Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewajiban Pelaku Usaha Bab III Sanksi Ba IV Ketentuan Peralihan Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang dan Pendirian Kantor Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Berinvestasi; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2. 3. 4. 5. Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 6. 7. 8. 9. 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG DAN PENDIRIAN KANTOR CABANG BAGI PELAKU USAHA YANG BERINVESTASI.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha 4. 5. 6. milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 10. 11. firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kantor Cabang adalah Kantor yang mengurus kepentingan suatu perusahaan di tempat lain atau yang kedudukannya berada d bawah kantor pusat. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang selanjutnya disebut PPh Orang Pribadi adalah Pajak yang dilakukan oleh orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau profesi yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang yang selanjutnya disebut NPWP Cabang adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 7, 8. 9. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. dan kewajiban perpajakannya apabila berekspansi dengan membuka cabang baru. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam _rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD. Kantor Pelayanan Pajak Lokasi yang selanjutnya disingkat KPP Lokasi adalah KPP yang membawahi wilayah kerja tempat pelaku usaha menjalankan usahanya. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejuruan tertentu. Pemenang lelang adalah Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses penyedia barang/jasa dan dinyatakan lulus verifikasi untuk layanan pengadaan barang jasa di Provinsi Kalimantan Utara. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 20.Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Instansi yang menangani perizinan, PD Pengguna Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa, serta bagi LPSE dan LPBJP, dalam menentukan :
BAB II
Pelaku usaha berasal dari luar daerah yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan, profesi dan pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan jasa di Daerah, wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan KPP setempat.
Bendahara Pengeluaran pada PD, wajib memeriksa NPWP Cabang sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
Pengusaha sebagai pemberi' kerja berkewajiban melakukan pemotongan pembayaran dan pelaporan PPh
terhadap komisaris direksi manajer divisi dan karyawan yang telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP) sesuai ketentuan peraturan perundag- undangan. Pembayaran PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan NPWP yang terdaftar di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang sesuai dengan tempat kegiatan usaha atau cabang perusahaan di Kabupaten/ Kota yang ada di Wilayah Kalimantan Utara. Kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
Seluruh perusahaan yang kegiatan usahanya berada di Provinsi Kalimantan Utara wajib mendirikan kantor di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Bagi perusahaan yang telah menjalankan kegiatan usahanya dan/atau telah beroperasi diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
BAB III
Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 6 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
Bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh izin dan belum habis masa berlakunya masih dapat menggunakan izin usaha, dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP Cabang paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkan Peraturan Gubernur ini.
BAB V
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Peraturan Bupati/Walikota agar berpedoman pada Peraturan Gubernur ini. -1ll-
BAB VI
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Juni 2021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, le ZAINAL ARIFIN PALIWANG BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 22
Membuka PDF…