DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pola dan mekanisme hubungan kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Diatur mengenai pengertian, prinsip, serta bentuk hubungan kerja yang meliputi hubungan konsultatif, kolegial, fungsional, struktural, dan koordinatif. Ditetapkan pula ketentuan mengenai koordinasi antara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan Asisten dengan perangkat daerah, serta pengaturan hubungan kerja dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 970);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16); MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Staf Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah jabatan setingkat pimpinan tinggi pratama yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

11.Sinkronisasi adalah tata Hubungan Kerja dalam upaya menyinkronkan atau menyesuaikan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah.
12.Konsultasi adalah tata hubungan kerja dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program, dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya yang dilakukan berdasarkan saran, arahan dan petunjuk dari Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, baik secara langsung kepada pimpinan daerah maupun pejabat uang berwenang sesuai jenjang hierarki yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan saran, arahan dan petunjuk kepada Perangkat Daerah.

BAB II

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

Pola Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:

a.saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
b.saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
c.saling memberi manfaat; dan
d.saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kamampuan penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui Hubungan Kerja yang meliputi:
1. a.konsultatif;
2. b.kolegial;
3. c.fungsional;
4. d.struktural; dan
5. e.koordinatif.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 5

(1)HubunganKerjakonsultatifsebagaimana dimaksud dalam Pasal4ayat(1)hurufa,dilaksanakan untukmenyamakan persepsi dan sudutpandang dalam melaksanakantugas dan fungsi sesuaidengan wewenang Perangkat Daerah masing- masing.
(2)Hubungan Kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
1. a.perencanaan;
2. b.perumusan;
3. c.pemutakhiran; dan
4. d.penyelesaian tugas dan fungsi.
(3)Hubungan Kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 6

(1)Hubungan Kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:
1. a.menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
2. b.mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama

Pasal 7

(1)Hubungan Kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
(2)Hubungan Kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 8

(1)Hubungan Kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenangnya pada unit organisasi.

Pasal 9

(1)Hubungan Kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufe, dilaksanakan untuk: a. C. pengembangan Hubungan Kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kemitraan yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing; menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah; dan membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
(2)Hubungan Kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.
(3)Hubungan Kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua Perangkat Daerah terkait; penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua Perangkat Daerah terkait; pengintegrasian dan Sinkronisasi rencana program dari berbagai Perangkat Daerah, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi; . pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas Perangkat Daerah; pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama; f.pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi koordinasi perizinan secara menyeluruh; dan penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan Kkegiatan, serta koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 10

JenisHubunganKerjakoordinatifsebagaimana dimaksud dalamPasal9,meliputi:

a.koordinasi hierarkis (inter sektoral);
b.koordinasi fungsional (lintas sektoral); dan koordinasi instansional (multi sektoral).

Pasal 11

Dalamkoordinasihierarkis(intersektoral)sebagaimana dimaksud dalamPasal10hurufa,setiappimpinanunit kerja dalamunitorganisasibertanggungjawab: menetapkankebijakan sebagai petunjuk/pedoman tatalaksana pelaksanaantugasbawahannya; b.membinadanmengawasi bawahannya; mengembangkandanmemberdayakanfungsi dan kompetensi bawahannya;dan a.

d.memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…