DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2024

Nomor: 24
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi terhadap hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan ini memuat ketentuan umum tentang pengertian, ruang lingkup, serta kriteria pemberian hibah dan bantuan sosial kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat. Diatur pula mekanisme penyusunan, verifikasi, evaluasi, dan penetapan penerima hibah, serta tata cara pencairan, penyaluran, dan pelaporan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial. Selain itu, ditetapkan ketentuan sanksi bagi penerima yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi oleh perangkat daerah terkait.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362),
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430),
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 6. 10. 4 23 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2018), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: NAK On 10. 11. 12. 13, 14, 15. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku pengguna anggaran/ barang. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan dan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD perubahan adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainya sesuai dengan kebutuhan. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat DPA Perubahan adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja perubahan SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perubahan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran perubahan oleh PA. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima belanja Hibah. Surat Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat oleh calon penerima belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial yang berisikan kesanggupan dan tanggung jawab (fisik dan keuangan) melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/ kumpulan manusia tersebut. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh SKPD terkait atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 28. 29. 30. 31. 32. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP- LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh SKPD terkait atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh PA atau KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA / DPA perubahan SKPD. Surat Perintah Membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA atau KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA / DPA perubahan SKPD. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)

BAB II

BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta rencana kerja pembangunan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada Perangkat Daerah terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait. Belanja Hibah yang terkait dengan urusan dan kewenangan Daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD terkait. Belanja Hibah yang terkait dengan hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sekretariat Daerah.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

a.pemerintah pusat:
b.pemerintah daerah lainnya,
c.badan usaha milik negara,
d.badan usaha milik Daerah,
e.badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan
f.Partai Politik.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)

Pasal 5

Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan dengan ketentuan:

a.diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Daerah:
b.dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
c.untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik yang diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan penyediaan setiap keping blangko tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara, dan
d.dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan dengan ketentuan:
a.dalam rangka untuk meneruskan Hibah uang dan/atau jasa yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
b.tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa. Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada:
a.badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan,
b.badan dan lembaga yang bersifat nirlaba dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/ Walikota,
c.badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa Kelompok Masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD yang terkait sesuai dengan kewenangannya, dan
d.koperasi yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(6)Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tentang persyaratan pengesahan atau penetapan kepala SKPD terkait, dilakukan oleh kepala SKPD terkait.
(8)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d memiliki ketentuan dan persyaratan diusulkan oleh SKPD terkait yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(9)Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
(1)
(2)
(3)
(4)pertanggungjawaban serta pemantauan dan evaluasi Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan dengan persyaratan:

a.memiliki dokumen kepengurusan badan dan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
b.memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan
c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan dengan persyaratan memuat:
a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia,
b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, dan
c.memiliki sekretariat tetap dan alamat jelas di Daerah yang bersangkutan. Hibah kepada badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, tidak dapat digunakan untuk membiayai gaji bulanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor sekretariat dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. Hibah kepada badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit harus memenuhi kriteria: a. b. &

(1)
(2)
(3)
(4)peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik, bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak diberikan terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1.kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2.badan atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3.Partai Politik, dan/atau
4.ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan: . memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan . memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 8

Pemberian Hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur. Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.surat permohonan, dan
b.proposal. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
a.identitas pengusul, berisi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi,
b.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan atau diajukannya usulan Hibah,
c.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Hibah atau diajukannya usulan Hibah,
d.rincian rencana penggunaan Hibah, berupa:
1. 1.rincian anggaran biaya untuk usulan Hibah berupa uang, atau 2.rincian jenis barang/rincian pekerjaan jasa beserta volume dan harga/biaya barang/jasa untuk usulan Hibah berupa barang atau jasa,
e.susunan pengurus pemohon Hibah, berisi uraian tentang susunan pengurus dari badan, lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan usulan Hibah, dan
f.tanda tangan dan nama lengkap kepala/pimpinan tertinggi pada instansi/badan/lembaga/organisasi pengusul Hibah dan berstempel instansi/ badan /lembaga/organisasi. Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk pemerintah pusat, melampirkan surat pernyataan dari ketua/ kepala atau sebutan lainnya yang menyatakan bahwa usulan Hibah yang disampaikan tidak dianggarkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran dan sumber pendanaan lainya yang sah pada instansi/satuan kerja yang bersangkutan.

(6)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(2)Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan Partai Politik menyampaikan surat permohonan Hibah secara tertulis kepada Gubernur paling lambat sebelum rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah dengan format. Format usulan Hibah dan sistematika proposal permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah disampaikan, Gubernur mendisposisi kepada kepala SKPD sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Perangkat Daerah pelaksana Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah. Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Hibah yang disesuaikan dengan tugas, dan fungsinya. Usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pencatatan (data entry) dan/atau pengadministrasian pengusulan untuk kemudian dilakukan proses verifikasi dan evaluasi oleh SKPD terkait. Berita acara hasil verifikasi dan evaluasi usulan Hibah disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rekomendasi oleh kepala SKPD yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD. Rekomendasi atas verifikasi dan evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. TAPD memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan program prioritas Daerah dan kemampuan keuangan Daerah. Gubernur menetapkan daftar penerima Hibah yang memuat nama, dan alamat lengkap serta besaran belanja Hibah sebelum APBD/Perubahan APBD ditetapkan.

Pasal 10

Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, SKPD dapat membentuk tim verifikasi dan evaluasi Hibah yang ditetapkan oleh kepala SKPD. Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.meneliti kelengkapan dokumen persyaratan,
b.meneliti keterkaitan usulan kegiatan yang diajukan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah,
c.meneliti kesesuaian antara isi usulan Hibah dan dokumen persyaratan dengan keadaan /kondisi dilapangan yang sesungguhnya,
d.meneliti kesesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan gambar/ desain untuk usulan Hibah yang akan digunakan untuk pembangunan fisik/ konstruksi,

(3)
(4)
(2)
(3)
(4)
1. e.memastikan keberadaan pemohon Hibah yang mengajukan usulan hibah sesuai dengan yang tercantum dalam usulan Hibah,
2. f.menyimpulkan pemberian Hibah dalam bentuk uang atau barang atau jasa serta nilai dan/atau jumlah pemberian Hibah uang atau barang atau jasa, dan
3. g.menyimpan atau mengarsipkan dokumen administrasi usulan Hibah secara baik beserta kelengkapan pendukungnya termasuk hasil evaluasi. Dalam hal melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD terkait berkoordinasi dengan SKPD lain maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Format check list untuk meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan berita acara kelengkapan dokumen observasi/peninjauan lapangan calon penerima Hibah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan Daerah dianggarkan pada SKPD terkait dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD yang membidangi Kesatuan bangsa dan politik serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah diluar urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan subkegiatan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…