DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2015

Nomor: 23
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang tata cara pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara tahun 2015.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kantor / Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Utara Dalam Rangka Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 1 10. 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890), 2 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA KANTOR / BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN / KOTA SE-KALIMANTAN UTARA DALAM RANGKA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: PON 10. 11. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota se Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada satuan kerja pengelolaan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 5. 6. 7. 8. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

(1)
(2)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah APBD Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara. Belanja bantuan keuangan adalah salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota. Belanja bantuan keuangan bersifat Umum adalah belanja bantuan keuangan yang besarannya ditetapkan Pemerintah Provinsi atas dasar usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya peruntukan serta penggunaannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan program prioritasnya. Belanja bantuan keuangan bersifat Khusus adalah belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah kabupaten/Kota yang sifat bantuannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB IL

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud bantuan ini adalah untuk menyelaraskan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan peraturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan agar langkah-langkah pemberian, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ,

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pemberian, penyaluran, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan, pertanggungjawaban pelaporan serta revisi bantuan keuangan

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas kinerja pembangunan daerah demi upaya mempercepat perwujudan masyarakat Kalimantan Utara yang semakin sejalan.

Pasal 5

(1)Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi bersifat stimulan dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015.
(2)Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan menyampaikan pernyataan belum menganggarkan atau pagu kegiatan belum mencukupi untuk Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015:
(3)Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015,
(4)Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ini harus diadministrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun anggaran yang bersangkutan.
(5)Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)
(7)
(8)
(9)Untuk menyatakan komitmen dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program/kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendamping bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan kegiatan belanja Bantuan Keuangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota Kesatuan Bangsa dan Politik. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum terbentuk, maka dilaksanakan oleh Bagian/Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
(10)Terhadap perkembangan realisasi fisik maupun keuangan serta
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)akibat yang timbul dari penggunaan dana Belanja bantuan keuangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Untuk penyaluran Dana Bantuan Keuangan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi Rencana Kerja Anggaran SKPD Kabupaten/Kota oleh Tim Bantuan Keuangan Provinsi. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang diklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan asistensi terlebih dahulu oleh TAPD Kabupaten/Kota. Mekanisme Klarifikasi meliputi:

a.Rencana Kerja Anggaran SKPD yang sudah diasistensi oleh TAPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Tim Bantuan Keuangan Provinsi untuk diklarifikasi.
b.Untuk kegiatan fisik dilengkapi dengan dokumen perencanaan teknis dan Rencana Anggaran Biaya. Untuk pekerjaan lanjutan dilengkapi dengan Sketsa Penanganan pekerjaan sebelumnya, dan
c.Hasil klarifikasi Rencana Kerja Anggaran SKPD, selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara Pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota, Penyaluran dana bantuan keuangan dilaksanakan sekaligus. 7

Pasal 8

Monitoring dilaksanakan secara berkala, yang dilakukan oleh Tim Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan Monitoring terhadap Kegiatan Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota akan diberitahukan terlebih dahulu melalui surat resmi dari Sekretaris Tim Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan pengawasan kegiatan/penggunaan dana Belanja bantuan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur cg. Inspektur Provinsi. Apabila dipandang perlu, pengawasan dapat dilakukan langsung oleh Inspektorat Provinsi atas perintah Gubernur.

Pasal 9

Untuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana Belanja Bantuan Keuangan, Pemerintah Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan Laporan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Perekonomian dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan ketentuan:

a.Laporan Triwulan tentang Realisasi fisik dan keuangan disampaikan oleh Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir triwulan periode laporan, dengan contoh Form F-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini, b. . Laporan Tahunan tentang Realisasi fisik dan keuangan disampaikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dengan contoh Form F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Non Spesifik disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dan huruf e merupakan dasar penyaluran Bantuan Keuangan, dengan contoh Form F-3 sebagaimana terantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini, d. 8
e.Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Spesifik disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, dengan contoh Form F-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini, dan
f.Batas akhir penyampaian laporan realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyaluran terakhir Bantuan Keuangan diterima pada tanggal 10 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB V

REVISI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

(1)Revisi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan terhadap unit organisasi, program/kegiatan maupun jenis belanja tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan,
(2)Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati/ Walikota,
(3)Revisi bantuan keuangan yang hanya mengubah obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…