DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2014

Nomor: 27
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu meninjau ulang Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Tambahan Penghasilan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan dalam Rangka Meningkatkan Mengingat Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; : 1. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja pada Lembaga Pemerintah. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBATIAN PET{GHASILAN DALAM RANGI(A MENINGIHTI(AIT KESE.'ATITERAAN DAN PEMBINAAN I(EPEIGAWAIAN KEPADA CALON PEIGA\IIAI NEIGERI SIPIL, PEGAWN NEGERI SIPIL DAN PEGAtrIAI NE(GERI SIPIL DIPEKER"IAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTATI PROVINSI I{ALIMANTAI{ UTARA. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang ditempatkan sementara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya tetap dibebankan pada instansi induknya.
9.Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraarl selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. 7.
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang Perubahan KEdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2AA8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362l'; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Aru tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9\; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27971; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3149) sebagaimana telahd iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor Lal); Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OOO tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4OL7l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OOA tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor a19$; 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; l l.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; l2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2A1O tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 7 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 31O); l4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 6efl; l5.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2OL3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2Ol3 Nomor O1); l6.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2Arc Nomor O2); l7.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2Ol3 Nomor O3); lS.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2Ol3 Nomor O4); 1O. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah. 1 1. Pimpinan Instansi adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah pada Sekretariat DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur pada Inspektorat, Kepala Satuan pada Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. L2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Pimpinan SKPD yang bertanggungiawab membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
13.Terlambat Masuk Ke{a adalah Pegawai Negeri Sipil yang datang untuk masuk kerja melewati jam 07.45 WITA.
14.Tidak Masuk Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja sehari penuh.
15.Cepat Pulang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pulang sebelum jam 16.O0 WITA untuk Hari Senin sampai dengan Kamis dan Jam 1 1.30 WITA untuk Hari Jum'at, tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung.

BAB II

PEMBERIAIY TAMBAIIAN PENGHASILAN

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugas, CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan.
(2)Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas- tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai apel pagi dan kehadiran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(3)Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan per bulan.
(4)Pencairan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (S)Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III

I(EtrIAJIBAIT

Pasal 3

Setiap CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB TV JAM KER.IA

Pasal 4

(1)Hari Kerja CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
(2)Jam Kerja bagi CPNS, PNS, PNS dipekerjakan ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pada Pukul O7.3O WITA hingga pukul 16.00 WITA;
2. b.Pada hari Jum'at dimulai pada pukul O7.3O WITA hingga pukul 11.30 WITA;

BAB V

PENGISIAN DAFTAR HADIR

Pasal 5

(1)Setiap hari Senin sampai Jum'at wajib mengisi daftar hadir, setiap Senin dan Kamis diwajibkan hadi mengikuti apel pagi.
(2)Apel pagi dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul O7.3O WITA.
(3)Pengisian daftar hadir pagi selambat-lambatnya pada pukul 07 .45 WITA.
(4)Pengisian daftar hadir sore dilaksanakan paling cepat pukul 16.00 WITA.
(5)Pengisian daftar hadir kepulangan pada hari Jum'at dilaksanakan pada pukui 11.30 WITA.

BAB VI

PIRANTI DAF"TAR HADIR

Pasal 6

(1)Setiap CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan mengisi daftar hadir melalui daftar hadir elektronik atau lembaran daftar hadir manual yang telah disediakan.
(2)Pimpinan instansi mengupayakan semaksimal mungkin agar pengisian daftar hadir oleh CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan dilingkungannya menggunakan daftar hadir elektronik.
(3)Penggunaan alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
(1){2)
(3)

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan, Pimpinan Instansi wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing. Pimpinan Instansi disamping melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi kepada CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan dilingkungan kerjanya masing-masing. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berupa pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan Peratrrran Gubernr-rr ini.

BAB VIII

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

(1)CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan pemotongan tambahan penghasilan.
(2)Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut : No. Komponen Jumlah Potonqan / Hari

1.Tidak meneikuti apel pasi o.25 0/o ) Tidak masuk keria t hari tanpa keterangan 20h
3.Tidak masuk kerja t hari dengan keterangan Dibayar penuh
4.Terlambat masuk kantor karena huian Tidak dipotong
5.Terlambat Masuk Keria o.75 %
6.Cepat Pulane O.75 o/o
7.Calon Pesawai Neseri Sipil aO o/o
8.PNS vane menialani Hukuman Pidana TPP tidak dibavar
9.PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS Tidak dibayar
10.PNS yang diperbantukan/dipekerjakan tetapi tidak menerima tambahan penghasilan dari Instansi penerima (kecuali Honor) Dibayar penuh 11 Pegawa Provins dipekerjakan pada Pemerintah Kalimantan Utara Dibayar penuh
12.lzin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan family atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergence), yang izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Unit Keria Yans bersangkutan. Dibayar penuh
13.Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan. Dibayar penuh t4. lzin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti : Membesuk mengurus keluarga, Membesuk kerabat dekat/family dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/ sakit keras/meninggal dunia (emergence), ada izin dari atasan langsung dan jika bersama harus ada izir. kolektif dari Kepala Unit Keria vans bersanskutan. Dibayar penuh
15.Izin untuk menghadiri undangan resmi dari Instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara Organisasi Kewanitaan, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus vang mengundanq. Dibayar penuh
16.Sakit:

d.Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 3 (tiga) hari densan keterangan dokter. Dibayar penuh
e.Sakit tanpa Pemberitahuan dianggap Tidak Masuk Keria. 2 o/o
f.Sakit lebih dari 14 hari ada cuti sakit Dibayar penuh
1. 17.Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan Negara), jika ada istri/suami, anak, ayah/ibu/mertua yang meniggal atau sakit keras dapat dimabil cuti alas an penting maksimal 2 (dua) bulan (PP No. 24 I L976). Dibayar penuh
2. 18.Ttrsas Belaiar (Tubel) 50 Yo
3. 19.Tugas belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri. Tidak dibayar

Pasal 9

CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan wajib menyampaikan bukti-bukti guna mendukung dipenuhinya alasan-alasan kepada atasan langsungnya atau pelaksana tugas atasan langsungnya.

(1){2) BAB f,X PENANGGUNEnIAWAB, MEKANISME REKAPITULASI ABSENSI DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

Penanggungfawab pengisian daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir pada SKPD adalah pejabat yang bertanggungjawab menangani pengelolaan kepegawaian. Untuk lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pejabat Penanggungjawab pengisian daftar hadir dilaksanakan oleh masing-masing Biro dan Rekap Daftar Hadir disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…