BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DATA KEPENDUDUKAN BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES BAB IV PELAKSANAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF BAB VII PENUTUP
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. ¢. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611). 8. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES 10. 11. 12. DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAB | KETENTUAN UMUM
. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. . Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 1. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara. 3. . Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.4. . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas5. adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara. . Penyelenggara adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi6. Kalimantan Utara. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 8. . Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang9. tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Pemanfaatan Data Kependudukan adalah penggunaan data kependudukan oleh pengguna data kependudukan. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pelayan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. 25. Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pengguna adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Hukum Daerah Provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Pusat. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Gudang Data selanjutnya disebut Data Ware House Terpusat adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota. Aplikasi Data Ware House Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna provinsi. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut card reader adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam chip KTP-el melalui verifikasi sidik jari. Web Service adalah aplikasi sekumpulan data (database) perangkat lunak (software) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (remote) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu. Web Portal adalah Aplikasi Website yang menjadi pintu gerbang atau starting point yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan. Jaringan Tertutup adalah (Private Leased Line) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup. Petunjuk Teknis merupakan hasil rapat tentang teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Pengguna. Platform Bersama adalah fasilitas layanan jaringan tertutup dan/atau aplikasi bersama untuk keperluan akses Data Kependudukan dengan Jaringan Tertutup sehingga dapat menjamin keamanan dan kemudahan pemanfaatan Data Kependudukan.
Pengaturan Gubernur ini bertujuan untuk:
Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu Pemanfaatan Data Kependudukan meliputi: Data Kependudukan; Pemberian Hak Akses; Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses; Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan; Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan; Sanksi Administratif.mo po op
BAB II
Pemberian Hak Akses Dalam hal pemberian Hak Akses Data Kependudukan kepada Pengguna, Pengguna mengajukan permohonan dari Pimpinan Pengguna kepada Gubernur melalui Penyelenggara untuk mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
BAB III
BAB IV
Membuka PDF…