DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2021

Nomor: 27
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Juni 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBINA DAN TIM PENILAI KINERJA BAB III PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH BAB IV PENILAIAN KINERJA INDIVIDU BAB V STANDAR DAN DIMENSI PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN BAB VI FORMULA, KATEGORI, DAN HASIL BAB VII TAHAP PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN BAB VIII PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; a. ¢. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 8. Menetapkan:

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);
16.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA_ INDIVIDU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam perspektif manajemen modern, birokrasi pemerintah yang ideal adalah birokrasi yang siap melayani, memberdayakan masyarakat, demokratis, berlegitimasi disertai akuntabilitas yang tinggi, menghargai hak asasi, berwibawa dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta bekerja secara efektif dan efisien.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai- pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang, sekelompok orang atau organisasi secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap ASN. 3. 4, 5. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu dengan membandingkannya dengan ukuran tertentu dan lebih bersifat kuantitatif. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut tingkat pengetahuan, keahlian atau keterampilan dan sikap perilaku tertentu dari para anggota atau pelaku. Profesionalitas adalah kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. Indeks adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan. Pengukuran Indeks_ Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan cara yang akan digunakan untuk mendapatkan data indeks profesional berupa identitas pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator berikut tata cara pengisiannya. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 20. 26. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja ASN untuk mengamati pencapaian target kinerja yang terdapat dalam SKP. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aktivitas Utama pada SKP adalah langkah kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan/atau kegiatan ditujukan untuk mencapaitarget kinerja tahunan organisasi dan direncanakan secara sistematis sesuai hirarki organisasi. Tugas Tambahan adalah langkah kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak selalu berkaitan dengan tugas dan fungsi dilakukan atas instruksi dan perintah pimpinan, tetapi tidak keluar dari peraturan. Review 360 adalah penilaian atas tindakan keseharian individu melalui pernyataan dari pihak lain di lingkungan kerja masing-masing dengan pendekatan psikologis berupa kuesioner yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertutup. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah adalah suatu penilaian atas kinerja Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Perangkat Daerah dalam hal efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Manajemen ASN, Manajemen Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang Inventaris) yang sesuai peraturan perundang-undangan. 27.Penilaian Kinerja Perangkat Daerah adalah merupakan 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. pedoman bagi unsur pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati_berbagai permasalahan yang ada di Perangkat Daerah dan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki kinerja di tahun berikutnya. Penilaian Kinerja Aparatur adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang ASN berdasarkan prestasi kerja. Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi ASN. Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/ unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja. Pemeringkatan Kinerja adalah perbandingan antara kinerja ASN dengan ASN lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/ atau instansi. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik. Bendera Opini Penilaian Kinerja adalah suatu simbol berupa bendera yang diberikan kepada Perangkat Daerah setelah dilakukan penilaian kinerja oleh Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan masing-masing memiliki arti sesuai predikat dan warna bendera tersebut.

Pasal 2

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan kondisi objektif dan terukur mengenai:

a.kewajaran informasi atas data-data pada 4 (empat) aspek utama yang dinilai yaitu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), manajemen ASN, pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang Inventaris); terwujudnya pemerintah yang transparan dan akuntabel, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta perilaku kerja yang sesuai dengan nilai-nilai IKHLAS dalam Budaya Kerja Provinsi Kalimantan Utara; tingkat kesesuaian dengan’ standar-standar baku (peraturan) dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Manajemen ASN, Manajemen Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang Inventaris]; kecukupan yang omemadai dalam melakukan pengungkapan atas hal-hal yang terkait dengan penilaian kinerja; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perangkat Daerah. ¢. d. e.

Pasal 3

Penilaian Kinerja individu merupakan penilaian kondisi objektif dan terukur dengan ruang lingkup pada 2 (dua) aspek: a. b. Indeks Profesionalitas; Budaya Kerja.

Pasal 4

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu dilakukan berdasarkan prinsip: a. b. objektif; terukur; c. d. e.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)akuntabel; partisipatif;dan transparan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam wmelaksanakan Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu. Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terdapat standar bagi Pembina dan Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Pasal 6

Hasil Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu menghasilkan peta tingkat Kinerja Perangkat Daerah dan Profesionalitas ASN berdasarkan standar Kinerja Perangkat Daerah dan Profesionalitas tertentu yang bermanfaat paling sedikit bagi 2 (dua) pihak meliputi:

a.Pegawai ASN;
b.Perangkat Daerah. Pemanfaatan hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN. Pemanfaatan hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. -1ll-

BAB II

METODE PENILAIAN Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian diperoleh melalui pemeriksaan dan pengumpulan berkas, dokumen serta kuesioner yang dibangun berdasarkan hasil persilangan antara sejumlah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahan dan aspek yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Pembina Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh Pembina Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu.
(2)Pembina Penilai Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Pembina Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: a. b. f. Gubernur; Wakil Gubernur; Sekretaris Daerah; Asisten Administrasi Umum; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
(4)Pembina Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi untuk:
1. a.memberikan pembinaan terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja Perangkat Daerah dan Individu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; memberikan penilaian akhir atas kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu yang telah dinilai dengan didukung data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan kriteria-kriteria Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu. c. d. e.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas Pembina Penilai Kinerja dibantu oleh Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu.
(2)Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara gabungan beberapa Perangkat Daerah yaitu:
1. a.Inspektorat;
2. b.Badan Kepegawaian Daerah; dan
3. c.Biro Organisasi.
(4)Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Pembina Penilaian Kinerja.
(5)Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
1. a.menyusun Kertas Kerja Indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu sebagai bahan pendukung penilaian kinerja;
2. b.memberikan penilaian atas kinerja suatu Perangkat Daerah dan Individu berdasarkan Kertas Kerja Indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu.
(1)
(2)

BAB III

PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

Target Penilaian Kinerja Perangkat Daerah meliputi seluruh Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Penilai Kinerja.

Pasal 10

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan kondisi objektif dan terukur mengenai:

a.Kewajaran informasi atas data-data pada 4 (empat) aspek utama yang dinilai yaitu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), manajemen ASN, pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang Inventaris); Terwujudnya pemerintah yang transparan dan akuntabel, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta perilaku kerja yang sesuai dengan nilai-nilai IKHLAS dalam Budaya Kerja Provinsi Kalimantan Utara; Tingkat kesesuaian dengan standar-standar baku (peraturan) dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Manajemen ASN, Manajemen Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang Inventaris); Kecukupan yang memadai dalam melakukan pengungkapan atas hal-hal yang terkait dengan penilaian kinerja; Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perangkat d. e. Daerah.

Pasal 11

(1)Rumus Penilaian Kinerja Perangkat Daerah yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing- masing jawaban indikator.
(2)Aspek yang dinilai, mekanisme dan metode penilaian Kinerja Perangkat daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…