DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2020

Nomor: 25
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 April 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BAB III PENDATAAN ULANG BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN BAB VI SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menegah Kejuruan, menegaskan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disusun dalam bentuk kebijakan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Udang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); S A L I N A N
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
7.Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
8.Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara.
9.Sekolah adalah sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
10.Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah.
11.Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut MKKS adalah wadah berhimpunnya para Kepala Sekolah.
12.Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
13.Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
14.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
15.Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
16.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah.
17.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18.Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
19.Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas.
20.Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di sekolah.
21.Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22.Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa.
23.Zonasi adalah adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
24.Nilai Prestasi adalah hasil pencapaian seseorang dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok pada bidang pendidikan.
25.Nilai Afirmasi adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada peserta didik bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi agar mendapat pendidikan yang lebih baik.
26.Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
27.Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
28.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan bagi warga Negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan PPDB bagi Dinas, Cabang Dinas, Kepala Sekolah, Penyelenggara Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik dalam pelaksanaan PPDB di Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

(1)PPDB dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
1. a.tanpa diskriminatif, bahwa PPDB tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan;
2. b.objektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
3. c.transparan, PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orangtua/wali calon peserta didik;
4. d.akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.berkeadilan, bahwa PPDB tidak berpihak kepada siapapun.
(2)Tanpa diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

(1)Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK:
1. a.berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli pada saat tahun penerimaan peserta didik baru;
2. b.memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/sederajat.
(2)SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

(1)Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dimana calon peserta didik lahir dan wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir tersebut.
(2)Sekolah yang:
1. a.menyelenggarakan pendidikan khusus (SLB);
2. b.menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
3. c.berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Pasal 6

(1)Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan menengah pada Kementerian.
(2)Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah, dikecualikan dari:

a.syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
b.ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

(1)Pendaftaran PPDB, dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
1. a.zonasi;
2. b.afirmasi;
3. c.perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
4. d.prestasi.
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
(3)Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
(4)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
(5)Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dibuka jalur prestasi, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d.

Pasal 9

(1)Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk:
1. a.Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. b.SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
3. c.Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
4. d.Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
5. e.Sekolah berasrama;
6. f.Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
7. g.Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
(2)Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah diwajibkan mengalokasikan minimal 20% dari jumlah peserta didik baru yang diterima, yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(3)Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, satuan pendidikan tersebut diwajibkan mengalokasikan minimal 30% dari daya tampung pada masing-masing kompetensi keahlian, yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(4)Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, Kepala Sekolah dapat menetapkan persyaratan dan tata cara penerimaan peserta didik baru setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dinas.
(5)Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan sekolah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan dan diatur bersama oleh Dinas, Cabang Dinas, dan MKKS, sesuai kondisi di wilayah tersebut.
(6)Daftar Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas, dengan melibatkan Cabang Dinas dan MKKS.
(2)Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
(3)Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
(4)Wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…