DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 31 Tahun 2017

Nomor: 31
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai tata cara, kriteria, dan mekanisme pemberian bantuan untuk pembangunan atau rehabilitasi perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Tujuan Bantuan Stimulan, Kriteria Penerima Bantuan, Bentuk Bantuan, Pelaksanaan Secara Swadaya, Proses Pengajuan dan Verifikasi, Pengawasan dan Pertanggungjawaban, Koordinasi dengan Instansi Terkait

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemanfaatan dana bantuan stimulan perumahan swadaya agar lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur dan merata sehingga terpenuhi kebutuhan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Kurang Mampu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor b. 2. 5234): 1 th Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294), Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/Prt/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 5 6. 7. 8. 9. Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU. BABI Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
4.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5.Rumah Layak Huni adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal berkarakter sederhana dengan standar layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, kualitas bangunan dan kesehatan penghuninya. 6. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
7.Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
8.Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah » 5 Kabupaten/Kota.
11.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS. 13. Masyarakat Kurang Mampu yang selanjutnya di singkat MKM adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam daya beli sehinga memerlukan dukungan pemerintah dalam membangun rumah yang layak huni.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Stimulan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Pasal 3

Terwujudnya rumah layak huni bagi MKM yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, kualitas bangunan dan kesehatan penghuninya.

Pasal 4

Penyelenggaraan bantuan stimulan rumah layak huni bagi MKM mulai dari proses sampai dengan penetapan pelaksanaan yang disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 4

BAB III

Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 5

(1)Penerima bantuan harus memenuhi kriteria: Warga Negara Indonesia, Memiliki KTP/KK setempat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara:
1. c.Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap, Sudah berkeluarga:
2. e.Belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah:
(2)Penerima sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam pengajuan permohonan bantuan, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Mengajukan surat permohonan:
2. b.Surat pernyataan yang menyatakan:
  1. 1.Belum pernah menerima bantuan stimulan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  2. 2.Tanah atau bangunan yang dikuasai merupakan milik sendiri, bukan merupakan tanah/bangunan yang bersifat sengketa.
3. c.Melampirkan fotokopi sertifikat hak atas tanah/bangunan atau surat keterangan menguasai tanah/bangunan dari Kepala Desa/Lurah yang sudah dilegalisir dari Kantor Desa/Kelurahan.
4. d.Fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi KTP yang telah dilegalisir.
5. e.Surat keterangan penghasilan (Slip Gaji) dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, dari Kepala Desa/Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
(3)Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

Pelaksanaan Bantuan Stimulan

Pasal 6

Dana bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni maupun peningkatan kualitas rumah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dengan wajib mendapat bantuan tenaga teknis dinas pekerjaan umum yang membidangi perumahan di kabupaten/kota setempat. a. b. d. 5s

Pasal 7

(1)Peningkatan kualitas dapat diberikan bantuan stimulan bagi MKM.
(2)Bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk perbaikan, penggantian atau penambahan rumah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Dalam hal pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan perumahan wajib mendapat bantuan tenaga teknis dinas pekerjaan umum yang membidangi perumahan di kabupaten/kota setempat.

Pasal 8

Kegiatan bantuan stimulan terdiri atas: a. Pembangunan Baru (PB): b. Peningkatan Kualitas (PK), dan c. Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU).

Pasal 9

Kegiatan Pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan: a. Pembangunan Baru (PB) pengganti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tingkat kerusakan total. b. Pembangunan Rumah Baru dilakukan diatas kavling siap bangun. Kerusakan total sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi kerusakan seluruh komponen bangunan, baik komponen struktural maupun non struktural dengan kondisi rusak total. Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap. Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) antara (1

(2)
(3)
(4)lain dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai. 6
(1)

Pasal 10

Kegiatan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:

a.Keselamatan bangunan: b. Kecukupan minimum luas bangunan: dan
c.Kesehatan penghuni. Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
a.rusak ringan:
b.rusak sedang: dan Cc. rusak berat. Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural. Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural. Rusak berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural. Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf ec, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi (1

(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)sarana mandi, cuci dan kakus.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…