DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2023

Nomor: 29
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemprov Kaltara untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka. Ruang lingkupnya meliputi perencanaan dan pengembangan pegawai, jenis pendidikan, persyaratan tugas belajar, penyelenggaraan dan persyaratan program studi, pendanaan, jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan, tugas belajar biaya mandiri, kedudukan, hak dan kewajiban PNS tugas belajar, pembatalan dan penghentian tugas belajar, serta pemantauan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilalrukan melalui pengembangan melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian rugas belajar secara efektif, eflsien, akuntabel, dan transparan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mernpunyai tugas untuk menyeJenggarakan pengembangan kompetensi yang salah satunya dengan pemberian tugas belajar;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang PedOOlaJ1 Pe1aksanaan 1'ugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang ornor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGl PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SALINAN Mengingat Menirnbang • PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAl NEGERI SIPIL. MEMUTUSKAN:
4.Undang-Vndang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Ketja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peru bah an atas Peraturan Pemerintah Nornor ] 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8.Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tabun 2015) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tabun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2018);
9.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 ten tang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 1127); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dirnaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang rnemimpin urusan pemerintahan sebagai yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan DPRD daJarn penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah.
7.Tim Seleksi Tugas Belajar adalah tim yang melalrukan penyeleksian atas persyaratan umum dan khusus terhadap pegawai negeri Sipil yang mengajukan tugas belajar.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Tugas Belajar adalah tugas yang dlberikan oleh Gubernur kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengilruti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pernerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.
10.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pernbelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan Iatau pendidikan vokasi.
11.PNS Selesai Tugas Belajar adalah PNS Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Sturn.
12.Re-entry Program adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan .
13.Lernbaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang roenyelenggarakan Program Studio BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 4

(1)BKD melakukan perencanaan pengembangan pegawai yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengembangan pegawai.
(2)Perencanaan pengernbangan pegawai sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.basil assessment,
2. b.kebutuhan organisasi;
3. c.kebutuhan kualifikasi pendidikan; dan
4. d.kebutuban dan /atau kemampuan keuangan Daerah; l . Perencanaan dan pengembangan pegawai;
  1. 2.jenis pendidikan;
  2. 3.Tugas Belajar;
  3. 4.penyelenggaraan dan persyaratan Program Studi;
  4. 5.pendanaan Tugas Belajar;
  5. 6.jangka waktu, perpanjangan dan Tugas Belajar berkelanjutan;
  6. 7.Tugas Belajar biaya mandiri;
  7. 8.kedudukan PNS Tugas Belajar;
  8. 9.hak dan kewajiban PNSTugas Belajar;
  9. 10.pembatalan dan penghentian Tugas Belajar: dan
  10. 11.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PERENCANMN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini rneliputi:

Pasal 2

( J ) Peraturan Gubemur iru dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS.

(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memenuhi sumber daya aparatur eli lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan dan profesional melalui jenjang pendidikan forma! sesuai dengan kebutuhan organisasi;
2. b.meningkatkan pengetahuan, kernampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS; dan
3. c.memberi kesempatan kepada PNS dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 14.Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi PNS Selesai Tugas Belajar.

Pasal 6

(1)Program Tugas Belajar terdiri atas:
1. a.program reguler dalam negeri;
2. b.program reguler luar negeri; dan
3. c.program pertautan. 12) Program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi pegawal yang mengilruti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis j subspesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri.
(3)Program reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf b, dilaksanakan bagi pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialisjsubspesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.
(4)Program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialisjsubspesialis yang diselenggarakan sebagian oleh Lembaga Pendidikan eli

BAB IV

TUGAS BELAJ AR

Pasal 5

(1)Jenis pendidikan untuk program 'J'ugas Belajar meliputi:
1. a.program pendidikan akadernik;
2. b.program pendidikan profesi; dan
3. c.program penclidikan vokasi.
(2)Program pendidikan akadernik sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf a terdiri atas :
1. a.program sarjana (S1;
2. b.program magister (S2); dan
3. c.program doktor (83).
(3)Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri atas:
1. a.program penctidikan profesi; dan
2. b.program pendidikan profesi lanjutan.
(4)Program penclidikan vokasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.program pendidikan diploma 1 (01);
2. b.program pendidikan diploma n (D Il];
3. c.program pendidikan diploma III (D III); dan
4. d.program pendidlkan diploma N (0 IV).
(1)Persyaratan umum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
1. a.berstatus sebagai PNS;
2. b.tidak berstatus sebagai mahasiswa;
3. c.memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
4. d.bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal PNS menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas;
5. e.bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional umum/ tertentu dalam hal PNS menduduki jabatan fungsional umum/ tertentu;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.setiap unsur penilaian prestasi kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat ringan, sedang, berat maupun sanksi administratif lainnya dalam 2 {dual tahun terakhir,
  1. 1.tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
9. j.tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dan/ atau cuti di luar tanggungan negara;
10. k.tidak sedang melakukan pendidikan dan pe1atiban penjenjangan;
  1. 1.tidak sedang me1aksanakan kewajiban Ikatan Dinas setelah menyelesaikan 'I'ugas Belajar; dan
11. m.bidang pendidikan yang diikuti hams rnemiliki relevansi kompetensi tugas dan fungsi PNS yang bersangkutan, dibuktikan dengan uraian tugas pada saat yang bersangkutan mengajukan Tugas 8elajar.
12. n.Tidak sedang
  1. 1.dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan / atau tindak pidana;
  2. 2.menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  3. 3.menjalani cuti eli luar tanggungan negara danl atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

BAB III

JENI8 PENDIDlKAN Pasal 8

Pasal 7

Persyaratan pemberian 'I'ugas Belajar terdiri atas:

a.persyaratan umum
b.persyaratan khusus; dan
c.persyaratan tambahan.
o.tidak pernah:
1. 1.dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. 2.dijaruhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
3. 3.dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

(2)Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l). PNS melengkapi dokumen pendukung meliputi:
1. a.fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai cal on PNS;
2. b.fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
3. c.fotokopi surat keputusan daJam pangkat terakhir;
4. d.surat keterangan sehat jasrnani dan rohani dari dokter pemerintah;
5. e.fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli;
6. f.surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
7. g.rekomendasi secara tertulis dan Zatau surat lulus seleksi dari Gubemur melalui Tim Seleksi Tugas 8elajar balk beasiswa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau pihak ketiga (bantuan sumber lain) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.rekomendasi secara tertulis dan / atau surat lulus seJeksi dari lembaga pendidikan yang ditujuk;
9. i.sur at pernyataan bersedia ditempatkan eli mana saja pada unit kerja berrnaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu)bagi PNS Tugas Belajar setelah menyelesaikan program studi;
10. j.surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatannya bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu)dalam hal PNS menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas;
11. k.surat pemyataan bersedia diberbentikan dan jabatan fungsional umum j tertentu bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribujdalam hal PNS menduduki jabatan fungsional umumj'tertentu ; dan
(3)Surat sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf i, huruf j dan huruf k hanya diperuntukan bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya,
(4)Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang rneru:pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 10

!1) Persyaratan tambah an sebagaimana dimaksud daJam Pasal 7 huruf e dilakukan terhadap Tugas Belajar program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a.mengikuti program persiapari/ pelatihan dengan materi bahasa inggris umum dan Zatau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/ atau lembaga pemberi beasiswa dan /utau lembaga pendidikan;
b.lulus tes kecakapan/kernampuan bahasa inggris level intemasional dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan /atau lembaga pemberi beasiswa darr/atau lembaga pendidikan; dan C. lulus seleksi internal Daerah darr/atau mendapat rekomendasi seeara tertulis dari Gubemur melaJui Tim Seleksi Tugas 8elajar bagi PNS penerima beasiswa yang pembebanan biayanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2)PNS yang mengajukan Tugas 8elajar harus memenuhi proses yang meliputi:
1. a.mengajukan perrnohonan kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling lambat 3 [tiga] bulan sebelum pendaftaran darr/atau seleksi masuk penyaringan di perguruan tinggi bagi PNS Tugas Belajar yang akan diberhentikan dari jabatannya;
2. b.setiap pemohon akan dipertimbangkan Iebih lanjut oleh Gubemur melaJui Tim Seleksi Tugas Belajar Instansi dan Tugas Belajar;
3. e.PNS yang akan melaksanakan Tugas 8elajar yang tidak diberhentikan dan jabatannya wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dan Sekretaris Daerah;

Pasal 9

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud daJam Pasal 7 huruf b meliputi:

a.memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
b.merniliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa kerja Ikatan Dinas, dengan ketentuan minimal:
l.3 (tiga) kali waktu normatif Program Studl sebeJum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dad jabatan; atau
1. 2.2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dan jabatan.
c.memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik.

Pasal 11

Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada Kepala Perangkat Daerah;
b.Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas, meneruskan permohonan kepada Gubemur mela1ui Kepala SKD dengan melampirkan;
1. 1.pengan tar dari Kepala Perangkat Daerah tempat PNS bertugas;
2. 2.permohonan dari yang bersangkutan;
3. 3.fotokopi surat keputusan calon PNS yang telab dilegali sir;
4. 4.fotokopi surat keputusan PNS yang telah dilegalisir; S. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
5. 6.fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
6. 7.fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
7. 8.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
8. 9.surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNSyang bersangkutan; dan
9. 10.penyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar atas keinginan sendiri.
c.Kepala BKD melakukan seleksi administrasi terhadap permobonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
d.Gubernur dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan; dan
e.apabila Gubernur:
1. 1.menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti
d.PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya dalarn hal disetujui akan diberikan rekomendasi secara tertulis oIeh Gubernur untuk mendaftarkan diri darr/atau rnengikuti seleksi penyaringan pada perguruan tinggi;
e.hasil seleksi penjaringan pada perguruan tinggi dilaporkan rnelalui Tim Seleksi Tugas Belajar melalui Kepala BKD dengan melampirkan bukti lulus pendaftaran dan Zatau seleksi masuk; dan
f.berdasarkan bukti lulus pendaftaran dan/atau seleksi masuk perguruan tinggi serta pertimbangan dari Tim Seleksi Tugas Belajar, Gubemur menetapkan PNS sebagaimana ctimaksud pada huruf c dan huruf d untuk melaksanakan Tugas Belajar rnelalui Surat Keputusan. PasallS

(1)1'ugas Belajar dapat diselenggarakan pada:
1. a.perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau
2. b.perguruan tinggi luar negeri.
(2)Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.perguruan tinggi negeri;
2. b.perguruan tinggi kedinasan: dan/ atau
3. c.perguruan tlnggi swasta.

Pasal 14

(1)PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar ditetapkan oleh Gubernur sebagai PNS Tugas Belajar.
(2)PNS Tugas Belajar sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) diberhentikan dan jabatan dan pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris BKD melalui Kepala Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pernbinaan selarna malaksanakan Tugas Belajar; dan
2. b.pembinaan Re-entry Proqram.

Pasal 13

PNS yang telah mendapat rekomendasi mengikuti seleksi 1'ugas Belajar, wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Tugas 8elajar. Pasa! 12

(1)Tim Seleksi Tugas Belajar rnelakukan penyeleksian atas persyaratan umum dan khusus terhadap PNS yang mengajukan 1'ugas Belajar.
(2)Tim sebagaimana dimaksud daJam ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2.tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada Kepala BKD untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…