DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024

Nomor: 29
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong terciptanya stabilitas keamanan serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Diatur mengenai pengertian dan ruang lingkup kewaspadaan dini, pelaksanaan oleh pemerintah daerah melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini serta oleh masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan oleh gubernur, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem manajemen informasi intelijen, serta pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bindang kesatuan bangsa dan politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. ko 10. 11 Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum para pimpinan di daerah yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang berkedudukan di Kalimantan Utara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan Pendeteksian dan Pencegahan Dini. Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan / atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Sistem Manajemen Informasi Intelijen adalah rangkaian informasi data mengenai kejadian yang terjadi di masyarakat yang disusun secara sistematis, menyeluruh, terpercaya dan terintegrasi dengan basis teknologi. 12. 13.

(1)
(2)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah guna mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Daerah serta mengantisipasi menculnya berbagai bentuk ATHG. Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Daerah, dan
b.meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah, Forkopimda, dan mayarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Kewaspadaan Dini;
b.pelaksanaan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.pemanfaatan teknologi informasi; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEWASPADAAN DINI

Pasal 4

Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh:

a.Pemerintah Daerah, dan
b.Masyarakat.

Pasal 5

(1)Kewaspadaan Dini di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur.
(2)Tugas dan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Daerah;
2. b.mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah, dan
3. c.mengoordinasikan bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini lintas daerah kabupaten/kota.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol memfasilitasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kolaborasi yang terintegrasi bersama Forkopimda, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal terkait, dan masyarakat yang terwakili dalam:
1. a.FKDM;
2. b.forum pembauran kebangsaan;
3. c.forum kerukunan umat beragama;
4. d.forum koordinasi pencegahan terorisme; dan
5. e.forum bela negara.
(3)Kolaborasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses kerja sama antar lintas sektor yang saling keterkaitan sehingga data dari satu sektor secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh sektor yang lain untuk menghasilkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah dalam Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pasal 7

(1)Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
(2)Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
1. a.ketua : Gubernur;
2. b.sekretaris/pelaksana harian : kepala Kesbangpol, dan
3. c.anggota : unsur Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas: a. b.

(1)(2 (1
(2)merencanakan, melaksanakan, dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah; mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan Instansi Vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah; mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan FKDM di Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah; dan memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Daerah.

Pasal 9

Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat melibatkan penyelenggara intelijen negara di Daerah sesuai dengan kebutuhan. Penyelenggara intelijen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a.badan intelijen negara; . intelijen tentara nasional indonesia; . intelijen kepolisian negara republik indonesia; . intelijen kejaksaan republik indonesia; dan . intelijen kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian. o o0 o

Pasal 10

Kewaspadaan Dini dilakukan melalui Pendeteksian dan Pencegahan Dini dengan tahapan :

a.pengumpulan data dan informasi;
b.verifikasi dan validasi data, serta informasi; dan
c.pelaporan Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a.wawancara;
b.observasi; dan

(3)(4
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
1. c.analisa dokumen. Verifikasi dan validasi data, serta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
2. a.pemilahan data dan informasi,
3. b.penyajian data dan informasi, dan
4. c.penarikan kesimpulan. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
5. a.pelaporan data dan informasi; dan
6. b.rekomendasi.

Pasal 11

Pendeteksian dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dan sinergitas antara pemerintah, Pemerintah Daerah, Forkopimda dan masyarakat. Verifikasi dan validasi data serta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan memberikan persetujuan dan status laporan dengan tingkatan/level situasi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…