DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2022

Nomor: 30
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA BAB III PENYELENGGARA SDI TINGKAT DAERAH BAB IV PENYELENGGARAAN SDI TINGKAT DAERAH BAB V PORTAL SDI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAB VI HAK AKSES DATA BAB VII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKS! BAB IX MONITORING DAN EVALUASI BAB X PENYELESAlAN PERMASALAHAN BAB XI PENDANAAN BAB XII KETENTUAN PERALJHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat

(5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Satu Data Indonesia, perlu diatur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3683); a. 1 .
3.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 Tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 t e n tan g Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) s.ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.mor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan lnformasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 1 1 . Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 2 ) ;
13.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
15.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
16.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG SATU DATA lNDONESIA TlNGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

2.Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5.Satu Data Indonesia yang seianjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata keiola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar lnstansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7.lnstansi Daerah adalah PD provmsi dan PD kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan penyelenggara pemerintahan desa.
8.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondis.i, atau situasi.
9.Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau diperoleh dengan cm khusus suatu populasi yang cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10.Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alarn dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 1 1 . Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12.Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Presiden.
13.lnformasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
14.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGO adalah Informasi Geospasial yang berisi ten tang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
15.Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat !GT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGO.
16.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
17.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencanan, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18.lnteroperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. 1 9. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
20.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai SDI. 2 1 . Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dis.epakati dalam Forum SDI.
22.Forum SDI Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan SDI.
23.Koordinator Forum SDI Tingkat Daerah adalah koordinator yang bertugas menyarnpaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nas.ional, dalam hal kesepakatan Forum rnengenai Data Prioritas dapat ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur.
24.Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal SDI dan Portal Instansi Daerah.
25.Diseminasi Data adalah suatu kegiatan penyebaran informas.i yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
26.Portal SDI adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. --------
27.Portal lnstansi Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
28.Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data
29.Walidata Daerah adalah unit lnstansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
30.Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data. 3 1 . Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
32.Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal SDI atau Portal lnstansi Daerah.
33.Statistik Dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
34.Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangku tan.
35.Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
c.mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data;
d.mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan; dan
e.mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah s.esuai prinsip SDI dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraluran Gubemur ini sebagai berikut:

a.jenis, sumber dan sifat data;
b.penyeienggara SDI Tingkat Daerah;
c.penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah;
d.Portal SDI Tingkat Daerah;
e.hak akses Data;
f.partisipasi dan kerja sama;
g.penghargaan dan hukuman;
h.monitoring dan evaluasi;
1. 1.penyelesaian permasalahan; J . pendanaan;

BAB II

JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA

Pasal 5

(1)Jenis Data terdiri atas:
1. a.Data Statistik;
2. b.Data Geospasial; dan
3. c.Data Jainnya.
(2)Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Statistik Dasar;
2. b.Statistik Sektoral; dan
3. c.Statistik Khusus.
(3)Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.!GD; dan
2. b.!GT.

Pasal 6

( 1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2)huruf a, bersumber dan diperoleh dari BPS.
(2)Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.
(3)Statistik Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari akademisi, dan/atau masyarakat.
(4)IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Badan Informasi Geopasial.
(5)IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah, dan/atau pengelola Jaringan Infonnasi Geopasial Nasional di daerah. - 1 1 -

Pasal 7

( 1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat:

a.Data publik; dan/atau
b.Data rahasia.

(2)Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
(3)Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Data rahasia diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENYELENGGARA SDI TINGKAT DAERAH

Pasal 8

(1)Penyelenggara SDI Tingkat Daerah terdiri dari:
1. a.Pembina Data Daerah;
2. b.Walidata Daerah;
3. c.Walidata Pendukung;
4. d.Produsen Data Daerah;
5. e.Forum SDI Tingkat Daerah; dan
6. f.Sekretariat SDI Tingkat Daerah.
(2)Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI Tingkat Daerah.
(3)Forum SDI Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat SDI Tingkat Daerah.
(4)Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara SDI Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara SDI tingkat pusat.
(5)Penyelenggara SDI Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 9

(1)Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
1. a.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
2. b.melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pembina Data Statistik tingkat Daerah dilaksanakan oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di tingkat provinsi.
(3)Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan lnformasi Geospasial Nasional.

Pasal 10

( 1 ) Walidata Daerah merupakan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

(2)Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip SDI;
2. b.memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
3. c.menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal SDI dan Portal Data Instansi Daerah;
4. d.membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah; dan
5. e.membina Walidata pada tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SDI.
(3)Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Gubemur.
(4)Walidata Daerah diangkat dan ditetapkan oleh Gubemur.
(5)Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
(1)Walidata Pendukung merupakan PD di setiap Instansi Daerah.
(2)Walidata Pendukung memiliki tugas:
1. a.memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing instansi daerah sesuai dengan prinsip SDI;
2. b.memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing instansi daerah sesuai dengan daftar Data; dan
3. c.membina Produsen Data tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(3)Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Gubemur.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…