DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2022

Nomor: 29
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2022 mengatur tentang: Tata Kerja, Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530); 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepriwisatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA’ KERJA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. w 10. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Kalimantan Utara. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 7. 8. 9.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 2

Struktur organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 3

(1)Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan.
(2)Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
(3)Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
(4)Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 3

Pasal 4

Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :

a.wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
b.wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
c.wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
d.pakar/akademisi 2 (dua) orang.

Pasal 5

Badan mempunyai tugas:

a.meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
b.meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
c.meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
d.menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Pasal 6

(1)Badan mempunyai fungsi sebagai :
1. a.koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
2. b.mitra kerja Pemerintah Daerah.
(2)Badan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)Badan dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
(4)Badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan. (S) Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur.
(6)Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur.

BAB III

PENGANGKATAN, PERSYARATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata oleh Ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 8

Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Unsur penentu kebijakan Badan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan :

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.berdomisili dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara
c.sehat jasmani dan rohani;
d.memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
e.memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
f.dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
g.menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

Pasal 11

(1)Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan berhenti karena:
1. a.meninggal dunia,
2. b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
3. c.tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi; . tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
4. e.berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
(2)Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Gubernur oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
(3)Gubernur menindaklanjuti pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan. d
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…