DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2022

Nomor: 24
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN KEARSIPAN BAB III PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS BAB IV PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pengelolaan Arsip dinamis dan Arsip Statis;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalirnantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eiektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Oinamis;
9.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2011 tentang Akses dan Layanan Arsip Statis;
10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
11.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 ten tang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
14.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
15.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1667);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLMN ARSIP DINAM!S DAN ARSIP STAT!S

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis untuk menjamin ketersediaan arsip serta menjamin keselarnatan dan keamanan arsip.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.terjaminnya ketersediaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
b.terwujudnya penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem kearsipan yang terpadu;
c.terwujudnya standar kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Penyelenggaraan Kearsipan.
b.Pengelolaan Arsip Dinamis.
c.Pengelolaan Arsip Statis.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Pasal 5

(!) Setiap pencipta arsip wajib mengelola arsip dinamis sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Setiap aparatur Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan mantaati peraturan kearsipan yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Setiap instansi vertikal, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan serta perseorangan, yang memiliki arsip statis wajib menyerahkan kepada Dinas.
(2)Dalam rangka layanan informasi maupun bentuk pelayanan lainnya dari Pemetintah Daerah, setiap instansi vertikal, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan serta perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) wajib mentaati peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

Pasal 7

Pencipla araip di Daerah meliputi:

a.Dinas;
b.Unit kearsipan;
c.PD;
d.BUMD;
e.Lembaga Pendidikan;
f.Perusahaan;
g.Organisasi Politik;
h.Organisasi kemasyarakatan; dan
1. 1.Perseorangan.

Pasal 8

Dinas mempunyai tugas:

a.melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari Unit Kearsipan PD dan Unit Kearsipan penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki retensi sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
b.melalcsanalcan pemusnahan arsip ditinglcungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki retensi sekurang-urangnya 10 (sepuluh) tahun;
c.melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari PD, penyelenggara pemerintah daerah, instansi vertikal di daerah dan kabupaten/kota, BUMD, perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyara.katan dan perseorangan;
d.melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta kearsipanlembagadanarsip di daerah kabupaten/kota;
e.melakukan sosialisasi dalam rangka menumbuh kembangkan builaya tertib arsip di daerah; dan
f.melakukan penelitian dan pengembangan kearsipan.

Pasal 9

(I) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengorganisasian kearsipan dengan membentuk Unit Kearsipan.

(2)Pembentukan Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Unit Kearsipan I berada pada Dinas selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kalirnantan Utara.
2. b.Unit Kearsipan 11 dibentuk dibagian Umum untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat PD dan BUMD;
3. c.Unit kearsipan Ill dibentulc. di lingkup Bagia.n di Sekretariat Daerah selain Bagian Umum, Pelaksana Teknis Daerah atau Cabang Dinas sesuai dengan kebutuhan masing-masing PD.

Pasal 10

Secara struktur kelembagaan Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai hubungen koordinasi fungsional dalam pembinaan dan pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Nomenklatur unit kearsipan tidak digabungkan dengan fungsi dan tugas yang tidak sejenis.
(2)Unit kearsipan di lingkungan pencipta arsip mempunya.i fungsi dan tugas:
1. a.melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungan pencipta arsip.
2. b.Melaksanakan koordinasi pembinaan, pemberkasan dan pelaporan serta penyerahan arsip terjaga.
3. c.melaksanakan pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional (SKN) dan Sistem lnformasi Kearsipan Nasional (SIKN).
4. d.melaksanakan pemusnahan arsip dengan retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun di lingkungan PD dan Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. e.Melaksanakan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada unit kearsipan I.
6. f.melaksanakan pembinaan dan evaluasi internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan PD dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah. BAB 111 PENGELOLAAN ARSIP D!NAMIS

Pasal 12

Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan:

a.andal;
b.sistematis;
c.utuh; ct. menyeluruh; dan
e.sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…