DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Fungsi Penunjang Lain, Kepegawaian, Jabatan pada Lembaga Fungsi Penunjang Lain, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara.

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Menimbang GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA FUNGSI PENUNJANG LAINPROVINSI KALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR 23 TAHUN 2016 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA -. 2
1. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nemer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOI' 2036);
6. 8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor5). ,.., .)
7. 2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
8. 3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. 4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
10. 5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. 6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. 7.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterarnpilan terten tu.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilari Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA FUNGSI PENUNJANG LAIN PROVINSI KALIMANTAN UTARA. MEMUTUSKAN : Menetapkan 4 Pasa14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah meru pakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Penanggulangan Bencana.
(2)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur.

8.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 6 Pasal 7 Badan Penghubung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan hubungan an tar lembaga,

(1)Badan Penghubung merupakan unsur penunjang lain Pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur mela1ui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kalimantan Utara-Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Pimpinan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
1. b.Seksi Kesiapsiagaan.
  1. 4.Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
2. a.SeksiPenangananDarurat;dan
3. b.Seksi Logistik dan Peralatan.
  1. 5.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
4. a.Seksi Rehabilitasi; dan
5. b.Seksi Rekonstruksi.
  1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 7 Pasa19
(1)Susuna Organisasi Badan Penghubung terdiri atas:
1. a.KepalaBadan;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
4. d.Subbidang Promosidan Infonnasi;
5. a.perumusan kebijakan Badan Penghubung sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
6. b.penyusunan rencana program kerja Badan Penghubung;
7. c.penyelenggaraan kerja sarna dibidang hubungan antar lembaga;
8. d.penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap perangkat daerah yang bertugas ke Jakarta dan pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta;
9. e.pengelolaan Anjungan Daerah Kalimantan Utara di Taman MiniIndonesia Indah;
10. f.pengelolaan Mess Pemerintah ProvinsiKalimantan Utara;
11. g.melaksanakan urusan ketatausahaan;
12. h.pembinaan KelompokJabatan Fungsional;
13. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. -Paragraf 3 Fungsi pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Utara di TMII, pelayanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta. 8

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNANORGANISASI LEMBAGAFUNGSr PENUNJANGLAIN

Pasal 11

(1)KepalaBadan merupakanjabatan eselon IIa ataujabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris Badan, Kepala Badan Penghubung, Kepala Bidang merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan administrator.
(3)Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVaatau jabatan pengawas. BABIV JABATANPADALEMBAGAFUNGSIPENUNJANGLAIN Pasa110
(1)Kepala Lembaga Fungsi Penunjang Lain diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubemur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul KepalaBadan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Pejabat Fungsional pada LembagaFungsi Penunjang Lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII KEPEGAWAIAN
1. e.Subbidang Pelayanan;
2. f.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 9 Pasal 15 Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :
1. a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sarna yang baik di lingkungan internal dan eksternal Lembaga Fungsi Penunjang Lain;
2. b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan Pasa114 Setiap unit kerja membantu Kepala Lembaga Fungsi Penunjang Lain dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Lembaga Fungsi Penunjang Lain harus menyusun :

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Lembaga Fungsi Penunjang Lain; dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Lembaga Fungsi Penunjang Lain. Pasa112 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Fungsi Penunjang Lain berkoordinasi dengan :
a.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b.pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
c.lembaga/organisasi yang terkait dengan Lembaga Fungsi Penunjang Lain baik nasional maupun internasional; dan
d.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar Lembaga Fungsi Penunjang Lain.
a.wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubemur mela1ui Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Lembaga Fungsi Penunjang Lain; dan
b.Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

TATAKERJA 10 Pasal 19 Kepala Lembaga Fungsi Penunjang Lain dalam melaksanakan tugasnya:

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Lembaga Fungsi Penunjang Lain bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

c.melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang. 11 Pasal 21

(1)Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.
(2)Apabila terjadi perubahan Nomenklatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari perubahan Pedornan Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kernbali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Penjabaran Tugas dan fungsi jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.
(4)Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.
(5)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. BABVII KETENTUANPERALIHAN Pasal 20 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubemur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan Utara. denganiniGubernurPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pasal 23 Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilaku.kanpelantikan pejabat struktural. Pasa122 BAB VIn KETENTUANPENUTUP 12 IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. memerintahkan mi denganGubernurPeraturan orang mengetahuinya,Agar setiap pengundangan Pasa123 Peraturan Gubemur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural. Pasa122 BAB VIn KETENTUAN PENUTUP 1J j , . 1 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5234); Perundang-undanganPeraturanPembentukan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mengingat 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara.
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Menimbang GUBERNUR KALIMANTANUTARA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA ORGANISASIDANTATAKERJA LEMBAGAFUNGSI PENUNJANG LAINPROVINSI KALIMANTANUTARA TENTANG NOMOR 23 TAHUN 2016 PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 2
1. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 6.Peraturan Pemerintah Nomoi'18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemer 2036);
6. 8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5). 3 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :
7. 1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. 2.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
9. 3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. 4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
11. 5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. 6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
13. 7.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. BABI KETENTUANUMUM PERATURANGUBERNUR TENTANGORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA FUNGSI PENUNJANG LAIN PROVINSI KALIMANTANUTARA. MEMUTUSKAN: Menetapkan 4 Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah meru pakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Penanggulangan Beneana,
(2)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

8.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 5 Pasal 5

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai berikut:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Unsur Pengarah;
3. c.Unsur Pelaksana, yang terdiri atas :
  1. 1.Kepala Pelaksana;
  2. 2.Sekretariat, membawahkan :
4. a.Subbagian Perencanaan;
5. b.Subbagian Keuangan; dan
6. c.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  1. 3.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
7. a.SeksiPencegahan;dan
8. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
9. b.pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Penanggulangan Bencana.
10. c.perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, pengkomandoan dan pengendalian teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
11. d.peru mu san , perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, pengkomandoan dan pengendalian teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik;
12. e.perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, pengkomandoan dan pengendalian teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
13. f.penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
14. g.pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
15. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 6 Pasa17 Badan Penghubung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga,
(1)Badan Penghubung merupakan unsur penunjang lain Pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kalimantan Utara-Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Pimpinan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
1. b.Seksi Kesiapsiagaan.
  1. 4.Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
2. a.Seksi Penanganan Darurat; dan
3. b.Seksi Logistik dan Peralatan.
  1. 5.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
4. a.Seksi Rehabilitasi; dan
5. b.Seksi Rekonstruksi.
  1. 6.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 7 Pasa19
(1)Susuna OrganisasiBadan Penghubungterdiri atas:
1. a.KepalaBadan;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
4. d.Subbidang Promosidan Informasi;

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNANORGANISASI LEMBAGAFUNGSr PENUNJANGLAIN

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Penghubung menyelenggarakanfungsi :

a.perumusan kebijakan Badan Penghubung sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
b.penyusunan rencana program kerja Badan Penghubung;
c.penyelenggaraan kerja sarna dibidang hubungan antar lembaga;
d.penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap perangkat daerah yang bertugas ke Jakarta dan pembinaan masyarakat KalimantanUtara di Jakarta;
e.pengelolaan Anjungan Daerah Kalimantan Utara di Taman MiniIndonesia Indah;
f.pengelolaanMessPemerintah ProvinsiKalimantan Utara;
g.melaksanakan urusan ketatausahaan;
h.pembinaan KelompokJabatan Fungsional;
1. 1.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8 Pasalll

(1)Kepala Badan merupakan jabatan eselon I1aatau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris Badan, Kepala Badan Penghubung, Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IlIa atau jabatan administrator.
(3)Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. BABIV JABATANPADALEMBAGAFUNGSI PENUNJANGLAIN

Pasal 10

(1)Kepala Lembaga Fungsi Penunjang Lain diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang- undangan.
(3)Pejabat Fungsional pada Lembaga Fungsi Penunjang Lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII KEPEGAWAlAN
1. e.Subbidang Pelayanan;
2. f.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 9 Pasa115 Setiap pimpinan unit kerja dan kelompokjabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :
1. a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sarna yang baik di lingkungan intemal dan ekstemal LembagaFungsi Penunjang Lain;
2. b.melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan Pasal 14 Setiap unit kerja membantu Kepala Lembaga Fungsi Penunjang Lain dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Lembaga Fungsi Penunjang Lain harus menyusun:

a.peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Lembaga Fungsi Penunjang Lain;dan
b.analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan LembagaFungsi Penunjang Lain.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Fungsi Penunjang Lain berkoordinasidengan :

a.perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
b.pemerintah provinsidan pemerintah kabupaten/kota;
c.lembagajorganisasi yang terkait dengan LembagaFungsi Penunjang Lain baik nasional maupun intemasional; dan
d.unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar LembagaFungsi Penunjang Lain.
a.wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan LembagaFungsi Penunjang Lain; dan
b.Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…