DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok peraturan ini mengatur strategi dan implementasi rencana aksi daerah melalui Ketentuan Umum, Penyelenggaraan RAD PD, Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Inklusif Disabilitas, Mekanisme Evaluasi terhadap RAD PD, Bentuk Pelibatan Partisipasi Penyandang Disabilitas, Lampiran RAD PD, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2. 3.

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormaatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 54). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas. Negara memiliki peran penting menciptakan masyarakat inklusif, adil, dan yang menghormati martabat individu, tanpa memandang kemampuan fisik atau mental mereka. Tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip "leave no one behind" yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam konteks SDGs, prinsip ini menekankan pentingnya memberikan akses setara kepada semua individu, termasuk penyandang disabilitas.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Badan adadah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8.Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi,
9.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas,
12.Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran dari rencana induk Penyandang Disabilitas.
13.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RAD PD dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat Daerah.
14.Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantuan, dan Evaluasi.
15.Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan terkait Penghomatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
16.Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan terkait penghomatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
17.Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
18.Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pengarusutamaan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
19.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. penganggaran

Pasal 2

Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Peraturan Gubemur ini bertujuan;

a.menjamin terwujudnya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
b.menyelaraskan pelaksanaan kebijakan nasional dan Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
c.mewujudkan partisipasi bermakna daleim pembangunan Daerah;
d.meningkatkan efektivitas dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang inklusif; dan
e.menyediakan instrumen Perencanaan, pemantauan, dan Evaluasi yang sistematis terhadap pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas. BAB 11 PENYELENGGARAAN RAD PD

Pasal 4

(1)RAD PD disusun dengan mengacu pada rencana induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)Penyelenggaraan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada sasaran strategis sebagai berikut:
1. a.pendataan dan Perencanaan inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. b.penyediaan lingkungan tanpa hambatan;
3. c.pelindungan hak dan akses politik dan keadilan;
4. d.pemberdayaan dan kemandirian;
5. e.pewujudan ekonomi inklusif;
6. f.pendidikan dan keterampilan; dan
7. g.akses dan pemerataan layanan kesehatan.

Pasal 5

Pendataan dan Perencanaan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.penyusunan regulasi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan;
2. b.pengumpulan dan harmonisasi data Penyandang Disabilitas lintas sektor; dan
3. c.pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Perencanaan dan

Pasal 6

Penyediaan lingkungan tanpa hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

a.peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses;
b.akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses; dan
c.penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas.

Pasal 7

Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menjamin hak politik secara penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa Diskriminasi.

Pasal 8

Pemberdayaan dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat.

Pasal 9

Perwujudan ekonomi inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan:

a.mewujudkan ketersediaan tenaga keija yang Inklusif; dan
b.memperluas akses lapangan keija bagi Penyandang Disabilitas dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pasal 10

Pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan:

a.memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif;
b.memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan antara Penyandang Disabilitas dengan non disabilitas;
c.memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
d.mendorong dan memastikan telah terakomodimya seluruh keolahragaan, kepemudaan dan seni bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Akses dan pemerataan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui:

a.peningkatan kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas;
b.pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif;
c.perluasan kepesertaan dan manfaat jaminan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas; dan
d.penyelenggaraan program gerakan masyarakat hidup sehat yang menjangkau Penyandang Disabilitas. program

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…