DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2015

Nomor: 29
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai pengelolaan cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pangan, khususnya dalam situasi darurat, bencana alam, atau kondisi krisis lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi pangan khususnya beras di Provinsi Kalimantan Utara,
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360),
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362),
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589: Memperhatikan 6. 10. 11. 12. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/ Kota,/ Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, . Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang 2. Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim: . Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang3. Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah: MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Bupati/ Walikota adalah Bupati/ Walikota di Provinsi Kalimantan Utara. 3. 4. 5. Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disingkat DPKKP adalah Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. 6. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disingkat Kepala DPKKP adalah Kepala Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. 7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan. 8. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan. 9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Rawan pangan transien adalah kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.

14.Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15.Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Timur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk mendukung penyediaaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi kedaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/ produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, hari-hari besar lainnya.
(2)Penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan :
1. a.meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin cadangan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah:
2. b.memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana: Cc. instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar dan ditingkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi adalah masyarakat di kabupaten/ kota yang mengalami :

a.kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat,
b.perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25 Yo (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama 2 bulan berturut-turut, Cc. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan: dan
d.keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

DANA

Pasal 4

(1)Besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dialokasikan setiap tahunnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(2)Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan sebanyak 200 (dua ratus) ton.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Satuan kerja perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan.
(2)Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pelaksana Provinsi.
(3)Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dengan Perum BULOG, dengan ketentuan :

a.kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Provinsi merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, maka Perum Bulog berkewjiban untuk mengganti beras tersebut:
b.nilai/harga yang disepakati antara DPKKP dan Perum BULOG untuk setiap kilogram sesuai ketetapan Harga Pembelian Pemerintah: Cc. apabila terjadi perubahan atas nilai/ harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atau selisih harga tersebut,
d.biaya angkut dari gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Provinsi: dan
e.Perum BULOG bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pagan.

Pasal 8

(1)DPKKP mengeluarkan cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana, dan pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Gubernur.
(2)Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
(3)Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. (4 Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi untuk pengendalian gejolak pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 9

(1)DPKKP membentuk tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima.
(2)Kepala DPKKP memerintahkan Perum BULOG untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/ Delivery Order ke gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
(3)DPKKP memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras seuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
(4)DPKKP membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Gubernur.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dilaporkan oleh Perum BULOG kepada Kepala DPKKP disertai dengan berita acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
(2)Setiap penggunaan cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala DPKKP kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk kecamatan, desa dan kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di gudang Perum BULOG secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…