DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini biasanya meliputi: Prinsip Pengadaan, Prosedur Pengadaan, Metode Pengadaan, Pihak-pihak yang Terlibat, Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

b.mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website rumah sakit;
c.menetapkan PPK;
d.menetapkan Pejabat Pengadaan;
e.menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 12 f. menetapkan: 1)pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2)pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
g.mengawasi pelaksanaan anggaran; h.menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP Rumah Sakit/Panitia Pelaksana Pengadaan/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
j.mMengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

(2)Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat: a. menetapkan tim teknis; dan/atau b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Pasal 8

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

a.PA menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
b.PA mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan. 1

Pasal 9

(1)KPA merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.
(2)KPA merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.
(3)KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA 13

Pasal 10

(1)PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
1. a.menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak.
2. b.menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:
3. d.melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. e.mengendalikan pelaksanaan Kontrak; melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; f.
5. g.menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
6. h.melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
1. a.mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
2. b.menetapkan tim pendukung;
3. c.menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
4. d.menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. 14

Pasal 11

(1)PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. b. c. g. memiliki integritas; memiliki disiplin tinggi; memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; d. menandatangani Pakta Integritas; e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
(3)Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
(4)Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk: a. b. PPK yang diyabat oleh pejabat eselon I dan Il di Rumah Sakit; dan/atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
(5)Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c adalah:
1. a.berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; . memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
(6)Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIla atau disetarakan dengan golongan IIa. 15

Pasal 12

(1)Rumah Sakit membentuk ULP Rumah Sakit yang dapat memberikan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara penunjukan langsung, sayembara dan kontes
(2)ULP Rumah Sakit dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 13

(1)Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP/Panitia Pelaksana Pengadaan Rumah Sakit dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP.
(2)Keanggotaan Kelompok Kerja ULP Rumah Sakit wajib ditetapkan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa konsultasi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rpi.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
(3)Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
(4)Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.

Pasal 14

(1)Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu) milyar rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.
(2)Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Pasal 15

Kepala ULP Rumah Sakit/Anggota Kelompok Kerja ULP Rumah Sakit/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b.memahami pekerjaan yang akan diadakan;
c.memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
d.memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; 16
e.memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan f. menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 16

(1)Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP rumah sakit/Pejabat Pengadaan meliputi: a. b. Cc. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; menetapkan Dokumen Pengadaan; menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;Je mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Rumah Sakit dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; f. khusus untuk Kelompok Kerja ULP Rumah Sakit: 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: g.
1. a.Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. b.Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan _— salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP Rumah Sakit. khusus Pejabat Pengadaan: h. 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan/atau 17 2) menyampaikan hasil Pemilihan dan _— salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan 4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 1.
(2)Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP Rumah Sakit meliputi: a. b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP Rumah Sakit; menyusun program kerja dan anggaran ULP Rumah Sakit; mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP Rumah Sakit dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Rumah Sakit; d. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP Rumah Sakit; €. menugaskan/menempatkan /memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing- masing Kelompok Kerja ULP Rumah Sakit; dan f. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP Rumah Sakit kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN. g.
(3)Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP Rumah Sakit/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: a. b. perubahan HPS; dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
(4)Kepala ULP Rumah Sakit/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri dari rumah sakit.
(5)Anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari Pegawai Negeri maupun Pegawai Non Pegawai Negeri Rumah Sakit.
(6)Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa_ bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP Rumah Sakit/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta. 18
(7)Kepala ULP Rumah Sakit dan Anggota Kelompok Kerja ULP Rumah Sakit dilarang duduk sebagai:
1. a.PPK;
2. b.Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
3. c.Bendahara; dan
4. d.APIP.

Pasal 17

(1)PA/KPA menetapkan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
(2)Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri atau non pegawai negeri rumah sakit.
(3)Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
2. b.memahami isi SPK/Kontrak;
3. c.memiliki kualifikasi teknis;
4. d.menandatangani Pakta Integritas; dan
5. e.tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
(4)Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
1. a.melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK/Kontrak;
2. b.menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
3. c.membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
(5S)Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
(6)Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh PA/KPA.
(7)Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan. 19

Pasal 18

(1)Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; ketentuan sebagaimana dimaksud pada _huruf C, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; d. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; e. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; f. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; g. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; h. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sesuai ketentuan yang berlaku. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani_ sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi’ kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan; k. 20
1. l.secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
2. m.tidak masuk dalam Daftar Hitam;
3. n.memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat diyangkau dengan jasa pengiriman; dan o. menandatangani Pakta Integritas.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.
(3)Pegawai Rumah Sakit dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan rumah sakit.
(4)Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…