DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini terdiri dari : BAB I : Ketentuan Umum; BAB II : Maksud dan Tujuan; BAB III : Ruang Lingkup; BAB IV : Pemungutan dan Retribusi; BAB V : Pembiayaan; BAB VI : Ketentuan Peralihan; BAB VII : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES dan pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting serta daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam menjadi kewenangan pemerintah Provinsi;
c.bahwa sehubungan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi masuk di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan yang menjadi kewenangan Provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Jasa Tempat Rekreasi dan Hiburan. S A L I N A N Mengingat : 1. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN JASA TEMPAT REKREASI DAN HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3.Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha pada Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan.
7.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
8.Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan jasa tempat rekreasi dan hiburan berupa Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
c.retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Pengelolaan dan pelayanan jasa tempat rekreasi berupa Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan dipungut retribusi tempat rekreasi dan hiburan.
(2)Objek, subjek, tingkat penggunaan jasa retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Seluruh hasil pemungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Utara paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda Setor.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 7

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Retribusi Jasa Usaha maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai efektif berlaku sejak tanggal 1 Februari 2019.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 Januari 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 9 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo, S.H.,M.H. NIP. 19620915 198803 1 002

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…