DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2014

Nomor: 24
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai tata cara dan prosedur pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah pada

Mengingat

Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa Kepala Daerah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah,

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuaangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425): Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 15). 4. 5. 6. 7. 8. 9. MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB II

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:

a.Sistem Akuntansi SKPD:
b.Sistem Akuntansi PPKD: dan
c.Bagan Akun Standar.

Pasal 3

(1)Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
(2)Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
(3)Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)BAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebagai menjadi pedoman dalam melakukan kodefikasi mencakup akun- akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
(2)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 5, meliputi:
1. a.level 1 (satu) menunjukkan kode akun:
2. b.level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok:
3. c.level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis:
4. d.level 4 (empat) menunjukkan kode obyek, dan
5. e.level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
(3)BAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
(4)BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.
(2)Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 tetap mengacu pada sistem akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Bagian Lampiran BAB III dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

(1)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2)Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 September 2014 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…