.Setiap orang, kelompok orang, badan usaha yang menikmati atau memanfaatkan jasa lingkungan hidup; dan
c.Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi penyedia atau memanfaatkan jasa lingkungan hidup.

Pasal 5

(1)Obyek Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup meliputi:
1. a.wisata alam;
2. b.air dan energi air;
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)g. karbon hutan; energi angin; energi panas matahari; keanekaragaman dan keindahan jenis tumbuhan dan satwa liar; dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. d. e. f. Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa: a. h. wisata rimba, antara lain menikmati alam, lintas alam, interpretasi alam dan lingkungan, rekreasi, perkemahan, petualangan hutan, pengamatan satwa dan safari malam; wisata tirta, antara lain arung jeram, snorkeling, menyelam, berenang, mancing, berjemur, dan fotografi bawah air; wisata pendidikan dan penelitian, antara lain studi potensi sumberdaya alam; wisata sejarah, antara lain mengunjungi lokasi dan peninggalan bersejarah; wisata petualangan, antara lain outbond, jembatan antar tajuk pohon, kabel luncur, dan panjat tebing; wisata budaya, antara lain atraksi seni budaya; wisata spiritual, antara lain ziarah ke tempat yang dipercaya memiliki unsur spiritual; olah raga minat khusus antara lain berkuda, panahan dan sepeda gunung. d. e. f. g. Air dan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain berupa: a. b. pemanfaatan massa air untuk air bersih, air minum, kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan kehutanan dan kegiatan penunjang industri; pemanfaatan aliran air untuk energi pembangkit listrik tenaga mikro hidro atau pembangkit listrik tenaga mini hidro. Karbon hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa:
1. a.potensi jasa lingkungan karbon (stok karbon), meliputi cadangan karbon (tonC/Ha) dan Referrence Emission Level (REL) termasuk teknik penghitungannya serta peluang pasar karbon; kegiatan terhadap adaptasi perubahan iklim, antara lain meliputi perkiraan produksi kredit karbon, rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan, dan emisi bersih C02e; kegiatan terhadap mitigasi perubahan iklim, antara lain meliputi penghitungan keutuhan ekosistem hutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolan sistem jaringan dan tata air pada rawa dan lahan gambut dan adopsi pohon. Energi angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain berupa potensi dan peruntukan pemanfaatan energi angin, serta skala pemanfaatannya. Energi panas matahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain berupa potensi dan peruntukan pemanfaatan energi panas matahari serta skala pemanfaatannya.
(7)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)Keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain berupa:
1. a.keanekaragaman jenis dan keindahan yang dihasilkan dari fisik dan perilaku jenis satwa dan/atau jenis tumbuhan, termasuk jenis satwa dan/atau jenis tumbuhan liar dan dilindungi;
2. b.pengembangan wisata minat khusus dalam bentuk paket-paket pendidikan dan atraksi satwa, misalnya pengenalan jenis tumbuhan dan satwa, tipe-tipe ekosistem dan pendidikan lingkungan, termasuk tumbuhan obat dan tumbuhan hias. Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g adalah kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038.

Pasal 6

Objek Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam menetapkan objek Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan serta menghormati dan memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak adat dan kearifan lokal.

BAB III

PENGELOLAAN KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

Perencanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan. Perencanaan pengelolaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan oleh Gubernur' melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di_ bidang pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, meliputi urusan: lingkungan hidup; kehutanan; perikanan dan kelautan; pariwisata; pekerjaan umum; pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan; energi sumber daya mineral; dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan. TR me ao op

Pasal 8

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup diberikan oleh Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup atas manfaat dan/atau akses terhadap Jasa Lingkungan Hidup yang dikelola dan/atau dipulihkan oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a.Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.antar Pemerintah Kabupaten /Kota;
c.Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan setiap orang, kelompok orang, atau masyarakat hukum adat;
d.setiap orang atau kelompok orang dengan setiap orang, kelompok orang, atau masyarakat hukum adat.

Pasal 9

Bentuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

a.uang; atau
b.sesuatu lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Nilai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit ditentukan dengan mempertimbangkan:
a.biaya ekonomi upaya pelestarian fungsi lingkungan Hidup;
b.biaya pemberdayaan masyarakat; dan
c.biaya pelaksanaan kerjasama.

Pasal 10

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

a.Penyedia Jasa Lingkungan Hidup memiliki bukti pemilikan/penguasaan/pengelolaan lahan;
b.Penyedia Jasa Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menyediakan, menghasilkan, dan/atau meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup; c. perhitungan Jasa Lingkungan Hidup dan kompensasi/imbal jasa terukur;
d.rincian kompensasi/imbal jasa termuat dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten /Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam hal setiap orang, kelompok orang, atau masyarakat hukum adat bertindak sebagai Penyedia Jasa Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap Penyedia Jasa Lingkungan tersebut.

(3)
(1)
(2)
(1)
(2)Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang diberikan wajib digunakan untuk kepentingan: pemulihan lingkungan hidup; konservasi; pengayaan keanekaragaman hayati; peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup; pengembangan energi terbarukan; pengembangan perekonomian berbasis keberlanjutan; pengembangan infrastruktur pendukungnya; dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan Jasa Lingkungan Hidup yang disepakati antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup. ao e. f. g.

Pasal 11

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antar Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2)huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui mekanisme hibah daerah atau belanja bantuan keuangan urusan lingkungan hidup dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan hidup kepada Pemerintah Kabupaten/Kota selaku Penyedia Jasa Lingkungan hidup. Sumber dana pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…