BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMERIKSAAN KESEHATAN BAB III JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN BAB IV PELAPORAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adalah warga Negar Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintah. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kota Tarakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang berada di bawah pengawasan dan pembinaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan dan pembinaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom-Corona Virus-2 (SARS-CoV-2). Protokol Kesehatan adalah tata cara terkait penanganan dan pencegahan terhadap penularan Covid-19 yang berlaku secara nasional. Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 yang selanjutnya disingkat sebagai pemeriksaan kesehatan adalah serangkaian pemeriksaan kesehatan 5. 6. 7. 8. 9. 17. 18. 19. 20. 21. 22. untuk mengetahui keterjangkitan Covid-19 melalui pola Rapid Diagnostic Test (RDT), Test Cepat Molekular (TCM) dan Polymerase Chain Reaction (PCR). Rapid Diagnostic Test yang selanjutnya disingkat sebagai RDT adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis. Test Cepat Molekuler yang selanjutnya disebut sebagai TCM adalah test untuk mengidentifikasi RNA pada virus Covid-19 dengan menggunakan catridge khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kasus suspek adalah orang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid- 19 pada fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
BAB II
Pemeriksaan Kesehatan diberikan tanpa memandang Suku, Agama dan Ras (SARA) berdasarkan indikasi medis. Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pendataan warga terkena serta tindakan Kesehatan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid- 19. Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 wajib bagi setiap orang, kelompok Masyarakat atau Badan Hukm yang akan melakukan perjalanan dalam Daerah dan/ atau keluar Daerah. Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 sebagaimana yang dimaksud pada ayat
Pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan Covid-19 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon oleh petugas Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan. Dalam hal Hasil pemeriksaan kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukan hasil yang reaktif/positif Covid-19, maka segera diambil tindakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Setiap orang, kelompok Masyarakat atau Badan Hukum yang menugaskan pegawai untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan Covid- 19 dikenakan biaya. Pengenaan biaya pemeriksaan Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pengurangan, keringanan dan/ atau pembebasan. Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk keperluan pendidikan, kegiatan sosial, dan dalam rangka pelaksanaan tugas. Pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukan bagi: Pelajar; Mahasiswa; Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; Masyarakat Tidak Mampu; PNS/Non PNS, TNI, POLRI, dan Pejabat publik; Anggota DPRD.mono gp
Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a adalah pelajar yang akan melaksanakan perjalanan dalam rangka melanjutkan Pendidikan baik di dalam dan/atau di luar Daerah. Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis baik melalui orangtua/wali/pengurus ikatan pelajar yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan fotocopy Kartu Pelajar/KIA atau kartu sejenis yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan di tempat Pelajar tersebut menempuh Pendidikan.
Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b adalah Mahasiswa yang akan melaksanakan perjalanan dalam rangka melanjutkan Pendidikan di dalam dan/atau di luar Daerah. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis baik secara perseorangan atau kolektif yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas . Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Mahasiswa dan/atau kartu sejenis yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan di tempat Mahasiswa tersebut menempuh Pendidikan.
Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c adalah tokoh Agama dan tokoh Masyarakat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan melaksanakan perjalanan dalam rangka kegiatan Syiar Agama, kegiatan Sosial, dan/atau kepentingan lain dalam kapasitasnya sebagai tokoh Agama dan tokoh Masyarakat baik di dalam dan/atau di luar Wilayah Daerah. Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
Masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d merupakan Masyarakat tidak mampu yang akan melaksanakan perjalanan melanjutkan Pendidikan, pengobatan atas indikasi medis dan/atau keperluan lainnya yang mendesak baik di dalam dan/atau di luar Daerah. Masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan surat Keterangan tidak mampu fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga, surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah/ Camat dan/atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
PNS/Non PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e adalah PNS/Non PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Publik yang akan melaksanakan perjalanan dalam rangka tugas kedinasan baik di dalam dan/atau di luar Daerah. PNS/Non PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat publik dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis baik secara perseorangan atau kolektif yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
Membuka PDF…