DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015. Secara umum, peraturan ini mencakup hal-hal berikut: Jenis-jenis pupuk bersubsidi, Jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi, Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), Mekanisme pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi, Sanksi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), 2. . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441 1): 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297): 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 31 6. . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015): Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068): 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589): Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079), Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan,

18.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar:
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokal:
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/ 2011 tentang Syarat dan Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491):
21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664):
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian:
23.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055):
24.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366),
25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/ Permentan/ SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tahun Anggaran 2015, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pupuk adalah bahan kimia organisme yang berperan dalam penyedian unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri pembuat atau pabrik pembuat pupuk. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

(1)
(2)Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan. 7. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di Sektor Pertanian. 8. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan Komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 9. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman holtikultura dengan luasan tertentu. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia mengusahakan lahan, budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan udang dengan luasan tertentu. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk pupuk bersubsidi. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang Berlaku. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hoitikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

(1)Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau realisasi penyaluran tahun sebelumnya/ berdasarkan luas tanam tahun berikutnya ke Dinas Provinsi.
(2)Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor provinsi dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah, Subsektor, dan Sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
(2)Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan dikctahui Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian dan/Atau Badan Koordinasi Penyuluhan Kabupaten/Kota Setempat.
(3)Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani diwilayahnya.

Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati/Walikota dapat melakukakan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah kecamatan/desa masing-masing.

Pasal 7

(1)Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
(2)Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
(3)Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(4)Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten/kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)8)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)(4

Pasal 9

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Bupati/Walikota.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:

a.Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya,
b.Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah,
c.Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga tempat, waktu dan mutu. Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh. Pengawasan penyaluran Pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:

a.Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya,
b.Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi dimasing-masing kecamatan/ desa dan,
c.Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu. Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendataan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. (S5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…