BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN BAB IV ORGANISASI BAB V TATA KERJA BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VII PELAPORAN BAB VIII HAK KEUANGAN BAB IX PENDANAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
Memuat teks peraturan…
menetapkan peraturan Gubermur Kalimantan Utara tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah; ¢. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); 1 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang §Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51); 7. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17 8. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH. BAB | KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di instansi pemerintah. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGUP2D adalah Tim yang secara khusus diangkat oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan untuk percepatan pembangunan. Mediasi adalah fungsi perantara yang menjadi penghubung antara pihak eksekutif dengan pihak lain. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Maksud dan tujuan dibentuk TGUP2D adalah untuk memberikan masukan, saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya program unggulan, prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah. Orn o 8. 9.
BAB II
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGUP2D beserta Sekretariatnya.
BAB III
Sekretariat tim mempunyai tugas membantu TGUP2D dalam: membantu kelancaran administrasi TGUP2D; membantu menyiapkan keperluan rapat — rapat untuk TGUP2D; membantu menyiapkan pelaksanaan rencana kerja untuk TGUP2D; membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan untuk TGUP2D; melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh TGUP2D. 7 P
Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, TGUP2D mempunyai wewenang :
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Ketua TGUP2D dan/atau Ketua Bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur sesuai kebutuhan.
BAB IV
Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mempunyai tugas:
Bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas:
Membuka PDF…