DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Pendapatan Daerah; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembiayaan Daerah; Neraca Keuangan Pemerintah Daerah; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK); Pengesahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); a. Mengingat Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTANUTARA, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURANGUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 03 TAHUN2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUNANGGARAN2015 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Pasal 1

ANGGARAN PROVINSI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KALIMANTANUTARATAHUNANGGARAN2015 Menetapkan MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 01).
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5886 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015.

e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut: Rpl.184.448.975.515,79 Rp1.184.448.975.515,69 (Rp 0,10)
1. 2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 0,10) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 735.234.472.847,29 dengan rincian sebagai berikut: Surplus /Defisit setelah Perubahan (Rp 1.184.448.975.515,69) Realisasi (Rp 449.214.502.668,40) SelisihLebih/{Kurang) Rp 735.234.472.847,29 Rp 1.893.597.163.506,72 Rp 805.825.219.006,07
1. 2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp 805.825.219.006,07 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 2.699.422.382.512,79 Rp 1.514.973.406.997,00 Rp 1.444.382.660.838,32 (Rp 223.212.478.462,52)
2. 1.AnggaranPendapatan setelah perubahan
3. 2.Realisasi Selisihlebih/ (kurang) sejumlaha. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan (Rp223.212.478.462,52)dengan rincian sebagai berikut: Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai berikut: Pasa13 Rp1.184.448.975.515,69 0,00Rp Rp 1.184.448.975.515,69
c.Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran PembiayaanNetto
b.Belanja dan Transfer Rp1.893.597.163.506,72 Surplus/(Defisit) (Rp449.214.502.668,40) Rp1.444.382.660.838,32a. Pendapatan Laporan RealisasiAnggaransebagaimana dimaksud dalam Pasall huruf a, Tahun Anggaran2015 sebagai berikut:

Pasal 2

c.Laporan Operasional;
d.Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Neraca;
f.LaporanArus Kas; dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan. Neraca dalam Pasall hurufe, per 31 Desember2015 sebagai berikut:
a.Jumlah Aset Rp 1.807.408.029.499,59
b.Jumlah Kewajiban Rp 88.663.590.352,66
c.Jumlah Ekuitas Rp 1.718.744.439.146,93

Pasal 7

Rp 121.326.938.853,46 Rp 1.718.744.439.146,93 Rp 1.455.450.834.953,69 Rp 141.966.665.339,78 Laporan Perubaban Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal
b.SurplusjDefisit LO
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan jKesalahan Mendasar d Ekuitas Akhir Pasal 6 Rp 1.473.808.197.567,47 Rp 1.331.841.532.227,69 Rp 141.966.665.339,78 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:
a.Pendapatan-LO
b.Beban dan Transfer
c.SurplusjDefisit LO Pasal 5 Rp Rp Tahun Rp Pembukuan 735.234.472.847,29 735.234.472.847,29 0,00 0,00 735.234.472.847,29 Rp Rp Anggaranpembiayaanc. Sisa Lebih/Kurang (SILPA/SIKPA) Sub Total
d.Koreksi Kesalahan Sebelumnya
e.Lain-lain Saldo AnggaranLebihAkhir Rp 1.184.448.975.515,69 Rp 1.184.448.975.515,69 Rp 0,00 Penerimaan
a.Saldo Awal
b.Penggunaan SAL sebagai PembiayaanTahun Berjalan Sub Total Laporan Perubaban Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Pasal 4

Selisih lebih/ (kurang) Rp 1.184.448.975.515]69 (Rp 0,10)

2.Realisasi

f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejurnlah (Rp 0,10) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 1.184.448.975.515,79
2. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah peru bahan Rp 0,00
3. 2.Realisasi Rp 0]00 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00 Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar Jumlah pegawai per golongan dan jabatan Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modaldan (Investasi)Daerah; Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah Obligasi Daerah; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Lampiran 1.11 Lampiran 1.12
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII Lampiran 1.10 Lampiran 1.9 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 Lampiran 1.2
a.Lampiran I Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan susunan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubemur ini, yang terdiri dari: Pasall0 Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 9

Rp 14.222.580,00 Rp 737.175.209.641,29

f.Kas di Bendahara Pengeluaran
g.Saldo akhir Kas per 31 Desember 2015
d.Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran .:;_:R=p_ ____:3::...,:..=5=2..:....7.:...::.8::..::2::
e.Saldo akhir Kas di BUD per 31 Desember 2015 Rp 737.160.987.061,29 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
a.Saldo awal Kas di BUD per 1 Januari 2015 Rp 1.182.847.668.356,69
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 219.395.182.434,77
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non (Rp 668.609.685.103,17) Keuangan Pasal 8 tKr. H. WI'UJ"I.. t'4._S'j J9kreJdrlS- 'Dderah. An~ Acfuu~-trruj OR-. (.4 • .fitM ~i., t'1.AP Uh1/ll'l.. ~NU \;1-{0 rU lctro tt:LL~W ~upa~, SH f6i;'~1~ ~ IRIANTO LAMBRIE Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Agustus 2016 GUBERNURKALIMANTANUTARA, Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pasalll BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR O~ Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Agustus 2016 SEKRET S DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE ttd Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Agus t u s 20 16 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 11

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

a.bahwa Kepala Daerah telah menyampaikan Rancangan Peraturan Gubemur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2015 dan telah mendapatkan pengesahan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5886 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubemur Kalimantan Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015. Mengingat Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURKALIMANTANUTARA, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA NOMOR03 TAHUN2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA TAHUNANGGARAN2015 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 berupa Laporan Keuangan memuat:
a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Pasal 1

KALIMANTANUTARATAHUNANGGARAN2015 PELAKSANAANPERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PROVINSIDAERAHBELANJADANPENDAPATAN Menetapkan MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 01).
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5886 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015.

e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp 1.184 .448. 975.515,69 (Rp 0,10)
1. 2.Realisasi Selisih 1ebih/ (kurang)
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplua/Defisit sejumlah Rp 735.234.472.847,29 dengan rincian sebagai berikut: Surplua/Defisit setelah Perubahan (Rp 1.184.448.975.515,69) Realisasi (Rp 449.214.502.668,40) Selisih Lebih/(Kurang) Rp 735.234.472.847,29
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 0,10) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp1.184.448.975.515,79 Rp 1.893.597.163.506,72 Rp 805.825.219.006,07
2. 2.Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejum1ah Rp 805.825.219.006,07 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 2.699.422.382.512,79 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai berikut:
a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 223.212.478.462,52) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.514.973.406.997,00
2. 2.Realisasi Rp 1.444.382.660.838,32 Selisih lebih/(kurang) (Rp 223.212.478.462,52) Pasa13 Rp1.184.448.975.515,69 0,00Rp Rp 1.184.448.975.515,69
c.Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto
b.Belanja dan Transfer Rp1.893.597.163.506.72 Surplus/(Defisit) (Rp 449.214.502.668,40) Rpl.444.382.660.838,32a. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasa11 huruf a, Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: Pasa12
c.Laporan Operasional;
d.Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Neraca;
f.Laporan Arus Kas; dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan. Neraca dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2015 sebagai berikut:
a.Jumlah Aset Rp 1.807.408.029.499,59
b.Jumlah Kewajiban Rp 88.663.590.352,66
c.Jumlah Ekuitas Rp 1.718.744.439.146,93 Pasal 7 Rp 121.326.938.853,46 Rp 1.718.744.439.146,93 Rp 1.455.450.834.953,69 Rp 141.966.665.339,78 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:
a.Ekuitas Awal
b.SurplusjDefisit LO
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan jKesalahan Mendasar d Ekuitas Akhir Pasal 6 Rp 1.473.808.197.567,47 Rp 1.331.841.532.227,69 Rp 141.966.665.339,78 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:
a.Pendapatan-LO
b.Beban dan Transfer
c.Surplus/Deflsit LO Pasal 5
a.Saldo Awal Rp 1.184.448.975.515,69
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 1.184.448.975.515,69 Sub Total Rp 0,00
c.Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 735.234.472.847,29 Sub Total Rp 735.234.472.847,29
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp 0,00 Sebelumnya
e.Lain-lain Rp 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 735.234.4 72.847,29 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Pasal 4

Rp 1.184.448.975.515,69 (Rp 0,10)

2.Realisasi Selisih lebih j (kurang)

f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumiah (Rp 0,10) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 1.184.448.975.515,79
2. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah peru bahan Rp 0,00
3. 2.Realisasi Rp 0100 Selisih Iebih / (kurang) Rp 0,00 Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pernerintah Daerah dan Organisasi; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar Jumlah pegawai per golongan danjabatan Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modaldan (Investasi)Daerah; Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah Obligasi Daerah; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Lampiran 1.11 Lampiran 1.12
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII Larnpiran I.10 Lampiran I.9 Larnpiran 1.5 Lampiran 1.6 Larnpiran I.7 Lampiran 1.8 Larnpiran 1.4 Larnpiran 1.3 Larnpiran 1.2
a.Lampiran I Larnpiran 1.1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan susunan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari: Pasall0 Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 9

e.Saldo akhir Kas di BUD per 31 Desember 2015 Rp 737.160.987.061,29
f.Kas di Bendahara Pengeluaran =R.p ....;;;1;...:4~.2=2=2::..:..=5=80
g.Saldo akhir Kas per 31 Desember 2015 Rp 737.175.209.641,29 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
a.Saldo awal Kas di BUD per 1 Januari 2015 Rp 1.182.847.668.356,69
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 219.395.182.434,77
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non (Rp 668.609.685.103,17) Keuangan
d.Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp 3.527.821.373,00 Pasal 8 Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Agustus 2016 GUBERNURKALIMANTANUTARA, Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 11

BADRUN BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2016 NOMOR 03 .. Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Agus t us 2016 SEKRET S DAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARA, IRIANTOLAMBRIE ttd Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 12 Agustus 2016 GUBERNURKALIMANTANUTARA, Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…