DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26 Tahun 2021

Nomor: 26
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Secara umum, peraturan ini mencakup beberapa hal terkait pembentukan, tugas, dan fungsi Dewan Pendidikan di provinsi tersebut. Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini biasanya meliputi Pembentukan Dewan Pendidikan, Tugas dan Fungsi Dewan Pendidikan, Keanggotaan Dewan Pendidikan, Hak dan Kewajiban Dewan Pendidikan, Kerja Sama dan Koordinasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dilakukan seleksi dan pembentukan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara; bahwa Dewan Pendidikan sebagai Lembaga mandiri berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana pada tingkat Provinsi; bahwa berdasarkan’pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 9. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Kode adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dewan Pendidikan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Komite Etik adalah Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk Gubernur, bertugas mengawasi dan memeriksa pelanggaran Kode Etik. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Dewan Pendidikan adalah untuk mewadahi partisipasi, aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Tujuan Dewan Pendidikan yaitu:

a.meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu; b. mendukung dan membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan; mendukung pelaksanaan program wajib belajar 16 tahun di Daerah; dan mendukung tercapainya Visi dan Misi Pendidikan di Daerah.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, manganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. ao

(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pendidikan bertanggungjawab:
1. a.mendorong’ perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. b.menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
3. c.memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah;
4. d.mendorong masyarakat berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan; dan
5. e.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan. Dewan Pendidikan menyusun rencana kerja tahunan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IL

KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Dewan Pendidikan berkedudukan di ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan sekretaris. Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal. Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara.

Pasal 5

Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Gubernur. Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang. Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tokoh yang berasal dari: pakar pendidikan; penyelenggara pendidikan; pengusaha; organisasi profesi; pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; pendidikan bertaraf internasional; pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau . Organisasi sosial kemasyarakatan. Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan dapat diprioritaskan dari unsur tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau. memenuhi unsur keterwakilan wilayah di Daerah Kalimantan Utara. DR m2 AO op

Pasal 6

Dalam hal anggota Dewan Pendidikan yang terpilih belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Gubernur dapat memilih anggota Dewan Pendidikan dengan tetap memperhatikan jumlah maksimal anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Dalam pemilihan anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mempertimbangkan masukan dari anggota Dewan Pendidikan terpilih dan/atau organisasi profesi atau organisasi kemasyarakatan yang belum terwakili. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada Gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:

a.organisasi profesi pendidik;
b.organisasi profesi lain; atau
c.organisasi kemasyarakatan. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur:
a.Pemerintah Daerah, terdiri dari: 1) unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan 2) unit kerja yang melaksanakan fungsi pendidikan.
b.akademisi;
c.praktisi di bidang pendidikan, dapat berasal dari pendidik, kepala sekolah, dan penyelenggara pendidikan; dan
d.pemerhati pendidikan, dapat berasal dari pakar pendidikan, ulama, asosiasi profesi, dunia usaha, komite sekolah, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas: menentukan jadwal waktu pelaksanaan; mengumumkan seleksi di media cetak dan elektronik; melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pendidikan; menentukan formulasi penilaian; melakukan proses seleksi; menetapkan calon anggota Dewan Pendidikan; mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan kepada Gubernur; dan menindaklanjuti calon anggota Dewan Pendidikan terpilih untuk diproses lebih lanjut. Panitia pemilihan berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman PAO op

BAB IV

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Persyaratan anggota Dewan Pendidikan yaitu sebagai berikut: a. b. c.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki komitmen terhadap pendidikan; pada saat pendaftaran paling rendah berusia 25 (dua puluh lima) tahun; tidak sedang menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai; tidak sedang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berketetapan hukum tetap, dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai; tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (NAPZA), dibuktikan dengan surat bebas narkoba dari instansi yang berwenang; diutamakan berdomisili di Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada saat pendaftaran; menyerahkan surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kesediaan untuk mematuhi Kode Etik; berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas; dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. d. e. f. &. h.

Pasal 9

Gubernur mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan terpilih. Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 10

Masa jabatan anggota Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila: mengundurkan diri; meninggal dunia; tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

e.dinyatakan melanggar kode etik berdasarkan putusan Komite Etik. Dalam hal terdapat anggota Dewan Pendidikan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat anggota Dewan Pendidikan antarwaktu dalam masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pendidikan. Anggota Dewan Pendidikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur. ao op

BAB VI

TATA LAKSANA

Pasal 11

Unit kerja Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pendidikan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…