DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26 Tahun 2024

Nomor: 26
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pengelolaan rumput laut di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Utara. Pengaturan meliputi penataan kegiatan budidaya rumput laut, pemukat rumput laut, dan pasca panen rumput laut sebagai upaya pengendalian konflik dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan. Diatur pula mengenai persyaratan perizinan berusaha, tata cara pengelolaan sampah atau limbah rumput laut, serta ketentuan teknis dalam penjemuran, pengepakan, dan penjualan. Selain itu, diatur mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan oleh pemerintah daerah serta sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengendalian kegiatan budidaya rumput laut di wilayah perairan Daerah akibat dari meningkatnya intensitas aktifitas kegiatan pemukat rumput laut yang rawan menimbulkan konflik, perlu adanya pengaturan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Rumput Laut;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambsahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Berbaisis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2019); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN RUMPUT LAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Dearah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada lingkup Daerah. Laut adalah ruang perairan dimuka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Cara Budidaya Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CBIB adalah cara memelihara dan/atau membesarkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat Ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis. Rumput Laut adalah tumbuhan yang mempunyai struktur kerangka tubuh yang tidak berdaun, tidak berbatang, dan tidak berakar, semua terdiri dari thallus yang menyerupai batang. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Pemukat Rumput Laut adalah nelayan yang melakukan aktivitas pengumpulan Rumput Laut yang terlepas dari tali pembudidayaan, menggunakan alat tangkap gillnet dengan hasil tangkapan utama berupa Rumput Laut. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas dari hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut adalah kesesuain antara rencana kegiatanpemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perikanan. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat PKKPRL adalah bentuk dokumen perizinan dasar yang wajib dimiliki oleh pelaku kegiatan secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi untuk kegiatan berusaha maupun nonberusaha. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha Perikanan tangkap dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi. Surat Keterangan Asal Ikan yang selanjutnya disingkat SKAI adalah SKAI dari asal daerah muat yang diberikan dalam pengiriman hasil produk Perikanan baik antar pulau maupun ekspor dengan mencantukan jenis, jumlah, pemilik, hasil uji laboraturium, dan tujuan pengiriman Ikan. Surat Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat TPUP! adalah izin tertulis yang harus dimiliki pembudidaya Ikan kecil untuk melakukan usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantumn dalam izin tersebut. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat TDKP adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa kapal penangkap Ikan tersebut dimiliki oleh nelayan kecil. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan lkan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan Ikan. 1)

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan penataan kegiatan budidaya Rumput Laut, Pemukat Rumput Laut, dan pasca panen Rumput Laut sebagai pengendalian konflik horizontal yang dapat membahayakan pengguna jasa perairan, konflik antar pembudidaya dan Pemukat Rumput Laut, dan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Rumput Laut di Daerah.

(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan efektifitas penataan kegiatan budidaya Rumput Laut, Pemukat Rumput Laut, dan pasca panen Rumput Laut di Daerah;
2. b.melakukan penataan sebagai upaya keteraturan dalam kegiatan pembudidayaan Rumput Laut yang dapat membahayakan pengguna jasa perairan;
3. c.melakukan pengendalian konflik antar pembudidaya dan Pemukat Rumput Laut; dan
4. d.mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing Rumput Laut.
(1)() 3)
(4)
(5)DAN PASCA PANEN RUMPUT LAUT

BAB II

PENATAAN KEGIATAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT, PEMUKAT RUMPUT LAUT,

Pasal 3

Untuk melakukan kegiatan usaha termasuk budidaya Rumput Laut, pelaku usaha wajib memenuhi:

a.persyaratan dasar Perizinan Berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan CBIB, dan
b.Perizinan Berusaha berbasis risiko. Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan usaha budidaya Rumput Laut wajib mengikuti dan menaati aturan zonasi wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya Rumput Laut di perairan. Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)tidak berlaku bagi Pembudi Daya Ikan Kecil. Pengecualian kewajiban Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diganti dengan TPUPI yang dikeluarkan oleh Dinas berdasarkan usulan dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan pada kabupaten/kota di Daerah dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah. Kriteria pembudidaya Ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
1. a.pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. b.melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana, dan
3. c.luaslahan yang digunakan untuk pembudidayakan Ikan tidak lebih dari 0,5 ha (nol koma lima hektar ) dan pembesaran Ikan tidak lebih dari 2 ha {dua hektar).
(6)PersyaratanlokasiPembudidayaanRumputLautmeliputi: a.sesuaidenganrencanatataruang wilayahataurencanazonasiwilayah pesisirdan/atau pulau-pulaukecildiDaerah b.batasarealbudidayaRumputLauttidaklebihdari12(duabelas)millaut daribatasgarispantaikearahlaut. c.lokasibudidayaRumputLautbukanpadaAlurPelayarandandaerah penangkapan.

Pasal 4

(1)SetiaporangdalamkegiatanbudidayaRumputLautberkewajiban melakukanpengelolaansampah/limbah RumputLautyangdihasilkan.
(2)Jenissampah/limbah RumputLautsebagaimana dimaksudpadaayat(1) meliputi: a.botol plastikyangkerapdigunakansebagaipelampung; b.taliyangkerapdigunakansebagai pengikat;dan c.kayu yangkerapdigunakansebagaipondasi.
(3)Pengelolaansampah/limbah RumputLautsebagaimana dimaksudpada ayat(1)dilakukandengancara: a.menggunakanbarangdan/ataukemasanyangdapatdidaurulang dan mudahterurai olehprosesalam, b.membatasitimbulansampahdenganmengurangipenggunaanbotol plastiksebagaipelampungdan/ataupenggunaan pelampungramah lingkungan; menggunakanprodukyangmenghasilkansedikittimbulansampah; mengumpuldanmemilah sampah; e.menyetorsampahyangtidakmudahteruraiolehalamkebanksampah dan/ataupengeloaandanpemanfaatansampah; f.mengolahsampahyangmudahteruraiolehalam;dan gmenyiapkantempatsampahuntukmenampungsampahresidu. a0

Pasal 5

(1)Pemukat Rumput Laut melakukan aktivitas pengumpulan Rumput Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
(2)Pemukat Rumput Laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pemukat jangkar; dan
2. b.pemukat pancang.

Pasal 6

(1)Aktivitaspengumpulan RumputLautyang dilakukanPemukatRumputLaut sebagaimana dimaksuddalamPasal5wajibmelaksanakanketentuan, antaralain: a.melakukanaktifitaspemukatanataupenjaringanRumputLautpada areayangtelahditentukandanmelarangaktifitaspemukatanatau penjaringanRumputLaut pada radius jarak10(sepuluh)sampai30(tiga puluh) meter pondasi terdekat;
1. b.penggunaan jaring jangkar dan/atau pancang dengan ukuran mata jaring minimal 2 (dua) inch dan panjang tali ris atas maksimal 300 (tiga ratus) meter, dan
2. c.pemasangan jaring Rumput Laut dilakukan pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA.
(2)Aktivitas pemukatan Rumput Laut wajib memiliki kelengkapan dokumen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- udangan.

Pasal 7

(1)Penjemuran Rumput Laut yaitu kegiatan mengurangi kadar air Rumput Laut untuk memperpanjang daya simpan.
(2)Penjemuran Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.dilakukan di tempat dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan estetika,
2. b.dijemur sampai kadar air 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen) untuk euchema cottonii dan eucheuma spinosum; dan
3. c.pengujian awal kadar air Rumput Laut dapat dilakukan menggunakan moisture meter. {3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjemuran Rumput Laut ditentukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)PengepakanRumputLautyaitukegiatanuntukmempertahankanmutu, memudahkanprosespenyimpanan,labellingdantransportasi.
(2)Pengepakandilakukan denganmemperhatikan: a.kebersihanareapengepakan; b.ukuranpacking disesuaikandengan permintaandaripembeli; dan c.pengepakanharus memilikilabelDaerahsebagaidaerahasalRumput Laut.

Pasal 9

(1)Pembudidaya dapat menjual Rumput Laut basah kepada pengepul Rumput Laut atau perusahaan yang memiliki tempat pengeringan atau penjemuran.
(2)Pemasaran Rumput Laut ke luar wilayah Daerah harus dilengkapi dengan:
1. a.NIB;
2. b.SKAI dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setempat; SKP; hasil uji mutu kualitas Rumput Laut kering dari laboratorium yang terakreditasi;
3. e.Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP kepada Pelaku Usaha yang memasarkan produk perikanan ke luar negeri; dan
4. f.persyaratan lainnya yang dipersyaratkan dalam perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. n9 BAB 1il PEMBINAAN

Pasal 10

(1)Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan budidaya Rumput Laut menerapkan CBIB.
(2)Setiap orang atau badan hukum yang telah menerapkan CBIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikasi CBIB setelah dilakukan audit CBIB oleh auditor CBIB.
(3)Usulan Sertifikasi CBIB harus dilengkapi dengan:
1. a.NIB, dan
2. b.PKKPRL.
(4)Unit pembudidaya Ikan secara individu atau kelompok mengajukan permohonan sertifikasi CBIB yang ditunjukan kepada sekretariat CBIB dengan tembusannya disampaikan kepada Dinas.
(5)Gubernur melalui Dinas sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam menerapkan CBIB dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan.
(6)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berkala melalui:
1. a.sosialisasi;
2. b.bimbingan teknis;
3. c.penyuluhan;
4. d.fasilitasi;
5. e.pemeriksaan lapangan; dan/atau
6. f.peningkatan peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…