DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2017

Nomor: 24
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah. Beberapa poin yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Kriteria piutang yang bisa dihapus, Prosedur penghapusan piutang, Kewenangan penghapusan, Pelaporan dan pencatatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

1.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2012 Nomeor 229; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedeman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 4. 5. 6. 7, 8. Layanan Umum Daerah. 2 MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual étanpa Mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada _prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan (fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 4. daerah pada umumnya. 3 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Piutang BLUD-RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD-RSUD dan/atau hak BLUD-RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainya yang sah. Direktur RSUD adalah Pejabat Pengguna Anggaran pada BLUD-RSUD. Dewan Pengawas RSUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan RSUD. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemeritah Daerah dan / atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Tim Penghapusan Piutang Daerah adalah Tim yang melakukan verifikasi usulan penghapusan piutang daerah. 5. 6. 7. 8.

Pasal 2

Piutang BLUD-RSUD yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi dapat dilakukan penghapusan setelah adanya upaya penagihan dan penelitian setempat. 4

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 3

Piutang BLUD-RSUD dapat dihapuskan dengan cara penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak.

Pasal 4

Penghapusan secara bersyarat prosedur penghapusan piutang adalah sebagai berikut :

a.Piutang BLUD-RSUD yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan setelah adanya laporan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi oleh PPK-BLUD RSUD;
b.Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Debitur BLUD-RSUD yang tidak dapat ditagih iagi dan diusulkan untuk dihapuskan; ec. Direktur BLUD-RSUD mengajukan usulan penghapusan piutang tak tertagih kepada Tim Penghapusan Piutang Daerah untuk dilakukan verifikasi;
d.Berdasarkan hasil verifikasi, Direktur BLUD-RSUD menpesahkan Daftar Piutang Tak Tertagih dan menandatangani Surat Penghapusan Bersyarat Piutang BLUD-RSUD sesuai jenjang kewenangannya;
e.Terhadap penetapan Penghapusan Piutang BLUD- RSUD yang bukan kewenangan Direktur dilakukan permohonan penetapan oleh Gubernur melalui PPKD. 5

Pasal 5

Penghapusan secara bersyarat, ditetapkan oleh :

a.Direktur BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
b.Direktur BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah Jlebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
c.Penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD. Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan pelimpahan kewenangan Gubernur kepada Direktur yang

(2)
(3)selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Prosedur penghapusan piutang secara mutlak adalah sebagai berikut :

(1)Piutang BLUD yang telah dihapus secara bersyarat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak jika :
1. a.Setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat; b.Penanggung Utang tetap' tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya; dan 6
(2)
(1)
1. c.Terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menghentikan program beserta pembayarannya terkait dengan Piutang Jakesmas/Jaminan Kesehatan Nasional/ Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Daftar Usulan Penghapusan mutlak disampaikan Direktur BLUD-RSUD kepada Tim Penghapusan Piutang untuk diverifikasi. Hasil verifikasi dari Tim Penghapusan Piutang Daerah diajukan ke Gubernur melalui PPKD untuk ditetapkan
(3)penghapusannya secara mutlak.

Pasal 7

Penghapusan secara mutlak, ditetapkan oleh : a.Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp. 9.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan b.Gubernur untuk jumilah tlebin dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal Piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum

(2)tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur BLUD-RSUD. 7

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 16 Januari 2017 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 3 Qjore \sworo sul ecpala siete G) kas 4 §pP0. ecpalo @Cup VASOL WAY pro, a NG 1p. Ao MSI secerne y | 2 19K. -™-5 | poston ence | IRIANTO LAMBRIE Bi St SW g or™ 4 8 Mes GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Menimbang Mengingat RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, bahwa ”Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat {1), ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan” perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

1.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2.Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2012 Nemor 229; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362); 1
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Te Layanan Umum Daerah. 2 MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ; Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan 3. 4. daerah pada umumnya. 3

5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6.Piutang BLUD-RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD-RSUD dan/atau hak BLUD-RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainya yang sah.
7.Direktur RSUD adalah Pejabat Pengguna Anggaran pada BLUD-RSUD.
8.Dewan Pengawas RSUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan RSUD.
9.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemeritah Daerah dan / atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 10.Tim Penghapusan Piutang Daerah adalah Tim yang melakukan verifikasi usulan penghapusan piutang daerah. BAB IT PIUTANG YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…